Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

REKONSTRUKSI BATAS BIDANG TANAH MENGGUNAKAN JARINGAN REFERENSI SATELIT PERTANAHAN Kariyono Kariyono; Eko Budi Wahyono; Tanjung Nugroho
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 1 No. 1 (2015): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1730.727 KB) | DOI: 10.31292/jb.v1i1.45

Abstract

Abstract: ORS is a GNSS station operating continuously for 24 hours. It is also used as a reference for determining a, both asa real time and as post-processing. Cors in BPN RI is known as Jaringan Referensi Satelit Pertanahan (JRSP). BPN RI has notyet optimized the use JRSP to reconstruct parcel boundaries. The research is aimed at examine the JRSP in reconstructingparcel boundaries. The analysis on lateral displacement tolerance and the difference on the area of parcles was based ontechnical guidance of PMNA/KBPN No. 3 of 1997 and the t test using the level of significance of ( )=5%. The resultswere:1)The reconstruction of parcels using JSRP can be done by firstly implementing the coordinate transfer and the mostaccurate Helmert coordinate transfer method using a posteriori variance of ( ) = 1.143020313; 2) The lateral transformationand the difference on parcel areas using JRSP suited the tolerance and the result of the t test did not show anysignificance level of ( ) = 5% .Keywords: reconstruction, parcel boundaries, JRSPAbstrak: CORS merupakan stasiun GNSS yang beroperasi secara kontinyu selama 24 jam sebagai acuan penentuan posisi, baiksecara real time maupun post-processing. CORS di BPN RI dikenal sebagai Jaringan Referensi Satelit Pertanahan (JRSP). BPN RIbelum mengoptimalkan pelaksanaan rekonstruksi batas bidang tanah menggunakan JRSP. Tujuan dalam penelitian ini adalahuntuk menguji JRSP dalam pelaksanaan rekonstruksi batas bidang tanah. Analisis terhadap toleransi pergeseran lateral danperbedaan luas bidang tanah hasil rekonstruksi batas bidang tanah menggunakan JRSP berdasarkan Juknis PMNA/KBPN No 3tahun 1997 dan uji t dengan taraf signifikansi ( )=5%. Hasil penelitian ini adalah : 1)Rekonstruksi batas bidang tanah tanahmenggunakan JRSP dapat di laksanakan dengan terlebih dahulu melaksanakan transformasi koordinat dan metode transformasikoordinat yang paling teliti adalah metode Helmert dengan varian posteriori ( ) = 1.143020313; 2)Pergeseran lateral danperbedaan luas bidang tanah hasil rekonstruksi batas bidang tanah menggunakan JRSP memenuhi syarat toleransi dan dari uji tdengan taraf signifikansi ( ) = 5% tidak terdapat perbedaan yang signifikan.Kata Kunci: Rekonstruksi, Batas Bidang Tanah , JRSP
Implementasi Regulasi Tentang Surveyor Kadaster Berlisensi dalam Percepatan Pendaftaran Tanah di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara Eko Budi Wahyono
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 3 No. 2 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (726.658 KB) | DOI: 10.31292/jb.v3i2.125

Abstract

Abstract:  This research aim to understand the implementation of the regulation of licensed cadaster surveyor in The Regional Office of National Land Agency of the North Sumatera Province on the acceleration of land registration. The research using qualitative method by describing the results of observation, interview and data of the implementation of accelerated land registration, specifically on the collectors of physical data (PULDASIK – Pengumpul Data Fisik) of the licensed cadastral surveyor, referring to the Regulation of The Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of National Land Agency Republic of Indonesia Nr. 33 year 2016 and the Regulation of The Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of National Land Agency Nr. 11 year 2017. The results show that: the implementation of the regulation of Licensed Cadastral Surveyor has not been fully implemented, caused by the limitation of:  the number of KJSKB and SKB;  ASK graduated from D1 PPK-STPN prefer to do apprenticeship so they did not interested in joining KJSKB, and the limitation of financial capability of the KJSKB/SKB. The implementation of the regulation of Licensed Cadastral Surveyor also inhibited by the requirements mentioned on the regulation itself. Moreover, the competency and quality of the SKB is noticed as above the standard, and have unprofessional work ethic. It is recommended to increase the acceptance of Licensed Cadastral Surveyor, and those who already passed the test should forming KJSKB and improve their professionalism by acquiring certificate of competence when they follow the examination to obtain the license. Intisari: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi regulasi tentang Surveyor Kadaster Berlisensi di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam percepatan pendaftaran tanah. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan dideskriptifkan berdasarkan pengamatan, interview, dan data pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah khusus pengumpul data fisik (PULDASIK) Surveyor Kadaster Berlisensi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  Nomor 33 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017. Diperoleh hasil bahwa implementasi regulasi tentang Surveyor Kadaster Berlisensi belum dijalankan sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah KJSKB dan SKB, ASK lulusan D1 PPK-STPN lebih menyukai magang sehingga tidak mau bergabung dengan KJSKB dan keterbatasan modal keuangan yang dimiliki KJSKB/SKB. Pelaksanakan regulasi Surveyor Kadaster Berlisensi juga terhambat oleh persyaratan yang ada di dalam regulasi Surveyor Kadaster Berlisensi, kualitas kompetensi SKB rendah, serta sikap kerja tidak profesional. Maka untuk itu direkomendasikan meningkatkan jumlah penerimaan Surveyor Kadaster Berlisensi dan yang telah lulus ujian lisensi untuk segera membentuk KJSKB dan meningkatkan profesionalisme Surveyor Kadaster Berlisensi dengan melengkapi sertipikat kompetensi saat ujian memperoleh lisensi.
Permodelan 3D Cadastre Untuk Penyajian Informasi Penggunaan dan Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah Andi Ryan E.K Mappatombong; Eko Budi Wahyono; Rofiq Laksamana
Tunas Agraria Vol. 3 No. 1 (2020): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (750.473 KB) | DOI: 10.31292/jta.v3i1.67

Abstract

Abstract: The development of property in the Karebosi area in Makassar City, leads to the use of basements as building support resulting in a wider space that can function as a commercial space. The surface of the land is used as public facilities and social activities while the basement is used for private commercial shopping centers. The use of 3D Cadastre concept in the field of land surface and basement utilization can provide information about the land parcel and the boundaries of the 3D property itself. Referring to Indonesian land law, the 3D Cadastre concept should be applied in the basement use right registration. This research was conducted using qualitative descriptive methods with 3D spatial and juridical normative approaches in the application of 3D Cadastre models in Indonesia. This research was conducted in the Karebosi area in Makassar City. Data analysis in this study carried out qualitatively. The data of the research is in the form of interviews, 3D models of the Karebosi region, and applicable regulations. The results of the research showed that Cadastre 3D can provide complete information on the use of land surface and basement in Karebosi using the Hybrid Cadastre concept with an alternative Registration of Physical Object that combines 2D registration for land parcels and 3D registration for property boundaries for 3D physical objects. Keywords: 3D cadastre, basement. Intisari: Perkembangan properti dengan memanfaatkan ruang bawah tanah sebagai penunjang bangunan di atasnya (basement), telah berkembang mencakup fungsi lebih luas sebagai ruang komersil seperti yang terjadi pada Kawasan Karebosi di Kota Makassar. Permukaan tanahnya digunakan sebagai fasilitas umum dan kegiatan sosial sedangkan ruang bawah tanahnya dimanfaatkan untuk pusat perbelanjaan komersil yang bersifat privat. Konsep 3D Cadastre diterapkan sebagai metode penyelesaian penggunaan permukaan dan pemanfaatan ruang bawah tanah yang multi penggunaan dan pemanfaatan agar menyajikan informasi dengan batasan penguasaan properti 3D. Mengacu pada hukum tanah nasional dengan pendekatan peraturan yang berlaku di Indonesia agar nantinya konsep 3D Cadastre dapat diterapkan di Indonesia sebagai solusi pendaftaran hak untuk pemanfaatan ruang bawah tanah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan spasial 3D dan yuridis normatif untuk penerapan model Cadastre 3D di Indonesia dengan sampel kawasan Karebosi di Kota Makassar. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif berupa hasil wawancara, pembuatan permodelan 3D pada kawasan Karebosi dan analisis peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui permodelan Cadastre 3D pada kawasan Karebosi dapat memberikan informasi terhadap penggunaan permukaan bidang tanah dan pemanfaatan ruang bawah tanahnya dengan batasan lebih detail menggunakan konsep model Hybrid Cadastre dengan alternatif Registration of Physical Object, yaitu dengan mengkombinasikan pendaftaran 2D untuk persil tanah dan pendaftaran 3D untuk batasan properti atas objek-objek fisik 3D. Pada solusi ini dilakukan pendaftaran atas persil 2D yang digabungkan dengan pendaftaran ruang hak yang dibatasi dengan bentuk fisik objek dalam ruang 3D.Kata Kunci: 3D cadastre, ruang bawah tanah.
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) di Kabupaten Ngawi Damar Jati Nurcahyo; Eko Budi Wahyono; Dian Aries Mujiburrohman
Tunas Agraria Vol. 2 No. 3 (2019): Sep-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (965.007 KB) | DOI: 10.31292/jta.v2i3.43

Abstract

Abstract: The limited human resources that has bbeen a problem in the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/ National Land Agency was resolved by involving the community through the mechanism of Community-Based Complete Systematic Land Registration (PTSL+PM). a PTSL+PM program had been carried out at the Land Office of Ngawi Regency before the technical guidelines were issued, so this raised a question on whether the implementation was in accordance with the regulation in the technical guidelines. The objectives of this study are to (1) Find out the information about the implementation and comparing the activity PTSL+PM in Ngawi Regency to PTSL+PM technical guidelines; (2) Evaluate PTSL+PM in Ngawi Regency. To achieve those objectives, a qualitative research method with a descriptive approach was used. This method described and reviewed each PTSL+PM implementation process in Ngawi Regency so that it could be used to evaluated PTSL+PM technical guidelines to be more effective to be implemented in all regions in Indonesa. The result of this study shows that there are several elements of PTSL+PM implementation in Ngawi Regency that are not in accordance with the technical guidelines, including work maps, measurenments by land data collectors, and criteria and mechanism for forming land data collectors. Ngawi Land Office implemented the PTSL+PM program with the established community participation and is administratively going to follow the technical guidelines of PTSL+PM. Keywords: Land Registration, Community Participation, Technical Guidelines, Work Map  Intisari: Keterbatasan sumber daya manusia yang selama ini menjadi kendala di Kementerian ATR/BPN diselesaikan dengan pelibatan masyarakat melalui mekanisme Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM). Pelaksanaan program PTSL+PM di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi telah dilaksanakan sebelum Juknis PTSL+PM terbit sehingga menimbulkan permasalahan apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan dalam Juknis PTSl+PM. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) Mendeskripsikan pelaksanaan dan membandingkan kegiatan PTSL+PM di Kabupaten Ngawi dengan Juknis PTSL+PM; (2) Mengevaluasi PTSL+PM di Kabupaten Ngawi. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif guna menggambarkan dan mengkaji setiap proses pelaksanaan PTSL+PM di Kabupaten Ngawi sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi Juknis PTSL+PM agar lebih efektif dijalankan di seluruh daerah di Indonesia. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya beberapa unsur pelaksanaan PTSL+PM di Kabupaten Ngawi yang tidak sesuai dengan Juknis meliputi peta kerja, pengukuran oleh Puldatan, kriteria dan mekanisme pembentukan Puldatan. Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi melaksanakan program PTSL+PM dengan partisipasi masyarakat yang sudah terbentuk dan secara adminsitrasi akan mengikuti ketentuan Juknis PTSL+PM.
Hasil Pemotretan Unmanned Aerial Vehicle Pada Variasi Topografi Untuk Pengukuran dan Pemetaan Muhammad Arief Setiawan; Eko Budi Wahyono; Bambang Suyudi
Tunas Agraria Vol. 2 No. 1 (2019): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (683.309 KB) | DOI: 10.31292/jta.v2i1.16

Abstract

Abstract: The availability of a 1: 1000 scale base map owned by Ministry of Agrarian and Spatial Affairs/National Land Office (Ministry of ATR/BPN) is 0.9% of the non-forest area. The target of land registration amounts to ± 127 million parcels of land outside the forest area, only ± 47 million parcels of land already registered. The purpose of this research is (1) to know mapping with UAV on topographic variation for making land registration base map, (2) to know whether the result of measurement accuracy of ground plane with UnmannedAerialVehicle(UAV) on different topogra-phy fulfill the technical requirement of PMNA / KBPN Number 3 Year 1997.The Research method used is experimental method with quantitative approach. The study examined the accuracy of po-sition, length and area of land Parcels sample by comparing terrestrial and photogrammetric measurements. The data were analyzed using tolerance test based on PMNA/KBPN Number 3 of 1997.Based on the analysis it is known that, the result of photography map with DJI Phantom 3 Pro Quadcopter UAV can be used for making the registration base map on flat or sloping topogra-phy. The length and the area of the shooting Result with the UAV can be used for measuring land Parcel on flat or sloping topography.Keywords: photogrammetric, UAV, topographyIntisari: Ketersediaan peta dasar skala 1:1000 yang dimiliki oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) yaitu sebesar 0,9% dari cakupan luas lahan non hutan. Target pendaftaran tanah berjumlah ± 127 juta bidang tanah di luar kawasan hutan, hanya ± 47 juta bidang tanah yang sudah terdaftar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui pemetaan dengan UnmannedAerialVehicle(UAV) pada variasi topografi untuk pembuatan peta dasar pendaftaran tanah, (2) mengetahui apakah hasil uji ketelitian pengukuran bidang tanah dengan UAV pada topografi yang berbeda memenuhi persyaratan teknis PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997. Metode yang digunakan metode eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian menguji ketelitian posisi, panjang dan luas bidang tanah dengan membandingkan pengukuran terestris dan fotogrametris. Analisa dilakukan ber-dasarkan toleransi persyaratan teknis PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997. Berdasarkan analisa diketahui bahwa, peta hasil pemotretan dengan UAV Quadcopter DJI Phantom 3Pro dapat digunakan untuk pembuatan peta dasar pendaftaran pada topografi datar maupun miring. Pan-jang dan luas hasil pemotretan dengan UAV dapat digunakan untuk pengukuran bidang tanah pada topografi datar maupun miring.Kata Kunci : fotogrametris, UAV, topografi
Pemanfaatan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) untuk Pembenahan Data Spasial Pertanahan (Studi di Desa Karangpakis, Kabupaten Cilacap) Danang Dwi Wijayanto; Eko Budi Wahyono; Westi Utami
Tunas Agraria Vol. 1 No. 1 (2018): Sept-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2264.453 KB) | DOI: 10.31292/jta.v1i1.10

Abstract

Abstract : Photo Map that came from the Unmanned Aerial Vehivle can be used to help collecting physical data in the implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL). One of the UAV photo map utilization is as a Basic Map or work map. Before being used as a reference for collecting physical data, all registered land fields (Cluster 4) at the PTSL location must be plotted on the Basic Map and then corrected based on the appearance of the UAV photo map. Based on the results of the analysis it was concluded that the entire field of Cluster 4 plots above the UAV Photo Map must be corrected in both the mapped and uncharted land in the GeoKKP system. Field of Cluster 4 p that have been mapped are addressed by utilizing the features in ArcGIS and AutocadMAP software and for uncharted field of Cluster 4 were used by the Geographical Index Mapping (GIM) method.Keyword : Photo Map, UAV, Cluster 4 Intisari : Peta Foto yang berasal dari Wahana pesawat nirawak (Unmanned Aerial Vehivle) dapat dipergunakan untuk membantu pengumpulan data fisik dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).  Salah satu pemanfaatan peta foto UAV adalah sebagai Peta Dasar atau peta kerja. Sebelum dipergunakan sebagai acuan pengumpulan data fisik, seluruh bidang tanah terdaftar (Kluster 4) di lokasi PTSL harus diplotkan di Peta Dasar tersebut dan kemudian dilakukan pembenahan berdasarkan kenampakan peta foto UAV. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa keseluruhan bidang tanah Kluster 4 yang diplotkan diatas Peta Foto UAV harus dilakukan pembenahan baik bidang tanah yang sudah terpetakan dan yang belum terpetakan di sistem GeoKKP. Bidang tanah Kluster 4 yang sudah terpetakan dibenahi dengan memanfaatkan fitur dalam sotware ArcGIS dan AutocadMAP dan untuk bidang tanah Kluster 4 yang belum terpetakan dipergunakan metode Geographical Index Mapping (GIM).Kata Kunci : Peta Foto UAV, Pembenahan, Kluster 4
HAK ULAYAT LAUT: FENOMENA YANG PERLU DICERMATI DALAM MENYUSUN KADASTER KELAUTAN Tanjung Nugroho; Eko Budi Wahyono; Ign. Indradi
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan No. 38 (2013)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (132.516 KB) | DOI: 10.31292/jb.v1i38.174

Abstract

The phenomena on sea tenure by the traditional society in Nusantara maritime are spread from the western part upto the eastern area. The common property rights on maritime resources have not been explicitly admitted by the state, however,they are only considered as the state property. According to maritime anthropologists, the practice of sea tenure constitutesstrategies of resources management. This is intended to preserve the fishermen’s living conditions and marine resources. To acertain extent, the fish resources are said to belong to all people and openly accessed. This has led to a great crisis on fisheriesand if this is not well controlled there will be human disasters.Keywords: sea tenure, marine cadastre.
Pemanfaatan Mobile Base Station South Tipe Galaxy G1 untuk Pengukuran Titik Batas Bidang Tanah Irpan Muhamad Ilham Kosasih; Bambang Suyudi; Eko Budi Wahyono
Tunas Agraria Vol. 2 No. 2 (2019): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (876.944 KB) | DOI: 10.31292/jta.v2i2.33

Abstract

Abstract: Implementation of land measurement using CORS / JRSP has constraints, namely the limited availability of base stations, resulting in unreachable areas. Rapid technological developments enable base stations are brought directly in the mesaurement location. The technology is called mobile base station. The purpose of this study is to 1) test whether there is a significant difference between the coordinates of the land Parcels boundary point using Mobile Base station South Type Galaxy G1 to CORS / JRSP and Static (Post Processing) coordinate values, 2) test the accuracy of the measurement results using Mobile Base station South Type Galaxy G1 against CORS / JRSP and Static (Post Processing).The research method that has been used is experiment with comparative experiment with quantitative approach. The sample is divided into 2 categories that is in therange of 5-10 Km and 10-15 Km from base station of Land Office of Sleman Regency. Data were analyzed using t test at significance level (?) 5%.Based on the analysis performed, it is known 1) At 5% significance level there are no significant difference between the coordinate values that are resulted by using Mobile Base Station South type Galaxy G1 using CORS / JRSP and using Static (Post Processing) in range 5-10 Km and 10-15 Km from Base station. but the coordinate value that are resulted by using Mobile Base Station South type Galaxy G1 using CORS / JRSP are not fulfilling the tolerance according to PMNA / KBPN Number 3 Year 1997. 2) The accuracy of coordinates value using Mobile Base station South Galaxy type G1 are smaller than with CORS / JRSP but greater than Static (Post Processing) based on horizontal accuracy parameter (HRMS). Keywords: CORS/JRSP, Mobile Base station, SOUTH Galaxy G1 Intisari: Pada pelaksanaan pengukuran bidang tanah menggunakan CORS/JRSP terdapat hambatan yaitu terbatasnya ketersediaan base station, mengakibatkan adanya wilayah yang tidak terjangkau. Kemajuan teknologi yang pesat memungkinkan base station dapat dibawa langsung di lapangan. Teknologi tersebut dinamakan mobile base station. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 1) menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara koordinat hasil pengukuran titik batas bidang tanah menggunakan Mobile Base station South Tipe Galaxy G1 terhadap nilai koordinat CORS/JRSP dan Statik (Post Processing), 2) menguji ketelitian hasil pengukuran menggunakan Mobile Base station South Tipe Galaxy G1 terhadap CORS/JRSP dan Statik (Post Processing). Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan dengan perbandingan (comparative experiment) dengan pendekatan kuantitatif. Sampel terbagi dalam 2 kategori yaitu pada jangkauan 5-10 Km dan 10-15 Km dari base station Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Analisis data dilakukan dengan Uji t pada taraf signifikansi (?) 5%. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka diketahui 1) Perbedaan nilai koordinat Mobile Base station South tipe Galaxy G1 terhadap nilai koordinat CORS/JRSP dan Statik (Post Processing) pada jangkauan 5-10 Km dan 10-15 Km dari Base station Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman berdasarkan hasil uji t dengan taraf signifikansi 5% tidak berbeda signifikan akan tetapi tidak memenuhi toleransi sesuai dengan PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997, 2) Ketelitian hasil pengukuran berdasarkan parameter ketelitian horizontal (HRMS) didapatkan hasil yaitu ketelitian Mobile Base station South tipe Galaxy G1 lebih kecil dibandingkan dengan CORS/JRSP akan tetapi lebih besar dibandingkan dengan Statik (Post Processing). Kata Kunci: CORS/JRSP, Mobile Base station, SOUTH Galaxy G1
Pemanfaatan Augmented Reality Dalam Membangun Sistem Informasi Pertanahan Pasca Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap Dony Ferdiansyah Ferdiansyah; Eko Budi Wahyono; Sri Widodo
Tunas Agraria Vol. 5 No. 1 (2022): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (838.934 KB) | DOI: 10.31292/jta.v5i1.172

Abstract

Penyajian informasi kepada masyarakat di era keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi pada revolusi industri 4.0  mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dengan adanya media internet, sehingga dapat mengakses informasi lebih cepat dengan menggunakan smartphone. Kementerian ATR/BPN yang mengelola informasi tentang pertanahan, memiliki big data pertanahan yang besar pasca diadakannya kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap sejak tahun 2017. Data tersebut harus mampu dikelola dengan baik untuk disajikan kepada masyarakat. Website berbasis WebGIS yaitu www.bhumi.atrbpn.go.id merupakan salah satu langkah dalam menyampaikan informasi pertanahan melalui tampilan pemetaan 2D. Masyarakat cukup kesulitan dalam membaca peta 2D. Hal ini menyebabkan informasi yang disajikan tidak tersampaikan dengan baik. Maka penelitian ini untuk melakukan rancang bangun aplikasi menggunakan teknologi augmented reality berbasis location-based service. Aplikasi tersebut akan dibangun melalui metode research and development dengan model prototyping. Informasi yang disajikan merupakan hasil superimposed dari dua layer yaitu persil bidang tanah dan informasi kepemilikan, jenis hak, NIB, penggunaan dan luas bidang tanah. Uji coba aplikasi tersebut dengan metode black box testing terhadap fungsionalitas aplikasi. Uji coba fungsionalitas aplikasi yang dibangun dilakukan oleh ASN dan PPNPN dari pegawai Kantor Pertanahan Kota Surabaya II dengan menyebarkan 14 pertanyaan melalui kuesioner tertutup. Hasil dari pengujian aplikasi adalah aplikasi dapat berfungsi dengan baik dan mampu menjadi salah satu sarana untuk menyajikan data pertanahan kepada masyarakat.