Aisah Putri Budiatri, Aisah Putri
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Faksi Dan Konflik Internal Partai-Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi Budiatri, Aisah Putri; Haris, Syamsuddin; Romli, Lili; Nuryanti, Sri; Nurhasim, Moch; Darmawan, Devi; Hanafi, Ridho Imawan
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3018.642 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v14i2.726

Abstract

AbstrakKonflik internal dan perpecahan partai merupakan persoalan pelik yang pernah dialami oleh hampir semua partai yang berkuasa di parlemen Indonesia selama era reformasi. Konflik tak terhindarkan meskipun Undang-Undang Partai Politik telah mengatur secara khusus mengenai konflik partai dan cara penyelesaiannya. Riset kualitatif ini menemukan ada beberapa hal yang menjadi penyebab konflik diantaranya ideologi partai, melembaganya kepemimpinan partai yang personal dan oligarkis, serta koalisi partai yang cair, inefektivitas aturan hukum formal, serta kombinasi sistem proporsional terbuka, sistem pemilu langsung dan sistem multipartai ekstrim. Konflik adalah problem yang memiliki dampak buruk bagi partai karena diantaranya mampu mengganggu rekrutmen partai serta kinerja elektoralnya. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan mengatasi konflik adalah suatu kepatutan.Kata Kunci : Faksi, Konflik, Partai Politik, Pelembagaan
NDONESIA NEGARA DEMOKRASI BERKUALITAS RENDAH Budiatri, Aisah Putri
Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (766.457 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v8i1.483

Abstract

Since many countries have experienced changes in regime at the end of the 20th century democracy hasbecome political trend Compared with other countries in Europe Latin America and Asia Indonesia becomesone of the latest countries that run the effort ofdemocratization After 32 years ofauthoritarian regime Indonesiahas run process of democratic transition and consolidation After a decade how does the form of democracy inIndonesia This article aims to review a book entitled Democratization in Post Suharto Indonesia that willanswer the question
PEMILU PRESIDEN AMERIKA SERIKAT Budiatri, Aisah Putri
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.683 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v10i2.441

Abstract

Amerika Serikat (AS) telah menjalankan pemilihan umum (pemilu) presiden selama lebih dari satu abad.Pemilu demokratis yang telah dijalankan oleh AS merupakan sebuah proses yang dinamis dengan banyakperubahan aturan dan sistem di dalamnya. Nelson W. Polsby, Aaron Wildavsky, Steven E. Schier, dan DavidA. Hopkins mencoba untuk menjelaskan secara mendalam evolusi (perubahan) pelaksanaan pemilu presiden didalam buku “Presidential Elections: Strategies and Structures of American Politics”. Di dalam buku ini, penulismemberikan gambaran rinci mengenai pemilu presiden di era yang berbeda-beda dengan berfokus pada beberapaisu diantaranya pemilih pemilu, kelompok kepentingan, aturan dan sumber daya, proses nominasi, dan kampanye.Selain itu, buku ini mencoba menanyakan juga bagaimana pemilu presiden mampu mendukung tujuan demokrasidi AS.Kata kunci: pemilu presiden, Amerika Serikat, demokrasi
UU OTONOMI KHUSUS BAGI PAPUA : MASALAH LEGITIMASI DAN KEMAUAN POLITIK Widjojo, Muridan Satrio; Budiatri, Aisah Putri
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1559.394 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v9i1.449

Abstract

UU No 21 2001 tentang Otonomi Khusus umuk Papua telah disahkan selama 10 tahun Namun UU tersebutgagal menghasilkan kemajuan signifikan dalam domain politik dan social ekonomi Penulis berargumen bahwahukum memiliki kekurangan sejak didesain dan disahkan Tulisan ini memfokuskan pada proses pembuatan danlegitimasi undang undang Lebih lanjut tulisan ini menunjukkan bahwa pembangunan sosial ekonomi yang diprakarsai oleh pemerintah sejak implementasi Undang Undang Otsus Papua tidak berhasil meredam konflik politikyang telah mengakar dan kompleks di Papua Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten juga gagal mengalihkanfokus dari isu politik menjadi isu kesejahteraan masyarakat Dalam kenyataannya UU Otsus tersebut bukan menjadipenengah dalam konflik Papua melainkan menjadi bagian dari konflikKata kunci Papua UU Otonomi Khusus konflik politik legitimasi politik kemauan politik
Dikotomi Identitas Keindonesiaan dan Kepapuaan Pasca Orde Baru Budiatri, Aisah Putri
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2443.325 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v14i1.712

Abstract

AbstrakNarasi tentang dikotomi identitas keindonesiaan dan kepapuaan mewarnai hampir di setiap analisis mengenai identitas politik Papua. Kajian pendahulu berfokus pada pembahasan tentang pengalaman kolonial Belanda, sejarah integrasi Papua dan kegagalan pembangunan masa Orde Baru yang menjadi alasan kunci lahirnya pembelahan identitas antara keindonesiaan dan kepapuaan di Tanah Papua. Masa kolonial dan Orde Baru menjadi fokus studi mereka, karena pada masa ini identitas kepapuaan sebagai antitesis keindonesiaan lahir dan tumbuh semakin tajam. Lalu bagaimana dengan Pasca-Orde Baru? Tulisan ini memperlihatkan bahwa dikotomi antitesis antara identitas kepapuaan dan keindonesiaan belum selesai, meskipun beberapa upaya penyelesaian konflik, termasuk Undang-Undang Otonomi Khusus, telah diterapkan. Sebaliknya, dikotomi identitas hari ini justru semakin menajam dan berpotensi memperkeruh konflik.       Kata kunci: identitas, Papua, kepapuaan, keindonesiaan, konflik, paska Orde Baru
PELEMBAGAAN SISTEM KEPARTAIAN DI BAWAH SISTEM DEMOKRASI INDONESIA (1998 – SEKARANG) Budiatri, Aisah Putri
Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (563.471 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v12i1.525

Abstract

Diterapkannya demokrasi di Indonesia setelah tahun 1998 telah membawa pembaharuan pada sistem kepartaiandan pemilu. Namun pertanyaannya kemudian adalah apakah sistem kepartaian setelah diterapkannya demokrasi diIndonesia telah mengarah pada sebuah sistem yang terlembaga. Hasil analisa yang didasarkan pada empat dimensisistem kepartaian Mainwaring dan Scully menunjukan bahwa sistem kepartaian Indonesia di masa reformasi saatini belum terlembaga. Hanya dimensi legitimasi partai politik yang menunjukan situasi perbaikan dalam sistemkepartaian Indonesia saat ini, namun tiga dimensi lainnya tidak. Indonesia hingga kini masih dihadapkan padapersoalan pola kompetisi yang tidak stabil, hubungan masyarakat dan partai yang lemah, serta partai dengan oligarkiyang kuat.Kata Kunci: partai, demokrasi, sistem kepartaian, pelembagaan, Indonesia.
Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi Budiatri, Aisah Putri; Haris, Syamsuddin; Romli, Lili; Nuryanti, Sri; Nurhasim, Moch; Amalia, Luky Sandra; Darmawan, Devi; Hanafi, Ridho Imawan
Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2965.423 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v15i2.766

Abstract

AbstrakMayoritas partai politik di Indonesia pada era reformasi telah terjebak pada persoalan personalisasi politik. Individu elite partai menjadi image partai sekaligus orang yang sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan partai dalam jangka waktu yang lama. Padahal, partai politik telah memiliki mekanisme suksesi, namun satu sosok elite tetap mampu mempersonalkan partainya. Penelitian ini melihat ada beberapa aspek yang menjadi penyebabnya, termasuk sejarah pendirian partai, kepemimpinan karismatik dan pendanaan partai. Di luar itu, presidensialisme, sistem kepartaian dan sistem pemilu menjadi faktor yang turut memfasilitasi munculnya personalisasi partai. Personalisasi partai ini harus dihindari karena dalam jangka panjang akan berdampak negatif tidak hanya kepada partai politik, tetapi juga pada upaya penegakan demokrasi di Indonesia. Kata kunci: personalisasi partai, pemimpin karismatik, era reformasi