Garuda - Garba Rujukan Digital

A Critical Study of Gender Mainstreaming in Regional Development through Gender Responsive Planning and Budgeting Policy (PPRG) Kuni Nasihatun Arifah; Noor Rahmad
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 15th University Research Colloquium 2022: Bidang Sosial Ekonomi dan Psikologi
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (638.383 KB)

Gender mainstreaming in Indonesia is still experiencing problems even though there arejuridical rules that regulate it, regional autonomy policies that are considered capable ofanswering the problem of gender equality have not been able to answer them eventhough they have been mandated in various laws and regulations. This research willexamine gender mainstreaming in regional development through gender responsivebudgeting planning policies. The research method uses normative legal research methodswith secondary data sources in the form of legal materials. The results of the study showthat the juridical basis for implementing gender mainstreaming policies in the regionsthrough PPRG already exists in both international and national legal instruments.Furthermore, the problem of PPRG policy is the inability to understand the concept ofgender mainstreaming by regional development actors, besides that genderdisaggregated data is not available and is still a problem in gender mainstreaming bothat national and regional levels. In addition, the existing budget is only interpreted as abudget based on gender justice alone but has not fully addressed the problems of gendermainstreaming. Under these conditions, legal reconstruction, supervision and monitoringmechanisms are needed.

JKP Concept in Minister of Labor Regulations Number 4 of 2022 in ILO Perspective and Justice in Law Deni Setiyawan; Noor Rahmad
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v4i2.2123

Minister of Labor Regulations Number 4 of 2022 on the Procedure and Terms of Payment of Old-Age Security Benefits. The purpose of this study is to get an answer from the concept of JKP in Minister of Labor Regulations No. 4 of 2022 on the Procedure and Terms of Payment of Old-Age Security Benefits. This study is included in legal research to find answers to the rules of JKP is in accordance with the convention of the International Labour Organization (ILO) number 102 of 1952 minimum standards of Social Security, the basis for the inclusion of JKP program in order to provide a sense of justice and fulfillment of Social Security for workers. This research uses normative juridical method with case Statute Approach and conceptual approach. The source of research data is in the form of primary legal materials related to the discussion, secondary legal materials are all publications on law that are not official documents and tertiary legal materials are non-legal materials derived from dictionaries, exopedia and magazines. In this case, the JKP rules should be in accordance with the general principles of good governance (AUPB) as mandated in Article 10 of Law No. 30 of 2014 concerning government administration, namely legal certainty, expediency, impartiality, accuracy, not abusing authority, openness, public interest and good service. the job loss Guarantee program in the above law also provides opportunities for workers who are laid off or who resign from work to get another job through a job training development program so that they can get a better and decent job. Of course, this is in accordance with the concept of justice in law, especially in protecting the Justice of the right to work and a decent livelihood and fulfilling the ius Constituendum of the mandate of Article 28D paragraph (2) of the 1945 Constitution.

Efektivitas Bukti Elektronik Dalam Uu Ite Sebagai Perluasan Sistem Pembuktian Dalam Kuhap Noor Rahmad; Kuni Nasihatun Arifah; Deni Setiyawan; Muhammad Ramli; Brian Septiadi Daud
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 16th University Research Colloquium 2022: Bidang Pendidikan, Humaniora dan Agama
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perkembangan dan perubahan khususnya teknologi komunikasi telah membuat berbagai fasilitas untuk mobilitas manusia. Jenis kejahatan baru sebagai dampak negatif pada perkembangan teknologi informasi muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Kejahatan menggunakan teknologi informasi atau media komputer dan Internet disebut kejahatan siber. Posisi bukti sebagai substantif penegakan hukum pidana menjadi parameter hakim untuk memutuskan suatu kasus. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan ruang untuk mencetak bukti elektronik dalam kejahatan siber sebagai bukti yang sah. Ada dua masalah yang ditinjau dalam penelitian ini, pertama, sistem pembuktian dalam tindak pidana kejahatan di Indonesia dan apakah hasil pembuktian dalam hukum ITE telah efektif terutama dari aspek kriminal. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menemukan sistem pembuktian dalam tindak pidana kejahatan siber di Indonesia dan untuk menemukan efektivitas dalam UU ITE sebagai perluasan alat bukti KUHAP. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian bahwa bukti elektronik sangat dibutuhkan dalam sistem peradilan pidana untuk membuat keputusan bagi para terdakwa yang diadili dalam kasus kejahatan siber dengan menjadikan bukti elektronik sebagai bukti hukum. Bukti elektronik memiliki karakteristik dan penanganan yang berbeda, perlu pengaturan khusus agar bukti tidak rusak dan hilang. Posisi bukti elektronik dapat menentukan dalam kasus untuk menutup investigasi atau melanjutkan penuntutan sebelum persidangan. Pentingnya menangani bukti elektronik bukan tentang bagaimana menggunakan teknologi terbaru untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan tindakan kriminal, tetapi membutuhkan upaya penegakan hukum yang terus memperbarui kebijakan penegakan hukum sebagai respons yang tepat untuk kemajuan teknologi.

Perlindungan Hukum Bagi Bidan yang Melakukan Tindakan Medis (Studi Kasus Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong) Noor Rahmad; Deni Setiyawan; Septi Indrawati
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v5i1.2710

Perlindungan hukum dapat menjadi hak setiap individu, termasuk bidan. Saat ini, masih sedikit yang membahas mengenai perlindungan hukum bidan di rumah sakit PKU Muhammadiyah Gombong. Kajian ini bertujuan untuk membahas lebih dalam perlindungan hukum bagi bidan yang melakukan tindakan medis di rumah sakit PKU Muhammadiyah Gombong. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu penelitian hukum normatif, dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bidan memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugasnya di rumah sakit. Kewenangan ini dievaluasi oleh organisasi profesi agar tidak melakukan tindakan di luar kewenangan yangberakibat pada konsekuensi hukum. Perlindungan hukum terhadap bidan dilakukan oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Apabila terjadi pelanggaran yang mengakibatkan bidan di bawah ke ranah pengadilan, maka dilakukan tinjauan oleh IBI melalui MPA IBI dan MPEB IBI. Jika bidan yang bersangkutan menjalankan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional, maka bantuan hukum akan diberikan oleh IBI dalam menghadapi tuntutan atau gugatan di pengadilan.

A Critical Study of Gender Mainstreaming in Regional Development through Gender Responsive Planning and Budgeting Policy (PPRG) Kuni Nasihatun Arifah; Noor Rahmad
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 15th University Research Colloquium 2022: Bidang Sosial Ekonomi dan Psikologi
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Gender mainstreaming in Indonesia is still experiencing problems even though there arejuridical rules that regulate it, regional autonomy policies that are considered capable ofanswering the problem of gender equality have not been able to answer them eventhough they have been mandated in various laws and regulations. This research willexamine gender mainstreaming in regional development through gender responsivebudgeting planning policies. The research method uses normative legal research methodswith secondary data sources in the form of legal materials. The results of the study showthat the juridical basis for implementing gender mainstreaming policies in the regionsthrough PPRG already exists in both international and national legal instruments.Furthermore, the problem of PPRG policy is the inability to understand the concept ofgender mainstreaming by regional development actors, besides that genderdisaggregated data is not available and is still a problem in gender mainstreaming bothat national and regional levels. In addition, the existing budget is only interpreted as abudget based on gender justice alone but has not fully addressed the problems of gendermainstreaming. Under these conditions, legal reconstruction, supervision and monitoringmechanisms are needed.

Efektivitas Bukti Elektronik Dalam Uu Ite Sebagai Perluasan Sistem Pembuktian Dalam Kuhap Noor Rahmad; Kuni Nasihatun Arifah; Deni Setiyawan; Muhammad Ramli; Brian Septiadi Daud
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 16th University Research Colloquium 2022: Bidang Pendidikan, Humaniora dan Agama
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perkembangan dan perubahan khususnya teknologi komunikasi telah membuat berbagai fasilitas untuk mobilitas manusia. Jenis kejahatan baru sebagai dampak negatif pada perkembangan teknologi informasi muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Kejahatan menggunakan teknologi informasi atau media komputer dan Internet disebut kejahatan siber. Posisi bukti sebagai substantif penegakan hukum pidana menjadi parameter hakim untuk memutuskan suatu kasus. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan ruang untuk mencetak bukti elektronik dalam kejahatan siber sebagai bukti yang sah. Ada dua masalah yang ditinjau dalam penelitian ini, pertama, sistem pembuktian dalam tindak pidana kejahatan di Indonesia dan apakah hasil pembuktian dalam hukum ITE telah efektif terutama dari aspek kriminal. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menemukan sistem pembuktian dalam tindak pidana kejahatan siber di Indonesia dan untuk menemukan efektivitas dalam UU ITE sebagai perluasan alat bukti KUHAP. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian bahwa bukti elektronik sangat dibutuhkan dalam sistem peradilan pidana untuk membuat keputusan bagi para terdakwa yang diadili dalam kasus kejahatan siber dengan menjadikan bukti elektronik sebagai bukti hukum. Bukti elektronik memiliki karakteristik dan penanganan yang berbeda, perlu pengaturan khusus agar bukti tidak rusak dan hilang. Posisi bukti elektronik dapat menentukan dalam kasus untuk menutup investigasi atau melanjutkan penuntutan sebelum persidangan. Pentingnya menangani bukti elektronik bukan tentang bagaimana menggunakan teknologi terbaru untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan tindakan kriminal, tetapi membutuhkan upaya penegakan hukum yang terus memperbarui kebijakan penegakan hukum sebagai respons yang tepat untuk kemajuan teknologi.

Program Peningkatan Pemahaman Siswa terhadap Bahaya Korupsi melalui Pendidikan Anti Korupsi pada Siswa SMA Muhammadiyah Gombong Noor Rahmad; Deni Setiyawan; Radityo Dwi Prasojo; Nurul Maya Sofi; Rahmah Aliyah
Kongga : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2023): Edisi Desember
Publisher : Laboratorium Ilmu Politik dan Pemerintahan FISIP UHO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/kongga.v1i2.14

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa SMA ini bertujuan untuk: (1) Mewujudkan generasi muda yang mempunyai cara pandang, sikap dan perilaku yang demokratis untuk kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara, mempunyai integritas, dan anti korupsi. -korupsi. (2) Melahirkan generasi (3) Mendorong lahirnya kader-kader politik muda yang cerdas, berintegritas dan anti korupsi pada tingkat mahasiswa pada khususnya. Hasil dari kegiatan program pendidikan antikorupsi pada pelajar antara lain mampu memberikan pemahaman dan motivasi kepada pelajar mengenai sikap antikorupsi melalui pemberian materi dan pemutaran film antikorupsi. Program ini mampu mengasah mahasiswa untuk berpikir kritis dan memberikan pengalaman langsung terhadap praktik korupsi.

Kedudukan Rasio Decidendi Hakim Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Kepada Korban kejahatan Seksual pada Anak Deni Setiyawan; Muhammad Ramli; Noor Rahmad
JATIJAJAR LAW REVIEW Vol 1, No 1 (2022): JATIJAJAR LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Gombong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26753/jlr.v1i1.729

Children grow and develop in their lives cannot be separated from social and environmental influences in which they live and grow. We often see children who are victims of sexual crimes, especially crimes of rape. Even though protection for children has been regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection (Child Protection Law) and Government Regulation Number 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Children Who Become Victims of Crime. However, crimes against children continue to occur and pay more attention to that the law does not explain the amount of compensation for victims of sexual crimes, in this case a child. Seeing this problem, the judge must prioritize the fulfillment of the rights of the child as a victim in his decision. Because judges have an important role in determining the rights of victims through legal analysis, (ratio decidendi). This study aims to describe the position of the Judge's Decidendi Ratio in Fulfilling the Right of Restitution to Victims of Sexual Crimes in Children. The concentration of this research discusses the position of Government Regulation Number 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Children Who Become Victims of Crime in determining the amount of restitution, then the role of the position of judges who have the right of the ratio decidendi in determining the amount of compensation for victims by prioritizing justice to victims. . This study uses a normative method with a normative juridical approach. The results obtained: first, the position of Government Regulation Number 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Children Who Become Victims of Crime in determining the amount of restitution. Second, the role of the judge who has the right of the ratio decidendi in determining the amount of compensation for the victim by prioritizing justice to the victim.

Socialization regarding Sexual Violence at Gombong Muhammadiyah High School: Sosialisasi mengenai Kekerasan Seksual di SMA Muhammadiyah Gombong Noor Rahmad; Deni Setiyawan; Tian Khusni Akbar
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 18th University Research Colloquium 2023: Bidang Pengabdian Masyarakat
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Saat ini kasus kekerasan seksual pada anak marak terjadi di berbagai tempat. Dua pertiga terjadi dalam lingkungan keluarga atau sekelilingnya dan 75% korbannya adalah anakanak perempuan. Hal ini akan berdampak pada kondisi psikis dan fisik anak hingga dewasa kelak. Lemahnya sanksi hukum bagi para pelaku kejahatan seksual dan pengawasan orang tua menjadi salah satu faktor penyebabnya. Kondisi masyarakat yang acuh terhadap lingkungan sekitar dan minimnya pengetahuan orang tua tentang pendidikan seks pada anak usia dini menjadi alasan untuk dilakukannya kegiatan parenting sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, beberapa upaya penanggulangan seperti pemutaran video dokumenter tentang bahaya kejahatan seksual pada anak, penyuluhan anti kejahatan/kekerasan seks, pengetahuan tentang deteksi dini pedofil, termasuk penyuluhan kesehatan mental pada anak Metode pelaksanaan pendidikan anti kekerasan seksual berupa penyuluhan dan pelatihan yang bertumpu pada prinsip-prinsip bahwa pemberdayaan adalah proses kolaboratif sehingga dalam pelaksanaanya harus melibatkan masyarakat sebagai partner. Oleh karena itu, keluarga dan masyarakat harus berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Tingkat kesadaran masyarakat juga merupakan kunci keberhasilan pemberdayaan karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi suatu perubahan yang diharapkanKekerasan seksual adalah tindakan melanggar yang mencakup pelecehan seksual, pemerkosaan, pencabulan, atau segala bentuk eksploitasi seksual yang tidak diinginkan oleh korban. Kekerasan seksual dapat menyebabkan dampak psikologis yang serius pada korban, termasuk gangguan stres pasca-trauma, kecemasan, dan depresi, yang dapat mengganggu kualitas hidup mereka. Upaya pencegahan kekerasan seksual dan pendidikan yang lebih baik tentang persetujuan, batasan seksual, serta hak-hak individu adalah kunci untuk mengurangi kasus kekerasan seksual. Kekerasan seksual sering kali terkait dengan stigma dan ketidaksetaraan gender, yang mempersulit korban untuk melaporkan dan mencari bantuan. Masyarakat memiliki peran kunci dalam mendukung korban dan berkontribusi pada pencegahan kekerasan seksual dengan mempromosikan budaya persetujuan dan melaporkan perilaku yang mencurigakan.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search