Garuda - Garba Rujukan Digital

Nilai Manfaat Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Lintas Wilayah Berkelanjutan Hani Burhanudin; Lely Syiddatul Akliyah; Nia Kurniasari
ETHOS (Jurnal Penelitian dan Pengabdian) Vol 9 No.1 (Januari, 2021) Ethos: Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Sains & Teknol
Publisher : Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/ethos.v9i1.6260

Abstract. Water resources can be a catalyst for cross-regional cooperation that is mutually beneficial for the economic development of each region. The service provider has the authority to decide on the sustainability of water resources management collaboration. The principle is that cooperation must have a positive impact on the development of water resources areas. It is necessary to calculate the extent to which the transferred water can contribute to the sharing of the cost of recovering the catchment area of the water source. The value of the economic benefits of water is one way to formulate the extent to which cooperation in managing cross-regional water resources can be developed. Through the analysis of the value of the economic benefits of water, the price of water can be predicted so that a component of the compensation costs for environmental services will have to be paid by the water user. The analysis shows that 75% of the economic benefits of water are contributed by domestic water use with compensation costs that must be paid by the beneficiary in the amount of Rp. 3,875,590,943. If converted into conservation activities, the use of compensation for environmental services will be able to rehabilitate 30% of critical forest land in the Paniis spring catchment area. Regarding the need for funds for conservation of the catchment area of the very large Paniis water source, the allocation of water for domestic needs is worth developing. Utilization of environmental service compensation funds from this commercial aspect needs to be fully promoted so that the Kuningan-Cirebon City Regency collaboration in the field of water resources can be sustained. Keywords: value of economic benefits, domestic water, catchment area, water resources management, sustainable.Abstrak. Sumber daya air merupakan katalis kerjasama lintas wilayah yang saling menguntungkan bagi pengembangan ekonomi wilayah masing-masing. Penyedia jasa memiliki kewenangan untuk memutuskan keberlanjutan kerjasama pengelolaan sumberdaya air tersebut. Prinsipnya adalah kerjasama harus memberikan dampak positif bagi pengembangan kawasan sumber air. Diperlukan perhitungan sejauhmana air yang ditrarsfer mampu memberikan kontribusi sharing biaya pemulihan kawasan catchment area sumber air. Nilai manfaat ekonomi air adalah salah satu cara untuk merumuskan sejauhmana kerjasama dalam pengelolaan sumber daya air lintas wilayah dapat dikembangkan. Melalui analisa nilai manfaat ekonomi air, harga air dapat diprediksi sehingga akan diperoleh besaran komponen biaya kompensasi jasa layanan lingkungan yang harus dibayarkan oleh pemanfaat air. Hasil analisa memperlihatkan 75% nilai manfaat ekonomi air disumbangkan oleh pemanfaatan air domestik dengan biaya kompensasi yang harus dibayarkan oleh pemanfaat sebesar Rp. 3.875.590.943. Jika dikonversikan ke dalam kegiatan konservasi, penggunaan dana kompensasi jasa lingkungan ini mampu merehabilitasi 30% lahan hutan kritis di kawasan catchment area mata air Paniis. Terkait kebutuhan dana konservasi kawasan catchment area sumber air Paniis yang sangat besar, maka alokasi air untuk kebutuhan domestik ini layak dikembangkan. Pemanfaatan dana kompensasi jasa lingkungan dari aspek komersial ini perlu digalakan sepenuhnya agar kerjasama Kabupaten Kuningan-Kota Cirebon di bidang sumberdaya air ini dapat berkelanjutan.Kata Kunci: nilai manfaat ekonomi, air domestik, catchment area, pengelolaan sumber daya air, berkelanjutan.

Pengaruh Politik Pembangunan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Helmi Dwi Agung Pambudi; Nia Kurniasari
Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota Volume 1, No. 2, Desember 2021, Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota (JRPWK)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. West Bandung Regency is an area located in the Bandung Metropolitan Area, on the other hand, West Bandung Regency is also a peripheral area which tends to have dependence on the center, namely Bandung City and Cimahi City. In the implementation of development, it is necessary to understand thoroughly in advance the meaning of development. Historically-ideologically, the idea of development is used as a Style of Governance to focus on the mechanism of economic productivity, resulting in efforts to narrow social space and minimize things that trigger social conflict. Therefore, the role of the state apparatus in the form of institutions is needed to ensure the creation of a mechanism that minimizes horizontal and ideological conflicts by prioritizing consensus and order. In terms of development politics determining sustainable development, in addition to the physical area, social development also needs to be the main focus for development in West Bandung Regency. In this study, the MICMAC and MACTOR analysis methods used input data from primary and secondary surveys. As for the approach method using case studies. The purpose of this study is to map the role of actors on development variables and determine the relationship between variables and the actors involved. Abstrak. Kabupaten Bandung Barat merupakan suatu wilayah yang berada di kawasan Bandung Metropolitan Area, disisi lain Kabupaten Bandung Barat juga merupakan wilayah periphery yang cenderung memiliki ketergantungan terhadap centre yaitu Kota Bandung dan Kota Cimahi. Dalam pelaksanaan pembangunan, perlu dipahami secara menyeluruh terlebih dahulu mengenai makna dari pembangunan. Secara Historis-Ideologis, ide pembangunan dijadikan sebagai Style of Governance untuk menitikberatkan pada mekanisme produktivitas ekonomi, sehingga timbul upaya penyempitan ruang sosial dan meminimalkan hal – hal memicu konflik sosial. Maka dari itu, dibutuhkan peran aparatur negara berbentuk kelembagaan untuk menjamin terciptanya mekanisme yang meminimalisir konflik horizontal dan ideology dengan mengutamakan konsesus dan ketertiban. Dalam hal politik pembangunan menentukan pembangunan yang berkelanjutan, selain fisik wilayahnya, pembangunan dari segi sosial kemasyarakatan juga perlu menjadi fokus utama bagi pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. Dalam penelitian ini menggunakan metoda analisis MICMAC dan MACTOR yang menggunakan data masukan dari survey primer dan sekunder. Sedangkan untuk metoda pendekatannya menggunakan studi kasus. Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk memetakan peranan aktor terhadap variabel pembangunan dan mengetahui hubungan variabel dengan aktor yang terlibat.

Kajian Peran Stakeholder dalam Pembangunan Kota Berbasis Smart Living di Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang muchammad faridh ridho; Nia Kurniasari
Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsurp.v3i1.6798

Abstract.The Ministry of Communication and Information held the "Movement of 100 Smart Cities in Indonesia" program in 2017. Smart city certainly goes straight with smart living, because one of the indicators of smart city in it is smart living. This concept is a great potential in the progress of a city, especially towards the community and the lifestyle of the community which will be very efficient, easy and safe by relying on the latest technologies. The existence of the Tangerang Regency Regional Regulation which regulates land use patterns in the RTRW which shows that Pagedangan District, Tangerang Regency will be used as a residential and residential area with a high level of density. Therefore, it is necessary to have further research on the development of smart living in Pagedangan District to find out and identify the extent of the role of stakeholders including the government, community and the private sector in the development of smart living-based cities in Pagedangan District, Tangerang Regency. The analysis used in the study was by using qualitative descriptive analysis methods and mactor analysis. The output produced from the analysis is the influence matrix, position matrix, direct and indirect influence, convergence, divergence, and ambivalence between actors and smart living-based city development goals in Pagedangan District. From the results of the MACTOR analysis, it is concluded that there are 3 stakeholders who play the most role in smart living-based city development in Pagedangan District, namely the Tangerang Regency Transportation Office, Sinarmas Land, and the Tangerang Regency Regional Development Planning Agency, judging from the highest mobilisation value in the weighted value position matrix (3MAO) as a result of the mactor analysis. Abstrak.Kementrian Komunikasi Dan Informasi mengadakan program “Gerakan 100 Kota Cerdas di Indonesia” pada tahun 2017 lalu. Smart city tentu berjalan lurus dengan smart living, karena salah satu indikator smart city di dalamnya terdapat smart living. Konsep ini menjadi sebuah potensi yang besar dalam kemajuan sebuah kota terutama terhadap masyarakat dan gaya hidup masyarakat yang akan sangat efisien, mudah dan aman dengan mengandalkan teknologi-teknologi terkini. Dengan adanya Perda Kabupaten Tangerang yang mengatur pola penggunaan lahan pada RTRW yang menunjukkan bahwa Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang akan dijadikan kawasan perumahan dan permukiman dengan tingkat kepadatan tinggi. Oleh karena itu perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai pembangunan smart living di Kecamatan Pagedangan untuk mengetahui dan mengidentifikasi sejauh mana peran stakeholder diantaranya pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pembangunan kota berbasis smart living di Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan mactor. Output yang dihasilkan dari analisis tersebut adalah matriks pengaruh, matriks posisi, pengaruh langsung dan tidak langsung, konvergensi, divergensi, dan ambivalensi antar aktor dan tujuan pembangunan kota berbasis smart living di Kecamatan Pagedangan. Dari hasil analisis mactor disimpulkan bahwa terdapat 3 stakeholder yang paling berperan dalam pembangunan kota berbasis smart living di Kecamatan Pagedangan yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, Sinarmas Land, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang, dilihat dari nilai mobilisation tertinggi pada matriks posisi bernilai tertimbang (3MAO) hasil dari analisis mactor.

PENDAMPINGAN RENCANA TATA RUANG DESA (RTRD) BERBASIS PERENCANAAN PARTISIPATIF Irland Fardani; Nia Kurniasari; Ernady Syaodih; Gina Puspitasari Rochman; Fachmy Sugih Pradifta; T a r l a n i
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Vol 7 No 2 (2023): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pkm.v7i2.3472

Perencanaan desa merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan sebuah desa, namun faktanya masih banyak desa di Indonesia yang belum mempunyai dokumen Rencana Tata Ruang Desa (RTRD). Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk melakukan pendampingan kepada Desa Sukamaju, dalam penyusunan dokumen RTRD. Pendekatan metodologi yang diterapkan adalah perencanaan partisipatif, dimana warga diminta untuk berperan aktif dalam penyusunan RTRD. Tahapan kegiatan yang dilakukan pada kegiatan PKM ini adalah scanning desa, Focus Group Disscussion (FGD) dan analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL). Kegiatan PKM ini menghasilkan dokumen RTRD yang terdiri dari rencana pola ruang, rencana pusat pelayanan dan indikasi program. Dalam rencana pola ruang lebih dititik beratkan untuk kegiatan pengihajauan, pada rencana pusat pelayanan ditetapkan pusat pelayan desa berada di kampung Madur Dusun 2. Untuk indikasi program pada bidang struktur ruang difokuskan pada peningkatan infratruktur, pada indikasi program bidang pola ruang difokuskan kepada pengihiajaun dan pada indikasi program bidang sosial ekonomi desa difokuskan pada kegiatan penguatan Bumdes. Semua hasil analisis ini dituangkan dalam dokumen RTRD.

Kajian Peran Stakeholder dalam Pembangunan Kota Berbasis Smart Living di Pagedangan Tangerang Muchammad Faridh Ridho; Nia Kurniasari
Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota Volume 3, No. 1, Juli 2023, Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota (JRPWK)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrpwk.v3i1.1816

Abstract. With the existence of the Tangerang Regency Regional Regulation which regulates land use patterns in the RTRW which shows that Pagedangan Subdistrict, Tangerang Regency will be used as a housing and settlement area with a high level of density. Therefore there is a need for further research regarding the development of smart living in Pagedangan District to find out and identify the extent of the role of stakeholders including the government, community and private sector in the development of cities based on smart living. The analysis used is descriptive qualitative analysis method and factor. The output resulting from this analysis is an influence matrix, position matrix, direct and indirect influence, convergence, divergence, and ambivalence between actors and goals of smart living-based city development in Pagedangan District. From the results of the mactor analysis it was concluded that there are 3 stakeholders who play the most role in the development of smart living-based cities in Pagedangan District, namely the Tangerang Regency Transportation Service, Sinarmas Land, and the Tangerang Regency Regional Development Planning Agency. Judging from the highest mobilization value in the weighted value position matrix (3MAO) result of mactor analysis. Abstrak. Dengan adanya Perda Kabupaten Tangerang yang mengatur pola penggunaan lahan pada RTRW yang menunjukkan bahwa Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang akan dijadikan kawasan perumahan dan permukiman dengan tingkat kepadatan tinggi. Oleh karena itu perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai pembangunan smart living di Kecamatan Pagedangan untuk mengetahui dan mengidentifikasi sejauh mana peran stakeholder diantaranya pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pembangunan kota berbasis smart living. Adapun analisis yang digunakan yaitu menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan mactor. Output yang dihasilkan dari analisis tersebut adalah matriks pengaruh, matriks posisi, pengaruh langsung dan tidak langsung, konvergensi, divergensi, dan ambivalensi antar aktor dan tujuan pembangunan kota berbasis smart living di Kecamatan Pagedangan. Dari hasil analisis mactor disimpulkan bahwa terdapat 3 stakeholder yang paling berperan dalam pembangunan kota berbasis smart living di Kecamatan Pagedangan yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, Sinarmas Land, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang, dilihat dari nilai mobilisation tertinggi pada matriks posisi bernilai tertimbang (3MAO) hasil dari analisis mactor.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search