Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesia Berdaya ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Jurnal Fundamental Justice Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya Journal of Innovation Research and Knowledge Trunojoyo Law Review
Nakzim Khalid Siddiq
Universitas Bumigora
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
TANGGUNG JAWAB BANK SYARIAH DALAM PENERAPAN PEMBIAYAAN MUDARABAH TERHADAP HUKUM POSITIF DI INDONESIA RESPONSIBILITY OF SHARIA BANK IN IMPLEMENTATION OF MUDARABAH FINANCE TO POSITIVE LAW IN INDONESIA Nakzim Khalid Siddiq; Muhammad Rosikhu; M. Sofian Assaori
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 1 No. 8: Januari 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.352 KB)

Abstract

Bank syariah sebagai lembaga dan sistem perbankan yang relative baru di Indonesia memiliki produk-produk layanan perpankan yang berbeda dengan perbankan konvensional, salah satu produk layanan jasa bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil yang disebut dengan prinsip mudarabah. Mudarabah adalah perjanjian antara penanam dana/pemilik dana (sahibul maal) dan pengelola dana (mudarib) untuk mekukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Nisbah adalah bagian keuntungan usaha bagi masing-masing pihak yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). hubungan antara nasabah dengan bank pada perbankan konvensional terdiri dari dua bentuk yaitu Hubungan Kontraktual. Hubungan hukum kemitraan dalam pembiayaan mudharabah ini merupakan kerjasama antara shahibul maal untuk menyediakan dana, sedangkan pihak yang lain yaitu mudharib menyediakan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk mengelola usaha kerjasama tersebut. Unsur terpenting dalam kerjasama pembiayaan mudharabah adalah kepercayaan (trust). Kepercayaan ini terutama dari shahibul maal kepada mudharib karena shahibulmaal tidak boleh ikut campur tangan di dalam pengelolaan proyek atau usaha yang notabene dibiayai dengan dana shahibul maal tersebut.
Peningkatan Skil Presentasi Ilmiah Berbahasa Inggris Mahasiswa di Universitas Bumigora Berbasis Strategi Graphic Organizers (GOs) Dedi Aprianto; Wahyu Kamil Syarifaturrahman; Zainudin Abdussamad; I Nyoman Miyarta Yasa; Nakzim Khalid Siddiq
ADMA : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 3 No 1 (2022): ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/adma.v3i1.1960

Abstract

The GOs (Graphic Organizers) strategy, which was used in reading comprehension and writing skills research, was then developed into a strategy that could be used as a medium for developing ppt materials. and as an effective and efficient presentation strategy to be used in scientific presentations. This GOs strategy is applied in guiding students in the computer science undergraduate study program in the form of community service (PkM) aimed at increasing student creativity as participants in developing GOs-based creative materials and developing communication skills in delivering scientific presentation materials in class. . This activity was carried out for level I students at Bumigora University with a total of 30 participants. The following are the solutions and steps involved in this PkM activity, namely the use of Graphic Organizers as an effective solution in providing guidance and improvement in conducting scientific presentations carried out by PkM partners. . There are two methods used in providing guidance on the use of the GOs strategy, namely the lecture method where they are given an understanding of the basic concepts of GOs and the simulation method or practice of implementing the Graphic Organizers strategy directly which is carried out by the facilitator/PKM implementation team and followed by the participants. in a participatory manner. The results of this activity show good results and the level of achievement of its use is high. Based on structured observations, it reached a score of 3.7 with a percentage of 73%. The second evaluation was carried out by measuring the perceptions of GOs users, which was a score of 3.8 with a percentage of 77%. Evaluation based on this perception value is high (3.01-4.0).
EFFICIENCY OF CONSUMER DISPUTE SETTLEMENT AGENCY IN CONSUMER DISPUTE SETTLEMENT IN INDONESIA Nakzim Khalid Siddiq; Wahyuddin Wahyuddin; Johan Rahmatulloh
TRUNOJOYO LAW REVIEW Vol 4, No 2: AGUSTUS
Publisher : University of Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/tlr.v4i2.18615

Abstract

The purpose of this study is to determine the legal protection of consumers by BPSK, the role of BPSK in consumer dispute resolution. This research is a normative research, namely legal research that puts the law as a building norm system. The enactment of Law Number 8 of 1999, State Gazette of the Republic of Indonesia Number 42 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) is a very significant development in the development of consumer protection law in Indonesia in an effort to create a just and prosperous society that is evenly material and spiritual in this era economic democracy based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Based on the provisions of Article 45 paragraph (2) of the UUPK above, consumer dispute resolution can be pursued through the courts or out of court based on the voluntary choice of the disputing parties. Legal protection for consumers is important in maintaining the balance of legal relations between producers and consumers, so it is necessary to have principles of legal protection for consumers that can be a reference in providing protection to consumers. The results of the settlement of consumer disputes by means of consolidation, mediation and arbitration are made in a written agreement signed by the consumer and the business actor concerned, further strengthened by the decision of the Assembly signed by the Chairman and members of the Assembly.
Sengketa Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Pandan Dure Maulana Syekh Yusuf; Nakzim Khalid Siddiq; Ahmad Kamil
Indonesia Berdaya Vol 4, No 3 (2023)
Publisher : Utan Kayu Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2023503

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kehidupan petani pasca pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan bendungan pandan dure dan apa saja peraturan yang tidak diperhatiakan dan yang menguatkan tindaka pemerintah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan pandan dure. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan Undang-Undang. Upaya harus dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat bagi petani dan masyarakat sekitar. Kompensasi yang diberikan harus adil dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup petani setelah dipindahkan, serta perlu diberikan pelatihan dan dukungan untuk membantu mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Pemberian ganti kerugian hal ini adalah unsur yang paling penting dalam kegiatan pengadaan tanah dikatakan demikian karena berkaitan langsung dengan hak-hak para subjek hak atas tanah yang dilepaskan, sebab pengadaan tanah merupakan kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang tanah dengan tanahnya. Namun, pada kenyataannya dilapangan pemberian ganti kerugian atas lahan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat pada waktu itu, dimana harga lahan yang masyarakat inginkan 3 juta/are sedangkan pemerintah hanya menghargai lahan masyarakat seharga 2 juta/are.
Perlindungan Hukum Hak Cipta Berdasarkan Motif Kain Tenun Sasak Khas Lombok Adinda Mutia Gani; Nakzim Khalid Siddiq; Maulana Syekh Yusuf
Jurnal Fundamental Justice Volume 4 Nomor 1 Maret 2023
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v4i1.2790

Abstract

Kain tenun dari setiap daerah memiliki motif yang berbeda-beda yang masing-masing daerah memiliki kualitas yang berbeda-beda serta komoditas ekspornya dan memberikan keuntungan bagi negara Indonesia. Oleh karena itu, seni tenun pada masyarakat bersifat particular dimana memiliki ciri khas, dan merupakan bagian dari representasi budaya dari masing-masing daerah. Paten melindungi desain ikat dengan membatasi distribusi ke negara-negara tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut di berikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.perlindungan hukum hak cipta berdasarkan motif kain tenun sasak khas Lombok ada 2 tipe yakni perlindungan hukum preventif dimana perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban
Budaya Hukum Penyelesaian Perkara Berbasis Restorative Justice di Desa Sintung, Lombok Tengah Muhammad Rosikhu; Suheflihusnaini Ashady; Nakzim Khalid Siddiq
Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya Vol. 3 No. 1 (2023): JUNE
Publisher : LPPM Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/humaya.v3i1.3809

Abstract

In an effort to resolve cases, when the victims are women as part of a marginal group, inequality often occurs. Men who hold authority to resolve cases often take sides and incriminate their victims so that the values of legal certainty, justice and expediency are difficult to achieve even though there is peace as a result of the settlement of the case. Besides women, small communities or marginalized groups, people with disabilities are also included in marginal groups. Access to certainty, justice and the benefit of the law is a necessity that this marginal group must obtain. The law must not be dominated by certain groups who are close to certain power, capital, or social status. This problem occurs because part of the inheritance has not been handed over to the rightful party, for this problem then the Village Sangkep Hall carries out a restorative justice process. Finally, an agreement is reached in which one the aggrieved party gets his share and the party who controls the object of the dispute submits it knowingly and voluntarily. The problem ended with each party making a statement that contained a willingness to end the case and not sue each other in the future. Restorative justice has not been comprehensively regulated in various laws and regulations in Indonesia, the term restorative justice is only regulated in the Act. Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Sintung Village, in the process of resolving cases, has fulfilled the main principles of restorative justice. This process has succeeded in maintaining order and security in the Sintung Village environment, in addition, the community also supports the existence of the Village Sangkep Hall.
Co-Authors Adinda Mutia Gani Ahmad Kamil Dedi Aprianto I Nyoman Miyarta Yasa Johan Rahmatulloh M. Sofian Assaori Maulana Syekh Yusuf Muhammad Rosikhu Suheflihusnaini Ashady Wahyu Kamil Syarifaturrahman Wahyuddin Wahyuddin Zainudin Abdussamad