Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS EMPAT ATRIBUT GREEN CITY DI KECAMATAN BANDUNG WETAN KOTA BANDUNG NUGROHO, DWI SURYADI; SYAODIH, ERNADY
Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 13 No. 2 (2013)
Publisher : Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, UPT Publikasi Publikasi Ilmiah UNISBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1022.089 KB)

Abstract

Di seluruh dunia, kota hijau atau green cities telah menjadi model pengembangan perkotaan yang baru, baik di benua Amerika, Asia, Eropa, Australia, maupun Afrika. Fenomena yang sama juga dialami oleh Indonesia. Maka perlu diperhatikan bahwa dampak perubahan iklim di Indonesia bukan hanya dihadapi melalui bidang kehutanan atau pengembangan lahan gambut, tetapi sekarang juga melalui pengembangan kawasan seperti identitas perkotaan, dengan konsep Kota Hijau (Green City). Ini merupakan tantangan baru dan terbesar yang sedang dihadapi Indonesia, terlebih karena lebih dari 52% penduduk nasional mendiami kawasan perkotaan. Indonesia saat ini fokus pada penanganan daerah perkotaan yang sangat rentan mengalami dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, penyelenggaraan penataan ruang yang terintegrasi menjadi unsur penting didalam mewujudkan ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan. Kota Bandung telah berkembang menjadi Kota Metropolitan dengan jumlah penduduk kurang lebih 2,4 Juta Jiwa. Permasalahan perkotaan yang dihadapi Kota Bandung saat ini adalah sebagai berikut : sampah, kemacetan, banjir, penataan mall, pedagang kaki lima dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dipilihnya Kecamatan Bandung Wetan didasarkan pada karena kecamatan ini mempunyai nilai yang strategis di Kota Bandung, dan memiliki beberapa fungsi diantaranya pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat, pusat Metode pendekatan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji sebaran atribut kota hijau seperti green open space, green transportation, green community, green waste dan seberapa penting kebutuhan atribut tersebut dengan hasil akhir prinsip-prinsip penataan kota hijau. Output dari studi ini adalah berupa Prinsip - Prinsip Peningkatan Atribut Green City dari setiap elemen atribut kota hijau (green open space, green transportation, green community, dan green waste) dengan menggabungkanpendapat masyarakat sebagai pendukung terciptanya kota hijau.
Kajian Penyusunan Peta Proses Bisnis pada Pembangunan Desa di Kabupaten Subang Khansa Shabiyhah; Ernady Syaodih
Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota Volume 1, No. 2, Desember 2021, Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota (JRPWK)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.213 KB) | DOI: 10.29313/jrpwk.v1i2.383

Abstract

Abstract. Business Process is a collection of interrelated work to solve a particular problem. Village development cannot be separated from the context of regional management both at the district and provincial levels because the position of the village in a wider context (social, economic, market access, and politics) must look at the interrelationships between villages and others. Therefore, it is necessary to have a business process map. Compilation of Business Process Map in accordance with Permenpan N0.19 of 2018 concerning Compilation of Business Process Map of Government Agencies. Problems faced What problems are faced in village development in Subang Regency?, who is involved in the village development process in Subang Regency?, what are the duties, functions and coordination of each stakeholder?. and what is the shape of the business process map in village development so that it runs efficiently and effectively? With the study of business process maps, it can increase knowledge assets that can integrate and document in detail the business processes carried out to achieve the vision, mission, and goals. This knowledge asset forms the basis for decision making regarding organizational development and human resources, as well as performance appraisal. The conclusion is that the business process map in village development still has problems in every flow of activities Abstrak. Bisnis Proses adalah suatu kumpulan pekerjaan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan ploitik) harus melihat keterkaitan antar desa dan dengan yang lainnya. Oleh karena itu perlu di adakannya peta proses bisnis. Penyusunan Peta Proses Bisnis sesuai Permenpan N0.19 tahaun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Adapun permasalahan yang dihadapai Permasalahan apa saja yang dihadapi dalam pembangunan desa di Kabupaten Subang?, siapa saja yang terlibat dalam proses pembangunan desa di Kabupaten Subang?, bagaimana tugas, fungsi dan koordinasi dari setiap pemangku kepentingan?. dan bagaimana bentuk peta proses bisnis dalam pembangunan desa agar berjalan efisien dan efektif ?. Dengan adanya kajian peta proses bisnis maka dapat meningkatkan aset pengetahuan yang dapat mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Kesimpulannya bahwa peta proses bisnis pada pembangunan desa masih memiliki masalah pada setiap alur kegiatannya.
Kajian Implementasi Smart Environment di Kota Bandung Farhan Fauzan; Ernady Syaodih
Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota Volume 1, No. 2, Desember 2021, Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota (JRPWK)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (111.747 KB) | DOI: 10.29313/jrpwk.v1i2.481

Abstract

Abstract. Smart environment is one of the axes of the smart city concept that has been implemented in the Bandung city. The implementation of smart environment is focused on urban environmental problems that occur in the Bandung city, especially in Sukajadi District. In Sukajadi District itself, environmental problems still occur, ranging from flooding, issues of waste management, drainage, rivers, to the availability of green open spaces. Therefore, in this study the author will try to identify the extent to which the implementation of the smart environment in Sukajadi District is based on 14 indicators, namely (1) green building; (2) sustainable-certified buildings; (3) smart homes; (4) renewable energy; (5) pollution control and management with ICT; (6) household and industrial waste control; (7) management of water resources and improvement of clean water quality standards; (8) river revitalization; (9) waste management; (10) street lighting; (11) drainage system; (12) provision of green open space; (13) slum area management; and (14) urban farming. The purpose of this research is to identify the extent of the implementation of the smart environment, identify problems related to the smart environment, and identify what strategies and development programs can be applied in implementing the smart environment in Sukajadi District. This study uses qualitative and quantitative methods using SWOT analysis. Data were collected through observations and interviews with every relevant stakeholder such as Regional Apparatus Organizations (OPD), District Government, Kelurahan and Sukajadi Subdistrict communities. The results of the analysis are strategies that can be implemented in a smart environment in Sukajadi District. Abstrak. Smart environment merupakan salah satu sumbu dari konsep smart city yang sudah diterapkan di Kota Bandung. Implementasi smart environment ini berfokus pada permasalahan lingkungan perkotaan yang terjadi di Kota Bandung khususnya di Kecamatan Sukajadi. Di Kecamatan Sukajadi sendiri permasalahan lingkungan kerap masih terjadi, mulai dari banjir, isu pengelolaan sampah, drainase, sungai, hingga terkait ketersediaan ruang terbuka hijau. Oleh sebab itu dalam penelitian ini penulis akan mencoba untuk mengidentifikasi sudah sejauh mana implementasi dari smart environment di Kecamatan Sukajadi ini yang didasarkan pada 14 indikator yaitu (1) green building; (2) sustainable-certified buildings; (3) smart homes; (4) energi terbarukan; (5) pengendalian dan pengelolaan polusi dengan TIK; (6) pengendalian limbah rumah tangga dan industri; (7) pengelolaan sumber daya air dan peningkatan baku mutu air bersih; (8) revitalisasi sungai; (9) pengelolaan sampah; (10) penerangan jalan; (11) sistem drainase; (12) penyediaan RTH; (13) pengelolaan kawasan kumuh; dan (14) urban farming. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana implementasi dari smart environment, mengidentifikasi permasalahan terkait smart environment, dan mengidentifikasi strategi program pengembangan apa saja yang dapat diterapkan dalam implementasi smart environment di Kecamatan Sukajadi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan analisis SWOT. Data data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan setiap stakeholder terkait seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemerintah Kecamatan, Kelurahan serta masyarakat Kecamatan Sukajadi. Hasil analisisnya berupa strategi yang dapat diimplementasikan dalam smart environment di Kecamatan Sukajadi.
Kajian Peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Menangani Dampak Urban Sprawl di Kecamatan Cibiru Kota Bandung Guna Keberlanjutan Lingkungan Perkotaan Hapsah Rahmawati; Ernady Syaodih
Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (194.17 KB) | DOI: 10.29313/bcsurp.v2i2.2856

Abstract

Abstract. This study was preceded by the emergence of urban problems, namely the urban sprawl phenomenon. Urban problems such as urban sprawl can have an impact on the environment so that it demands a concept that needs to be applied and prioritized in current development in order to realize sustainable development. Environmental problems are caused by the increasing population growth in urban areas. In addition, there is a need for a study related to the role of stakeholders in efforts to handle urban sprawl in order to determine the extent of the performance of the Bandung City Government in dealing with the impacts arising from this phenomenon. These things motivated the author to conduct a study related to the role of regional apparatus organizations (OPD) in dealing with the impact of urban sprawl in Cibiru District. This study also aims to identify the impact of the urban sprawl phenomenon in Cibiru District, Bandung City and the role of stakeholders in dealing with the impact of the urban sprawl phenomenon in Cibiru District. The analytical method used in this research is descriptive qualitative analysis and MACTOR method. With this method, the impact of the urban sprawl phenomenon in Cibiru District can be identified, namely the emergence of floods and landslides. Also, the identification of 3 (three) main actors who have the highest influence in dealing with urban sprawl in Cibiru District, namely the Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung; Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung; and Kecamatan Cibiru. Abstrak. Studi ini didahului dengan timbulnya permasalahan perkotaan yaitu fenomena urban sprawl. Permasalahan perkotaan seperti urban sprawl dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan sehingga menuntut adanya sebuah konsep yang perlu diterapkan dan diutamakan dalam pembangunan saat ini agar terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Permasalahan lingkungan diakibatkan dari pertumbuhan penduduk di perkotaan semakin tinggi. Selain itu, perlu adanya kajian terkait peran stakeholder dalam upaya penanganan urban sprawl guna mengetahui sejauh mana kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam menangani dampak yang timbul akibat fenomena tersebut. Hal-hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan kajian terkait peran organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menangani dampak urban sprawl di Kecamatan Cibiru. Studi ini pun bertujuan untuk Mengidentifikasi dampak dari adanya fenomena urban sprawl di Kecamatan Cibiru Kota Bandung dan peran stakeholder dalam menangani dampak dari fenomena urban sprawl di Kecamatan Cibiru. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif dan metode MACTOR. Dengan metode tersebut, dapat teridentifikasi dampak dari fenomena urban sprawl di Kecamatan Cibiru yaitu timbulnya banjir dan longsor. Serta, teridentifikasinya 3(Tiga) aktor utama yang memiliki pengaruh tertinggi dalam menangani urban sprawl di Kecamatan Cibiru yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung; Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung; dan Kecamatan Cibiru.
Kajian Pembangunan Smart Society Kota Bandung Ega Ayu Gayatri; Ernady Syaodih
Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.859 KB) | DOI: 10.29313/bcsurp.v2i2.2884

Abstract

Abstract. Rancasari sub-district which is included in the Gedebage SWK with the theme of the technopolis area has a strong position in smart development because of the interest of this sub-district to accommodate the technopolis. Although the city of Bandung has implemented the smart city concept, there are still many problems with it, especially in the human resources component. The ability or skills and the total human resources in Bandung City are still lacking. In addition, the form of socialization carried out by the Bandung City Government regarding smart cities has not been evenly distributed in every district. The purpose of this study was to examine the development of a smart society in the Rancasari District. The approach method in this study is a mixed method using the Importance Performance Analysis method and qualitative descriptive analysis. The results of the analysis in this study indicate that the percentage of the average level of community satisfaction in the Rancasari District is 79,71% which indicates the level of conformity is not good so the community is not satisfied with the government's performance in the development of a smart society. The variables included in the low performance include the development of technology-based education management with Bandung Masagi character, the development of a collaborative and technology-supported security system, smart transportation, empowerment of social welfare potential, community social interaction, smart community, ICT-integrated community social assistance, improvement of social relations, smart education and security management systems by utilizing the Internet of Things (IoT). Abstrak. Kecamatan Rancasari yang termasuk ke dalam SWK Gedebage dengan tema kawasan teknopolis memiliki posisi yang kuat dalam pengembangan smart karena adanya kepentingan kecamatan ini untuk mewadahi teknopolis tersebut. Oleh karena itu, pemerintah memiliki program Bandung Smart City dalam dimensi smart society untuk mewujudkan ekosistem masyarakat yang humanis dan dinamis. Walaupun Kota Bandung sudah menerapkan konsep smart city, namun masih terdapat banyak permasalahan di dalamnya terutama dalam komponen SDM (Sumber Daya Manusia). Kemampuan atau keterampilan dan jumlah SDM di Kota Bandung yang masih kurang. Selain itu, bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung terkait smart city belum merata di setiap wilayah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pembangunan smart society di Kecamatan Rancasari. Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu mixed method dengan menggunakan metode Importance Performance Analysis dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa persentase rata-rata tingkat kepuasan masyarakat di Kecamatan Rancasari sebesar 79,71% yang menunjukkan tingkat kesesuaian kurang baik sehingga masyarakat merasa belum puas terhadap kinerja pemerintah dalam pembangunan smart society. Adapun variabel yang termasuk ke dalam low performance meliputi pengembangan pengelolaan pendidikan yang berbasis teknologi berkarakter Bandung Masagi, pembangunan sistem keamanan yang kolaboratif dan didukung teknologi, smart transportation, pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial, interaksi sosial masyarakat, smart community, bantuan sosial masyarakat yang terintegrasi TIK, peningkatan hubungan sosial masyarakat, smart education dan sistem manajemen keamanan dengan memanfaatkan Internet of Things (IoT).
Kajian Kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam Penerapan Smart Living Asyifa Fadia Puspita; Ernady Syaodih
Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsurp.v2i2.3174

Abstract

Abstract. The city of Bandung applies the concept of a smart city, as an effort to overcome urban problems and provide a sense of life for the people of Bandung City, especially Coblong District through smart living. Smart living is the concept of urban development to realize a quality and sustainable life through smart thinking. However, until now, Coblong District itself still has various problems that occur in aspects of urban life such as congestion problems, uneven facilities and infrastructure, slums, inadequate public transportation, and low levels of security. Therefore, the author conducted a study that aims to examine the role of the performance of the Bandung City regional government in applying the Smart Living concept to realize the feasibility of living standards of people in Coblong District. There are 4 main indicators of Smart Living consisting of 15 variables that are used to assess the level of satisfaction of the people of District Coblong. The methodology used in this study is a mixed method approach with data collection methods carried out primarily and secondarily and processed using the Importance Performance Analysis method with the help of IBM SPSS software. The average value of entire smart living variable for suitability level between performance and importance is 76.07%, which means the quality of service that is being delivered by the government in the implementation of smart living haven't matched up with the expectations of Coblong district society, therefore, improvements in performance is needed, especially in variables that are a priority the main ones are Realizing access to the availability of healthy food and drink and health, Realizing a safe, peaceful and orderly urban environment, Integrated security. Abstrak. Kota Bandung menerapkan konsep smart city, sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan perkotaan dan memberikan kelayakan hidup bagi masyarakat Kota Bandung, khususnya Kecamatan Coblong melalui smart living. Smart living merupakan konsep pembangunan kota untuk mewujudkan kehidupan yang berkualitas dan berkelanjutan melalui pemikiran cerdas. Namun hingga saat ini Kecamatan Coblong sendiri masih memiliki berbagai permasalahan yang terjadi dalam aspek kehidupan perkotaan seperti masalah kemacetan, sarana dan prasarana yang tidak merata, kawasan kumuh, transportasi umum yang tidak memadai, dan tingkat keamanan yang rendah. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji peran kinerja pemerintah daerah Kota Bandung dalam menerapkan konsep Smart Living untuk mewujudkan kelayakan taraf hidup masyarakat di Kecamatan Coblong. Terdapat 4 indikator utama Smart Living yang terdiri dari 15 variabel yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat Kecamatan Coblong. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode campuran dengan metode pengumpulan data yang dilakukan secara primer dan sekunder serta diproses menggunakan metode Importance Performance Analysis (IPA) dengan bantuan software IBM SPSS. Nilai rata-rata seluruh variabel smart living untuk tingkat kesesuaian antara kinerja dan kepentingan adalah 76,07%, yang artinya kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah dalam pelaksanaan Smart Living Belum Sesuai dengan harapan masyarakat di Kecamatan Coblong sehingga perlu peningkatan kinerja khususnya dalam variabel yang menjadi prioritas utama yaitu Mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minum sehat dan kesehatan, Mewujudkan lingkungan perkotaan yang aman, tentram dan tertib , Keamanan yang terintegrasi.
Kajian Kinerja Pembangunan Smart Governance dengan Pendekatan Importance Performance Analysis Avina Husna; Ernady Syaodih
Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.646 KB) | DOI: 10.29313/bcsurp.v2i2.3175

Abstract

Abstract. Bogor City as a hinterland city is one of the cities included in the 'First 100 Cities Movement Towards a Smart City in Indonesia' as a pilot project since 2017-2021. The construction plan is stated in the Bogor City Smart City Masterplan document for 2017-2021. One of the important factors in the success of smart cities is smart governance. Smart governance is government governance that aims to improve government performance through the use of ICT. This study focuses on governance problems that occur in Bogor City, especially in Central Bogor subdistrict. Where there are several problems such as inactive sub-district government websites, publication of government agency performance reports (LAKIP) that are not updated, and so on. So that this study was prepared with the aim of measuring the achievements of smart governance development based on 14 indicators synthesized from journal sources and smart city masterplan documents. This research uses a mix method approach method with a descriptive research method. The analysis method used is an IPA (Importance Performance Analysis) analysis to measure the level of performance and the level of community expectations for the development of smart governance and a descriptive analysis to explain the results of the IPA analysis. Based on the analysis, it is known that development achievements based on the level of suitability of smart governance development in Central Bogor subdistrict reached a score of 84.19%, which means that the government's performance in general is considered not in accordance with community expectations so improvements need to be made to improve government performance. Abstrak. Kota Bogor sebagai kota penyangga ibu kota negara merupakan salah satu kota yang termasuk dalam ‘Gerakan 100 Kota Pertama Menuju Smart City di Indonesia’ sebagai pilot project sejak tahun 2017-2021. Rencana pembangunannya tercantum dalam dokumen Masterplan Smart City Kota Bogor Tahun 2017-2021. Salah satu faktor penting dalam keberhasilan smart city adalah smart governance. Smart governance adalah tata kelola pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah melalui pemanfaatan TIK. Kajian ini berfokus pada permasalahan tata kelola pemerintahan yang terjadi di Kota Bogor khususnya di Kecamatan Bogor Tengah. Dimana terdapat beberapa permasalahan seperti website pemerintah kecamatan yang tidak aktif, publikasi laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) yang tidak diperbarui, dan sebagainya. Sehingga penelitian ini disusun dengan tujuan untuk mengukur capaian pembangunan smart governance yang didasarkan pada 14 indikator yang disintesis dari sumber jurnal dan dokumen masterplan smart city. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan mix method dengan metode penelitian deskriptif. Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis IPA (Importance Performance Analysis) untuk mengukur tingkat kinerja dan tingkat harapan masyarakat terhadap pembangunan smart governance dan analisis deskriptif untuk menjelaskan hasil dari analisis IPA. Berdasarkan analisis IPA, diketahui bahwa capaian pembangunan berdasarkan tingkat kesesuaian pembangunan smart governance di Kecamatan Bogor Tengah mencapai skor 84,19% yang artinya kinerja pemerintah secara umum dianggap belum sesuai dengan harapan masyarakat sehingga perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja pemerintah.
Kajian Kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam Penerapan Smart Living : Studi Kasus Kecamatan Coblong Asyifa Fadia Puspita; Ernady Syaodih
Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.663 KB) | DOI: 10.29313/bcsurp.v2i2.3515

Abstract

Abstract. The city of Bandung applies the concept of a smart city, as an effort to overcome urban problems and provide a sense of life for the people of Bandung City, especially Coblong District through smart living. Smart living is the concept of urban development to realize a quality and sustainable life through smart thinking. However, until now, Coblong District itself still has various problems that occur in aspects of urban life such as congestion problems, uneven facilities and infrastructure, slums, inadequate public transportation, and low levels of security. Therefore, the author conducted a study that aims to examine the role of the performance of the Bandung City regional government in applying the Smart Living concept to realize the feasibility of living standards of people in Coblong District. There are 4 main indicators of Smart Living consisting of 15 variables that are used to assess the level of satisfaction of the people of District Coblong. The methodology used in this study is a mixed method approach with data collection methods carried out primarily and secondarily and processed using the Importance Performance Analysis method with the help of IBM SPSS software. The average value of entire smart living variable for suitability level between performance and importance is 76.07%, which means the quality of service that is being delivered by the government in the implementation of smart living haven't matched up with the expectations of Coblong district society, therefore, improvements in performance is needed, especially in variables that are a priority the main ones are Realizing access to the availability of healthy food and drink and health, Realizing a safe, peaceful and orderly urban environment, Integrated security. Abstrak. Kota Bandung menerapkan konsep smart city, sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan perkotaan dan memberikan kelayakan hidup bagi masyarakat Kota Bandung, khususnya Kecamatan Coblong melalui smart living. Smart living merupakan konsep pembangunan kota untuk mewujudkan kehidupan yang berkualitas dan berkelanjutan melalui pemikiran cerdas. Namun hingga saat ini Kecamatan Coblong sendiri masih memiliki berbagai permasalahan yang terjadi dalam aspek kehidupan perkotaan seperti masalah kemacetan, sarana dan prasarana yang tidak merata, kawasan kumuh, transportasi umum yang tidak memadai, dan tingkat keamanan yang rendah. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji peran kinerja pemerintah daerah Kota Bandung dalam menerapkan konsep Smart Living untuk mewujudkan kelayakan taraf hidup masyarakat di Kecamatan Coblong. Terdapat 4 indikator utama Smart Living yang terdiri dari 15 variabel yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat Kecamatan Coblong. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode campuran dengan metode pengumpulan data yang dilakukan secara primer dan sekunder serta diproses menggunakan metode Importance Performance Analysis (IPA) dengan bantuan software IBM SPSS. Nilai rata-rata seluruh variabel smart living untuk tingkat kesesuaian antara kinerja dan kepentingan adalah 76,07%, yang artinya kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah dalam pelaksanaan Smart Living Belum Sesuai dengan harapan masyarakat di Kecamatan Coblong sehingga perlu peningkatan kinerja khususnya dalam variabel yang menjadi prioritas utama yaitu Mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minum sehat dan kesehatan, Mewujudkan lingkungan perkotaan yang aman, tentram dan tertib , Keamanan yang terintegrasi
Analisis Ketercapaian Kinerja Utama (Important Performance Analysis) City Branding Kota Surakarta di Sektor Pariwisata Muhammad Anwar Farouqi; Ernady Syaodih Syaodih
Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.977 KB) | DOI: 10.29313/bcsurp.v2i2.3598

Abstract

Abstract. City branding is an urban marketing strategy that aims to strengthen the relationship between visitors and build a good city image. Unfortunately, branding has made the name Solo more well-known, but has not had enough economic impact. The problem arises how the level of achievement of performance and importance in the development of city branding. The purpose of this study is to find out how city branding is carried out by the Surakarta City government in an effort to increase the potential for visiting tourists. Data analysis methods used include IPA analysis (Importance Performance Analysis) and primary data collection methods (interviews, questionnaires, observations) and secondary (document review). Based on the results of the analysis of the calculation of the government's performance and interests in each indicator, the government is expected to improve tourism branding, technology, and socio-cultural conditions. The conclusion of this research is that most of the government's performance exceeds expectations and the government carries out many programs that facilitate the community. The recommendation for the Surakarta City government is to synergize every program of activities and services in the development of city branding Abstrak.City branding adalah strategi pemasaran perkotaan yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pengunjung dan membangun citra kota yang baik. Sayangnya, branding telah membuat nama Solo semakin dikenal, namun belum cukup berdampak secara ekonomi. Timbul permasalahan bagaimana tingkat kertecapaian kinerja dan kepentingan dalam pengembangan city branding. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana city branding yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta dalam upaya meningkatkan potensi berkunjung wisatawan. Metode analisis data yang digunakan meliputi Analisis IPA (Importance Performance Analysis) dan metode pengumpulan data primer (wawancara, kuesioner, observasi) dan sekunder (menelaah dokumen). Berdasarkan hasil analisis perhitungan kinerja dan kepentingan pemerintah dalam setiap indikator, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan branding wisata, teknologi, dan kondisi sosial budaya. Kesimpulan dari penilitian ini sebagian besar kinerja pemerintah melebihi ekspetasi dari harapan dan pemerintah banyak melakukan program yang memfasilitasi masyarakat. Adapun rekomendasi untuk pemerintah Kota Surakarta yaitu mensinergikan setiap program kegiatan dan pelayanan dalam pengembangan city branding.
Strategi Penataan Kawasan Tepian Sungai Kapuas di Kelurahan Benua Melayu Laut Muhammad Mahfud; Ernady Syaodih
Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (132.949 KB) | DOI: 10.29313/bcsurp.v2i2.3650

Abstract

Abstract. The changed-functioning riverside areas are characterized by the presence of different types of buildings that are not well organized, both physically and functionally. One of the river areas of interest is the Kapuas Riverside in Pontianak, which has become an icon and attraction to visitors. This research was conducted on the riverbanks of Benua Melayu Laut Urban Village, South Pontianak District, Pontianak City, West Kalimantan. This area became a built-up area (people's homes). One of the arrangements that are being carried out by the Pontianak city government is to construct a waterfront on the banks of the Kapuas river. This development is carried out as a new city program, in the Pontianak City Regional Spatial Plan (RTRW) for 2013-2033. The approach method used in this study is a quantitative descriptive approach and SWOT analysis. This analysis was carried out to develop a strategy for structuring the Kapuas riverbank area in the Benua Melayu Laut Urban Village. Based on the analysis that has been done, there are several strategies for structuring the banks of the Kapuas river using 8 elements of Hamid Shirvani's arrangement as well as social and economic aspects in the research area. One of the structuring strategies that have to be followed up by relevant stakeholders in the construction of street vendor stalls by the Department of Cooperatives and small and medium enterprises in order for the activities can continue and pedestrian circulation is not disrupted. The results of the study showed an aggressive strategy by optimizing the opportunities that exist in the arrangement effort. So the proper technique was to make internal improvements and actively develop existing opportunities so as to create better conditions). Abstrak. Wilayah Tepian Sungai yang sudah mengalami alih fungsi ditandai dengan adanya berbagai macam bangunan yang tidak tertata baik fisik maupun fungsinya. Salah satu kawasan tepian sungai yang menjadi perhatian adalah tepian Sungai Kapuas di Kota Pontianak yang menjadi ikon serta menjadi daya tarik pengunjung. Penelitian ini dilakukan di Tepian Sungai Kapuas di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Wilayah ini menjadi kawasan terbangun (rumah tinggal warga). Salah satu penataan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kota Pontianak adalah dengan membangun waterfront di tepian Sungai Kapuas. Pembangunan ini dilakukan merupakan program Kota baru, pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pontianak tahun 2013-2033. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis SWOT. Analisis ini dilakukan untuk menyusun strategi penataan Kawasan tepian Sungai Kapuas di Kelurahan Benua Melayu Laut. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan ada beberapa Strategi Penataan Kawasan Tepian Sungai Kapuas dengan menggunakan 8 elemen penataan Hamid Shirvani serta aspek sosial dan ekonomi di wilayah penelitian. Salah satu strategi penataan yang perlu ditindaklanjuti oleh stake holder terkait adalah pembangunan kios-kios PKL oleh Dinas Koperasi dan UMKM agar akivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan serta sirkulasi pejalan kaki tidak terganggu. Hasil penelitian menunjukan agresif strategy dengan mengoptimalkan peluang yang ada dalam upaya penataan. Maka startegi yang tepat adalah melakukan perbaikan internal dan secara aktif mengembangkan peluang yang ada sehingga dapat menciptakan kondisi yang lebih baik.