Garuda - Garba Rujukan Digital

PERANAN PROPAM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS POLRES TANJUNGBALAI) Eko Sanjaya; Abdul Gani; Mangaraja Manurung
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Penelitian ini membahas tentang peranan Propam dalam penengakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, dan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian di wilayah hukum Polres Tanjungbalai, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan peranan Propam dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, dan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian di wilayah hukum Polres Tanjungbalai. Dalam permasalahan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, adapun jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan kata lain penelitian lapangan yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat, selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian yang telah dilakukan menunjukan sikap yang baik atas peran serta penegakan hukum yang telah dilakukan dan juga peranan Propam di Polres Tanjungbalai dalam menjalakan fungsi penegakan hukum. Adapun implikasi dalam penelitian ini yaitu, agar Propam lebih meningkatkan pengawasan terhadap Anggota Polri dan memberikan sanksi yang tegas terhadap oknum Polri yang melakukan tindak pidana, dan agar Propam terjun langsung ke untuk melakukan penyuluhan kepada masyaraka agar melaporkan ketika mengetahui adanya penyimpangan.yang dilakuan oleh anggota Polri. Kata Kunci : Propam, Penegakan Hukum, Polres Tanjungbalai.

TANGGUNG JAWAB HUKUM KEPADA PENGURUS YAYASAN TERHADAP FAILEDNYA SUATU YAYASAN Murni Murni; Abdul Gani
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Yayasan sebagai lembaga nirlaba yang pada umumnya bergerak dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang keagamaan, bidang kebudayaan, dan bidang sosial. Yayasan merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk bidang kesehjateraan sosial, seperti kesehatan , ke-agamaan maupun kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Cara pendirian yayasan, serta keharusan pembentukan yayasan melaluiakta notaries juga telah diatur. Demikian halnya juga diatur tentang organ yayasan yaitu pembina, pengurus dan pengawas. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo.Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, bagaimana kepailitan yayasan, serta bagaimana pertanggungjawaban pengurus terhadap pailitnya yayasan. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sumberdata yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka yaitu dengan tinjauan yuridis normative. Pengaturan yayasan menurut Undang-Undang antara lain adalah mengenai pendirian yayasan yang mengharuskan pembentukan yayasan melalui akta notaris, juga diatur tentang organ yayasan yang terdiri dari pembina, pengurus dan pengawas. Suatu yayasan, dapat mengalami kepailitan yang dapat disebabkan oleh karena yayasan tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Pertanggungjawaban pengurus terhadap pailitnya yayasan adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 UU yayasan yaitu jika kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengurus dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan. Kata Kunci : Yayasan, pailit

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KECAMATAN DITINJAU DARI UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH Sunarti Sunarti; Abdul Gani; Zaid Afif
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Perubahan paradigmatik penyelenggaraan pemerintahan tersebut, mengakibatkan pola distribusi kewenangan Camat menjadi sangat tergantung pada pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan umum, yang mempunyai implikasi langsung terhadap optimalisasi peran dan kinerja Camat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif yaitu sering kali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-Undangan yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan dalam berprilaku. Tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan oleh camat tidak dimaksudkan sebagai pengganti urusan pemerintahan umum, karena camat bukan lagi sebagai kepala wilayah. Selain itu, intinya juga berbeda. Tugas umum pemerintahan sebagai sebagai kewenangan atributif mencakup tiga jenis kewenangan yakni kewenangan melakukan pembinaan serta kewenangan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan koordinasi dan pembinaan merupakan bentuk pelayanan secara tidak langsung, karena yang dilayani adalah entitas pemerintahan lainnya sebagai penggun, meskipun pengguna akhirnya tetap masyarakat. Sedangkan kewenangan pemberian pelayanan kepada masyarakat, pengguna maupun pengguna akhirnya sama yakni masyarakat. Jenis pelayanan ini dapat dikategorikan sebagai pelayanan secara langsung. Kata Kunci : Camat, Tugas, Pemerintah Daerah

STUDI TENTANG PELAYANAN PEREKAMAN DATA E-KTP BERDASARKAN UU. NO. 24 TAHUN 2013 DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KAB. BATUBARA Kamaliyah Lubis; Abdul Gani; Junindra Martua
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

E-KTP juga dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi kependudukan yang professional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti adalah: 1. Bagaimana penerapan UU No. 24 Tahun 2013 dalam pelayanan perekaman data E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Batubara. 2. Apa yang menjadi penghambat dan pendukung dalam melakukan pelayanan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pelaksanaan penyelenggran perekaman data e-KTP yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara, selalu melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP (Satndar Operasional Prosedur) melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tenntang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan dan perundang-Undangan yang sesuai dan berlaku. Kata Kunci: E-ktp, kependudukan, catatan sipil

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TUGAS DAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK TENTANG KEWAJIBAN PAJAK DITINJAU DARI HUKUM ADMINSISTRASI NEGARA Libna Libna; Abdul Gani; Junindra Martua
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Pelayanan publik pada dasarnya memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang tercantum di dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administrative. Aparat pemerintah selaku abdi masyarakat mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, untuk terciptanya hubungan yang baik antara aparat pemerintahan dan masyarakat,maka dibutuhkan kerjasama yang baik pula diantara keduanya. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti adalah:1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan publik terhadap wajib pajak menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Bagaimana kendala dan upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan pubik terhadap wajib pajak. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa untuk mencapai dan menciptakan masyarakat yang sejahtera, dibutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Demi berhasilnya usaha ini, negara mencari pembiayaannya dengan cara menarik pajak. Penarikan atau pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh negara sebagai suatu fungsi esensial. Pajak sudah merupakan suatu conditiesine qua non (syarat mutlak) bagi penambahan keuangan negara di beberapa negara yang sudah maju. Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Kewajiban Pelayanan Publik, Kewajiban Pajak

PENGATURAN HUKUM PERTANGGUNG JAWABAN BANK ATAS DANA NASABAH Toni Rudy Prasetio; Abdul Gani; Emiel Salim Siregar
JURNAL PIONIR Vol 6, No 2 (2020): Mei
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/pionir.v6i2.1244

Suatu bank merupakan lembaga penyimpanan yang menjadi penyimpanan yang bersifat mengumpulkan dana, mengembangakannya dengan cara-cara yang telah diatur dalam undang-undang sistem keuangan. Dalam hal ini peranan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas perbankan nasional di tanah air menjadi sangat strategis. Oleh karena itu, menurut Shelagh Heffernan, bahwa bank adalah salah satu pemangku regulasi tertinggi karena kegagalan bank akan menimbulkan biaya sosial yang tinggi berupa hilangnya peran bank sebagai lembaga intermediasi dan transmisi dalam sistem pembayaran. Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka skripsi ini akan meneliti perihal lingkungan hidup, dengan rumusan permasalahan Bagaimana Pengaturan Hukum Pertanggung Jawaban Bank Dana Nasabah Hilang? Bagaimana Penyelesaiaan Hukum Serta Bentuk Pertanggung Jawaban Hilangnya Dana Nasabah? Penelitian yang di gunakan yaitu melakukan analisis terhadap aspek masalah yang timbul melalui pendekatan yang ojektif, kemudian akan di rumuskan menggunakan metode yuridis normatif danmelihat dari norma dan juga asas-asas hukum yang telah ada. Penyelesaiaan Hukum Serta Bentuk Pertanggung Jawaban Hilangnya Dana Nasabah. Pertangung jawaban yang tersebut adalah kewajiban bank terhadap pelayanan yang seharusnya dapatdi antisifasi oleh bank, prosedur dan mekanisme penyelenggaraan memiliki jaminan yang depadan dengan kewajiban yang seharusnyad di dapat oleh nasbah sehingga tidak memicu kerugian terhadap nasbah . aspek dari perlindungan untuk menjamin dana nasbah memilik potensi besar untuk mencapai jaminan agar tidak terjadinya kerugian, pemyembab dari kelalaian dapat dipidana kaena timbul dari kesengajaan yang juga di atur dalam pasal 1365 KUHPerdata, seseorang yang sudah lalai mengakibatkan kerugian terhadap orang lain wajib mengganti atas kesalahan yang di berbuat sesuia dengan ketentuan yang telah diatur. Kata Kunci : Pertanggung Jawaban Bank, Dana Nasabah

PENGATURAN HUKUM TERHADAP LAYANAN INTERNET BANKING DALAM TRANSAKSI PERBANKAN Muhammad Yakup; Abdul Gani; Emiel Salim Siregar
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Istilah Internet Banking bukan lagi istilah yang asing bagi masyarakat Indonesia khususnya yang tinggal di wilayah perkotaan. Hal tersebut disebabkan semakin banyaknya perbankan nasional yang menyelenggarakan layanan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:1. Bagaimana layanan internet banking perlu diterapkan dalam kegiatan Transaksi Perbankan? 2. Bagaimana pengaturan hukum terhadap layanan internet banking dalam Transaksi Perbankan? Materi Penelitian diperoleh melalui pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik hukum primer maupun hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur, karya ilmiah dan pendapat para ahli dan lain sebagainya yang mengaju pada kepustakaan. Internet banking sangat berperan penting dalam penerapan setiap kegiatan dalam perbankan. Terdapat berbagai alasan-alasan perlunya internet banking diterapkan dalam kegiatan perbankan yaitu adanya manfaat yang diperoleh dari pihak bank maupun dari pihak nasabah. Manfaat-manfaat yang dapat diperoleh oleh pihak bank seperti penghematan dalam biaya operasional, bank dapat berhubungan langsung dengan nasabah melalui internet, adanya kemudahan bagi bank untuk global reach, dan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai kebutuhan nasabah; sedangkan manfaat bagi nasabah adalah nasabah lebih hemat dalam biaya transaksi dan tenaga maupun waktu, kemudahan dalam melakukan transaksi di beberapa bank hanya dalam satu jaringan, nasabah tidak bergantung pada distributor saja, dan nasabah akan mendapatkan penawaran produk dan jasa yang lebih beragam dan berkualitas. Kata Kunci : Transaksi Perbankan, Internet Banking

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search