Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dia: Jurnal Administrasi Publik Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal CENDEKIA Jaya
Adriyani, Ria
Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal CENDEKIA Jaya

 1 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUGAR TERHADAP KESEJAHTERAN PETANI GARAM DI PESISIR PANTAI KABUPATEN CIREBON Erna Erna; Ria Adriyani
CENDEKIA Jaya Vol 1 No 1 (2019): Edisi Februari
Publisher : FISIP UNTAG Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (466.224 KB) | DOI: 10.47685/cendekia-jaya.v1i1.7

Abstract

Pemerintah Indonesia mencanangkan Kebijakan berupa Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) bertujuan memberdayakan petani garam untuk kesejahteraan dengan mengoptimalkan produksi garam dari sisi kualitas maupun kuantitas di tingkat lokal dan nasional. Masuknnya garam import yang berkualitas lebih baik menjadi ancaman bagi masyarakat pesisir pantai yang menggantungkan hidup dari produksi garam. Sebagai upaya menanggulangi dampak krisis garam yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir pantai maka menjadi penting untuk mendeskripsikan dan menganalisis kesejahteraan petani garam program PUGAR di Pesisir Pantai Utara Kabupaten Cirebon yang dikaji melalui Implementasi pada model Kebijakan Grindle yang terdiri dari isi kebijakan(contents of Policy) danpelaksanaan kebijakan(contexts of policy). PUGAR merupakan program pemberdayaan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan bagi petani garam, serta peningkatan produksi dan kualitas produk garam. Isi Kebijakan(contents of Policy)PUGAR yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 41 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh petani garam pesisir Kab Cirebon. Pada Pelaksanaan kebijakan (Context of Policy) PUGAR,yang telah dilakukan oleh kelompok di lokasi lahan tambak garam wilayah pesisir pantai Kabupaten Cirebon ternyata produk garam yang dihasilkan Program PUGAR belum dapat mensejahterakan masyarakat disebabkan belum meratanya program PUGAR diterima oleh petani garam sehingga garam yang diproduksi belum memenuhi standar yang ditetapkan industri. Hasil penelitian Dampak Kebijakan Program PUGAR terhadap kesejahteraan petani garam di pesisir pantai kabupaten Cirebon dengan metode penelitian deskiptif analisis dan analisis data dengan statistik menunjukan pengaruh positip yang signifikan yaitu koofesien korelasi 0,845 dan koofesien determinasi 71,40 % yang artinya besarnya pengaruh implementasi kebijakan PUGAR terhadap kesejahteraan adalah 71,40 sedangkan 28,6 dipengaruhi faktor lain selain kebijakan PUGAR, dan hipotesis terbukti yaitu hasil t hitung 15,558 ˃ dari t tabel 1,661.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REGISTRASI SIM CARD BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT PENGGUNA JASA TELEKOMUNIKASI DI KOTA CIREBON Pengelola Jurnal CENDEKIA Jaya; Ria Adriyani
CENDEKIA Jaya Vol 4 No 1 (2022): Edisi Februari
Publisher : FISIP UNTAG Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47685/cendekia-jaya.v4i1.299

Abstract

Di era digitalisasi hampir seluruh masyarakat memanfaatkan teknologi komunikasi dengan pesawat telepon seluler, demi mengatur tata laksana penggunaan kartu seluler biasa disebut SIM Card, pemerintah mewajibkan pengguna layanan telekomunikasi untuk registrasi kartu SIM prabayar menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga. Hal ini dilakukan agar pelanggan seluler tidak menyalahgunakan nomor prabayar mereka. Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, pemerintah meminta masyarakat mengirimkan data pribadi asli ke operator. Dalam pelaksanaanya proses registrasi dilengkapi dengan proses validasi yaitu mencocokan data yang dimasukkan pengguna dengan data kependudukan yang ada di Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Meskipun kewajiban registrasi SIM Card umum ditemukan di banyak negara, namun masyarakat masih terus mempertimbangkan untuk ikut berpartisipasi karena minimnya jaminan perlindungan data pribadi maupun privasi secara umum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data menggunakan observasi, wawancara mendalam kepada informan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan registrasi kartu SIM Card di kota Cirebon cukup baik ditinjau dari isi kebijakan serta lingkungan kebijakan.
Co-Authors Agus Siswanto Barlianto, Yanuar Erna Erna Maulana, Fahmi Pengelola Jurnal CENDEKIA Jaya Rachmat Indrianto Rachmat Indrianto