Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Humaniora Cakrawala Pendidikan Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran JURNAL PENELITIAN ILMU PENDIDIKAN MAJALAH ILMIAH PEMBELAJARAN Jurnal Penelitian Humaniora Pandecta Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Sriwijaya Law Review FOUNDASIA JIPRO : Journal Of Intellectual Property Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Arif Rohman
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Rumours and Realities of Marriage Practices in Contemporary Samin Society Arif Rohman
Humaniora Vol 22, No 2 (2010)
Publisher : Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2621.741 KB) | DOI: 10.22146/jh.990

Abstract

Since the mid - 19th century the Samin people have made a contribution to resisting the Dutch colonial rule in rural Java through their non-violence movement and passive resistance (lijdelijk verset). History also notes that they have a unique culture and system of values which reflect their own local wisdom. However, many negative rumours have become widespread regarding this community. This article explores the marriage practices in Samin society and investigates how this society gives meaning to these marriage practices. It also examines whether the practice of 'virginity tests' and 'stray marriages' exist in contemporary Samin society.
The Changed and Unchanged Situations in the Representation of Women in Contemporary Cinema Arif Rohman
Humaniora Vol 25, No 2 (2013)
Publisher : Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.496 KB) | DOI: 10.22146/jh.2360

Abstract

The second feminist wave in the 1960s has influenced feminists to increase their campaign against patriarchy in almost all areas. One of the areas which has made women very vulnerable is the issue of women in cinema. This article investigates some changes in the representation of women in cinema by comparing four movies: Stepford Wives (1975), Orlando (1992), When Night Is Falling (1995), and Stepford Wives (2004). This study was conducted by using modern hermeneutics method. The results indicate that these four films appear to contain three changed aspects regarding women, that is, the equality of work, the expression of sexual identity, and the image of ‘higher-education-woman’. The films also show that some aspects in the representation of women, such as the expectation of motherhood, the myth of sexuality, and the position of women as victims, remain unchanged.
PENGUATAN OTONOMI GURU DI BAWAH TEKANAN DOMINASI PENGUASA DAERAH Arif Rohman
Jurnal Cakrawala Pendidikan CAKRAWALA PENDIDIKAN JUNI 2014, TH. XXXIII, NO. 2
Publisher : LPMPP Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.098 KB) | DOI: 10.21831/cp.v2i2.2144

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menjelaskan penguatan otonomi guru di bawah dominasi penguasa daerah. Pendekatan penelitian adalah kualitatif fenomenologis dengan lokasi di Kabupaten Bantul. Subjek sebanyak 37 orang dipilih secara purposive. Pengumpulan data lewat angket terbuka, wawancara mendalam, dan kajian dokumen, serta trianggulasi melalui metode dan sumber, diskusi ahli, dan penjelasan banding. Analisis data dilakukan secara kualitatif fenomenologis. Temuan penelitian sebagai berikut. Pertama, penguatan otonomi menurut pandangan guru merupakan upaya menguatkan kualifikasi akademik dan kompetensi. Guru yang otonom adalah guru yang tidak terombang-ambing oleh kepentingan politik. Puncak penguatan otonomi guru adalah diperolehnya karakter dan kedaulatan. Kedua, terdapat politisasi guru oleh penguasa daerah melalui ‘praktik terselubung’ untuk ‘meraih dukungan’ dan berujung pada bargaining politik dan sharing kekuasaan. Ketiga, ada dua bentuk politik dominasi penguasa terhadap guru, yaitu melalui ‘politik kooptasi’dan ‘politik pengambilan hati’. Keempat, politik kooptasi berimplikasi negatif pada melemahnya sikap kritis guru, sedangkan politik pengambilan hati berimplikasi positif pada meningkatnya jumlah guru dalam studi lanjut dan meningkatnya kesejahteraan guru. Kata Kunci: otonomi guru, politisasi, dan penguasa dominan
PENINGKATAN COLLABORATIVE TEAM-WORK SKILLS MELALUI PEMBELAJARAN MODEL 'TOBAT' Arif Rohman
Jurnal Kependidikan Vol. 37, No.2 (2007)
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/jk.v37i2.4985

Abstract

PENINGKATAN COLLABORATIVE TEAM-WORK SKILLS MELALUI PEMBELAJARAN MODEL 'TOBAT'
MODEL PEMBELAJARAN INTER-TEAMS GAME TOURNAMENT UNTUK PENGEMBANGAN KEMAMPUAN KOLABORASI MAHASISWA CALON GURU Arif Rohman
Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Vol 6, No 1 (2013): Maret
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (909.232 KB) | DOI: 10.21831/jpipfip.v6i1.4735

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peningkatan kemampuan collaborative team-work mahasiswa calon melalui penggunaan metode Inter-teams game tournament (Intim). Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus. Hasil penelitian sebagai berikut. Pertama, pada siklus-1 kemampuan collaborative team-work mahasiswa masih sedang. Pada siklus-2 praktek pembelajaran dikembangkan dengan meningkatkan motivasi agar mahasiswa lebih percaya diri. Kedua, kemampuan collaborative team-work mahasiswa dapat ditingkatkan melalui strategi pembelajaran inter-teams gamestournament. Kemampuan tersebut mencakup (a) komunikasi  empatik (b) kerjasama sinergis, (c) solidaritas kohesif, (d) sikap saling percaya, dan (e) pembagian kerja efektif. Lima kemampuan tersebut merupakan nilai dasar dalam bekerjasama secara kolaboratif.   Kata kunci: pembelajaran, kemampuan kolaborasi, dan kerja sama dalam tim
MASALAH PEMBELAJARAN DAN UPAYA PENCARIAN SOLUSI MELALUI KLINIK Arif Rohman
MAJALAH ILMIAH PEMBELAJARAN No 1 (2009): Jurnal Majalah Ilmiah Pembelajaran Edisi Mei 2009
Publisher : MAJALAH ILMIAH PEMBELAJARAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sekolah dianggap sebagai instrumen penting dalam mewujudkan sosok manusiayang diharapkan. Aneka kesulitan telah menghadang sekolah dalam mewujudkan sosokmanusia diantaranya adalah drug use, early pregnancy, delinquency, dan schoolfailures. Salah satu jenis school failures adalah kesulitan sekolah dalam menentukankontrol atas faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar efektif untuk mencapaistudents’ academic and social gains. Arus utama peningkatan pengelolaan pendidikandewasa ini mencakup peningkatan relevansi, iklim akademik, komitmen kelembagaan,efisiensi, dan keberlanjutan; Untuk itu peningkatan kualitas pembelajaran memperolehtempat yang amat penting, yang meliputi: kualitas perilaku pembelajaran guru (teacher’sbehavior), perilaku belajar siswa (student’s behavior), iklim pembelajaran (learningclimate), materi pembelajaran, media pembelajaran, dan sistem pembelajaran disekolah. Aneka permasalahan pembelajaran (learning problems) yang terjadi dalampraktek pembelajaran di sekolah, khususnya sekolah dasar (SD), memiliki variasi yangamat beragam.Tiga problem yang paling menonjol pada Klinik Pembelajaran milikiDirektorat Ketenagaan Ditjen Dikti yaitu: (1) Cara menangani kasus pada anak didikseperti rendahnya motivasi belajar, kesulitan membaca, daya serap rendah, danketerbatasan lain, (2) Kesulitan memilih metode mengajar secara efektif untuk bidangstudi tertentu, dan (3) Kesulitan memahami dan menerapkan Kurikulum Tingkat SatuanPendidikan (KTSP) serta memahami sertifikasi guru. Oleh karenanya, hal ini menjadikanKlinik Pembelajaran menjadi bagian dari pencarian solusi atas problem pembelajaran.
KEKUASAAN GURU DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH Arif Rohman
Jurnal Penelitian Humaniora Vol 18, No 2: Oktober 2013
Publisher : LPPM UNY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.611 KB) | DOI: 10.21831/hum.v18i2.3167

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tiga hal, yaitu: (1) konsep pemahaman guru tentang kekuasaan; (2) motif guru dalam memilih menjadi pejabat di jajaran birokrasi pemerintah; (3) cara guru dalam meraih kekuasaan birokrasi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif model fenomenologis di wilayah kabupaten Bantul. Hasil penelitian ini adalah: (1) guru memahami kekuasaan sebagai amanah dan peluang untuk terlibat dalam pembangunan pendidikan. Apabila amanah datang maka wajib bagi guru untuk menerima dan menjalankannya. (2) motif guru memilih menjadi pejabat di birokrasi pemerintah adalah agar menjadi pelaku langsung dalam pembangunan pendidikan. Menjadi pejabat bagi guru adalah penting dari pada jabatan tersebut dipegang oleh orang yang tidak mengetahui pendidikan. Apabila jabatan dipegang oleh orang yang tidak memahami pendidikan akan berakibat fatal. (3) Cara guru dalam meraih kekuasaan birokrasi adalah melalui PGRI. Penguasa sangat berkepentingan terhadap PGRI dalam rangka menguasai guru, begitu juga guru melalui PGRI dapat lebih dekat dengan penguasa
Pola Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bidang Minyak Dan Gas Bumi Di Kalimantan Utara Arif Rohman
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2: August 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i2.760

Abstract

Secara geografis wilayah provinsi Kalimantan Utara potensial terhadap Minyak dan Gas Bumi, faktanya berbanding terbalik dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat pada BBM yang selalu mengalami keterbatasan. Faktor ini menyebabkan kelangkaan BBM, sehingga dijadikan peluang oleh beberapa masyarakat untuk mengetab dari daerah lain untuk diangkut dan dijual di wilayah Kalimantan Utara. Penelitian ini fokus pada pola penjatuhan sanksi bagi terkdawa tindak pidana bidang BBM di Kalimantan Utara. Metode yang digunakan adalah normative, dengan pendekatan case approach membandingkan 3 (tiga) putusan pengadilan, yakni hasil vonis Nomor 13/Pid.Sus/2014/PN.Tg.Slr, Nomor: 15/Pid.Sus/2014/PN.Tg.Slr dan Nomor 135/Pid.B/LH/2018/PNTar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaburnya norma tentang sanksi penjara dan denda, mengakibatkan putusan hakim terkesan sebatas kewenangannya selama tidak melebihi batas aksimal pidana yang ada dalam UU Migas. Hal ini tampak jelas pada kasus ke-dua, dimana terdakwa anak yang posisinya hanya sebagai orang yang disuruh melakukan justru dijatuhi pidana denda yang paling berat, meskipun alih-alih dapat diganti dengan pelatihan kerja. Pada kasus pertama, pidana penjara paling rendah dijatuhkan oleh hakim hanya 7 (tujuh) bulan penjara. Sehingga perlu kiranya ada semacam SEMA atau aturan khusus yang dapat dijadikan panduan oleh hakim dalam memaknai konversi pidana denda yang ada di UU Migas.
The Fulfilment of Right to Education for Persons with Disabilities: A Challenge in a Border Area Yahya Ahmad Zein; Arif Rohman; Dewi Nurvianti
Sriwijaya Law Review Volume 4 Issue 2, July 2020
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol4.Iss2.402.pp%p

Abstract

This study discusses the right to education policy for Persons With Disabilities (PwDs) In Border Area of Nunukan-Indonesia. This research aims to find out whether the legal regulation on human rights for with disabilities provided by the Indonesian government is appropriate or not and to find out whether the government of Nunukan District also provided some policies in handling a person with disabilities, in particular, their right to education. This research used a normative legal method, which complemented with field research. As a result, in order to fulfil human rights for PwDs, the Indonesian government was stipulated plenty of national laws, namely National Education System Law, the Protection of Children Law, and individually regulated by Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities. Also, the most crucial factor is that the Nunukan District has not been set up the local regulation pertaining to PwDs. Only several policies are stipulated to overcome the right to education problems, but it does not enough to ensure the correct implementation of this right in the field.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA SALAH TANGKAP DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Arif Rohman
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 3 No 1 (2017): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v3i1.9242

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dari perlindungan hukum terhadap terdakwa indikasi salah tangkap dalam sistem peradilan pidana, yakni perlindungan terhadap hak-hak terdakwa karena adanya suatu kesalahan dari sub sistem peradilan pidana.Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran yang jelas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap terdakwa yang diindikasikan salah tangkap akibat dari salah identifikasi yang dilakukan oleh penyidik dan penarikan kembali keterangan para saksi. Alat yang dipergunakan untuk memperoleh informasi deskriptif sebagai data penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research).Secara ius constitutum, perlindungan hukum yang diberikan terhadap terdakwa terindikasi salah tangkap adalah diperlakukan sama seperti terdakwa lainnya yakni diberikan hak-haknya berdasarkan KUHAP. Seperti tetap memproses perkara sampai pada penjatuhan putusan hakim mengenai bersalah atau tidak bersalah berdasarkan proses pembuktian. Hal tersebut dilakukan karena lebih mengutamakan kepastian hukum yaitu dengan adanya putusan tidak bersalah dari pengadilan, kemudian putusan tersebut dapat dijadikan dasar hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian akibat perbuatan penyidik yang menyimpang. Secara ius constituendum, perlindungan hukum yang berkaitan dengan hak terdakwa sudah diatur dalam instrumen internasional, seperti Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Convenant on Civil and Political Rights) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan dituangkan dalam UU No. 12 Tahun 2005, Universal Declaration Human Right, serta sudah diatur dalam hukum Nasional seperti KUHAP dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Tetapi, implementasi dari instrument serta Undang-undang tersebut yang perlu dipertegas, supaya penyidik dalam melakukan tugasnya lebih professional. Kata kunci: Perlindungan hukum, terdakwa salah tangkap, sistem peradilan pidana.
Co-Authors Marthin - Nurvianti, Dewi Yahya Ahmad Zein Yahya Ahmad Zein