Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) JURNAL PANAH KEADILAN
Antonius Ndruru
Universitas Nias Raya
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PERSELISIHAN KOMPENSASI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KEPADA AHLI WARIS Dalinama Telaumbanua; Klaudius Ilkam Hulu; Fianusman Laia; Antonius Ndruru; Eka Periaman Zai
Jurnal Education and Development Vol 10 No 3 (2022): Vol.10. No.3 2022
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.295 KB)

Abstract

Perselisihan pemutusan hubungan kerja menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, menentukan bahwa perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Persoalan pemutusan hubungan kerja kadangkala dilakukan oleh pemberi kerja kepada pekerja yang disebabkan oleh pekerja atau pemberi kerja, dan/atau sebab yang lain.Satu satu persoalan mengenai pemutusan hubungan kerja yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 385/Pdt.Sus-PHI.G/2020/PN-JKT.PST dan putusan Mahkamah Agung Nomor 765 K/Pdt.Sus-PHI/2022. Dimana dalam persoalan ini penggugat (Bayu Cahyadi) adalah suami dari almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap, yang telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal, 13 Mei 2020. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan data sekunder berupa bahan huku primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan uraian pada pembahan, maka dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 385/Pdt.Sus-PHI.G/2020/PN-JKT.PST mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh ahli waris sudah tepat karena menolak provisi penggugat untuk seluruhnya. Selain itu, dalam pokok perkara menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja antara PT.Swasti Candika Prasama dengan pekerja (almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap) karena meninggal dunia sejak 13 Mei 2020. Selain itu, putusan Mahkamah Agung Nomor 765 K/Pdt.Sus-PHI/2022 sudah sesuai karena telah menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dalam hal ini PT.Swasti Candika Prasama. Oleh sebab itu, PT.Swasti Candika Prasama wajib membayar kompensasi PHK kepada ahli waris dari almarhumah Dokter Puspa Roosniari Harahap (istri penggugat) secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp194.093.061.
Perspektif Psikologi Kriminil Terhadap Penyebab Terjadinya Juvenile Delinquency Ditinjau Dari Aspek Kriminologi Arianus Harefa; Antonius Ndruru
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 1 No 1 (2022): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (466.554 KB) | DOI: 10.57094/jpk.v1i1.445

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendangan psikologi kriminal terhadap penyebab terjadinya kenakalan rejama (juvenile delinquency) ditinjau dari aspek kriminologi mengingat tingkat kenakalan anak yang berkonflik dengan hukum di erat pandemi Corona Virus Disease 2019 dengan varian Omicron semakin meningkat. Berkaitan dengan itu, kenakalan anak sebagai bagian dari perbuatan hukum dan wajib berantas melalui penegakan hukum diberikan oleh hakim sebagaiamanan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kenakalan anak. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penelitian tentang perspektif psikologi kriminil terhadap kausalitas juvenile delequency yang berkonflik dengan hukum di tinjau sudut pandangan kriminologi. Penelitian menggukan jenis penelitian kualitatis dengan sifat penelitian hukum normatif serta pendakatan yang digunakan pendakatan peraturan perundang-udangan, sementara data yang digunakan adalah data sekunder dan didukung dengan data primer, sedangkan analisis data yang digunakan adalah deskriptif normatif yang dilakukan secara logis, sistematis, koheren serta dapat diuji kebenarannya secara ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan perspektif psikologi kriminil terhadap kausalitas juvenile delequency ditinjau sudut pandang Kriminologi adalah pendidik yang utama dan yang pertama dalam mendidik seorang anak dalam masa pertumbuhannya yaitu keluarga. Keluarga yang salah mendidik anak menyebabkan si anak menjadi nakal. Masa anak-anak adalah merupakan masa krisis dalam kehidupan manusia. Karena pada masa ini terjadi kegoncangan jiwa maupun jasmaniah, yang menempatkan seorang itu dalam keadaan yang harus diperhatikan dan mendapat pengarahan dan bimbingan serius dari orangtua supaya si anak tidak lari kearah negatif. Upaya penanggulangan kenakalan anak yang harus dilakukan supaya si anak tidak nakal lagi adalah dengan cara memberi perhatian dan kasih sayang dari orangtua. Tidak hanya itu memberikan pendidikan, pengawasan yang cukup, memberikan bimbingan yang diimbangi dengan pengetahuan moral, dan keagamaan.
Penerapan Pemidanaan Di Bawah Ancaman Minimal Pada Tindak Pidana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Antonius Ndruru
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 1 No 2 (2022): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (504.087 KB) | DOI: 10.57094/jpk.v1i2.450

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah penerapan segala upaya untuk melindungi kepentingan calon Tenaga Kerja Indonesia dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Salah satu putusan hakim yang menjatuhkan putusan pidana di bawah ancaman minimal adalah putusan Nomor 278/Pid.Sus/2017/PN Sbr. Dalam putusan tersebut terdakwa dijerat Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Dalam putusan tersebut, terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data kualitatif yaitu data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara deskripsi, logis dan sistematis. Serta penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan menggunakan metode deduktif artinya penarikan kesimpulan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pemidanaan dibawah ancaman minimal pada tindak pidana penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri (Studi Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2017/PN Sbr), Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dengan ancaman hukuman minimal 2 tahun dan maksimal 10 tahun penjara, namun dalam putusan tersebut, terdakwa divonis 1 tahun 6 bulan penjara, maka penjatuhan pidana tersebut tidak dapat menciptakan rasa keadilan khusus nya kepada pihak korban.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DANA NASABAH PADA BANK Hasaziduhu Moho; Antonius Ndruru; Yonathan Laowo
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 2 No 2 (2023): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v2i2.978

Abstract

Diskursus tentang hak dan kewajiban menjadi sesuatu yang tetap relevan untuk diperbincangkan terutama ketika bersentuhan langsung dengan perlu adanya jaminan atau perlindungan kepentingan. Berbagai upaya yang dilakukan melalui rumusan batasan antara hak dan kewajiban setiap orang, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan, sehingga pada akhirnya dapat tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban secara harmonis. Penggunaan dan pelaksanaan hak haruslah dalam takaran wajar dan tindakan yang terukur serta tidak bertentangan dengan kepentingan (hak) orang lain. Dalam hal ini Peran dan tanggung jawab bank yang sangat strategis senantiasa memperhatikan faktor kenyamanan dan jaminan keamanan dana yang dititipkan masyarakat kepadanya (bank). Sebagai sebuah dana titipan, masyarakat harus diberi layanan akses yang memadai dan mudah untuk menyimpan, mengambil, memanfaatkan dan menggunakan dana yang telah dititipkan. Karenanya informasi dan promosi tentang keberadaan bank haruslah yang bisa memberi dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat, terutama masyarakat penyimpan dana dalam skala yang kecil. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yang berusaha untuk mengkaji asas-asas atau norma-norma hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Perlu ada aturan hukum yang khusus berpihak pada nasabah penyimpan dalam skala yang kecil. Sanksi bagi setiap yang melakukan pelanggaran hukum, terutama dari pihak bank dan pemilik simpanan dalam skala besar perlu diperberat.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DANA NASABAH PADA BANK Hasaziduhu Möhö; Antonius Ndruru; Yonathan Laowö
JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) Vol 6 No 2 (2023): JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) Juli 2023
Publisher : Program Studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/mathedu.v6i2.5456

Abstract

Discourse on rights and obligations remains relevant for discussion, especially when it comes directly to the need for guarantees and/or protection of interests. Various efforts were made through the formulation of boundaries between the rights and obligations of each person, what must be done and what should not be done, so that in the end a balance between rights and obligations can be created in harmony. The use and exercise of rights must be in a reasonable measure and in measurable actions and not conflict with the interests (rights) of other people. In this case the very strategic role and responsibility of the bank always pays attention to the comfort factor and security guarantees of the funds deposited by the community (the bank). As a deposit fund, the community must be given adequate and easy access services to store, retrieve, utilize and use the funds that have been deposited. Therefore, information and promotion about the existence of a bank must be able to give and increase the level of public trust, especially the community as depositors on a small scale. The type of research used in this paper is normative legal research, which seeks to examine legal principles or norms, legal systematics, levels of legal synchronization, comparative law and legal history. Whereas for the sake of and to maintain the trust of bank customers and the existence of legal protection for depositors, banks must always be guided by the application of the precautionary principle in carrying out their business and activities; Emphasizing the Maximum Credit Limit without exception. There is sufficient transparency of information that is easily understood or understood by the general public; The Government's role is still very much needed in efforts to provide guarantees to depositors, especially when the bank concerned has its business license revoked and/or is liquidated; It is necessary to emphasize the imposition of sanctions for anyone who violates the law, especially from banks and large-scale depositors. There needs to be a rule of law that specifically favors depositors on a small scale; Sanctions for anyone who violates the law, especially from banks and depositors on a large scale, need to be tougher.
Co-Authors Dalinama Telaumbanua, Dalinama HAREFA, ARIANUS KLAUDIUS ILKAM HULU Laia, Fianusman Moho, Hasaziduhu Yonathan Laowo ZAI, EKA PERIAMAN