Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Irwan Jaya Diwirya
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PEMALSUAN SURAT KETERANGAN TANAH DI PROVINSI LAMPUNG Fathur Rachman; Irwan Jaya Diwirya; Andriansyah Kartadinata
VIVA THEMIS Vol 5, No 2 (2022): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (151.784 KB) | DOI: 10.24967/vt.v5i2.1770

Abstract

Umumnya sengketa tanah yang terjadi di Indonesia adalah sengketa hak atas tanah yang dilanggar. Tak heran jika tanah menjadi milik khusus yang tak henti-hentinya memicu berbagai pertikaian sosial yang pelik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pemalsuan sertifikat tanah di Bandar Lampung dan untuk mengetahui penyelesaian praktik pemalsuan sertifikat tanah di Bandar Lampung. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder dengan sumber data meliputi data sekunder, data primer dan data tersier. Pengumpulan kepustakaan dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan, dan pengolahan data dilakukan dengan seleksi data dan klasifikasi data. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah 1. Praktek pemalsuan sertifikat tanah di Bandar Lampung dikarenakan adanya keinginan untuk memiliki tanah tersebut. Sehingga pelaku termotivasi untuk memiliki tanah tersebut karena tanah tersebut memiliki potensi yang sangat besar sehingga pelaku menggunakan segala cara untuk mendapatkannya, termasuk dengan memalsukan sertifikat tanah. Yang kedua adalah dia merasa bahwa tanah itu miliknya, biasanya seseorang mendapat informasi dari keluarganya bahwa itu adalah tanah. dari nenekmu tetapi lokasi benda itu tidak jelas. Sehingga ia termotivasi dan merasa berhak atas tanah tersebut sehingga membuat sertifikat tanah atas tanah yang diinginkannya. Padahal di atas tanah itu sudah melekat hak orang lain. Disinilah sering timbul sengketa tanah dengan membawa sertifikat tanah masing-masing. Faktor ketiga adalah mengubur hak milik orang lain atas tanah tersebut. Misalnya, seseorang yang sudah lama tinggal dan menggarap tanah bersertifikat kemudian menjual tanah tersebut dengan mengatakan bahwa tanah tersebut tidak memiliki sertifikat tanah. Tanah tersebut kemudian dibeli oleh orang lain dan dibuatkan sertipikat tanah dengan mencantumkan akta jual beli, sehingga mengakibatkan dua sertipikat hak milik atas tanah tersebut, hal ini tentu saja merugikan pemilik asli sertipikat tanah tersebut.
Pembuatan Dan Pelatihan Hidroponik Di Kelurahan Beringin Raya Guna Memberdayakan Masyarakat Yang Bernilai Ekonomis Ratna Kumala Sari; Satrya Surya Pratama; Ledy Famulia; Irwan Jaya Diwirya
Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian Vol 2, No 4 (2022): December
Publisher : Magister Pendidikan Nonformal Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/dikmas.2.4.1069-1074.2022

Abstract

Increased population growth resulted in increased community needs but hampered by limited land, making people look for more efficient ways to get economic value, namely the manufacture and training of hydroponic plants. The purpose of this service is to find solutions to problems faced by the community, namely through the manufacture and training of hydroponic plants in the context of community empowerment that has economic value. With this service, the community gains additional knowledge by utilizing narrow land but obtaining economic value by cultivating hydroponic plants.Meningkatnya pertumbuhan penduduk mengakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat tetapi terhambat dengan sempitnya lahan membuat masyarakat mencari cara yang lebih efisien dengan mendapatkan nilai yang ekonomis yakni pembuatan dan pelatihan tanaman hidroponik. Tujuan pengabdian ini adalah untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi masyarakat yakni melalui pembuatan dan pelatihan tanaman hidroponik dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang bernilai ekonomis. Adanya pengabdian ini masyarakat mendapatkan tambahan pengetahuan dengan memanfaatkan lahan yang sempit tetapi memperoleh nilai yang ekonomis dengan budidaya tanaman hidroponik.  
ANALISIS UPAYA HUKUM DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME Irwan Jaya Diwirya
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v7i2.1792

Abstract

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana terorisme saat ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan. Upaya hukum pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme dilakukan melalui hard approach (pendekatan keras) berupa tindakan penegakan hukum dan pendekatan pendekatan soft approach (pendekatan lunak) berupa upaya pencegahan yang dilakukan secara terintergrasi dan komprehensif yang dilakukan dengan cara kontra radikalisasi. Kata Kunci: Upaya Hukum, Pencegahan dan Penanggulangan, Tindak Pidana Terorisme
Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Rangkap Jabatan Sebagai Advokat Di Kota Bandar Lampung Andriansyah Kartadinata; Irwan Jaya Diwirya; Satrya Surya Pratama
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v8i1.2402

Abstract

Notaries in making authentic deeds are guaranteed by law, so notaries mean that they have a very noble position, have high dignity because the position of notary is given by the government on behalf of the state to meet the needs of society in the field of civil law. Efforts to maintain the good name of the notary's position, in carrying out their duties, the notary has certain restrictions that must be obeyed, the notary may also not perform other work that is contrary to religious norms, decency or propriety that may affect the honor and dignity of a notary based on statutory provisions and professional code of ethics. The legal issues discussed in this paper are the legal consequences of a notary having concurrent positions, as well as the position of the deed issued by the notary.The method used in this study uses legal research, which is an alternative approach that examines doctrinal studies of law with regard to the legal issues studied, namely the legal consequences of the notary's position and the deeds he made and are associated with the theory of legal certainty as the basis for the regulations that have been made and promulgated, runs clearly, logically, and does not cause multiple interpretations.The results of the discussion explain that the legal consequences of a notary who holds concurrent positions as an advocate, the notary's profession does not solely apply as stipulated in the legislation and professional code of ethics, and the legal consequences of a deed issued by a notary if the notary holds concurrent positions is equivalent to an underhanded or void agreement by law.The conclusion drawn from this research is that notaries are not allowed to hold concurrent positions in order to protect the notary professional organization so that conflicts of interest do not occur, while the legal consequences of a deed made when a notary is subject to sanctions due to concurrent positions loses the form of an authentic deed.
Co-Authors Andriansyah Kartadinata Andriansyah Kartadinata Fathur Rachman Ledy Famulia Ratna Kumala Sari Satrya Surya Pratama