Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.347
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
Lita Tyesta Addy Listya Wardhani
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
IMPLIKASI PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP PROSES PEMILU Ahmad Izzudin; Ratna Herawati; Lita Tyesta Addy Listya Wardhani
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.003 KB)

Abstract

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merupakan Auxilary Institution (lembaga penyelenggara penunjang) dalam proses pemilu di Indonesia. UU No. 7 Tahun 2017 mengamanatkan DKPP untuk bertindak sebagai lembaga pengawas dan penegak Kode Etik bagi Penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu serta seluruh struktur dibawahnya. Kode Etik penyelenggara Pemilu diatur melalui Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 Tentang Tata Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Serta untuk mengetahui implikasi putusan yang dikeluarkan oleh DKPP terhadap proses pemilu. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pendekatan yuridis normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang terdapat di dalam masyarakat dengan mempertimbangkan sinkronisasi aturan dengan aturan lainnya secara hierarki. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, Putusan yang dikeluarkan oleh DKPP tidak memiliki implikasi secara langsung terhadap proses keberjalanan pemilu. Hal ini tercermin dari putusan DKPP yang hanya sebatas pada penyelesaian pelanggaran dibidang Kode Etik dengan memberhentikan sementara maupun memberhentikan secara permanen Anggota KPU dan/atau Bawaslu yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan uraian dari penulisan hukum ini, maka analisa mengenai implikasi putusan DKPP tidak mempengaruhi hasil pemilu, karena putusan DKPP hanya memiliki lingkup sebatas pada individu anggota Penyelenggara Pemilu semata dan tidak mempengaruhi Penyelenggara Pemilu secara kelembagaan. Putusan DKPP dapat menjadi dasar untuk dilakukannya gugatan kepada KPU dan Bawaslu melalui lembaga peradilan lainnya seperti Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.
KEDUDUKAN DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BARENLITBANGDA) DALAM PERENCANAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SEMARANG Roy Reyaji Yudhistira; Lita Tyesta Addy Listya Wardhani; Ratna Herawati
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.04 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan wewenang BARENLITBANGDA Kabupaten Semarang dan mengetahui hubungan BARENLITBANGDA Kabupaten Semarang dengan instansi lain dalam merencanakan kebijakan pembangunan.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif, dan jenis data sekunder.Hasil-hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukan bahwa tinjauan terhadap tugas dan wewenang Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah (BARENLITBANGDA) dalam melakukan perencanaan pembangunan di Kabupaten Semarang. Dalam hal ini saya selaku penulis hanya melakukan penelitian tentang kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Semarang, mengingat masih tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Semarang, maka perlu adanya kebijakan yang menyempurnakan perlindungan sosial yang komprehensif, perluasan dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, dan pengembangan penghidupan berkelanjutan. Dan hubungan BARENLITBANGDA dengan instansi terkait untuk melakukan perencanaan kebijakan ekonomi tersebut, dilakukan dengan cara Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, dan Forum perangkat daerah untuk memperoleh saran dan masukan dari instansi yang ada di Kabupaten Semarang untuk penyempurnaan rancangan kebijakan ekonomi tersebut.
TINJAUAN TERHADAP SISTEM PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH REFORMASI Yohanes Putra Pamungkas; Lita Tyesta Addy Listya Wardhani; Untung Sri Hardjanto
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.179 KB)

Abstract

Hasil penelitian menunjukkan, tidak ada perubahan signifikan berdasarkan ketiga unsur dalam pengaturan sistem Pemilu era Orde Baru. Praktis, hanya pengaturan tentang kuota kursi, kampanye, tentang panitia pemilihan umum, aturan terkait calon, serta sanksi, yang mana hal tersebut tidak merubah secara fundamental unsur sistem Pemilu secara langsung. Era Reformasi menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam sistem Pemilu. Contohnya diterapkannya sistem proporsional terbuka membuat cara pemberian suara berubah. Dalam pembagian daerah pemilihan (dapil) serta formula pemilihan juga terjadi perubahan, yang semuanya bermuara pada peningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.
IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015 TENTANG SYARAT PENCALONAN KEPALA DESA Aldi Rivai; Retno Saraswati; Lita Tyesta Addy Listya Wardhani
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.694 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI). Melalui putusan tersebut, Persyaratan pencalonan Kepala Desa yang sebelumnya membatasi para Calon Kepala Desa sekurang-kurang nya berdomisili selama 1 (satu) tahun di desa tempat ia mencalonkan dirinya dan berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Umum.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang alasan Pemohon dan Menganalisis argumentasi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 serta implementasi terhadap pelaksanaan pencalonan Kepala Desa di Indonesia.Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menguraikan untuk menggambarkan permasalahan yang ada. Data yang digunakan di dalam menyusun penulisan hukum ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode analisis yang dilakukan adalah analisis data kualitatif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan uji materiil dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015  karena tidak terpenuhinya hak warga negara dalam hal ini para Calon Kepala Desa yang berimigrasi untuk mengembangkan dirinya dan terhalang syarat domisili pada saat kembali ke desanya untuk berkontribusi sebagai Kepala Desa. Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa untuk mencalonkan Kepala Desa, tidaklah harus di batasi syarat domisili.  Syarat tersebut dianggap diskriminatif karena telah menutup kesempatan para pemohon berkontribusi menjadi kepala desa. Implementasi putusan ini terwujud dengan tidak berlakunya lagi pasal 33 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf c  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang di nyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sebagai penyesuaian peraturan teknis dibawah Undang-Undang atas berlakunya Putusan Mahkamah Kosntitusi diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 sebagai acuan bagi para pembuat aturan di setiap daerah untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Kontsitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015/, Sedangkan terkait pasal 50 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai syarat pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum bagi Calon Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak dikabulkan Mahkamah Konstitusi karena para Pemohon tidak menguraikan argumentasinya di dalam posita permohonan.
ANALISIS DAN P ROBLEMATIKA PERKEMBANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Gita Amanda Aldirensa; Retno Saraswati; Lita Tyesta Addy Listya Wardhani
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (679.027 KB)

Abstract

Seiring dengan berjalannya waktu, dinamika perubahan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemilu terjadi setiap 5 (lima) tahun sekali sejak belakunya undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum, tentunya berdampak kepada lembaga-lembaga penyelenggara pemilu salah satunya adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Perubahan yang terjadi di dalam UU Pemilu bertujuan untuk memperkuat lembaga bawaslu sebagai lembaga pemilu tetap dan juga independen.Penguatan kewenangan bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas pemilu yaitu temuan bawaslu tidak berupa rekomendasi tetapi menjadi putusan, Bawaslu saat ini memiliki kewenangan memutus pelanggaran administrasi sehingga temuan pengawas tidak bersifat rekomendasi tetapi menjadi putusan/keputusan yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Jenis data yaitu (1) Data primer (2) Data sekunder. Data yang diperoleh dengan (1) Wawancara (2) Studi Kepustakaan. Teknis analisis data yang digunakan kualitatif. Perumusan masalah dalam penelitian ini, (1) Bagaimanakah perkembangan tugas dan wewenang pada Badan Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia? (2) Apakah latar belakang yang menadasari perubahan tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilu berdasarkan peraturan perundang undangan Pemilihan Umum di Indonesia? (3) Apakah Badan Pengawas Pemilu masih relevan dan perlu dipertahankan dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia? Berdasarkan hasil penelitian bahwa perkembangan tugas dan wewenang pada Badan Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia pada mulanya Bawaslu tidak bersifat tetap (ad hoc), yang tugas dan wewenangnya hanya terbatas selama masa pemilu, kemudian Bawaslu menjadi badan tersendiri diluar Komisi Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, bahwa ada pembentukan Panwaslu yang terlepas dari KPU yang diresmikan dengan nama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Badan Pengawas Pemilu masih relevan dan perlu dipertahankan dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia karena hanya ada tiga negara yang terdapat Pengawas Pemilu secara terlembaga
KEDUDUKAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA PENUNJANG (AUXILIARY STATE ORGANS) Aisyah Shiddiqoh; Fifiana Wisnaeni; Lita Tyesta Addy Listya Wardhani
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.069 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), serta mengetahui dan menganalisis implikasi pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terhadap Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Negara Republik Indonesia (NRI). Berdasarkan hasil penelitian bahwa latar belakang pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ada dua landasan, yaitu landasan politik dan landasan yuridis, sedangkan implikasi pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terhadap Susunan Organisasi Tata Kerja Negara Republik Indonesia, mencakup tiga hal yaitu Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga Negara Utama, Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga Negara Bantu dalam Penegakan Hak Asasi Manusia, dan Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Setjen Komnas HAM).
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGATURAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN PATI Erren Mutiara Putri; Lita Tyesta Addy Listya Wardhani; Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (750.951 KB)

Abstract

Lalu lintas dan angkutan jalan memegang peranan penting dalam menunjang, memperlancar dan meningkatkan pembangunan perekonomian baik regional maupun nasional.Demi menekan dan meminimalisir tingginya angka pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan maka dibutuhkan beberapa lembaga/instansi untuk mengatur hal tersebut. Hubungan kerjasama antara 3 lembaga dalam mengatur dan menegakan peraturan formil di masyarakat mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah tingginya angka kecelakaan yang terjadi setiap hari. Serta dengan menekan angka pelanggaran diharapkan angka kecelakaan dapat berkurang dan keselamatan berlalu lintas meningkat. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mengolah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian metode penyajian data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan metode analisis data dilakukan dengan metode kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pati berdasarkan Perbup Pati No.86 Tahun 2018, Tugasnya melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan atau transportasi untuk daerah dan fungsi dinas perhubungan sebagai pembuat kebijakan (regulator),  sebagai penyedia fasilitas (fasilitator),  sebagai pengawas (evaluator).
PENGEMBANGAN PARIWISATA OLEH DINAS PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA MEDAN Rahmad Wiradinata; Lita Tyesta Addy Listya Wardhani; Indarja Indarja
Diponegoro Law Journal Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (842.141 KB)

Abstract

Otonomi adalah penyerahan tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Pemerintahan daerah diberikan wewenang untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membutuhkan biaya yang cukup besar guna  menyelenggarakan pemerintahan daerah. Oleh karena itu pemerintahan daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber daya yang ada diwilayahnya termasuk sumber daya di sektor pariwisata. sektor pariwisata salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daaerah(PAD) sekarang ini. rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah: Pertama :Bagaimana Upaya Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Medan, Kedua: Kendala Apa Saja Yang Dihadapi Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Medan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang bersifat kualitatif atau data yang diperoleh berdasarkan data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. dan metode analisis data menggunakan analisis kualitatif yang diharapkan dapat menggambarkan kenyataan-kenyataan yang didasarkan dari hasil penelitian secara menyeluruh mengenai pengembangan pariwisata oleh dinas pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di kota Medan. Berdasarkan hasil penelitian yang kemudian dituangkan dalam penulisan hukum ini, dapat diketahui: Pertama , upaya pengembangan pariwisata yang dilakukan Dinas Pariwisata kota Medan meliputi: pengembangan perencanaan pengelolaan pariwisata, pengembangan metode pengelolaan pariwisata,  pengembangan obyek dan daya tarik wisata,  pemberdayaan masyarakat setempat, pengembangan atraksi seni budaya, pengembangan promosi/pemasaran, pengembangan kemitraan, dan pembentukan tim Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian  pengembangan pariwisata. Kedua, adapun hambatan yang dihadapi Dinas Pariwisata kota Medan adalah keterbatasan anggaran, keamanan dan kenyamanan lingkungan yang belum terjaga, rendahnya sadar wisata masyarakat tentang peran dan arti pariwisata, kurangnya pembangunan infrastruktur, masih adanya obyek wisata yang terikat ahli waris.
Co-Authors Ahmad Izzudin Aisyah Shiddiqoh Aldi Rivai Cicilia Debby*, Indarja, Fifiana Wisnaeni, Cicilia Debby*, Erren Mutiara Putri Gita Amanda Aldirensa Hendro Saptono Indarja Indarja Rahmad Wiradinata Retno Saraswati Roy Reyaji Yudhistira Untung Sri Hardjanto Untung Sri Hardjanto*), Anni Kurniawati Ratna Herawati Yohanes Putra Pamungkas