Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PEMALSUAN SURAT KETERANGAN TANAH DI PROVINSI LAMPUNG Fathur Rachman; Irwan Jaya Diwirya; Andriansyah Kartadinata
VIVA THEMIS Vol 5, No 2 (2022): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Umumnya sengketa tanah yang terjadi di Indonesia adalah sengketa hak atas tanah yang dilanggar. Tak heran jika tanah menjadi milik khusus yang tak henti-hentinya memicu berbagai pertikaian sosial yang pelik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pemalsuan sertifikat tanah di Bandar Lampung dan untuk mengetahui penyelesaian praktik pemalsuan sertifikat tanah di Bandar Lampung. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder dengan sumber data meliputi data sekunder, data primer dan data tersier. Pengumpulan kepustakaan dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan, dan pengolahan data dilakukan dengan seleksi data dan klasifikasi data. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah 1. Praktek pemalsuan sertifikat tanah di Bandar Lampung dikarenakan adanya keinginan untuk memiliki tanah tersebut. Sehingga pelaku termotivasi untuk memiliki tanah tersebut karena tanah tersebut memiliki potensi yang sangat besar sehingga pelaku menggunakan segala cara untuk mendapatkannya, termasuk dengan memalsukan sertifikat tanah. Yang kedua adalah dia merasa bahwa tanah itu miliknya, biasanya seseorang mendapat informasi dari keluarganya bahwa itu adalah tanah. dari nenekmu tetapi lokasi benda itu tidak jelas. Sehingga ia termotivasi dan merasa berhak atas tanah tersebut sehingga membuat sertifikat tanah atas tanah yang diinginkannya. Padahal di atas tanah itu sudah melekat hak orang lain. Disinilah sering timbul sengketa tanah dengan membawa sertifikat tanah masing-masing. Faktor ketiga adalah mengubur hak milik orang lain atas tanah tersebut. Misalnya, seseorang yang sudah lama tinggal dan menggarap tanah bersertifikat kemudian menjual tanah tersebut dengan mengatakan bahwa tanah tersebut tidak memiliki sertifikat tanah. Tanah tersebut kemudian dibeli oleh orang lain dan dibuatkan sertipikat tanah dengan mencantumkan akta jual beli, sehingga mengakibatkan dua sertipikat hak milik atas tanah tersebut, hal ini tentu saja merugikan pemilik asli sertipikat tanah tersebut.

ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN PENCURIAN RINGAN DI CHANDRA SUPERMARKET BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 12 TAHUN 2012 I Wayan Bambang Herwanto; Fathur Rachman; Kamal Fahmi Kurnia
VIVA THEMIS Vol 4, No 1 (2021): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v4i1.1507

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil kini diadili di Pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Salah satu tindak pidana pencurian itu adalah pencurian barang yang kerap kali terjadi di Supermarket. Berdasarkan hasil Pra-research di Supermarket Chandra Bandar Lampung, bahwa sejak bulan Pebruari 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 bahwa pencurian yang dilakukan oleh konsumen 9 kasus. Permasalahan dalam skripsi ini adalah : a. Bagaimana penyelesaian dan penetapan sanksi hukum terhadap pelaku pencurian ringan di Chandra Supermarket Tanjungkarang ? b. Apakah penyelesaian terhadap pencurian ringan di Chandra Supermarket telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 ? Dalam membahas permasalahan tersebut peneliti melalukan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris, menggunakan dua jenis data yaitu data sekunder dan data primer, pengumpulan data sekunder dengan cara melakukan studi pustaka dan data primer dengan melakukan wawancara, selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 1. Pencurian ringan dengan nilai di bawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta dilakukan pertama kali oleh pelaku diselesaikan secara perdamaian dan kekeluargaan. 2. Penyelesaian tindak pidana ringan di Chandra Supermarket secara perdamaian dengan melibatkan keluarga pelaku dan pengganti kerugian sesuai harga barang yang dicuri tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan: 1. Kepada Satuan Petugas Keamanan dan personil kepolisian yang bertugas di Chandra Supermarket, agar melaporkan dan meminta persetujuan atasan polisi yang bertugas atas penyelesaian secara perdamaian tindak pidana ringan di Chandra dan miminta penetapan hakim atas pelepasan hak menuntut dari korban dan penutut umum.. 2. Kepada Manajemen Chandra Supermarket agar penyelesaian secara damai tersebut tidak hanya mengutamakan kepentingan usahanya tetapi juga harus mempertimbangan rasa kemanusiaan dan keadilan hukum masyarakat.

PERAN DAN FUNGSI BADAN KEUANGAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Yesi Fransiska; Fathur Rachman; Ino Susanti
VIVA THEMIS Vol 3, No 1 (2020): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v3i1.783

AbstrakPenelitian ini melihat tentang peran dan fungsinya dalam pengelolaan keuangan daerah kabupaten kabupaten Lampung Selatan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana peran dan fungsi lembaga keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah di kabupaten lampung selatan, apa yang menjadi faktor penghambat lembaga keuangan daerah kabupaten lampung selatan dalam pengelolaan keuangan daerah di kabupaten lampung selatan.Pendekatan masalah yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dan normatif empiris, data dalam penelitian ini bersumber dari literatur (data penelitian pustaka) dan penelitian lapangan berupa sekunder atau primer. Pengolahan data menggunakan editing, sistematis, interprestasi, analisis data menggunakan analisis kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan fungsi lembaga keuangan daerah kabupaten lampung selatan telah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari indikator: (a) berdasarkan pasal 4 peraturan bupati lampung selatan no. 28 tahun 2006 tentang penjabatan tugas pokok dan fungsi badan keuangan daerah kabupaten lampung selatan sudah terlaksana dengan baik, (b) berdasarkan pasal 61 keputusan menteri dalam negeri no. 29 tahun 2002 tentang pedoman perolehan, jawaban tujuan dan pemantauan keuangan daerah dan tata cara penetapan anggaran pendapatan asli daerah, penyelenggaraan usaha keuangan daerah dan penyusunan rancangan anggaran anggaran kabupaten lampung selatan telah disusun sesuai dengan ketentuan. , (c) Berdasarkan Perpres 105 Tahun RAPBN Kabupaten Lampung Selatan sudah disusun dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku Faktor yang menjadi kendala adalah 1) faktor internal meliputi keterlambatan data, penetapan prioritas pembangunan program, 2) faktor eksternal meliputi: penjadwalan rapat dalam penyusunan anggaran dewan dan pembahasan pada rapat paripuna yang memakan waktu lama.Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan, Daerah Kabupaten, Fungsi.

KEWENANGAN DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA LAMPUNG DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA Rangga Yoga Winata; Fathur Rachman; Yudi Yusnandi
VIVA THEMIS Vol 5, No 1 (2022): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v5i1.2343

Authority is the right to do something or order other people to do or not do something in order to achieve certain goals, one of which is the authority exercised by the Directorate of Water and Air Police of the Lampung Regional Police in the context of eradicating narcotics crimes that violate Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics with the formulation of the problem: a) What is the Authority of the Directorate of Water and Air Police of the Lampung Regional Police in Investigating Criminal Acts of methamphetamine-type Narcotics in the Coastal Area of Teladas Tulang Bawang Village?; b) Does BPOM Lampung have the authority to test laboratories in investigating criminal acts of methamphetamine-type narcotics in the coastal area of Teladas Tulang Bawang village?The research method used is through a normative approach and an empirical approach. Sources of data are primary data in the form of information obtained directly and secondary data. Data collection procedures through library research, review of laws, and field studies through interviews. the data used is descriptive qualitative.The results of research conducted on the basis of the authority of the Directorate of Water and Air Police of the Lampung Regional Police regarding narcotics in Teladas Village were carried out through a) 1. Investigation; 2. Title of Case and Delivery of Warrant for Commencement of Investigation (SPDP); 4. Forced Efforts; 5. Examination; 6. Settlement of Case Files; 7. Submission of Case Files to the Public Prosecutor; 8. Submission of Suspects and Evidence. b) The Lampung Food and Drug Supervisory Agency has the authority to carry out narcotics laboratory tests in accordance with the Drug and Food Control Agency Regulation Number 9 of 2020 concerning the Strategic Plan of the Food and Drug Supervisory Agency by cooperating with law enforcement, namely laboratory testing in accordance with the noble values of teamwork for the sake of To improve the quality of enforcement, BPOM must cooperate with law enforcement.

Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan Masayu Robianti; Fathur Rachman; Andriansyah Kartadinata
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v8i2.2586

This study aims to analyze the reasons for the legislators to change the setting of the minimum age for marriage for women according to the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code Amendment to Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. The choice of this theme is based on the constitutional background in the previous Marriage Law, the contents of Article - Marriage Law Number 16 of 2019 are not in line with the law that was born later, namely Law 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 on Child Protection. Based on the above, this paper raises the formulation of the problem: what are the reasons for the legislators to change the minimum marriage limit based on the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code for Amendments to the Marriage Law. This research is a normative juridical research, using historical approach (historical approach) and statutory approach (statue approach). and the statutory approach. Primary, secondary and tertiary legal materials obtained by the author were analyzed. The results of this study the reasons for the legislators to change the minimum marriage limit for women based on the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code Amendment to Law Number 16 of 2019 concerning Marriage is the result of this research. Philosophically, this is to eliminate discrimination in the acquisition of basic rights and constitutional rights arising from differences in the minimum age limit for marriage as stipulated in Law no. 16 of 2019. Sociologically, this is to prevent the occurrence of early marriage which will have a further impact on the occurrence of pregnant women and childbirth at an early age which are at high risk for the health of the mother and baby. Juridically, this is a fulfillment of the mandate of the Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XV/2017 related to the unification of the minimum age for marriage between men and women, synchronizing the law alongside the Child Protection Act, and part of ensuring the ability to act within the law.

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search