Agustinus B Pati, Agustinus B
Unknown Affiliation

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Peran adat istiadat dalam terbentuknya solidaritas sosial Suku Togutil di Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur Lolo, Arnel Marthen; Pati, Agustinus B; Londa, Very Y
JURNAL ILMIAH SOCIETY Vol 1, No 14 (2015): Volume 1 Nomor 14
Publisher : JURNAL ILMIAH SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indigenous peoples Togutil tribe in East Halmahera, categorized primitive tribes but why can soidaritas well maintained compared to modern society in identical scientific community. This study used a qualitative descriptive method. This study aims to describe and understand the behavior patterns of public interest as it is in the context Togutil intact so as to describe the properties Togutil public interest in life activities. Based on the research results can be concluded that the customs of the strong role that social solidarity terbentiknya Togutil in the District of North Maba. For Togutil tribe who remained in the forest or in the three villages namely in Forest Tribe Togutil is keeping customs, strong solidarity with others around the settlement. So the authors suggest Togutil tribal communities in the District of North Freshmen need to keep the preservation of culture / customs and leave the lifestyle that can not accept social change. One of the negative impact is not open to other tribes so Communities for Parts Togutil always glued to the natural life. Keywords: customs, social solidarity, community
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN LANGOWAN UTARA KABUPATEN MINAHASA Rompas, Jufri Frani; Pati, Agustinus B; Lengkong, Johny Peter
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDesa merupakan garda terdepan dalam pelayanan masyarakat, hal ini dikarenakan desabersentuhan langsung dengan masyarkat, kenyataan itu menjadi dasar pemerintah sekarang ini untukmembangun Indonesia dari desa, hal itu ditunjang dengan pemberian dana yang melimpah, namunpada kenyataannya kesiapan masing-masing desa berbeda-beda. Dalam penelitian ini masalahsumberdaya manusia, aspek kepentingan mendominasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalissi tentangpengelolaan keuangan desa di 3 Desa di Kecamatan Langowan Utara yaitu Desa Walantakan, DesaTaraitak dan Desa Tempang III. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa banyaknya kepentingankepentinganyang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa, bukan hanya elemen masyarkat, namunjuga berasal dari elemen pemerintah yang lebih diatas serta pengusaha.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Keuangan Desa
Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sinisir Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan Walean, Tesar; Mantiri, Michael S; Pati, Agustinus B
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sinisir Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan. Metode yang di pakai adalah Metode Kualitatif. Hasil penelitian ada prinsipnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam peraturan desa dan sesuai pedoman yang disahkan oleh Bupati. Sebagai cerminan kemandirian desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten, namun prioritas masing-masing desa dapat berbeda. Ini sangat tergantung dari kondisi riil masing-masing desa, dan menyangkut potensi dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang partisipatif. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran Desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam peraturan desa dan sesuai pedoman yang disahkan oleh Bupati. Sebagai cerminan kemandirian desa, APBDes ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten, namun prioritas masing-masing desa dapat berbeda. Ini sangat tergantung dari kondisi riil masing-masing desa, dan menyangkut potensi dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan menjadikan APBDes yang partisipatif. Kenyataan  di  lapangan,  desentralisasi untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat tidak    sejalan    dengan    tujuan.    Hal    ini dikarenakan   berbagai   persoalan  antara lain: adanya dominasi oleh elit local, lemahnya kemauan politik pemerintah untuk menjamin partisipasi, lemahnya organisasi kemasyarakatan  local, dan rendahnya kesadaran  masyarakat  untuk  berpartisipasi. Kata kunci :Partisipasi, Desa, APBDes
Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia di Desa Lowian Kecamatan Maesan Kabupaten Minahasa Selatan Wilar, Meisita Mar; Pati, Agustinus B; Pangemanan, Sofia E
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesejahteraan sosial lanjut usia merupakan suatu tindakan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat, khususnya para lanjut usia yang tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya yaitu dengan jalan memberikan pelayanan bantuan dan penyantunan. Dengan demikian, maka diharapkan para lansia dapat meningkatkan kesejahteraan mereka sehingga mampu hidup dengan layak. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menemukan pendataan penyandang masalah kesejahteraan social para lansia yang ada di Desa Lowian yaitu berjumlah 148 jiwa lanjut usia, yang dimana dari data tersebut menunjukkan bahwa peran dari pemerintah desa sangat dibutuhkan dalam proses kesejahteraan para lansia yang ada, karena jumlah yang begitu banyak juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam proses mensejahterakan para lansia yang ada. Penelitian ini peneliti melakukan penelitian Kualitatif. Menurut Bogdam dan Taylor dalam Moleong (2011:4) menyatakan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisqan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Kepala desa (hukum tua) dalam proses meningkatkan kesejahteraan lanjut usia (lansia) sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, sesuai dengan tugasnya sebagai perpanjang tangan pemerintah daerah dalam proses mensejahterakan para lansia yang ada. Yang dimana kepala desa telah memberikan bantuan kepada para lanjut usia, agar supaya mereka tetap mendapatkan bisa bertahan hidup walaupun sudah lanjut usia. Para proses pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan para lansia, informasi yang ada berjalan dengan baik, dan hal ini dibuktikan dari komunikasi antara kepala desa dengan perangkat desa dalam memberikan bantuan kepada para lansia ini, selalu ada garis koordinasi yang baik, sehingga proses penyaluran ini tentunya dapat dirasakan oleh semua para lansia yang membutuhkan bantuan ini. Kata Kunci : Pemerintah Desa, Kesejahteraan, Lanjut Usia
Strategi Camat Dalam Meningkatkan Perangkat Desa di Bidang Teknologi Informasi di Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara Timpal, Erline T.V.; Pati, Agustinus B; Pangemanan, Fanley N
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat hal ini yang menjadikan camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan sebagaimana urusan otonom daerah yang dilimpahkan oleh bupati/walikota sebagaimana didalam peraturan pemerintah, No 17 Tahun 2018, tentang kecamatan disebutkan bahwa sebuah perangkat daerah, kabupaten/kota sekaligus penyelenggaraan pemerintah secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Camat Dalam Meningkatkan Kapasitas Perangkat Desa dibidang Teknologi Informasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Focus dalam dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori strategi menurut Iman Mulyana (2010 : 45), strategi adalah ilmu dan seni menggunaakan kemampuan bersama sumberdaya dan lingkup secara efektif yang terbaik, terdapat unsur penting dalam pengertian strategi yaitu:Kemampuan, Sumber Daya, Lingkungan. Dari hasil penelitian didapati Dalam proses peningkatan kapasitas perangkat desa di bidang teknologi dan informasi, yang di lakukan oleh pemerintah kecamatan Ratahan Timur dari segi sumber daya yang ada, di dapati bahwa pemerintah kecamatan Ratahan Timur dalam meningkatkan kapasitas perangkat desa yang ada dengan memanfaatkan sumber daya tenaga ASN yang ada di Kecamatan Ratahan Timur untuk melakukan pelatihan pada perangkat desa yang belum memahami bidang teknologi dan informasi yang ada. Kata Kunci : Strategi, Camat, Teknologi Informasi
Pengelolaan Dana Desa Dalam Menghadapi Dampak Covid-19 di Desa Motoling Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan Rindorindo, Patriot Valentino; Mantiti, Michael S; Pati, Agustinus B
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Pada awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/ Kedaruratan sebutan Coronavirus Disease (COVID19). Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19 pertama. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa di antaranya alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai; dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi; tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada; dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal; serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas.Kata Kunci :Desa, Dana Desa, Covid-19
PERAN PARTAI POLITIK DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT DI KECAMATAN MOTOLING KABUPATEN MINAHASA SELATAN (Studi Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Motoling) Lumeno, Dennis Hizkia; Pati, Agustinus B; Tompodung, Jones
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 1 (2022)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan politik merupakan proses pembelajaran bagi masyarakat sebagai warga negara. Sedari dini, kita telah diberikan pendidikan tentang arti penting politik itu sendiri baik dari pelajaran di sekolah maupun pada lingkungan keluarga. Karena pada dasarnya, pemahaman perihal politik tidak hanya sekadar memilih calon A maupun B tapi politik punya arti yang sangat luas dan banyak maknanya bagi kehidupan masyarakat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Memberikan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat di Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini berlokasi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa. Dari hasil penelitian didapati bahwa Peranan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Motoling dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dilaksanakan dengan beberapa kegiatan melalui kampanye, sosialisasi, bakti social dan beberapa kegiatan kemasyarakatan guna memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai wawasan kebangsaan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum.  PDI Perjuangan secara rutin melakukan pendidikan politik kepada kader. Kata Kunci : Pendidikan Politik, PDIP, MasyarakatÂ