Garuda - Garba Rujukan Digital

Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika: Studi Kota Makassar Muhammad Faisal Kamarudin; Abdul Agis; Ahmad Fadil
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitian: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di kota makassar; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di kota makassar. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah penelitian empiris. Kesimpulan penelitian: (1) Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di kota makassar dilaksanakan dengan menggunakan sarana penal dan non penal. (2) Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di kota makassar adalah Faktor kesulitan terhadap saksi yang masih menghambat kepolisian dalam hal penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika di masyarakat; Faktor kemampuan finansial menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika; Faktor mental atitude para penegak hukum juga mempengaruhi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika karena faktanya di masyarakat ada yang beranggapan atitude para penegak hukum dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika terkesan tebang pilih. Research purposes: (1) To find out and analyze the law enforcement of narcotics abuse in Makassar; (2) To find out and analyze what factors influence the law enforcement of narcotics abuse in Makassar. The research method used in this paper is empirical research. Research conclusions: (1) Law enforcement against narcotics misuse in the city of Makassar is carried out by using penal and non-penal means. (2) Factors that influence law enforcement against narcotics abuse in the city of Makassar are the difficulties for witnesses who are still hampering the police in handling narcotics abuse in the community; The financial capability factor is one of the factors that influence law enforcement against narcotics abuse; Mental factor atitude of law enforcement also influences law enforcement against narcotics abuse because the fact is that there are those in the community who assume that the attitudes of law enforcers in the eradication of narcotics crime seem to be selective.

Efektivitas Penggunaan Sidik Jari (Fingerprint) Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Tindak Pidana Rezky Sulyanwar; Baharuddin Badaru; Ahmad Fadil
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Penggunaan Sidik Jari (Fingerprint) Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Tindak Pidana Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan dan untuk mengetahui proses penanganan unit identifikasi dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar yaitu pada Kantor Ditreskrimum Polda Sulsel dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu bahwa pengungkapan kasus melalui metode sidik jari (Fingerprint) juga sebagai bukti berupa kesaksian ahli (verklaringen van een deskundige: kesaksian ahli). Ayat 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli di bidang pengadilan negara. Tindakan polisi yang diambil untuk melakukan skrining terhadap kasus pidana, bila dilihat menurut sikap kaku hukum pidana yang tidak mengenal kompromi, itu tidak bisa dibenarkan. Alasan sosiologis yang kadang-kadang digunakan dalam praktek, biasanya lebih dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif melekat dalam diri polisi, serta situasi dan kondisi. Kemampuan petugas dalam mengidentifikasi merupakan elemen penting dalam mencari bukti. Petugas akurasi identifikasi juga sangat diperlukan dalam mengumpulkan bukti dari TKP. Peralatan juga dari faktor yang paling penting dalam identifikasi. This study aims to determine the Effectiveness of the Use of Fingerprints as Evidence in Revealing Criminal Acts at the Directorate of General Criminal Investigation of the South Sulawesi Regional Police and to determine the process of handling the identification unit in the investigation process to uncover a crime. This research was conducted in Makassar City, namely the South Sulawesi Regional Police Directorate General's Office of Criminal Investigation using data collection techniques through field studies. Based on the results of the study, it was concluded, namely that the disclosure of cases through the fingerprint method was also as evidence in the form of expert testimony (verklaringen van een deskundige: expert testimony). Paragraph 186 of the Criminal Procedure Code states that expert statements in the field of state court. The police actions taken to screen criminal cases, if viewed according to the rigid attitude of the criminal law that knows no compromise, it cannot be justified. Sociological reasons, which are sometimes used in practice, are usually more influenced by subjective elements inherent in the police, as well as situations and conditions. The ability of officers to identify is an important element in finding evidence. The identification accuracy officer is also very much needed in gathering evidence from the crime scene. Equipment is also the most important factor in identification.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Dalam Perspektif Perlindungan Anak Anggun Dinianti; Baharuddin Badaru; Ahmad Fadil
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan kejahatan; dan putusan hakim terhadap anak yang melakukan kejahatan dalam perspektif perlindungan anak. Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melalukan kejahatan ada 2 bentuk yang dapat diterapkan yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Di mana pidana pokok terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan dan pemenuhan kewajiban adat. pidana penjara bagi anak adalah altenatif terakhir yang lebih mengedepankan sifat ultimum remedium daripada primum remedium. Dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus mempertimbangkan hal-hal seperti keterangan para saksi dan terdakwa, surat dakwaan, tuntutan jaksa penuntut umum dan sebagainya. Pertimbangan hakim dituangkan berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis, psikologis, filosofis, dan umur pelaku meskipun seluruhnya tidak serta merta dituangkan di dalam putusan. This study aims to examine and analyze criminal liability against children who commit crimes; and judges' decisions against children who commit crimes from a child protection perspective. Research conducted by the author is empirical juridical research. The results showed that there are 2 forms of criminal responsibility against children who commit crimes, namely the main crime and additional crimes. Where the main punishment consists of warning crimes, conditional offenses, job training, training in institutions, and imprisonment. Meanwhile, additional penalties consist of confiscation of profits and fulfillment of customary obligations. imprisonment for children is the last alternative which prioritizes the nature of ultimum remedium rather than primum remedium. In deciding a case, a judge must consider matters such as statements of witnesses and defendants, indictments, demands of the public prosecutor and so on. Judges' considerations are based on juridical, sociological, psychological, philosophical, and age considerations of the perpetrator even though they are not necessarily included in the decision.

Pembentukan Peraturan Daerah Yang Demokratis Oleh Pemerintah Daerah Chaidir Bachri; A. Muin Fahmal; Ahmad Fadil
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis penerapan asas perundang-undangan yang demokratis dalam pembentukan peraturan daerah oleh pemerintah daerah kabupaten bantaen dan faktor-Faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantaeng. Hasil penelitian Pembentukan peraturan daerah yang demokratis oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng belum terlaksana secara demokratis disebabkan partisipasi masyarakat sebagai wujud demokrasi dalam proses pembentukan peraturan daerah hanya bersifat seremonial sehingga ruang aspirasi bagi masyarakat untuk ikut menanggapi atau mengkritisi secara langsung suatu kebijakan daerah yang dikemas dalam peraturan daerah tidak dapat terlaksana. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembentukan peraturan daerah Kabupaten Bantaeng diantaranya faktor struktur hukum yakni pemerintah daerah dan DPRD kurang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, substansi hukum yaitu prinsip demokrasi yang dituangkan dalam Undang-Undang Pembentukan Perundang-undangan masih bersifat relatif disebabkan publikasi peraturan daerah kepada masyarakat bukanlah menjadi suatu keharusan dan budaya hukum masyarakat yakni peran serta masyarakat yang masih kurang dipahami. The research objective is to analyze the application of democratic statutory principles in the formation of regional regulations by the Bantaen district government and its influencing factors. This research was conducted in Bantaeng Regency. Research results The formation of democratic regional regulations by the local government of Bantaeng Regency has not been implemented democratically due to community participation as a form of democracy in the process of forming regional regulations which is only ceremonial so that the aspiration space for the community to participate in responding or directly criticizing a regional policy is packaged in regional regulations cannot be done. Factors that influence the formation of local regulations in Bantaeng Regency include the legal structure, namely the regional government and the DPRD that do not provide space for the public to convey their aspirations, the substance of the law, namely the principles of democracy as outlined in the Law on the Formation of Legislation, are still relative due to the publication of regulations. the area to the community is not a necessity and the legal culture of the community is the role of the community which is still poorly understood.

Pencatatan Anak Luar Perkawinan Di Kabupaten Bulukumba: Studi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Yudhistira Syahrir; Ma'ruf Hafidz; Ahmad Fadil
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.176 KB)

Tujuan penelitian menganalisis prosedur Pencatatan Anak luar Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba dan Faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian dilakukan Tipe penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian normative empiris yang bersifat perskriptif analitis. Hasil penelitian bahwa pengaturan anak luar perkawinan pada Hukum Positif Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak luar perkawinan tersebut harus dicatatkan agar mempunyai kedudukan yang sama seperti anak sah. Pencatatan anak luar perkawinan dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang kemudian akan memperoleh akta, dimana tata cara pencatatan anak luar perkawinan pada dasarnya sama saja dengan tata cara pencatatan anak sah. Dengan syarat-syarat yang harus dilampirkan dalam pengurusan akta kelahiran anak luar perkawinan adalah Surat keterangan rumah sakit/dokter/bidan, fotokopi KTP dan Kartu Keluarga orang tua/ yang bersangkutan, Akta Kelahiran Ibu, dan menghandirkan 2 (dua) orang saksi dan melampirkan fotokopi KTP. The research objective was to analyze the procedure for recording children outside of marriage at the Office of Population and Civil Registry of Bulukumba Regency and the factors that influence it. Research conducted. The type of research to be carried out is normative empirical research that is analytical perscriptive in nature. The results showed that the regulation of children outside of marriage in Indonesian Positive Law is regulated in the Civil Code, Law Number 16 of 2019, Amendment to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law. According to the Civil Code, children outside of marriage must be registered so that they have the same position as legal children. The registration of children outside of marriage is carried out at the Population and Civil Registry Office of Bulukumba Regency which will then obtain a deed, where the procedure for recording children outside of marriage is basically the same as the procedure for registering legal children. With the conditions that must be attached in the arrangement of the birth certificate of a child outside of marriage is a hospital / doctor / midwife certificate, a photocopy of the parent/concerned ID card and family card, mother's birth certificate, and 2 (two) witnesses and attaching a photocopy ID CARD.

Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media E-Commerce Andi Hardiansyah Bakri; Syahruddin Nawi; Ahmad Fadil
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.114 KB)

Tujuan penelitian menganalisis Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media E-Commerce terhadap perlindungan dari Konsumen dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah memggunakan tipe penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet meliputi perlindungan hukum dalam perjanjian dan perlindungan hukum di luar perjanjian. UUITE menambahkan suatu bentuk system pembuktian elektronik yaitu adanya tanda tangan elektronik (digital signature) yang merupakan suatu sistem pengamanan yang bertujuan untuk memastikan otentisitas dari suatu dokumen elektronik. Pelaksanaan jual beli melalui media internet terdiri dari empat proses, yaitu penawaran, penerimaan, pembayaran, dan pengiriman, namun masih ada faktor yang mempengaruhi terjadinya hambatan-hambatan dalam transaksi di internet, khususnya mengenai cacat produk, informasi dan webvertising yang tidak jujur atau keterlambatan pengiriman barang, dan umumnya mengenai pola pikir, minat, dan kultur atau budaya masyarakat Indonesia. The research objective is to analyze the legal protection for the parties in the sale and purchase agreement through the e-commerce media for protection from consumers and the factors that influence it. The approach used in this research is to use the type of empirical law research. The results of the research that have been done conclude that the legal protection for the parties in the sale and purchase agreement through the internet media includes legal protection in the agreement and legal protection outside the agreement. UUITE adds a form of electronic proof system, namely the existence of an electronic signature (digital signature) which is a security system that aims to ensure the authenticity of an electronic document. The implementation of buying and selling through internet media consists of four processes, namely offering, receiving, payment, and sending, however, there are still factors that influence the occurrence of obstacles in transactions on the internet, especially regarding product defects, dishonest information and webvertising or late delivery. goods, and generally regarding the mindset, interests, and culture or culture of the Indonesian people.

Efektifitas Penyelesaian Sengketa Oleh Bawaslu Kabupaten Luwu Terhadap Kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik Pada Pilkada Luwu Tahun 2018 Asriani Baharuddin; La Ode Husen; Ahmad Fadil
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.92 KB)

Tujuan penelitian menganalisis Efektifitas Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018, dan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhinya. Jenis penelitian Empiris, yakni penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Luwu. Populasi penelitian yaitu Bawaslu Luwu 2018, KPU Luwu 2018, Bakal Pasangan Calon Pilkada Luwu 2018, Pengurus DPC PAN Luwu 2018, dan Masyarakat Luwu. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Bahwa Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018 berjalan kurang efektif; 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektifitas Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018 adalah faktor Substansi Hukum, faktor Sumber Daya Aparat Penyelenggara, dan faktor Masyarakat. The research objective to analyze the Effectiveness of Dispute Resolution by the Luwu Regency Bawaslu on the case of the Double Recommendation of Political Parties in the 2018 Luwu Pilkada, and what factors can influence it. Empirical research type, namely research conducted with an approach to the legal reality in society. The research location is in the Luwu Regency area. The research population is the Luwu Bawaslu 2018, the Luwu KPU 2018, the 2018 Luwu Regional Election Candidate Pairs, the 2018 Luwu PAN DPC Management, and the Luwu Community. The results of the study show: 1) That the Dispute Resolution by the Luwu Regency Bawaslu in the case of the Double Recommendation of Political Parties in the Luwu Regional Election in 2018 was less effective; 2) Factors that affect the Effectiveness of Dispute Resolution by the Luwu Regency Bawaslu in the case of the Double Recommendation of Political Parties in the Luwu Pilkada in 2018 are the Legal Substance factor, the Organizing Apparatus Resource factor, and the Community factor.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search