Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Diponegoro Law Journal Diponegoro Private Law Review
Irawati Irawati
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
THE EFFECTIVENESS OF SPECIAL ARRANGEMENTS AND BASIC AGREEMENTS IN OVERCOMING STATELESSNESS ISSUES AT THE BORDER BETWEEN INDONESIA AND PAPUA NEW GUINEA Pulung Widhi Hananto; Rahandy Rizki Prananda; Ratna Herawati; Irawati Irawati
Masalah-Masalah Hukum Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.51.2.2022.117-129

Abstract

Differences in perspective on territorial boundaries between local communities with customary rights based on customary law and the definition of territorial boundaries in the context of state administration raises a dilemma, one of which is the potential for statelessness. The existence of ulayat customary land is a factor that affects illegal border crossings. The Governments of the Republic of Indonesia and Papua New Guinea responded to this by entering into basic agreements and special arrangements. This article aims to examine the implementation and effectiveness of special arrangements and basic agreements in dealing with the emergence of statelessness problems. This study uses a statutory and conceptual approach. The results of the study found that the application of rules that were positivistic in nature could not be applied absolutely to residents of the border between Indonesia and Papua New Guinea. The use of red and yellow card policies is only temporary, so a permanent policy is needed to address this issue.
DIGITAL RIGHT MANAGEMENTS (TEKNOLOGI PENGAMAN) DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK CIPTA DI ERA DIGITAL Irawati Irawati
Diponegoro Private Law Review Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.576 KB)

Abstract

ABSTRACT  The digital age has driven all changes in people's behavior in every sector of life. The development of technology has given birth to a new phenomenon in the field of Copyright protection which is one of the scope of Intellectual Property (KI). in copyright protection, internet technology experts and Copyright seek to create a variety of technologies that are expected to provide Copyright protection on the Internet, which is called Security Technology. One of the standard terms of Safety Technology is known as Digital Right Management (DRMs) The existence of Safety Technology (DRMs) has been accommodated in the Law No.28 of 2014. Safety Technology is software, components or other tools that can be used by Copyright owners to protect their works. Security technology can be an encryption from Software, a password, and an access code. Security Technology can guarantee exclusive rights contained in Copyright for creators
ANALISA YURIDIS TERHADAP PENGALIHFUNGSIAN KARYA ARSITEKTUR BANGUNAN KOLONIAL SEBAGAI CAGAR BUDAYA DI KOTA SEMARANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 Rayshan Mirza El Muhammady; Budi Santoso; Irawati Irawati
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (883.688 KB)

Abstract

Arsitektur kolonial yang berada di Kota Semarang merupakan karya seni hasil dari kreatifitas manusia yang terlahir dari pencampuran budaya kolonial (Belanda) dengan budaya lokal daerah. Arsitektur kolonial termasuk karya seni dalam bidang arsitektur sebagai wujud ekspresi budaya tradisional yang memerlukan perlindungan berupa Hak Cipta yang termasuk bangunan Cagar Budaya.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum pemegang Hak Cipta bangunan arsitektur kolonial di Kota Semarang serta tanggung jawab pengguna bangunan arsitektur kolonial yang termasuk sebagai cagar budaya. Perlindungan terhadap pemegang Hak Cipta yang bukan pencipta dari bangunan arsitektur kolonial, hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif yaitu berupa hak ekonomi. Selain peraturan perundang-undangan peran masyarakat juga sangat penting dalam melakukan pelestarian agar nilai seni dan sejarah yang terkandung tetap terjaga. Bentuk tanggung jawab dari pengguna bangunan arsitektur kolonial cagar budaya yang ada di Kota Semarang dapat dilakukan dengan cara pelestarian yang berupa pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengembangan.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KENAIKAN TAGIHAN AKIBAT PENAMBAHAN KECEPATAN INTERNET YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK OLEH INDIHOME Riasti Elsadira Koesnindar; Budi Santoso; Irawati Irawati
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (639.662 KB)

Abstract

IndiHome merupakan penyedia jasa layanan internet yang dikeluarkan oleh PT. Telkom Indonesia yang menawarkan layanannya dengan menggunakan perjanjian baku. Hal ini menyebabkan minimnya keterlibatan konsumen dalam kontrak yang akan disepakati dan menimbulkan kecenderungan terjadinya wanprestasi dari pihak pelaku usaha. Pada awal tahun 2020 kemarin, terdapat beberapa laporan dari pelanggan IndiHome yang menyatakan bahwa IndiHome telah membuka layanan tambahan secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari pelanggan yang menyebabkan adanya lonjakan tarif yang signifikan dan menyebabkan kerugian bagi para konsumen. Dengan timbulnya permasalahan hukum tersebut, dalam Penulisan Hukum ini penulis mencoba untuk meneliti permasalahan yang ada dan menemukan solusi yang tepat sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dan atau norma-norma dalam hukum positif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan atau literatur terkait permasalahan yang diteliti untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang terhadap konsumen IndiHome akibat penetapan kebijakan sepihak oleh IndiHome dan juga akibat hukum yang ditimbulkan oleh perjanjian baku milik IndiHome terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan penelitian yang Penulis lakukan, diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan telah disebutkan dalam Pasal 45 UUPK tentang ganti rugi oleh pelaku usaha . Selain itu, perjanjian baku yang ditawarkan oleh IndiHome ini juga telah menimbulkan suatu akibat hukum dan telah menciderai hak-hak konsumen yang diatur di Pasal 4 UUPK sehingga diperlukan suatu pengawasan yang lebih menyeluruh oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terhadap perjanjian baku yang ditawarkan oleh pelaku usaha.
Supervisory Role of The Financial Services Authority in Utilizing Equity Crowdfunding in Indonesia Irawati Irawati
LAW REFORM Vol 16, No 1 (2020)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (103.653 KB) | DOI: 10.14710/lr.v16i1.30303

Abstract

In order to provide legal certainty and protection for those involved in investment in Indonesia, the Financial Services Authority has officially issued regulations relating to the collection of funds through information technology-based stock offers or equity crowdfunding. This article aims to review the role of supervision by the Financial Services Authority and the form of mitigation risks to obstacles and problems in utilizing Equity Crowdfunding in Indonesia. The research method used is normative juridical with, using secondary data which is then analyzed qualitatively. The results showed that the Financial Services Authority in conducting supervision of the use of Equity Crowdfunding can be done off site, or On Site. Risk mitigation must be carried out by the Financial Services Authority both through regulations and concrete steps. In the implementation of risk mitigation, the Financial Services Authority can also involve the Indonesian Fintech Association to address risks in order to provide a sense of security for investors and publishers in the use of the Equity Crowdfunding platform in Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI USAHA RETAIL KOPERASI TERHADAP DISKRIMINASI HARGA DAN PERSEKONGKOLAN (STUDI PADA KOPERASI PRIMKOPPOL AKPOL) Boni Kristobaik Simangunsong; Paramita Prananingtyas; Irawati Irawati
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam kehidupan berbisnis atau kegiatan usaha terdapat persaingan usaha yang terjadi antar para pelaku usaha. Persaingan usaha yang terjadi ini wajar adanya apabila dilakukan secara sehat. Namun, dalam kegiatan praktiknya di lapangan masih banyak terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat dalam dunia persaingan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam kegiatan usahanya. Jenis praktik persaingan usaha tidak sehat tersebut adalah praktik diskriminasi harga dan persekongkolan. Salah satu korban dari adanya praktik diskriminasi harga dan persekongkolan yang terjadi di lapangan adalah pelaku usaha koperasi Primkoppol Akpol. Penelitian hukum ini bertujuan untuk memaparkan jenis-jenis praktik persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di lapangan dan memaparkan upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi praktik persaingan usaha tidak sehat di lapangan agar terciptanya persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan persaingan usaha antar para pelaku usaha di Indonesia.
Co-Authors Boni Kristobaik Simangunsong Budi Santoso Paramita Prananingtyas Pulung Widhi Hananto Rahandy Rizki Prananda Rayshan Mirza El Muhammady Riasti Elsadira Koesnindar Untung Sri Hardjanto*), Anni Kurniawati Ratna Herawati