Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

4.614

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan JURNAL PIONIR Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan Dedikasi Sains dan Teknologi (DST) El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Emiel Salim Siregar

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Asahan

Author-ID : 4322061

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Nelayan Pukat Harimau Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) Batu Bara Juanda Syaputra; Emiel Salim Siregar
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v22i2.2236

ABSTRAK Pengawasan yaitu gerakan yang amat berguna sehingga pekerjaan dan usaha yang diturunkan ke aparat terlaksanan diselesaikan dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan yaitu cara untuk memutuskan langkah-langkah pelaksanaan dan membuat langkah-langkah dapat mendukung yang pencapaian hasil normal cocok dengan presentasi yang telah ditentukan sebelumnya. Masalah kelautan dan perikanan adalah masalah yang selalu menjadi bahan pembicaraan masyarakat maupun penegak aparat hukum dalam bagian perikanan, hal ini baik akibat potensi perikanan yang menguntungkan ataupun terjadinya tindak pidana yang merugikan sektor perikanan Indonesia Hambatan Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara tidak dapat langsung mengawasi tetapi Dinas Perikanan Batu Bara masih dapat melaksanakan pembinaan kepada masyarakat tentang bahayanya pukat harimau ( trawls ) bagi ekosistem lautBagaimana peran Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dalam hal pelaksanaan dan pengawasan serta penegakan hukum terhadap nelayan Pukat Harimau di daerah Kabupaten Batu Bara.Kata Kunci : Pukat Harimau, Kapal Penarik, Trawl ABSTRACTSupervision is a very useful movement so that the work and efforts that are handed down to the apparatus are carried out according to a predetermined plan. Supervision is a way to decide on implementation steps and create supportive measures that the achievement of normal results matches a predetermined presentation. Marine and fishery problems are problems that are always the subject of discussion by the community and law enforcement officers in the fisheries sector, this is either due to the potential for profitable fisheries or the occurrence of criminal acts that are detrimental to the Indonesian fishery sector. Batu Bara is still able to provide guidance to the public about the dangers of trawls for marine ecosystems.Keywords : Tiger Trawl, Tugboat, Trawl

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENINGKATAN KEJAHATAN Emiel Salim Siregar
JURNAL PIONIR Vol 2, No 3 (2017): Juli
Publisher : Universitas Asahan

Abstrak Kejahatan, seperti halnya kejahatan penganiayaan merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang menarik untuk dibicarakan. Begitu dekatnya persoalan kejahatan penganiayaan ini dengan kehidupan kita, ditambah lagi dengan adanya tendensi peningkatan kejahatan penganiayaan ini, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sebagai tindak pidana. Kata Kunci: Penganiayaan Abstract Crime, as well as crime of persecution, is one of the most interesting forms of social problems to discuss. The closeness of this crime of maltreatment to our lives, coupled with the tendency to increase the crime of persecution, both in terms of quality and quantity, as a crime. Keywords: Persecution

ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA (GONO GINI) STUDI PERKARA NOMOR 37/PDT.G/2019/PN.KIS Mursal Fahri; Emiel Salim Siregar
JURNAL PIONIR Vol 7, No 1 (2021): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/pionir.v7i1.1829

Pencampuran terhadap harta bersama tersebut, maka dapat dipastikan kedepannya akan ada suatu akibat hukum, jika terjadinya suatu pristiwa hukum seperti adanya perceraian maupun terjadinya kematian. Maka oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, namun sebelum melaksanakan perkawinan dan tidak adanya suatu perjanjian perawinan, maka harta tersebut dapat memungkinkan menjadi harta bersama. Adapun sejak dilakukannya perlangsungan perkawinan, maka dapat dibuat perjanjian sebelum melaksanakan perkawinan, sehingga nantinya harta tersebut dapat dipisahkan, dan apabila terjadi perceraian yang tidak dapat dielakan, maka harta yang didapat sebelum melangsungkan perkawinan tidak terikut dengan harta yang di dapat atau dihasilkan di dalam perkawinan. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian menggunkan Pendekatan Kasus. Sumber bahan hukum diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan, Putusan. Bahan Hukum Sekunder berasal dari buku hukum, jurnal hukum. Sedangkan Data tersier berasal dari data penunjang data primer dan data sekunder. Akibat hukum di dalam suatu perceraian, maka yang dalam hal ini yang paling sangat dirasakan ialah setiap suami ataupun istri mengenai masalah masalah harta bersama. Adapun yang menjadi suatu pembagian harta bersama yang dalam hal ini dilakukan ialah apabila suami ataupun istri telah bercerai, maka untuk itu dapat menuntut agar hak-hak mereka keduanya atas harta yang didapatkan tersebut dapat dimiliki. Adapun dalam hal ini, menurut ketentuan yang tertuang di dalam Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk mengenai pembagian harta bersama tersebut haruslah diberikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan yang mana yaitu si suami atau si istri. Dalam proses untuk melakukan perceraian, maka pihak-pihak yang ingin bercerai haruslah menempuh jalur hukum, yang dimana karena nantinya dapat digunakan untuk kedepannya dapat menyelesaikan suatu permasalahan dalam pembagian harta bersama bagi keduanya tersebut. Kata Kunci : Harta Bersama , Penyelesaian Sengketa, Analisis Hukum

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENANGANAN PSK DI POLSEK DATUK BANDAR KOTA TANJUNGBALAI Samsir Samsir; Bahmid Bahmid; Emiel Salim Siregar
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Pelacuran itu berarti penyerahan diri secara badaniah seorang wanita untuk pemuasan laki-laki siapapun yang menginginkannya, dengan pembayaran. Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka penelitian ini akan meneliti perihal lingkungan hidup, dengan rumusan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pelaku Pekerja Seks Komersial (PSK) di Indonesia. 2. Bagaiaman Kepolisian Sektor Datuk Bandar Kota Tanjungbalai untuk memberi perlindungan hukum para pekerja seks komersial. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan memperoleh data dari fakta-kata yang terjadi pada masyarakat serta dengan wawancara. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Saat prostitusi telah dianggap sebagai salah satu komoditas ekonomi (bisnis gelap) yang sangat menguntungkan bagi para pebisnis, maka yang akan terjadi adalah persaingan antara para pemain dalam bisnis prostitusi tersebut untuk merebut pasar. Apabila persaingan telah mewarnai bisnis prostitusi, yang terjadi adalah usaha setiap pemain bisnis prostitusi dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dari para pesaingnya termasuk didalamnya pelayanan bagi kemudahan dan keamanan melakukan transaksi prostitusi. Kemudian untuk bisnis prostitusi, baik tidaknya pelayanan ditentukan oleh umur yang relatif muda, warna kulit, status, kecantikan dan kebangsaan dari setiap wanita yang ditawarkan dalam bisnis prostitusi tersebut. Kata Kunci : Strategi, Penanganan, PSK

KEDUDUKAN WEBSITE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK Emiel Salim Siregar
JURNAL PIONIR Vol 2, No 4 (2018): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Perkembangan teknologi menyebabkan tergesernya bentuk media cetak menjadi bentuk media digital (paper less) beberapa contoh dari perkembangan ini dengan adanya media pemberitaan online seperti Detikcom. Dikatakan demikian karena hukum pidana hanya sebagai salah satu dari saran kontrol masyarakat (social). Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi Web terkait secara langsung dengan perkembangan internet. Internet telah menjadi tulang punggung utama dari perkembangan teknologi Web. Pertumbuhan penggunaan internet berbanding lurus dengan pertambahan penggunaan Web sebagai salah satu dari aplikasi dari internet.Kata Kunci: Website, Hukum Pidana, Undang-undang No. 11 Tahun 2008, Informasi

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Muhammad Zailani NST; Bahmid Bahmid; Emiel Salim Siregar
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Pajak merupakan kewajiban kepada seseorang atau sebuah badan sesuai pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 32 ayat 2 yang menjelaskan bahwa pajak atau iuran wajib yang disetujui oleh rakyat bersama dengan pemerintah. Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka penelitian ini perihal lingkungan hidup, dengan rumusan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana sistem penentuan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai Undang-Undang No. 9 Tahun 2018. 2. Bagaimanakah pemberian sanksi bagi Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP sesuai Undang-Undang No. 9 Tahun 2018. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitan secara normatif. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Penerimaan negara dari PNBP ini terus dilakukan secara optimal dengan efisien dan efektif melalui beberapa sektor diantara pada penerimaan sumber daya alam, minyak dan gas bumu dan non-migas serta penerimaan PNPB lainnya yang bersumber dari PNBP fungsional dan umum pada P/L, pengenaan dan pengelolaan PNBP pada K/L yang didasari pada peraturan pemerintah. Kata Kunci : penerimaan bukan pajak

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP JAMINAN PIDUSIA Masnur Syahputra; Bahmid Bahmid; Emiel Salim Siregar
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Suatu akta jaminan fidusia yang ditanda tangani oleh notaris merupakan sepenuhnya tanggung jawab notaries dalam hal akan melakukan akan melakukan pendaftaran fidusia, suatu pendaftaran fidusia akan mendapatkan sertifikat jaminan fidusia, sertifikat jaminan fidusia yang dimaksud adalah sebagai bukti bahwa objek yang dijaminkan untuk kepentingan kreditur dalam menjaminkan sejumlah uang yang diberikan kepada debitur. Maka dari itu notaris bertanggung jawab atas terbitnya sertifikat jaminan fidusia. Maka oleh sebabi itu terdapat 3 (tiga) bentuk tanggung jawab notaris ketika hendak melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara online, apabila ditemukan ketidaksesuaian objek jaminan fidusia maka pertanggungjawaban administratif perdata notaris dan pertanggung jawaban pidana notaris, apabila terjadi kesalahan ketik yang dilakukan oleh notaris maka notaris wajib melakukan perbaikan akta. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyarankan kepada notaries suapaya lebih berhati-hati, teliti dan cermat pada saat melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Kemudian kepada pemerintah khususnya kepada kementrian hokum dan hak asasi manusia diharapkan agar dapat meningkatkan sistem untuk menjamin keabsahan pendaftaran jaminan fidusia, sistem yang dimaksud adalah sistem yang tidak dapat mempunyai penafsiran ganda mengenai sertifikat-sertifikat pendaftaran fidusia yang valid dan tidak terdafat sistem ganda, maksudnya pengajuan pendaftaran fidusia tidak dapat didaftarkan lagi apabila sudah ada yang mendaftar agar tidak merugikan berbagai pihak yang berkepentingan atas objek jaminan fidusia yang dimaksud. Peran notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam jaminan fidusia dan jaminan-jaminan lain. Kata Kunci: Notaris, Tanggung Jawab Notaris, Pendaftaran Jaminan Fidusia.

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP JAMINAN PIDUSIA Masnur Syahputra; Bahmid Bahmid; Emiel Salim Siregar
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

PENGATURAN HUKUM PERTANGGUNG JAWABAN BANK ATAS DANA NASABAH Toni Rudy Prasetio; Abdul Gani; Emiel Salim Siregar
JURNAL PIONIR Vol 6, No 2 (2020): Mei
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/pionir.v6i2.1244

Suatu bank merupakan lembaga penyimpanan yang menjadi penyimpanan yang bersifat mengumpulkan dana, mengembangakannya dengan cara-cara yang telah diatur dalam undang-undang sistem keuangan. Dalam hal ini peranan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas perbankan nasional di tanah air menjadi sangat strategis. Oleh karena itu, menurut Shelagh Heffernan, bahwa bank adalah salah satu pemangku regulasi tertinggi karena kegagalan bank akan menimbulkan biaya sosial yang tinggi berupa hilangnya peran bank sebagai lembaga intermediasi dan transmisi dalam sistem pembayaran. Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka skripsi ini akan meneliti perihal lingkungan hidup, dengan rumusan permasalahan Bagaimana Pengaturan Hukum Pertanggung Jawaban Bank Dana Nasabah Hilang? Bagaimana Penyelesaiaan Hukum Serta Bentuk Pertanggung Jawaban Hilangnya Dana Nasabah? Penelitian yang di gunakan yaitu melakukan analisis terhadap aspek masalah yang timbul melalui pendekatan yang ojektif, kemudian akan di rumuskan menggunakan metode yuridis normatif danmelihat dari norma dan juga asas-asas hukum yang telah ada. Penyelesaiaan Hukum Serta Bentuk Pertanggung Jawaban Hilangnya Dana Nasabah. Pertangung jawaban yang tersebut adalah kewajiban bank terhadap pelayanan yang seharusnya dapatdi antisifasi oleh bank, prosedur dan mekanisme penyelenggaraan memiliki jaminan yang depadan dengan kewajiban yang seharusnyad di dapat oleh nasbah sehingga tidak memicu kerugian terhadap nasbah . aspek dari perlindungan untuk menjamin dana nasbah memilik potensi besar untuk mencapai jaminan agar tidak terjadinya kerugian, pemyembab dari kelalaian dapat dipidana kaena timbul dari kesengajaan yang juga di atur dalam pasal 1365 KUHPerdata, seseorang yang sudah lalai mengakibatkan kerugian terhadap orang lain wajib mengganti atas kesalahan yang di berbuat sesuia dengan ketentuan yang telah diatur. Kata Kunci : Pertanggung Jawaban Bank, Dana Nasabah

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN 4 (EMPAT) TANDAN BUAH SAWIT MENJADI TINDAK PIDANA PENCURIAN BERAT DALAM PUTUSAN NO. 125/PID.B/2018/PN.KIS Elyakim Mangatur Sirait; Ismail Ismail; Emiel Salim Siregar
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP). Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian 4 (empat) tandan buah kelapa sawit menjadi tinak pidana pencurian berat dalam putusan no. 125/Pid.B/2018/PN.Kis? 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian berat dalam putusan no. 125/Pid.B/2018/PN.Kis? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yakni penelitian yang dilakukan dan diajukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan perkara No: 125/Pid.B/2018/PN.Kis, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam menjatuhkan putusan pada perkara No:125/Pid.B/2018/PN.Kis, telah mempertimbangkan dasar penjatuhan pidananya, yaitu: 1). Pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang meliputi: keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, dipersidangan telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan. 2). Semua fakta yuridis terhadap yang terungkap di persidangan telah sesuai dan terbukti. Kata Kunci : Pencurian, Tandan Buah Sawit, pidana

Co-Authors Abdul Gani Abdus Salam Rezeki Agung Wira Hadi Prabowo Andi Kesuma Septian Samosir Andini Cahayani Sitorus Andreansyah Sitorus Andreansyah Sitorus Andrew Manasar Andrew Manasar Anggi Syahputra Sitorus Aprilinda M. Harahap Apriola Dwi Indraswary Ari Ayusri Arina Rofiqoh Sitorus Aris Siregar Aris Siregar Bahmid Bakti . Bakti Bakti Christina Lestari Ginting Cici Adelia Cici Adelia Deliyaman Giawa Della Julinda Wijaya Dessy Indah Sari Dessy Indah Sari, Dian Ayu Andriani Dicky Abdillah Dicky Apdilah Elyakim Mangatur Sirait Emmi Rahmiwita Nasution Erdina Dwita Sari Fitri Anggraini Haikal Iskandar Hashina Harahap Haris Fadila Hasibuan Harmayani Hendi Setiawan Hsb Ismail Ismail Ismail Juanda Syaputra Khairani Amalia Simbolon Krisman Sitindaon Lindi Amara Nasution Linta Alfafaruq Liza Khairani M Reno Ramadhana Siregar M. Irvansyah Masnur Syahputra Mayzura Mayzura Mirza Syapiq Mirza Syapiq Muhammad Ardiansyah Muhammad Ardiansyah Muhammad Aufa Zuhdi Muhammad Dzulkhairil Muhammad Dzulkhairil Muhammad Yakup Muhammad Zailani NST Mursal Fahri Nadilla Sirait Novi Sryantika Nurgani Nurgani Pelangi Aulia Zahra Pritamy Irsana Putri Khumaiza Samosir Rahmat Rahmat Ramadhan Siagian Ramadhan Siagian Rizka Handayani Roy Imanta Sembiring Roy Imanta Sembiring Rudi Gunawan Rudi Gunawan Rusdi Lubis Rusdi Lubis Rusli Rusli Samsir Samsir Sofyan Panjaitan Sofyan Panjaitan Sri Kumala Kumala Suhermanto Suhermanto Syafira Hasril Taufiq Tahir Yusuf Lubis Tika Juwanti Tika Juwanti Toni Rudy Prasetio Tri Vena Agintha Barus Tri Vena Agintha Barus Wahyu solichin Putra Anugrah Widya Manurung Widya Manurung Yuni Syarah Sitorus Zaid Afif Fiqria Muzdalifah Hsb

Title

Found 30 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 30 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 30 Documents
Search