Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.197
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Robianti, Masayu
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH ANTARA KONSUMEN DENGAN PERUMAHAAN PALEM ASRI NATAR Robianti, Masayu; Zanariyah, Sri
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.45134

Abstract

Sebagai upaya memenuhi kebutuhan akan rumah, dapat dilakukan melalui  perjanjian sewa menyewa antara pemilik rumah dan penyewa  sehingga lahirlah suatu kesepakan antara kedua pihak. Namun dalam pelaksanaan dari perjanjian tersebut salah satu pihak atau keduanya  ada yang tidak memenuhi apa yang diperjanjikan (wanprestasi) sehingga mengakibatkan pihak lainnya menderita kerugian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan bentuk perjanjian sewa   menyewa rumah antara konsumen dengan Perumahan Palem Asri Natar, serta dapat memberikan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa rumah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer, yang diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara, dianalisis secara kualitatif. Bardasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian sewa menyewa rumah dilakukan secara tertulis dengan mengikuti syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.  Penyelesaian  wanprestasi apabila terjadi perselisihan antara konsumen dengan pihak Perumahan Palem Asri Natar,  dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat di kantor pusat perusahaan PT. Sabar Ganda, hasil musyawarah disusun dalam bentuk tertulis dan ditandatangani kedua pihak di atas materai.
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH ANTARA KONSUMEN DENGAN PERUMAHAAN PALEM ASRI NATAR Masayu Robianti; Sri Zanariyah
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.45134

Abstract

Sebagai upaya memenuhi kebutuhan akan rumah, dapat dilakukan melalui  perjanjian sewa menyewa antara pemilik rumah dan penyewa  sehingga lahirlah suatu kesepakan antara kedua pihak. Namun dalam pelaksanaan dari perjanjian tersebut salah satu pihak atau keduanya  ada yang tidak memenuhi apa yang diperjanjikan (wanprestasi) sehingga mengakibatkan pihak lainnya menderita kerugian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan bentuk perjanjian sewa   menyewa rumah antara konsumen dengan Perumahan Palem Asri Natar, serta dapat memberikan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa rumah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer, yang diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara, dianalisis secara kualitatif. Bardasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian sewa menyewa rumah dilakukan secara tertulis dengan mengikuti syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.  Penyelesaian  wanprestasi apabila terjadi perselisihan antara konsumen dengan pihak Perumahan Palem Asri Natar,  dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat di kantor pusat perusahaan PT. Sabar Ganda, hasil musyawarah disusun dalam bentuk tertulis dan ditandatangani kedua pihak di atas materai.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBERIAN HAK ASUH ANAK KEPADA BAPAK (Studi Perkara Nomor : 44/Pdt.G/2012/PA.Kbj) Masayu Robianti; Siti Rahmah
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 1, No 02 (2022): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.934 KB) | DOI: 10.24967/jaeap.v1i02.1725

Abstract

Salah satu bentuk perceraian adalah dengan talak. Dalam kasus perceraian, ini menimbulkan problematika dalam penentuan hak asuh anak. Sebagai orang tua, tentu keduanya ingin memperoleh hak asuh atas buah hati mereka. Jika hak asuh atas buah hatinya didapatkan, maka baik ayah atau ibu, berhak untuk tinggal bersama dengan si anak dan mengasuhnya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak yang diberikan kepada bapak dan bagaimana akibat hukum apabila hak asuh anak diberikan kepada bapak berdasarkan Perkara Nomor: 44/Pdt.G/2012/PA.Kbj. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dan empiris yang selanjutnya data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak yang diberikan kepada bapak adalah sebagaimana terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Dari pasal ini pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan anak-anak adalah “kemaslahatan dan kepentingan anak”. Akibat hukum hak asuh anak yang diberikan kepada bapak adalah ibu kandungnya hanya tidak dapat melakukan aktifitas hukum mewakili anaknya sepanjang hak asuh diberikan kepada bapak.
EKSISTENSI LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MENANGANI PERKARA PROBONO Masayu Robianti
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (135.958 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v7i1.1667

Abstract

Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan karena merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Dimana bantun Hukum merupakan salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang di tetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan terhadap diri sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukumyang dialaminya. Dengan demikian tidaklah mungkin seorang tersangka dalam suatu tindak pidana melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri sedangkan dia adalah seorang tersangka dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut. Oleh karena itu tersangka/ terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum. Hal tersebut diatur didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang telah dirubah menjadi Undang-undang Permenkumham No. 3 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Peranan Organisasi Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap orang/ kelompok yang tidak mampu dalam proses perkara pidana dinyatakan dalam KUHAP, dimana di dalamnya dijelaskan bagi mereka yang tidak mampu, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka, hal tersebut terdapat di dalam Pasal 56 Ayat (2) yang menyatakan : “Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”.
Analisis Hukum Perjanjian Kontrak Yang Berujung Pada Perbuatan Melawan Hukum Masayu Robianti
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2018): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.893 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v3i1.347

Abstract

ABSTRAKUpaya pencegahan terjadinya perbuatan melawan hukum antara kreditur dan debitur dalam hukum beracara dipengadilan negeri yang memeriksa berkas perkara. Sesuai dengan KUHPerdata 1320,1365. Yang bermula dari perjanjian yang bersepakat mengikatkan diri antara kedua belah pihak. Dimana dalam kehidupan sehari-hari banyak terlihat dengaan jelas bahwa lembaga pembiayaan ataupun BANK yang merupakan pemilik dana atau biasa disebut dengan Debitur, selalu berupaya memberikan bantuan dana dengan dalil-dalil kredit usaha madiri, dll. Atas dasar hal tersebut banyak masyarakat (kreditur) mengajukan dana pinjaman ke lembaga pembiayaan ataupun BANK, tanpa mengetahui jelas isi dari perjanjian dan syarat ketentuan yang berlaku dalam suatu lembaga pembiayaan atau Perbankan tersebut. sehingga sering terjadi hal-hal yang tidak di inginkan yang berujung sampai ke perbuatan yang melawan hukum ( PMH ) Perbuatan melawan hukum atau onrechtmatigedaad dimana perbuatan melawan hukum tidak memberikan perumusan apa yang dimaksud onrechtmatigedaad. Namun hal ini dapat dirumuskan diserahkan kepada doktrin dan yurisprudensi. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 1365 KUHPerdata Tiap Perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lainnya, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menganti kerugian tersebut
Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian Pinjaman Uang Melalui Aplikasi Pinjaman Online Agung Prayoga Azis; Sri Zanariyah; Masayu Robianti
VIVA THEMIS Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v6i2.2422

Abstract

The presence of the fintech industry in offering digital-based financial products seems to open new doors for people who want to apply for loans. online loans that can be submitted very easily and without complicated requirements. Unfortunately, behind the convenience and practicality it offers, not a few people use this online loan product unwisely. As a result, risky customers have to pay debts greater than the initial agreement. In addition, customers also have to pay late fee fees and other fines which incidentally do not make sense. The problem in this thesis is: How is the implementation of a loan through an online loan application? and What is the form of legal protection for money loan customers through the Online Loan application.In discussing the problem, the researcher took a juridical-normative and empirical-juridical approach, using two types of data, namely secondary data and primary data, collecting secondary data by conducting literature studies and primary data by conducting interviews, then analyzed qualitatively.Based on the results of the research and discussion it was concluded that: 1. Provision of money loans through online loan applications Online loan providers must be in the form of legal entities, online loan service providers must also be registered and obtain permission from the OJK. 2. Legal protection for victims of misuse of personal data in online loans can be resolved through litigation or non-litigation. If the problem is resolved through non-litigation, the victim can complain about the problem to the OJK. Then OJK will give administrative sanctions which are regulated in Article 47 POJK No.77/POJK.01/2016.
Akibat Hukum Pengalihan Hak Atas Kendaraan Bermotor Kepada Pihak Ketiga Dalam Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pramana Adi Kusuma; Lina Maulidiana; Masayu Robianti
VIVA THEMIS Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v6i2.2424

Abstract

One of these problems is the legal consequence of the transfer of legal issues over the transfer of rights over motorized vehicles to third parties in credit with a fiduciary guarantee in Decision Number: 210/Pdt.G/2020/Pn.Tjk in the decision stating that the Plaintiff's claim was granted to state 1. Defendant I (PT Toyota Astra Financial Services), and 2. Defendant II (Woto) has committed an unlawful act which harmed the Plaintiff, namely not being given a Motorized Vehicle Ownership Book (BPKB) for a Toyota Avanza F 52 V M/T 10 Years car 2014. This study aims to determine the legal problems of transferring rights to motorized vehicles to third parties in credit with a fiduciary guarantee in Decision Number: 210/Pdt.G/2020/Pn.Tjk are 1. The legal consequences of transferring rights to motorized vehicles to third parties in credit with fiduciary guarantees, 2 . What is the legal process for taking vehicle certificates for motorized vehicles that have been transferred to third parties in credit with fiduciary guarantees.The research method uses qualitative methods using normative and empirical approaches, data collection procedures using literature studies and field observation studies.The results of the study conclude the findings in the results of the legal consequences of the law on the transfer of rights over motorized vehicles to third parties in credit with a fiduciary guarantee in Decision Number: 210/Pdt.G/2020/Pn.Tjk, namely 1. In the Position Case (Punda Mentum Peten' di) transfer of rights to motorized vehicles to third parties in credit with fiduciary guarantees registered on 23 November 2020 at the Registrar's Office of the Tanjungkarang District Court in an e-court manner on 24 November 2020, 2. Basis of Decision (Posita) stated that Defendant I and Defendant II had committed an unlawful act (Onrechmatig Daad) which harmed the plaintiff,
Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan Masayu Robianti; Fathur Rachman; Andriansyah Kartadinata
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v8i2.2586

Abstract

This study aims to analyze the reasons for the legislators to change the setting of the minimum age for marriage for women according to the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code Amendment to Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. The choice of this theme is based on the constitutional background in the previous Marriage Law, the contents of Article - Marriage Law Number 16 of 2019 are not in line with the law that was born later, namely Law 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 on Child Protection. Based on the above, this paper raises the formulation of the problem: what are the reasons for the legislators to change the minimum marriage limit based on the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code for Amendments to the Marriage Law. This research is a normative juridical research, using historical approach (historical approach) and statutory approach (statue approach). and the statutory approach. Primary, secondary and tertiary legal materials obtained by the author were analyzed. The results of this study the reasons for the legislators to change the minimum marriage limit for women based on the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code Amendment to Law Number 16 of 2019 concerning Marriage is the result of this research. Philosophically, this is to eliminate discrimination in the acquisition of basic rights and constitutional rights arising from differences in the minimum age limit for marriage as stipulated in Law no. 16 of 2019. Sociologically, this is to prevent the occurrence of early marriage which will have a further impact on the occurrence of pregnant women and childbirth at an early age which are at high risk for the health of the mother and baby. Juridically, this is a fulfillment of the mandate of the Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XV/2017 related to the unification of the minimum age for marriage between men and women, synchronizing the law alongside the Child Protection Act, and part of ensuring the ability to act within the law.
Co-Authors Agung Prayoga Azis Andriansyah Kartadinata Fathur Rachman Lina Maulidiana Pramana Adi Kusuma Siti Rahmah Sri Zanariyah