Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.399
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Hasanuddin Law Review JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Equalegum International Law Journal
Ernu Widodo, Ernu
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum

 1 
ANALISIS HUKUM TERKAIT PELAKU PIDANA YANG BERKELANJUTAN Subiantoro, Dodik; Subekti; Ucuk, Yoyok; Widodo, Ernu
COURT REVIEW Vol 4 No 02 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i02.1504

Abstract

Tindak pidana pencurian dari tingkat dan klasifikasi pencurian yang bermula dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan keras terhadap pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak kriminal. Sejarah peradaban manusia pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan, dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian). Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah Penerapan hukum materiil dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian secara berlanjut? dan Bagaimana Analisa hukum terkait pelaku pidana pencurian yang berkelanjutan? Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam peraktik hukum. peraturan Perundang-undangan (Statute Approach), di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Berdasarkan Hasil penelitian Tugas hakim dalam proses peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga putusan itu mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Putusan hakim wajib mempertimbangkan undang-undang yang dijadikan dasar dalam proses peradilan yang dilakukan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum.
PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MELIBATKAN ORANG ASLI PAPUA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN HUKUM Tasane, Stefani Ivonne; Ucuk, Yoyok; Subekti; Widodo, Ernu
COURT REVIEW Vol 4 No 02 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i02.1506

Abstract

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penerapan Restorative justice oleh Polresta Sorong Kota dalam penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas. Dan untuk mengetahui penerapan Restorative justice yang dilakukan kepolisian dalam penyelesaian kejahatan lalu lintas. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan Restorative justice atau ADR di wilayah hukum Polresta Sorong Kota telah berjalan untuk kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh luka ringan. Penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan hukum Restorative justice dapat dilakukan melalui ADR (Alternative Dispute Resolusi) apabila kecelakaan tersebut termasuk dalam kategori Ringan. Namun jika terjadi kecelakaan yang serius maka Restorative justice tidak dapat digunakan. Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas menggunakan metode Restorative justice sehingga tidak terjadi penumpukan kasus kecelakaan lalu lintas. Kendala yang sering dihadapi oleh penyidik ​​Satuan Kecelakaan Lalu Lintas Polresta Sorong Kota dalam menangani kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan Restorative justice hanya kurangnya pemahaman sebagian masyarakat tentang Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009. Sebagian masyarakat masih menganggap pihak yang dirugikan atau yang mengalami kecelakaan adalah pihak.    yang salah dan Kecelakaan yang melibatkan Mobil dan Sepeda, Sepeda Motor, yang salah adalah Mobil atau Sepeda Motor dan pejalan kaki, yang salah adalah sepeda motor.
PERNIKAHAN SIRI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI: DITINJAU DARI FIQIH DAN HUKUM POSITIF Yuliarti, Ely; Widodo, Ernu; Subekti; Ucuk, Yoyok
COURT REVIEW Vol 3 No 06 (2023): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i06.1689

Abstract

Pernikahan sirri dianggap tidak sah oleh negara, oleh karena itu, anak-anak yang lahir dari pernikahan ini dianggap sebagai anak yang lahir di luar pernikahan. Hal ini berbeda dengan sudut pandang agama. Pendapat ini didasarkan pada pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa “Anak-anak yang lahir di luar pernikahan hanya mungkin memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu mereka. Oleh karena itu pernikahan sirri akan menganulir hak istri dan anakanak. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU-VIII / 2010, anak yang lahir di luar pernikahan mungkin memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang terbukti menjadi ayah biologisnya. Berdasarkan hal ini, Pasal 43 ayat (1) berbunyi: “anak-anak yang lahir di lluar nikah memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan ayah mereka dan keluarga ayah mereka dalam kasus hubungan biologis ini dapat terbukti secara ilmiah atau teknologi, dan / atau ada bukti lain seperti hubungan darah, termasuk hubungan sipil dengan keluarga ayah mereka dapat dibuktikan.  
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMILU BERUPA PENGHINAAN PADA SAAT KEGIATAN KAMPANYE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA RESOR SANGIHE Wangka, Adolf; Astutik, Sri; Widodo, Ernu; Subekti
COURT REVIEW Vol 5 No 01 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang terdapat dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilihan umum dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam penyelenggaraan Negara, oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilihan umum selalu menjadi perhatian utama terhadap pemerintahan sehingga pedoman dari, oleh, dan untuk rakyat diharapkan benar-benar dapat diwujudkan melalui penataan system dan kualitas penyelenggaran pemilihan umum. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemilu berupa penghinaan pada saat kegiatan kampanye Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Resor Sangihe? dan Apa yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemilu berupa penghinaan pada saat kegiatan kampanye Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Resor Sangihe? Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam peraktik hukum. peraturan Perundang-undangan (Statute Approach), di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil penelitian tesis ini yaitu Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Berupa Penghinaan Pada Saat Kegiatan Kampanye Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Resor Sangihe dapat dilakukan dengan cara penanggulangan  melalui tiga tahap, yaitu tahap preemtif, tahap preventif, dan tahap represif.
IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIDIK: Studi Kasus Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Son Ramba, Yunan Yunus; Prawesthi, Wahyu; Amiq, Bachrul; Widodo, Ernu
COURT REVIEW Vol 5 No 01 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi sanksi pidana dan upaya perlindungan anak dalam penanganan kasus pencabulan terhadap anak didik, dengan studi kasus putusan nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Son. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa proses hukum dalam pemidanaan terhadap tindak pidana pencabulan anak didik dalam perkara tersebut melalui tahap pelaporan, penyelidikan, penangkapan, penahanan, pengumpulan bukti, dakwaan, persidangan, putusan dan hukuman, serta upaya hukum. Upaya perlindungan terhadap anak korban meliputi penyediaan lingkungan aman, konseling, menjaga kerahasiaan, advokasi hak, layanan kesehatan, informasi, pendampingan pemeriksaan, pemenuhan hak sesuai UU perlindungan anak, pencegahan intimidasi, dukungan keluarga dan komunitas, serta kolaborasi dengan lembaga perlindungan anak. Faktor penghambat penanganan perkara antara lain kesulitan anak mengungkapkan peristiwa, rasa takut dan malu korban, minimnya saksi, ancaman pelaku, ketidakpatuhan prosedur hukum, keterbatasan sumber daya dan keahlian, kurangnya kesadaran masyarakat dan sosialisasi, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Penelitian merekomendasikan penindakan tegas pelaku sesuai KUHP, kerja sama penanganan anak korban, sosialisasi ke sekolah, penanganan kasus sesuai hukum, pendampingan korban saat pemeriksaan, pencatatan keterangan tersangka dan saksi sebagai bukti, peningkatan keamanan sekolah, serta perlindungan hukum bagi anak korban.
IMPLIKASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA PAPUA SEBAGAI ORGANISASI TERORISME Wirawan, I Putu Edi; Subekti; Ucuk, Yoyok; Widodo, Ernu
COURT REVIEW Vol 4 No 05 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i05.1732

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai organisasi terorisme sudah tepat serta bagaimana implikasinya dari segi penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Penetapan KKB Papua sebagai organisasi terorisme dapat dibenarkan karena tindakan kekerasan yang dilakukan KKB memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme sesuai UU No. 5 Tahun 2018, terlepas dari latar belakang sejarah dan tujuan awal pembentukannya; 2) Implikasi penetapan tersebut dari segi penegakan hukum meliputi: a) Pergeseran instrumen hukum materiil dari KUHP ke UU terorisme; b) Perubahan penerapan hukum formil sesuai ketentuan khusus dalam UU terorisme; c) Penguatan peran lembaga seperti BNPT, Polri, dan TNI dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme; d) Perlunya kehati-hatian aparat dalam bertindak agar tidak kontraproduktif. Kesimpulannya, penetapan KKB Papua sebagai organisasi terorisme sudah tepat namun penegakan hukumnya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dengan mempertimbangkan berbagai aspek serta mencari solusi komprehensif jangka panjang.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI ARISAN ONLINE DI KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA Renol Gansalangi, Jefri; Widodo, Ernu; Sidarta, Dudik Djaja; Borman, M. Syahrul
COURT REVIEW Vol 5 No 01 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menganalisis unsur-unsur antara undang-undang umum dan khusus dalam tindak pidana penipuan melalui arisan online, serta mengetahui sanksi hukum antara undang-undang umum dan khusus terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui arisan online di Sulawesi Utara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa UU ITE mengatur tentang tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pelaku dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan undang-undang umum (KUHPerdata dan KUHP) maupun undang-undang khusus (UU ITE) dalam kasus penipuan arisan online. Sanksi bagi pelaku penipuan melalui arisan online adalah gugatan wanprestasi, pidana penjara maksimal 4 tahun (Pasal 378 KUHP), serta denda maksimal 1 miliar rupiah atau pidana penjara maksimal 6 tahun (Pasal 28 ayat 1 jo Pasal 45A ayat 1 UU ITE). Saran dari penelitian ini adalah agar aparat penegak hukum segera menangkap pelaku dan menindak tegas kasus penipuan arisan online, masyarakat melapor jika mengalami kerugian, serta perlu sosialisasi dan edukasi tentang peraturan dan potensi pidana terkait kejahatan siber.
Co-Authors Bachrul Amiq Borman, M. Syahrul Fitria Fitria Hartoyo Hartoyo Jundiani Jundiani Jurdi, Fajlurrahman Ling, Fang Munir, Saiful Putra, Januanwar Reza Yudhitya Ramba, Yunan Yunus Renol Gansalangi, Jefri Sidarta, Dudik Djaja SRI ASTUTIK Subekti Subekti Subekti Subiantoro, Dodik Suyono, Yoyok Ucuk Tasane, Stefani Ivonne Ucuk, Yoyok Wahyu Prawesthi, Wahyu Wangka, Adolf Wirawan, I Putu Edi Yuliarti, Ely Zulkifli Aspan, Zulkifli