Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Administrasi Negara Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik (e-JKPP) PALITA: Journal of Social - Religion Research GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Sosio Sains Spirit Publik : Jurnal Administrasi Publik Journal of Public Administration and Government (JPAG) Hasanuddin Journal of Sociology (HJS). Jurnal Pembangunan Manusia
Rabina Yunus, Rabina
Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Analisis Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam Pembuatan Peraturan Daerah di Kota Palopo Perkasa, Adithia Anbar; Yunus, Rabina; Rusli, Andi Muhammad
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6 Nomor 1, Januari 2013
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study analyzing the relationship between regional executive ( a regional government ) with regional legislative ( sub-national parliaments ) in making the bylaw in the city of palopo .Data collection is done by using interview technique , the study documents , and observation .Interviews were held with the respondents who represent the council and local governments .Respondents dipiiih deliberately by taking into account progress of involvement in the process of making local regulations. The results of research showing the relation legislative and regional executive in the discussion process and determination of bylaw happened relationship that is both reciprocal (resiprokal). In the act of no. 32 / 2004 next upgrade into a law no. 23 2014 affirming that in process of making regional regulation, the council and the local government does not each other dominated, nevertheless council has not been fully capable of offset the local government especially for reasons of internal the members of the like the education and experience, the other factors that affect relations executive and legislative in making regional regulation is communication and political interests .The connection communication, cooperation and clarification, is expected to be able to create local regulations which accommodate various aspirations and public interest.Keywords: executive, legislative, resiprocal, regulationAbstrak: Penelitian ini menganalisis hubungan antara eksekutif daerah (Pemerintah Daerah) dengan legislatif daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dalam pembuatan peraturan daerah (perda) di Kota Palopo. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, studi dokumen, dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap  responden yang mewakili DPRD dan Pemerintah Daerah.Hasil penelitian menunjukkan hubungan legislatif dan eksekutif daerah dalam proses pembahasan dan penetapan perda terjadi hubungan   yang bersifat timbal balik (resiprokal). Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang selanjutnya diperbahurui ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa dalam proses pembuatan peraturan daerah, DPRD dan Pemerintah daerah tidak saling mendominasi, Meskipun demikian DPRD masih belum sepenuhnya mampu mengimbangi Pemda terutama karena alasan internal anggota DPRD seperti tingkat pendidikan dan pengalaman, faktor lain yang mempengaruhi hubungan eksekutif dan legislatif dalam membuat peraturan daerah adalah komunikasi dan kepentingan politik.. Adanya hubungan komunikasi, kerjasama dan klarifikasi, diharapkan akan mampu menciptakan perda yang dapat mengakomodasi berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat.Kata kunci: eksekutif, legislatif, resiprokal, peraturan
Analisis Birokrasi Pelayanan Publik di Kantor BPJS Kota Makassar Pratama Putra, Muhammad Amril; Yunus, Rabina; Rusli, Andi Muhammad
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 2, Juli 2014
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper about the bureaucracy or procedures on public services in the city of Makassar BPJS office and analyze the communitys response to the public service bureaucracy in office BPJS Makassar City using qualitative approach descriptive type. The results showed that the bureaucracy or public service procedures at the office BPJS are in accordance with regulations established and easily accessible either in writing or through the TV shows. Public response to the bureaucracy can be concluded based on variables: Procedures are already accessible to the public and not difficult to fill in the registration form. Long maintenance is also considered good enough for a waiting period after being inserted into the counter around a maximum of 1 week and a minimum of 4 working days. Long queues in value long enough because generally people come early before the office opens. Leisure facilities environment is considered good for outdoor seating, comfort with the Ac and toilet facilities either supports the public peace waiting queues are considered quite long. Keywords: bureaucracy, public service, societyAbstrak: Tulisan ini mengenai birokrasi atau Prosedur pada pelayanan publik di kantor BPJS Kota Makassar dan menganalisis tanggapan masyarakat terhadap birokrasi pelayanan publik di kantor BPJS Kota Makassar dengan menggunakan pedekatan kualitatif tipe deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa birokrasi atau prosedur pelayanan publik pada kantor BPJS sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan mudah diakses baik secara tertulis maupun melalui tayangan TV. Tanggapan masyarakat terhadap birokrasi dapat disimpulkan berdasarkan variabel: Prosedur Pelayanan yang sudah mudah diakses oleh masyarakat dan tidak sulit untuk mengisi formulir pendaftaran. Lama pengurusan juga dinilai cukup baik karena masa tunggu setelah dimasukkan ke loket sekitar maksimal 1 minggu dan minimal 4 hari kerja. Lama antrian di nilai cukup lama karena umumnya masyarakat datang lebih cepat sebelum kantor terbuka. Kenyamanan lingkungan dinilai baik karena fasilitas ruangan tempat duduk, kenyaman dengan adanya Ac dan fasilitas WC yang baik mendukung ketenangan masyarakat menunggu antrian yang dinilai cukup lama.Kata kunci: birokrasi, pelayanan, masyarakat
Analisis Peran Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Ade, Andi Muhammad; Yunus, Rabina; Rusli, Andi Muhammad
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6 Nomor 2, Juli 2013
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to determine the role of the tasks and functions district particularly to coordi­nate community development activities in the District Pallangga Gowa and explain the factors that affect the tasks and functions camat in coordinating community development activities in the District Pallangga Gowa. Data collection methods used in this study were interviews, litera­ture study and observation. Data were analyzed qualitatively. The results were analyzed in the duties and functions camat in coordinating community development activities as follows: en­courage community participation to participate in development planning within the scope of the sub-district development planning forum in villages / wards, To provide guidance and oversight of all work units both government and private agencies that have work programs and commu­nity development activities in the work area districts, Evaluating the community development activities in the districts of whether committed by government or private work units. Factors that affect the tasks and functions camat in coordinating community development activities, namely: camat leadership skills, work environment, personal skills, human resources, and facili­ties.Keywords: subdistrict head, community empowerment, gowaAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pelaksanaan tugas dan fungsi camat khu­susnya dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pal­langga Kabupaten Gowa dan menjelaskan faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tu­gas dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Keca­matan Pallangga Kabupaten Gowa. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dianalisis dalam tugas dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pem­berdayaan masyarakat dengan rincian: mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta da­lam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan, Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pem­berdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan, Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu: kemampuan kepemimpinan camat, lingkungan kerja, kemampuan pribadi, sumberdaya manusia, serta sa­rana dan prasarana.Kata kunci: camat, pemberdayaan masyarakat, Gowa
Analisis Pelaksanaan Fungsi Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Harmawan, Wandi; Yunus, Rabina; Murfhi, Andi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1, Januari 2012
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This writing at analyzing the implementation effectiveness of Inspectorate Performance of Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan and to analyze factors that influence the supervision effectiveness of inspectorate performance of Kabupaten Pangkajene islands. This research is done by doing direct interview with competent and relevant informants. The result of this research shows that performance implementation done by the Inspectorate of Kabupaten Pangkajene islands comprises investigation, examination and investigation functions are running well and this fact is strengthen by the achievement of the inspectorate of Kabupaten Pangkajene islands to get (WTP) or Fair without Exception predicate for the second time.Keywords: inspectorate, effectiveness, controlling Abstrak: Tulisan ini menganalisis efektivitas pelaksanaan fungsi Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Pengawasan kinerja Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dilokasi penelitian dengan narasumber yang kompeten dan relevan. Hasil wawancara dan kemudian melakukan analisis terhadap data tersebut. hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan fungsi yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam hal ini meliputi fungsi pemeriksaan, pengujian dan pengusutan sudah berjalan dengan baik dan diperkuat dengan berhasilnya Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulaun meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk yang kedua kalinya.Kata kunci: inspektorat, efektivitas, pengawasan 
Partisipasi Masyarakat dalam Implentasi Program Pembangunan Kesehatan di Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng Pallawa, Indriani; Kadir, Andi Gau; Yunus, Rabina
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 2, Juli 2012
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper aims to determine the role of women in the leadership of the government, in the palopo city and to investigate inhibiting factors and supporting factors that influencing the role and involvement of women in leadership at the palopo city. the results showed that the invol­vement of women in the leadership of the government in the palopo city already good, the women involved in leadership at the palopo city is known to be involved in the process of inter­action with the society and if there is a problem in society, women are more caring, quick re­sponse and immediately resolve the existing problems. Culture, education and capabilities is highly affecting the involvement of women in leadership, a sign of good education and good capability. besides that women would not be able to become a leader in particular regards gov­ernance.Keywords: women, leadership, palopo cityAbstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran perempuan dalam kepemimpinan pemerintahan di Kota Palopo serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi peran dan keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan pemerintahan di Kota Palopo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan pemerintahan di Kota Palopo sudah cukup baik, selain itu perempuan yang terlibat dalam kepemipinan pemerintahan di Kota Palopo memang dikenal lebih ikut terlibat dalam proses in­teraksi dengan masyarakatnya serta jika ada masalah di masyarakat, perempuan lebih perduli, cepat mananggapi dan langsung menyelesaikan masalah yang ada tersebut. Budaya, pendidi­kan dan kapabilitas merupakan hal yang sangat mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan, tanpa pendidikan dan kapabilitas yang baik perempuan tidak akan bisa menjadi seorang pemimpin khususya salam pemerintahan.Kata kunci: perempuan, kepemimpinan, kota palopo
BUDAYA BIROKRASI: KINERJA PEGAWAI SAMSAT MAROS DALAM PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Ahmad Rosandi Sakir; Rabinah Yunus; Suhardiman Syamsu
Jurnal Administrasi Negara Vol 27 No 3 (2021): Jurnal Administrasi Negara
Publisher : Politeknik STIA LAN Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33509/jan.v27i3.1516

Abstract

Public service is a form of service provided by the bureaucracy/government to the community. The implementation of public services is intended to meet the needs in accordance with the wishes and expectations of the community. One of the sources of regional income comes from the Motor Vehicle Tax (PKB). Motor Vehicle Taxes have an important role in regional development, so it is only natural that every individual or community owner of motorized vehicles is obedient and punctual in paying taxes in accordance with the law in order to facilitate programs and activities that have been planned by the regional government. And the bureaucracy in terms of service should also be free from deviant things so that services can run well. The research method is qualitative deductive. Respondents are the head of the Maros Revenue Unit and the taxpayer community. The results of the study explain that several factors that cause the less than optimal motor vehicle tax revenue for the apparatus that are considered are still lacking in discipline. Some of the factors that cause employees are often late, rampant brokers, and rewards and punishments that don't work well.  
Strategi Pembangunan Melalui Pengarusutamaan Gender (Analisis SWOT pada Program Gender Watch di Kabupaten Gresik) Rabina Yunus
e-JKPP Vol 1, No 2 (2015): Agustus
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (548.504 KB) | DOI: 10.36448/ejkpp.v1i2.595

Abstract

This research aimed (1) to analyze the alternative of the development strategy resulted from the SWOT analysis at the Gender Watch Program in Gresik Regency; and (2) to analyze the constraints faced during the implementation of the program.The research used qualitative case study with the techniques of interviews, observation and documentation in collecting the data.The research results revealed that the Local government of Gresik Regency had greater strength and opportunity factors compared to the weakness and threats; consequently, the strategy used comprised the strong desires of the Local government of Gresik Regency , the financial resources they had in order to realize the opportunity, which was the local development through the gender maincurrent in Gresik Regency. The constraints faced in the implementation of the program comprised the strong patriachal culture/tradition of the community and the economic factors.Therefore, the strong cooperation beetwen the Local government and the Village Government was needed in order to solve the problems which could become constraints in implementing the program.
Ekofeminisme: Konstruksi Sosial Budaya Perilaku Perempuan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Novita Sari; Rabina Yunus; Suparman Suparman
Palita: Journal of Social Religion Research Vol 4, No 2 (2019): Palita: Journal of Social Religion Research
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/pal.v4i2.760

Abstract

Budaya patriarki menjadi akar dari tejadinya opresi terhadap perempuan dan alam. Budaya patriarki memiliki andil besar dalam pembentukan perilaku perempuan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan presisi analisis tentang bagaimana konstruksi sosial budaya terhadap perilaku perempuan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku perempuan dalam pengelolaan lingkungan hidup di pulau Bontosua merupakan hasil dari konstruksi sosial yang melalui tiga dimensi yaitu eksternalisasi merupakan aktivitas yang dilakukan perempuan dalam pengelolaan alam seperti membuang sampah di laut, membakar sampah plastik, menggunakan ulang botol plastik bekas, menanam pohon, mengurangi penggunanaan produk tidak ramah lingkungan. Obyektivasi merupakan proses perempuan mulai memperhatikan feedback dari aktivitas eksternalnya misalnya membuang sampah ke laut bukanlah sesuatu yang salah karena mereka tidak mendapatkan dampak langsung dari aktivitasnya tersebut. Internalisasi yaitu perempuan mulai menerima, mengendapkan serta mengulang-ulang perilakunya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dari analisis sosiologis tersebut, terlihat bahwa perilaku perempuan dalam pengelolaan lingkungan di pulau Bontosua cenderung tidak proaktif dikarenakan proses konstruksi sosialnya yang memang kurang memperhatikan isu lingkungan.
Transformasi Pola Pengasuhan Anak Pada Keluarga Etnis Bugis di Perkotaan (Studi Kasus Kelurahan Tamalanrea Indah Kota Makassar) Nirwan Nirwan; Rabina Yunus; Nuvida Raf
Hasanuddin Journal of Sociology VOLUME 3, ISSUE 2, 2021
Publisher : Department of Sociology Faculty of Social and Political Sciences

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/hjs.v3i1.18602

Abstract

This article aims to identify and analyze (1) parenting patterns in Bugis culture in relation to the views of Bugis parents in child care. The results show that parenting patterns for children in Bugis ethnic families, especially in Makassar City, have now undergone changes or shifts and even value adjustments to modern values ​​both in form and nature. Some of the factors that caused this to happen were (1) factors of change and differences in times from the previous generation, (2) psychological factors of children, and (3) factors of binding legislation. The implementation of Bugis ethnic values ​​such as Siri' and Mappatabe' is still being applied by the Bugis family but the values ​​seem to have adjusted to the new values ​​that were born by the modernization of technology, information, and communication. The parenting pattern of the first-generation Bugis ethnic family tends to be authoritarian, while the second generation tends to lead to a democratic parenting pattern. Keyword: parents, parenting, transformation.
Budaya Biroraksi: Kinerja Pegawai Samsat Maros Dalam Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Ahmad Rosandi Sakir; Rabinah Yunus; Suhardiman Syamsu
Jurnal Sosio Sains Vol 7 No 1 (2021): Jurnal Sosia Sains
Publisher : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL DIKTI) IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37541/sosiosains.v7i1.573

Abstract

Pelayanan publik merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan birokrasi/pemerintah kepada masyarakat. Pelaksanaan pelayanan publik dimaksudkanuntuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Salah satu sumber Pendapatan Daerah berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah, maka sudah sewajarnya jika setiap individu pribadi atau masyarakat pemilik kendaraan bermotor untuk taat dan tepat waktu dalam membayar pajak sesuai dengan undang-undang guna memperlancar program maupun kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah. Dan Birokrasi dalam hal pelayanan juga seharusnya bebas dari hal hal menyimpang sehingga pelayanan bisa berjalan dengan baik. Metode penelitian adalah deduktif kualitatif. Responden adalah kepala UPT Pendapatan Maros dan masyarakat wajib pajak. Hasil penelitian menjelaskan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya penerimaan pajak kendaraan bermotor apparat yang dinilah masih kurang disiplin. Beberapa faktor yang mengakibatkan adalah pegawai sering datang terlambat, maraknya percaloan, serta reward dan punishment yang tidak berjalan dengan baik. Public service is a form of service provided by the bureaucracy/government to the community. The implementation of public services is intended to meet the needs in accordance with the wishes and expectations of the community. One of the sources of regional income comes from the Motor Vehicle Tax (PKB). Motor Vehicle Taxes have an important role in regional development, so it is only natural that every individual or community owner of motorized vehicles is obedient and punctual in paying taxes in accordance with the law in order to facilitate programs and activities that have been planned by the regional government. And the bureaucracy in terms of service should also be free from deviant things so that services can run well. The research method is qualitative deductive. Respondents are the head of the Maros Revenue Unit and the taxpayer community. The results of the study explain that several factors that cause the less than optimal motor vehicle tax revenue for the apparatus that are considered are still lacking in discipline. Some of the factors that cause employees are often late, rampant brokers, and rewards and punishments that don't work well.
Co-Authors A.M. Rusli Adithia Anbar Perkasa, Adithia Anbar Andi Gau Kadir, Andi Gau Andi Lukman Andi Muhammad Ade, Andi Muhammad Andi Murfhi, Andi Djibe, Sultan Fitriani Genda, Arsyad Hamsinah Hamsinah Hasriani Hasriani Indriani Pallawa, Indriani Latief, Muhammad Iqbal Marissangan, Hasbi Muh Zulkarnain Muhammad Amril Pratama Putra, Muhammad Amril Nirwan Nirwan Novita Sari Nuvida Raf Sakir, Ahmad Rosandi Suhardiman Syamsu Suparman Suparman Wandi Harmawan, Wandi