Articles
<![CDATA[Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa dalam Penetapan Kebijakan sebagai Wujud Upaya Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Biluango Kabupaten Bone Bolango ]]>
<![CDATA[Sofyan Alhadar]]>;
<![CDATA[Lisda Van Gobel]]>;
<![CDATA[Siti Chairunnisa Igirisa]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdidas Vol. 3 No. 1 (2022): February, Pages 1-227 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/abdidas.v3i1.555
<![CDATA[Keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam mengelola kebijakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Biluango yang belum memadai, merupakan symbol bahwa perlu dilakukan peningkatan kemampuan. Hal tersebut mengingat pemerintahan desa memiliki peran yang lebih banyak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Desa adalah kesatuan wilayah yang dibentuk secara sah sebagai wujud perpanjangan tangan pemerintah daerah, yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengurusi segala urusan yang berkaitan dengan desa yang memperhatikan lingkungan dan adat istiadat yang berlaku. Adapaun metode yang digunakan berupa sosialisasi Pentingnya kewajiban pemerintah Desa Biluango dalam menjalankan fungsi sebagai pemberi layanan kepada masyarakat baik dalam segi pelayanan Administrasi Publik, Pendidikan dan tata kelola Desa. Sehingga aparatur desa harus bekerja sesuai tupoksinya masing-masing dan memiliki keahlian dalam bidang yang digelutinya. Secara rasional, dalam menjalankan sistem pemerintahan, desa harus memperhatikan keseimbangan antara kewajiban dan tuntutan dari masyarakat sehingga, dalam menghadapi tuntutan tersebut pemerintah desa harus bisa membekali aparaturnya dengan kemampuan pelayanan yang multi arah bukan pelayanan satu arah. Adapaun hasil dan kesimpulan kurangnya kemampuan apartur desa bisa dilakukan dengan cara meningkatkan kemapuan (Skill) agar dapat memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat di Desa Biluango Kabupaten Bone Bolango.]]>
<![CDATA[PROMOSI JABATAN ESELON IV PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN GORONTALO ]]>
<![CDATA[Kasmudin H. Sabi]]>;
<![CDATA[Lisda Van Gobel]]>
<![CDATA[ Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 6 No 2 (2019): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bina Taruna Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37606/publik.v6i2.10
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui promosi jabatan eselon IV pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian menggunakan jenis deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada sejumlah informan, observasi dan pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pelaksanaan promosi jabatan eselon IV berdasarkan kemampuan belum menjadi syarat mutlak. Hal ini terlihat dari pelaksanaan promosi jabatan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo yang lebih banyak ditentukan oleh faktor kedekatan dan mengabaikan aspek kemampuan. Pelaksanaan promosi jabatan eselon IV berdasarkan prestasi kerja belum menjadi syarat mutlak. Hal ini terlihat dari Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pegawai yang kurang obyektif dan terdapat beberapa pegawai yang dipromosikan pada tingkat eselon IV tanpa prestasi kerja yang baik. Pelaksanaan promosi jabatan eselon IV berdasarkan senioritas belum menjadi syarat mutlak. Hal ini terlihat dari banyak pejabat eselon IV yang masih muda dan banyak juga pegawai yang bekerja lama tetapi belum memiliki eselon. Pelaksanaan promosi jabatan berdasarkan aspek pendidikan belum terpenuhi. Hal ini terlihat dari pelaksanaan promosi jabatan yang lebih mempertimbangkan pendidikan dari aspek jenjang ataupun kualifikasinya saja tetapi tidak mempertimbangkan dari aspek spesifikasi keilmuannya dengan bidang pekerjaan yang akan digelutinya. Disarankan, perlunya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gorontalo mengedepankan aspek kemampuan, aspek prestasi kerja, aspek senioritas, dan aspek pendidikan. Kata Kunci: Promosi; Jabatan; Eselon]]>
<![CDATA[PROSES PELAYANAN PENGURUSAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT KABUPATE BONE BOLANGO ]]>
<![CDATA[Nurman Utina]]>;
<![CDATA[Lisda Van Gobel]]>
<![CDATA[ Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 6 No 1 (2019): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bina Taruna Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37606/publik.v6i1.21
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Bone Bolango. Metode penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif. Pengumpulan data dari data primer yaitu wawancara dari sampel, dan data sekunder dari buku dan jurnal. Menurut analisis data, prosedur dan proses manajemen pajak tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebab, masih ada kendala dalam proses verifikasi file yang menyebabkan keterlambatan dalam proses pembayaran. Proses penyelesaian masalah di kantor samsat memiliki kinerja yang sangat baik, tetapi menurut beberapa pembayar pajak tidak begitu baik. Pemerasan yang sesuai dengan kantor samsat dan pengawasan yang lebih besar harus diberikan kepada semua staf untuk memberikan contoh tata kelola Pemerintah, dalam hal ini Samsat Bone bolango perlu mengeluarkan kebijakan dalam prosedur pembayaran pajak, untuk memfasilitasi masyarakat dalam mendapatkan pembayaran pajak. Ingat pajak adalah negara terbesar di bidang pembangunan. Menimbang bahwa masih banyak wajib pajak yang sadar akan kewajibannya membayar pajak. Staf di Samsat harus lebih responsif dalam melayani masyarakat, terutama dalam memberikan solusi untuk mengatasi masalah. Tagihan pajak perlu dijelaskan secara rinci untuk menciptakan tata kelola yang baik dan bersih. Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor; Samsat; Bone Bolango]]>
<![CDATA[KOORDINASI VERTIKAL CAMAT DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGI DI KECAMATAN BULANGO SELATAN KABUPATEN BONE BOLANGO ]]>
<![CDATA[Olan Harun]]>;
<![CDATA[Lisda Van Gobel]]>
<![CDATA[ Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 5 No 2 (2018): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bina Taruna Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37606/publik.v5i2.29
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi vertikal Camat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Metode penelitian menggunakan jenis deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada sejumlah informan, observasi dan pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, komunikasi camat dengan unit yang dipimpinnya belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari pola komunikasi camat yang cenderung bersifat satu arah dan memberikan dampak kepada bawahan yang merasa tertekan dalam menerima pesan dari seorang camat yang pada akhirnya akan mempengaruhi produktivitas kerja organisasi. Pengarahan camat kepada unit yang dipimpinnya belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari bentuk pengarahan yang diberikan oleh camat kepada bawahannya yang cenderung kaku. Pembinaan camat kepada unit yang dipimpinnya belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari intensitas pembimbingan yang sangat jarang dilakukan kepada unit yang dipimpinnya. Selain itu, camat cenderung memberikan perintah tanpa pembimbingan sehingga masih sering terjadi kesalahan kerja. Disarankan, perlunya seorang Camat Bulango Selatan merubah gaya komunikasi kepada unit kerja yang dipimpinnya dengan komunikasi yang bersifat dialogis. Perlunya seorang Camat Bulango Selatan untuk menggunakan pola pengarahan kepada unit kerja yang dipimpinnya yang lebih bersahabat. Perlunya seorang Camat Bulango Selatan untuk lebih intensif memberikan pembimbingan kepada unit kerja yang dipimpinnya guna mengeliminir kesalahan kerja. Kata Kunci: Koordinasi; Pelaksanaan; Tugas]]>
<![CDATA[FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENERBITAN PAS KECIL DAN KESEMPURNAAN KAPAL DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GORONTALO UTARA ]]>
<![CDATA[Lisda Van Gobel]]>;
<![CDATA[Arman Aligi]]>
<![CDATA[ Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 5 No 1 (2018): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bina Taruna Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37606/publik.v5i1.36
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan penlitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat Penerbitan Pas Kecil Dan Kesempurnaan Kapal Di Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian deskripsi kualitatif dengan menggunakan tekhnik pegimputan data yaitu observasi dan wawancara mendalam kepada sejumlah informan dan melakukan pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari segi standar kelayakan kapal seperti ukuran badan kapal, kapasitas daya mesin kapal yang sering belum sesuai dengan ketentuan dalam penerbitan pas kecil dan kesempurnaan kapal, sehingga hal itu menghambat penerbitan pas kecil dan kesempurnaan kapal oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara. Dari segi pendukung keselamatan kapal yang berada di kapal nelayan sering juga belum memenuhi syarat, seperti ban pelampung, jaket pelampung, sekoci, radio komunnikasi, sehingga hal-hal tersebut menyebabkan salah satu penghambat dalam penerbitan pas kecil dan kesempurnaan kapal yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara, Dari segi administrasi kepemilikan kapal nelayan belum memenuhi syarat atau belum dipenuhi dalam hal ini surat kepemilikan kapal dari pemerintah desa setempat yang menjelaskan asal usul dan tahun pembuatan kapal yang tidak diketahui oleh pemiliknya, surat jual beli, foto copy ktp pemilik kapal, serta surat ukur kapal dari syahbandar, sehingga hal itu menghambat penerbitan pas kecil dan kesempurnaan kapal yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara. Sebahagian besar pemilik kapal belum memiliki standar kelayakan kapal, pendukung keselamatan, dan administrasi kepemilikan kapal sehingga hal itu menyebabkan penghambat penerbitan pas kecil dan kesempurnaan kapal oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara. Kata Kunci: Penerbitan, Pas Kecil, Kapal]]>
<![CDATA[STRATEGI PEMASARAN PRODUK TELKOM SPEEDY DI PT TELEKOMUNIKASI CABANG KWANDANG KABUPATEN GORONTALO UTARA ]]>
<![CDATA[Lisda Van Gobel]]>
<![CDATA[ Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 4 No 1 (2017): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bina Taruna Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37606/publik.v4i1.43
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Strategi Pemasaran Produk Telkom Speedy Di PT Telekomunikasi Cabang Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara menggunakan pedoman wawancara yang diajukan kepada sejumlah informan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis dalam bentuk kata-kata lisan maupun tulisan. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Strategi Pemasaran Telkom Speedy Di PT. Telekomunikasi Cabang Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara belum maksimal disebabkan kurangnya data konsumen dalam pengelompokan kebutuhan, baik primer, sekunder, maupun tersier. Strategi Pemasaran Telkom Speedy Di PT. Telekomunikasi Cabang Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara dalam penentuan harga produk Telkom speedy belum maksimal disebabkan oleh harga penjualan produk speedy yang sering berubah-ubah. Strategi Pemasaran Telkom Speedy Di PT. Telekomunikasi Cabang Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara dalam kegiatan promosi yang belum efektif disebabkan keterbatasan promosi. Strategi Pemasaran Telkom Speedy Di PT. Telekomunikasi Cabang Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara belum optimal. Disarankan Strategi Pemasaran Produk Telkom Speedy Di PT Telekomunikasi Cabang Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara: Perlu meningkatkan pengelompokan kebutuhan konsumen, perlu menentukan harga produk yang terjangkau untuk semua kalangan masyarakat, perlu kegiatan promosi yang merata agar semua masyarakat tertarik untuk menggunakan produk Telkom Speedy. Kata Kunci: Strategi, Pemasaran, Speedy]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENERBITAN AKTA KEMATIAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GORONTALO UTARA ]]>
<![CDATA[Lisda Van Gobel]]>;
<![CDATA[Laila Yusuf]]>
<![CDATA[ Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 4 No 2 (2017): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bina Taruna Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37606/publik.v4i2.50
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan Penerbitan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara menggunakan pedoman wawancara yang diajukan kepada sejumlah informan. Teknik analisis data menggunakan tehnik analisis dalam bentuk kata-kata lisan maupun tulisan. Berdasarkan analisis hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Penerbitan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara belum optimal disebabkan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memiliki akta kematian; Pelaksanaan Penerbitan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara dilihat dari kelengkapan berkas yang disediakan oleh masyarakat tidak efesien selama melakukan proses pengurusan akta kematian yang dapat menghambat proses penerbitan akta kematian; Pelaksanaan Penerbitan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara dari segi koordinasi kurang terjalin antara pemerintah desa dengan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara sehingga memberikan kerugian pada masyarakat akan ketentuan persyaratan yang berlaku sebagai prosedur penerbitan akta kematian Disarankan: Perlunya Sosialisasi secara berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah desa mengenai prosedur pengurusan akta kematian; Perlunya kelengkapan berkas yang menjadi persyaratan untuk penerbitan akta kematian; Perlu menjalin Koordinasi antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah untuk mengikuti perkembangan persayaratan kelengkapan berkas dalam penerbitan akta kematian Kata Kunci: Pelaksanaan, Penerbitan, Akta, Kematian]]>
<![CDATA[PEMANFAATAN POS KESEHATAN DESA (POSKESDES) DALAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI DESA SUKMA KECAMATAN BOTUPINGGE KABUPATEN BONE BOLANGO ]]>
<![CDATA[Lisda Van Gobel]]>
<![CDATA[ Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 3 No 1 (2016): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bina Taruna Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37606/publik.v3i1.61
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran bagaimana Pemanfaatan Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) Dalam pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Desa Sukma Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penilitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini difokuskan pada tiga hal yaitu sumber daya manusia, prasarana dan lokasi. teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) Dalam pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Desa Sukma Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango bahwa masih belum optimal, prasarana yang ada tidak lengkap dan ada juga yang sudah tidak layak dipakai tetapi dipaksakan untuk digunakan, kondisi poskesdes yang memprihatinkan dan tidak terawat dan sulit untuk dijangkau oleh masyarakat. Oleh sebab itu, disarankan kepada Pemerintah Desa Sukma Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango perlu menambahkan sumber daya manusia yang dalam hal ini kader desa poskesdes untuk membantu tugas tenaga medis serta kader desa pun perlu melakukan tugasnya secara rutin setiap hari di poskesdes agar poskesdes dapat berfungsi bukan hanya pada saat posyandu; perlu adanya kelengkapan prasarana untuk poskesdes di Desa Sukma Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango dan perlu dilakukan evaluasi terhadap prasarana yang masih layak digunakan atau tidak, sehingga masyarakat tidak akan mengeluh tentang prasarana yang ada di poskesdes dan pelayanan kesehatan akan berjalan sebagaimana harapan masyarakat; perlu ada kerjasama antara pemerintah Desa Sukma Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango dengan masyarakat dalam menjaga lingkungan dengan cara melakukan pembersihan poskesdes secara rutin agar tetap terawat meskipun tempatnya susah untuk dijangkau,sehingga pada saat masyarakat melakukan pelayanan kesehatan mereka termotivasi untuk lebih memanfaatkan poskesdes yang ada didesa dari pada harus berobat ke puskesmas. Kata Kunci: Pemanfaatan, Pos, Kesehatan, Desa]]>
<![CDATA[KINERJA PENGURUS PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DI KELURAHAN BOLIHUANGGA KECAMATAN LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO ]]>
<![CDATA[Lisda Van Gobel]]>
<![CDATA[ Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 3 No 2 (2016): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bina Taruna Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37606/publik.v3i2.73
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Bolihuangga Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif. Penelitian ini berfokus pada produktivitas kerja, kualitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan pencatatan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengurus PKK belum memiliki kemampuan dalam melaksanakan setiap tugas, sehingga tugas-tugas yang dilaksanakan kurang berkualitas dan kurang memenuhi harapan; (2) pengurus PKK yang ada, belum mampu melakukan tugas secara mandiri; (3) pengurus PKK dalam menjalankan misi dan tujuan program PKK belum terwujud sesuai dengan harapan masyarakat; (4) pengurus PKK belum mampu pertanggungjawaban setiap pelaksanaan program kegiatan PKK yang telah ditetapkan, dan belum konsisten dengan apa yang dikehendaki masyarakat dan nilai-nilai serta norma yang berkembang dimasyarakat. Adapun hal-hal yang disarankan dalam penelitian ini yakni Perlunya pengurus PKK diikutkan dalam setiap pelatihan keterampilan dan diberikan bimbingan teknis serta pelatihan manajemen kepemimpinan, agar produktivitas kerjanya meningkat. Perlunya pengurus PKK di tingkatkan sumber daya manusianya melalui pendidikan formal dan non formal. Agar pelaksanaan kegiatan PKK oleh pengurus lebih berkualitas dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Perlunya pengurus PKK meningkatkan akuntabilitasnya dalam setiap pelaksanaan kegiatan PKK, agar pelaksanaan program PKK lebih konsisten dengan apa yang dikehendaki masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai serta norma yang berkembang di masyarakat. Kata Kunci: Kinerja, Pemberdayaan, Kesejahteraan, Keluarga]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSRENBANG DI DESA TAPADAA KECAMATAN BOTUMOITO KABUPATEN BOALEMO ]]>
<![CDATA[Lisda Van Gobel]]>
<![CDATA[ Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 2 No 1 (2015): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bina Taruna Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37606/publik.v2i1.78
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang di Desa Tapadaa Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sementara pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada sejumlah informan, observasi dan melakukan pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keterlibatan dalam pengambilan keputusan, belum sepenuhnya melibatkan masyarakat desa terutama dalam penyusunan perencanaan program pembangunan desa di forum Musrenbang. Yang diundang hanya orang-orang tertentu yang tidak membawakan aspirasi masyarakat. Dimana dalam pelaksanaan, belum sepenuhnya masyarakat dilibatkan pada program pembangunan yang telah direncanakan dalam forum Musrenbang. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai organisasi kemasyarakatan belum berfungsi dengan baik dalam menghimpun masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan desa, sehingga masyarakat belum sepenuhnya memperoleh manfaat baik materi maupun non materi atas pelaksanaan program pembangunan desa. Pelaksanaan pembangunan di desa lebih didominasi oleh Pemerintah Daerah, yang menyebabkan belum sepenuhnya masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi program pembangunan desa. Selain itu, belum optimalnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mediator, masyarakat merasa segan mengkiritik dan memantau terhadap pelaksanaan program pembangunan yang tidak direncanakan sendiri oleh masyarakat. Disarankan perlu memberi kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh komponen masyarakat untuk dapat melibatkan secara aktif dalam setiap tahapan mulai pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pemantauan serta evaluasi guna mengakselerasikan dan mengaktualisasikan kemampuan masyarakat desa dan menjamin kelangsungan program d imasa mendatang. Kata Kunci: Partisispasi, Masyarakat, Musrenbang, Desa]]>
