Budi Santoso
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PERBANKAN INDONESIA Sudarto Sudarto; Budi Santoso
Notarius Vol 12, No 2 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (842.507 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i2.28998

Abstract

Online Dispute Resolution sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Financial Technology di Indonesia Iqbal Satrio Putra; Budi Santoso; Kornelius Benuf
Simbur Cahaya VOLUME 27 NOMOR 2, DESEMBER 2020
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v27i2.1035

Abstract

Era industri 4.0 ditandai dengan masif nya perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh layanan jasa keuangan yang dulunya dilakukan secara bertatap muka, di era industri 4.0 seperti sekarang ini, layanan jasa keuangan bisa dilakukan melalui internet. Teknologi Keuangan (Fintech) adalah layanan jasa keuangan digital yang menawarkan dan menyediakan kenyamanan dan kecepatan layanan keuangan. Munculnya Fintech tentu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan keuangan. Fintech pada tulisan ini lebih dikhususkan pada Fintech Peer to Peer Lending (Fintech P2PL). Karena sifat layanan jasa keuangan yang diberikan oleh Fintech P2PL adalah secara online, maka memungkinkan para pihak dalam penyelenggaraan Fintech P2PL berada dalam jarak yang sangat jauh, misalnya antar pulau bahkan antar negara. Ketika ada suatu permasalahan hukum terjadi antar pihak maka tidak dimungkinkan untuk diselesaikan secara bertatap muka, karena akan memakan biaya yang mahal. Karenanya penting untuk dirancang aturan mengenai alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Financial Technology di Indonesia, mengingat hingga saat ini belum ada pengaturan mengenai hal a quo. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan data sekunder dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa alternatif penyelesaian sengketa bisnis Financial technology khususnya Fintech P2PL di Indonesia harus dilakukan secara online (Online Dispute Resolution).
ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM BUILD OPERATE TRANSFER (BOT) DI INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA ASEAN Muhammad Dzikirullah H. Noho; Budi Santoso; Paramita Prananingtyas; Trinah Asi Islami
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 4, No 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i2.4282

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan pengaturan BOT diberbagai negara Asean sebagai acuan pembaharuan hukum BOT di Indonesia. Pembangunan infrastruktur baik sarana dan prasarana adalah kewajiban pemerintah. BOT sebagai alternatif pembiayaan harapannya dapat memenuhi kebutuhan itu. Namun pada tataran regulasi perlu juga diperbaiki agar dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi semua pihak, seperti halnya regulasi BOT yang dibuat oleh Filipina yang kemudian membawa ketertarikan bagi swasta asing ataupun lokal untuk ikut terlibat membangun infrastruktur di negaranya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan perbandingan, bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum sekunder baik itu putusan ataupun peraturan-peraturan terkait. Konsep umum BOT disebut Project Finance, dengan dua peserta utama, yaitu pemerintah tuan rumah dan sponsor swasta. BOT di Indonesia, Fililipina, Malaysia, dan Vietnam sangatlah beragam. Pengaturan ini dibuat menyesuaikan dengan kondisi negara masing-masing. Perbandingan BOT antara Indonesia dengan Filipina, Malaysia, dan Vietnam menjelaskan bahwa BOT di Indonesia masih sangat liberal dan tidak pro nasionalisasi, hal tersebut dapat dilihat pada tidak adanya aturan mengenai kepemilikan saham perusahan BOT yang dimiliki oleh orang Indonesia, bahkan jangka waktu konsesi, serta model penyelesaiannya.
PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PATEN PRODUK FARMASI ATAS PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH (GOVERNMENT USE) Yustisiana Susila Atmaja; Budi Santoso; Irawati Irawati
Masalah-Masalah Hukum Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.50.2.2021.196-208

Abstract

Setiap pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan sendiri invensi atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensi tersebut. Dalam kebutuhan yang sangat mendesak untuk memenuhi kepentingan kesehatan masyarakat, pelaksanaan paten produk farmasi dapat dilakukan oleh pemerintah (government use). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan paten produk farmasi oleh pemerintah dan pelindungan hukum pemegang paten produk farmasi atas pelaksanaan paten oleh pemerintah. Metode penelitian artikel berdasarkan pendekatan yuridis normatif dari berbagai bahan hukum melalui studi kepustakaan. Pelaksanaan paten produk farmasi oleh pemerintah dapat dilakukan tanpa seizin pemegang paten dalam kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat. Pemegang paten produk farmasi memperoleh pelindungan hukum untuk menjamin pelaksanaan hak eksklusif pemegang paten dan pembayaran kompensasi selama pelaksanaan paten oleh pemerintah sesuai dengan amanat undang-undang.
PRINSIP SYARIAH DALAM PENYELENGGARAAN BANK WAKAF MIKRO SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK SPIRITUAL NASABAH Zeehan Fuad Attamimi; Hari Sutra Disemadi; Budi Santoso
Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 2 (2019): Vol. 9, No. 2, Desember 2019
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i2.8897

Abstract

ABSTRAK Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai prinsip syariah dalam pengelolaan Bank Wakaf Mikro (BWM) sebagai upaya perlindungan hak spiritual nasabah atau masyarakat pada umumnya. Metodologi :  Penelitian ini adalah metode yuridis normatif atau metode penelitian hukum yang bersifat doctrinal, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Temuan: Penelitian ini menunjukan dasar hukum penyelenggaraan BWM di Indonesia sebagai bagian dari LKM diatur dalam UU LKM. UU LKM ini mewajibkan penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan bisnis BWM. Kebijakan penerapan prinsip syariah ini dimaksudkan sebagai jaminan perlindungan hak spiritual masyarakat khususnya nasabah dari BWM yang mayoritas beragama Islam. Kegunaan : Kebijakan hadirnya bisnis BWM pada dasarnya untuk memberikan pilihan bagi masyarakat, khususnya umat Islam dalam memilih lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan seperti pembiayaan. Sedangkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengghilangkan sikap “skeptis” masyarakat terhadap lembaga keuangan berbasis Hukum Islam yang masih dianggap sama dengan lembaga keuangan konvensional lainnya. Kebaruan/Orisinalitas : Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini lebih berfokus pada kebijakan prinsip syariah pada BWM sebagai upaya perlindungan hak spiritual.   
Aspek Hukum Pelayan Publik Secara Online Pada Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Budi Santoso
Recital Review Vol. 1 No. 1 (2019): Volume 1, Issue 1, Januari 2019
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (561.958 KB) | DOI: 10.22437/rr.v1i1.6031

Abstract

Perubahan pelayanan publik dari pelayanan secara manual kepada pelayanan secara online yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM berdampak besar terhadap kemudahan dan efisiensi pendaftaran fidusia, badan hukum PT dan yayasan. Meski demikian, dari aspek hukum ada beberapa hal terkait pelayanan publik di Direktorat AHU yang harus mendapatkan kejelasan sehingga pelayanan publik yang diselenggarakan menjadi legal; misalnya soal memungkinkan ataukah tidak pelayanan diselenggarakan secara online pada peraturan terkait dengan obyek pendaftaran di Direktorat AHU. Demikian juga dengan soal sertifikat atau surat keputusan yang diberikan secara elektronik, apakah masih mengharuskan diterbitkan sertifikat atau surat keputusan yang asli.
Perlindungan Hukum Pada Obat Tradisional di Daerah Karo Berdasarkan Prespektif Hak Kekayaan Intelektual Oren Basta Anugerah; Budi Santoso
Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i1.46030

Abstract

Indonesia has a rich knowledge of traditional medicine and medicinal plants amounted to approximately 9605 (Nine thousand six hundred and five) species of medicinal plants. The problems are legal protection of traditional medicines according to Intellectual Property Rights, and the role of the government in the use of traditional medicinal knowledge in the perspective of intellectual property law in Karo District. The authors used an applied normative approach. Data collection in the writing of this research was carried out by means of literature study and document study. The data obtained were managed using qualitative analysis. Based on the results of the study showed that: (1) The Legal protection of traditional medicines according to intellectual property rights includes obtaining an invention and then seeking legal protection, as well as the process of commercializing the invention until it is profitable.(2) The role of the government in the use of traditional medicinal knowledge in the perspective of intellectual property law in Karo Regency, namely: the government has a role as an institution that supports the exclusive ownership of traditional knowledge by making intellectual property the part that determines who and how people or institutions can use it.Keywords: Legal Protection; Traditional Medicine; Traditional Knowledge AbstrakIndonesia kaya akan pengetahuan obat tradisional dan tanaman obat yang berjumlah kurang lebih 9.606 (Sembilan ribu enam ratus enam) spesies tanaman obat. Permasalahan adalah perlindungan hukum terhadap obat-obatan tradisional menurut Hak Kekayaan Intelektual, dan peran pemerintah terhadap penggunaan pengetahuan obat tradisional dalam perspektif hukum kekayaan intelektual di Kabupaten Karo. Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka. Data yang diperoleh dikelola menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa: Perlindungan hukum terhadap obat-obatan tradisional menurut Hak Kekayaan Intelektual baik itu memperoleh invensi untuk kemudian dicarikan pelindungan hukumnya, serta proses komersialisasi invensi sampai dengan memperoleh keuntungan. Peran pemerintah terhadap penggunaan pengetahuan obat tradisional dalam perspektif hukum kekayaan intelektual di Kabupaten Karo yaitu: pemerintah memiliki peran sebagai lembaga yang menjadi pendukung kepemilikan eksklusif pengetahuan tradisional dengan mejadikan kekayaan intelektual sebagai bagian yang menentukan siapa dan bagaimana orang atau lembaga dapat memanfaatkannya.Kata kunci: perlindungan hukum; obat-obatan tradisional; hak kekayaan intelektual
Praktik Penerapan Asas Kepercayaan (Fiduciary Principle) dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Kepada Pegawai Perusahaan Bernadete Sonia Surya Santika; Budi Santoso
Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i1.46032

Abstract

Nowadays, the practice of providing unsecured credit facilities (KTA) has been widely practiced. The provision of this facility is greatly supported by the application of the Fiduciary Principle, which was built on the results of the Bank cooperation with trusted customers. The interesting things to examine in this research is about realisation process of this KTA to employees of a company by considering the risk of loss even though it is based on the principle of trust. In this study using the Juridical Empirical method. The results of the research found that the principle of trust plays an important role in the process of granting credit, although in applying for Unsecured Credit Facilities, company employees are still required to comply with all requirements set by the bank. The KTA application process is also still going through an analysis procedure to consider whether the application is approved or not. Furthermore, the existence of Unsecured Loans has created a new trend for employees that can also bring positive and negative sides. From the emergence of these two impacts, it can be seen how effective the existence of Unsecured Loans is for employees.Keywords: Fiduciary Principle; Unsecured Credit; Bank PolicyAbstrakDewasa ini praktik Pemberian Fasilitas Kredit Tanpa Agunan (KTA) sudah banyak dilakukan. Pemberian fasilitas ini sangat ditunjang dengan penerapan Asas Kepercayaan (Fiduciary Principle) yang dibangun dari hasil Kerjasama Bank dengan nasabah yang terpercaya. Namun yang menarik untuk diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pemberian KTA terhadap pegawai sebuah perusahaan dengan mempertimbangkan resiko kerugian meskipun dilandasi dengan asas kepercayaan. Dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti menemukan bahwa asas kepercayaan memegang peranan penting dalam proses pemberian kredit, meskipun dalam mengajukan Fasilitas Kredit Tanpa Agunan, para karyawan perusahaan tetap wajib mematuhi seluruh persyaratan yang ditentukan bank. Proses pengajuan KTA juga masih melalui prosedur analisa untuk mempertimbangkan apakah pengajuan tersebut disetujui atau tidak. Selanjutnya dengan keberadaan Kredit Tanpa Agunan ini memunculkan trend baru bagi karyawan yang juga dapat membawa sisi positif dan juga sisi negatif. Dari munculnya kedua dampak tersebut dapat terlihat sejauh mana keefektifan keberadaan Kredit Tanpa Agunan bagi karyawan.Kata kunci: Asas Kepercayaan; Kredit Tanpa Agunan; Kebijakan Perbankan
Konsep Perbankan Syariah Pasca Spin Off: Perspektif Indonesia Muhammad Ilham Rysaldi; Budi Santoso
Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i1.46054

Abstract

Bank Indonesia stipulates that no later than fifteen years after the enactment of the Sharia Banking Law, Conventional Commercial Banks must separate themselves from the Sharia Business Unit. Separation can be carried out before 2023 as long as the asset value of the Sharia Business Unit has reached 50 percent of the total asset value of Conventional Commercial Banks. In Indonesia, there are two forms of Islamic banking structure, namely Fully Fledge Bank (BUS), Subsidiary Unit (UUS). This article discusses issues regarding Sharia Banking policy in Indonesia, and the impact of the spin off policy. The research method used in this article is empirical / sociological. The data analysis used was descriptive qualitative. The results of the study show that Islamic banking chooses the best way to respond to the spin-off policy, namely by adjusting the conditions of each Sharia Business Unit that will do the spin-off because the minimum capital requirement is 1 trillion, so that UUS readiness is needed. The impact of the spin-off policy requires strong capital for BUS, so that if the capital is not fulfilled it can result in the closure of the UUS.Keywords:    islamic banking structure; spinoff; islamic business unit.AbstrakBank Indonesia menetapkan paling lambat lima belas tahun setelah disahkannya Undang-undang Perbankan Syariah, Bank Umum Konvensional harus memisahkan diri dari Unit Usaha Syariah. Pemisahan dapat dilaksanakan sebelum 2023 asalkan nilai aset Unit Usaha Syariah telah mencapai 50 persen dari total nilai aset Bank Umum Konvensional. Di Indonesia terdapat dua bentuk struktur perbankan syariah yaitu Fully Fledge Bank (BUS), Subsidiary Unit (UUS). Artikel ini membahas permasalahan mengenai kebijakan Perbankan Syariah di Indonesia, dan dampak dari adanya kebijakan spin off. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu dengan menggunakan empiris/sosiologis. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa perbankan syariah memilih cara yang terbaik menyikapi kebijakan spin off  yaitu dengan menyesuaikan kondisi masing-masing Unit Usaha Syariah yang akan melakukan Spin off karena ketentuan permodalan yang ditetapkan minimal 1 triliyun, sehingga dibutuhkan kesiapan dari UUS. Dampak dari kebijakan spin off dibutuhkannya modal yang kuat bagi BUS, sehingga apabila permodalan tidak mampu terpenuhi dapat mengakibatkan ditutupnya UUS.Kata kunci: struktur perbankan syariah; spin off; unit usaha syariah.
Analisis Yuridis Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Tanah Oleh Hakim Dalam Putusan No. 73/Pdt.G/2013/PN.Btl Selma Azama Shibghatillah; Budi Santoso
Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i1.46024

Abstract

Abstract Land as one of the important objects in human life can be made transitional, one of which is traded which must be preceded by Deed. The practice of buying and selling land in fact allows for a dispute which results in Akta Jual Beli (AJB) that can be submitted for cancellation, one of which is AJB No.032 / 2012 with Decision No. 73 / Pdt.G / 2013 / PN.Btl. The research method in this article uses the normative juridical method, which is a study of the principles of positive law written in legislation with the technique of collecting literature study data from secondary data. The research results of this article include: first, the Judge's consideration of the cancellation of AJB No. 032/2012 because Defendant I was not known to exist and did not provide the remainder of the payment and fines to the Plaintiffs so that the Defendant I had broken its promise / default. Second, the legal consequences of canceling the deed of sale and purchase of land no. 73 / Pdt.G / 2013 / PN.Btl can be seen from the consequences for the parties, that is: for the Plaintiffs to get the return of SHM No.03763, for Defendant I could not own the plot of land on which the house building SHM No.03763, and for the Defendant II submission to the Plaintiffs the documents, receipts for taking SHM No. 03763. Key words: legal consequences; cancellation; deed of sale and purchase of land; judge. Abstrak Tanah sebagai salah satu objek yang penting dalam kehidupan manusia dapat dilakukan peralihan, salah satunya diperjual belikan yang harus didahului dengan Akta. Praktik jual beli tanah kenyataanya memungkinkan adanya sengketa yang mengakibatkan Akta Jual Beli (AJB) bisa diajukan pembatalan, salah satunya AJB No.032/2012 dengan Putusan No. 73/Pdt.G/2013/PN.Btl. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum positif yang tertulis dalam perundang-undangan dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dari data sekunder. Hasil penelitian dari artikel ini meliputi: pertama, Pertimbangan hakim atas pembatalan AJB No.032/2012 karena Tergugat I tidak diketahui keberadaannya dan tidak memberikan sisa pembayaran serta denda kepada Penggugat dengan demikian Tergugat I telah ingkar janji/wanprestasi. Kedua, Akibat hukum pembatalan akta jual beli tanah putusan No. 73/Pdt.G/2013/PN.Btl dapat dilihat dari akibat bagi para pihak, yaitu: bagi Penggugat berhak untuk mendapatkan pengembalian SHM No.03763, bagi Tergugat I tidak bisa memiliki tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan rumah SHM No.03763, dan bagi Tergugat II penyerahan kepada Penggugat surat-surat, kwitansi untuk pengambilan SHM No.03763. Kata kunci: akibat hukum; pembatalan; akta jual beli tanah; hakim.