Articles
<![CDATA[Pidana Penipuan, Jual Beli 2; PENIPUAN DALAM JUAL BELI KAVLING TANAH YANG DILAKUKAN PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA KONSUMEN: PENIPUAN DALAM JUAL BELI KAVLING TANAH YANG DILAKUKAN PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA KONSUMEN ]]>
<![CDATA[noorramad rahmad]]>;
<![CDATA[Deni Setiyawan]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol. 8 No. 3 (2022): JUSTISI: Journal of Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33506/jurnaljustisi.v8i3.1832
<![CDATA[The main purpose of this study is to find out the basics and legal elements for housing developers who commit fraud in the sale and purchase of plots of land and how to be responsible for housing developers who commit fraud in the sale and purchase of land lots. This study uses a normative juridical research method with a status approach and a case approach. The materials used in this study came from primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials. The research findings are related to the legal basis and elements regarding the fraudulent act of buying and selling land plots by housing developers to consumers, contained in Article 378 of the Criminal Code and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection Article 62 and the fulfillment of elements of fraud committed by owner of PT. ABC (property developer), so that his actions can be accounted for by article 378 of the Criminal Code and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection article 62. Recommendations : first, the legal basis for developers who commit fraud in the sale and purchase of residential plots of land. Second, the elements of criminal acts of fraud committed by housing developers. Third, the responsibility of housing developers who commit fraud in the sale and purchase of plots of land. In line with the conclusions above, it is hoped that it will be used as learning material and add insight into the criminal fraud of buying and selling land plots by housing developers to consumers.]]>
<![CDATA[JKP Concept in Minister of Labor Regulations Number 4 of 2022 in ILO Perspective and Justice in Law ]]>
<![CDATA[Deni Setiyawan]]>;
<![CDATA[Noor Rahmad]]>
<![CDATA[ Amnesti Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purworejo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37729/amnesti.v4i2.2123
<![CDATA[Minister of Labor Regulations Number 4 of 2022 on the Procedure and Terms of Payment of Old-Age Security Benefits. The purpose of this study is to get an answer from the concept of JKP in Minister of Labor Regulations No. 4 of 2022 on the Procedure and Terms of Payment of Old-Age Security Benefits. This study is included in legal research to find answers to the rules of JKP is in accordance with the convention of the International Labour Organization (ILO) number 102 of 1952 minimum standards of Social Security, the basis for the inclusion of JKP program in order to provide a sense of justice and fulfillment of Social Security for workers. This research uses normative juridical method with case Statute Approach and conceptual approach. The source of research data is in the form of primary legal materials related to the discussion, secondary legal materials are all publications on law that are not official documents and tertiary legal materials are non-legal materials derived from dictionaries, exopedia and magazines. In this case, the JKP rules should be in accordance with the general principles of good governance (AUPB) as mandated in Article 10 of Law No. 30 of 2014 concerning government administration, namely legal certainty, expediency, impartiality, accuracy, not abusing authority, openness, public interest and good service. the job loss Guarantee program in the above law also provides opportunities for workers who are laid off or who resign from work to get another job through a job training development program so that they can get a better and decent job. Of course, this is in accordance with the concept of justice in law, especially in protecting the Justice of the right to work and a decent livelihood and fulfilling the ius Constituendum of the mandate of Article 28D paragraph (2) of the 1945 Constitution.]]>
<![CDATA[Efektivitas Bukti Elektronik Dalam Uu Ite Sebagai Perluasan Sistem Pembuktian Dalam Kuhap ]]>
<![CDATA[Noor Rahmad]]>;
<![CDATA[Kuni Nasihatun Arifah]]>;
<![CDATA[Deni Setiyawan]]>;
<![CDATA[Muhammad Ramli]]>;
<![CDATA[Brian Septiadi Daud]]>
<![CDATA[ Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 16th University Research Colloquium 2022: Bidang Pendidikan, Humaniora dan Agama ]]>
Publisher : <![CDATA[Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkembangan dan perubahan khususnya teknologi komunikasi telah membuat berbagai fasilitas untuk mobilitas manusia. Jenis kejahatan baru sebagai dampak negatif pada perkembangan teknologi informasi muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Kejahatan menggunakan teknologi informasi atau media komputer dan Internet disebut kejahatan siber. Posisi bukti sebagai substantif penegakan hukum pidana menjadi parameter hakim untuk memutuskan suatu kasus. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan ruang untuk mencetak bukti elektronik dalam kejahatan siber sebagai bukti yang sah. Ada dua masalah yang ditinjau dalam penelitian ini, pertama, sistem pembuktian dalam tindak pidana kejahatan di Indonesia dan apakah hasil pembuktian dalam hukum ITE telah efektif terutama dari aspek kriminal. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menemukan sistem pembuktian dalam tindak pidana kejahatan siber di Indonesia dan untuk menemukan efektivitas dalam UU ITE sebagai perluasan alat bukti KUHAP. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian bahwa bukti elektronik sangat dibutuhkan dalam sistem peradilan pidana untuk membuat keputusan bagi para terdakwa yang diadili dalam kasus kejahatan siber dengan menjadikan bukti elektronik sebagai bukti hukum. Bukti elektronik memiliki karakteristik dan penanganan yang berbeda, perlu pengaturan khusus agar bukti tidak rusak dan hilang. Posisi bukti elektronik dapat menentukan dalam kasus untuk menutup investigasi atau melanjutkan penuntutan sebelum persidangan. Pentingnya menangani bukti elektronik bukan tentang bagaimana menggunakan teknologi terbaru untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan tindakan kriminal, tetapi membutuhkan upaya penegakan hukum yang terus memperbarui kebijakan penegakan hukum sebagai respons yang tepat untuk kemajuan teknologi.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Bidan yang Melakukan Tindakan Medis (Studi Kasus Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong) ]]>
<![CDATA[Noor Rahmad]]>;
<![CDATA[Deni Setiyawan]]>;
<![CDATA[Septi Indrawati]]>
<![CDATA[ Amnesti Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purworejo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37729/amnesti.v5i1.2710
<![CDATA[Perlindungan hukum dapat menjadi hak setiap individu, termasuk bidan. Saat ini, masih sedikit yang membahas mengenai perlindungan hukum bidan di rumah sakit PKU Muhammadiyah Gombong. Kajian ini bertujuan untuk membahas lebih dalam perlindungan hukum bagi bidan yang melakukan tindakan medis di rumah sakit PKU Muhammadiyah Gombong. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu penelitian hukum normatif, dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bidan memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugasnya di rumah sakit. Kewenangan ini dievaluasi oleh organisasi profesi agar tidak melakukan tindakan di luar kewenangan yangberakibat pada konsekuensi hukum. Perlindungan hukum terhadap bidan dilakukan oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Apabila terjadi pelanggaran yang mengakibatkan bidan di bawah ke ranah pengadilan, maka dilakukan tinjauan oleh IBI melalui MPA IBI dan MPEB IBI. Jika bidan yang bersangkutan menjalankan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional, maka bantuan hukum akan diberikan oleh IBI dalam menghadapi tuntutan atau gugatan di pengadilan.]]>
<![CDATA[Efektivitas Bukti Elektronik Dalam Uu Ite Sebagai Perluasan Sistem Pembuktian Dalam Kuhap ]]>
<![CDATA[Noor Rahmad]]>;
<![CDATA[Kuni Nasihatun Arifah]]>;
<![CDATA[Deni Setiyawan]]>;
<![CDATA[Muhammad Ramli]]>;
<![CDATA[Brian Septiadi Daud]]>
<![CDATA[ Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 16th University Research Colloquium 2022: Bidang Pendidikan, Humaniora dan Agama ]]>
Publisher : <![CDATA[Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkembangan dan perubahan khususnya teknologi komunikasi telah membuat berbagai fasilitas untuk mobilitas manusia. Jenis kejahatan baru sebagai dampak negatif pada perkembangan teknologi informasi muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Kejahatan menggunakan teknologi informasi atau media komputer dan Internet disebut kejahatan siber. Posisi bukti sebagai substantif penegakan hukum pidana menjadi parameter hakim untuk memutuskan suatu kasus. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan ruang untuk mencetak bukti elektronik dalam kejahatan siber sebagai bukti yang sah. Ada dua masalah yang ditinjau dalam penelitian ini, pertama, sistem pembuktian dalam tindak pidana kejahatan di Indonesia dan apakah hasil pembuktian dalam hukum ITE telah efektif terutama dari aspek kriminal. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menemukan sistem pembuktian dalam tindak pidana kejahatan siber di Indonesia dan untuk menemukan efektivitas dalam UU ITE sebagai perluasan alat bukti KUHAP. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian bahwa bukti elektronik sangat dibutuhkan dalam sistem peradilan pidana untuk membuat keputusan bagi para terdakwa yang diadili dalam kasus kejahatan siber dengan menjadikan bukti elektronik sebagai bukti hukum. Bukti elektronik memiliki karakteristik dan penanganan yang berbeda, perlu pengaturan khusus agar bukti tidak rusak dan hilang. Posisi bukti elektronik dapat menentukan dalam kasus untuk menutup investigasi atau melanjutkan penuntutan sebelum persidangan. Pentingnya menangani bukti elektronik bukan tentang bagaimana menggunakan teknologi terbaru untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan tindakan kriminal, tetapi membutuhkan upaya penegakan hukum yang terus memperbarui kebijakan penegakan hukum sebagai respons yang tepat untuk kemajuan teknologi.]]>
<![CDATA[Program Peningkatan Pemahaman Siswa terhadap Bahaya Korupsi melalui Pendidikan Anti Korupsi pada Siswa SMA Muhammadiyah Gombong ]]>
<![CDATA[Noor Rahmad]]>;
<![CDATA[Deni Setiyawan]]>;
<![CDATA[Radityo Dwi Prasojo]]>;
<![CDATA[Nurul Maya Sofi]]>;
<![CDATA[Rahmah Aliyah]]>
<![CDATA[ Kongga : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2023): Edisi Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Ilmu Politik dan Pemerintahan FISIP UHO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52423/kongga.v1i2.14
<![CDATA[Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa SMA ini bertujuan untuk: (1) Mewujudkan generasi muda yang mempunyai cara pandang, sikap dan perilaku yang demokratis untuk kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara, mempunyai integritas, dan anti korupsi. -korupsi. (2) Melahirkan generasi (3) Mendorong lahirnya kader-kader politik muda yang cerdas, berintegritas dan anti korupsi pada tingkat mahasiswa pada khususnya. Hasil dari kegiatan program pendidikan antikorupsi pada pelajar antara lain mampu memberikan pemahaman dan motivasi kepada pelajar mengenai sikap antikorupsi melalui pemberian materi dan pemutaran film antikorupsi. Program ini mampu mengasah mahasiswa untuk berpikir kritis dan memberikan pengalaman langsung terhadap praktik korupsi.]]>
<![CDATA[Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Tindak Pidana (Hate Speech, Hoax) Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Didesa Pekuncen Kec. Sempor ]]>
<![CDATA[Noor Rahmad]]>;
<![CDATA[Deni Setiyawan]]>;
<![CDATA[Diana Novita]]>;
<![CDATA[Radityo Dwi Prasojo]]>
<![CDATA[ Jurnal SUTASOMA (Science Teknologi Sosial Humaniora) Vol 2 No 1 (2023): Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tabanan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58878/sutasoma.v2i1.252
<![CDATA[His study aims to examine the level of public understanding of criminal acts in the form of Hate Speech and Hoax which are regulated in the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE). The development of information technology and the internet has had a significant impact on the way people communicate and interact. However, the use of this technology has also created new problems, such as the rise of hate speech and hoaxes on online platforms. This study uses a survey method with questionnaires distributed to respondents randomly in several areas that represent the diversity of society. The questions in the questionnaire focused on people's understanding of the concept of Hate Speech and Hoax in accordance with the ITE Law, the impact of the spread of Hate Speech and Hoax, as well as knowledge of related legal sanctions.]]>
<![CDATA[Legal Threats to Home Industry Prostitution Service Providers ]]>
<![CDATA[Dimas Kurniawan]]>;
<![CDATA[Amalia Tri Fajarianti]]>;
<![CDATA[Dewi Novita]]>;
<![CDATA[Diana Novita]]>;
<![CDATA[Deni Setiyawan]]>
<![CDATA[ Socio Legal and Islamic Law Vol 2 No 1 (2023): June 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Muhammadiyah University of Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The phenomenon of prostitution is an old phenomenon that has occurred for centuries. The rise of prostitution in Indonesia is growing along with progress ranging from transportation to technological developments. Apart from the development of science, the rapid growth of prostitution is also caused by fulfilling the essence of society's hedonistic lifestyle. Nowadays prostitution can be easily accessed through electronic technology and social media. The problem of prostitution can become a serious social problem if left untreated. One of the impacts of free prostitution is health problems, disease transmission from free sex can spread quickly and to anyone. In Indonesian law, prostitution is an act that is contrary to the rules of criminal law. The provisions are in Article 506 of the Criminal Code which clearly threatens prison sentences and fines. Keywords: Prostitutions, Criminology, Lifestyles.]]>
<![CDATA[Kedudukan Rasio Decidendi Hakim Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Kepada Korban kejahatan Seksual pada Anak ]]>
<![CDATA[Deni Setiyawan]]>;
<![CDATA[Muhammad Ramli]]>;
<![CDATA[Noor Rahmad]]>
<![CDATA[ JATIJAJAR LAW REVIEW Vol 1, No 1 (2022): JATIJAJAR LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Gombong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26753/jlr.v1i1.729
<![CDATA[Children grow and develop in their lives cannot be separated from social and environmental influences in which they live and grow. We often see children who are victims of sexual crimes, especially crimes of rape. Even though protection for children has been regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection (Child Protection Law) and Government Regulation Number 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Children Who Become Victims of Crime. However, crimes against children continue to occur and pay more attention to that the law does not explain the amount of compensation for victims of sexual crimes, in this case a child. Seeing this problem, the judge must prioritize the fulfillment of the rights of the child as a victim in his decision. Because judges have an important role in determining the rights of victims through legal analysis, (ratio decidendi). This study aims to describe the position of the Judge's Decidendi Ratio in Fulfilling the Right of Restitution to Victims of Sexual Crimes in Children. The concentration of this research discusses the position of Government Regulation Number 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Children Who Become Victims of Crime in determining the amount of restitution, then the role of the position of judges who have the right of the ratio decidendi in determining the amount of compensation for victims by prioritizing justice to victims. . This study uses a normative method with a normative juridical approach. The results obtained: first, the position of Government Regulation Number 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Children Who Become Victims of Crime in determining the amount of restitution. Second, the role of the judge who has the right of the ratio decidendi in determining the amount of compensation for the victim by prioritizing justice to the victim.]]>
<![CDATA[KONSEP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KEPASTIAN USIA PRESPEKTIF KEDEWASAAN PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Deni Setiyawan]]>;
<![CDATA[Dimas Awal Kurniawan]]>
<![CDATA[ JATIJAJAR LAW REVIEW Vol 2, No 1 (2023): JATIJAJAR LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Gombong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26753/jlr.v2i1.1249
<![CDATA[There is still a discrepancy between the marriage boundaries between the KHI and the Marriage Law which can affect the chances of leniency in applying for a marriage dispensation because there is no legal certainty regarding marriage boundaries. Whereas the purpose of marriage is to form a sakinah, mawaddah, warahmah family. To achieve this, a mature character is needed to regulate household life and offspring. From these problems, it is deemed necessary to conduct further research studies on the concept of maturity in marriage, what is the positive legal basis for the age of marriage? and how the law as a means of social control of early marriage? The method used in this study uses a normative juridical approach with a Statute Approach and a conceptual approach.The results obtained, that the concept of maturity in marriage can be seen from 3 perspectives, namely the positive law contained in Law No. 1 of 1974 which has been changed to Law No. 16 of 2019 concerning Marriage, but then from KHI still refers to the Marriage Law but also remains in accordance with the Qur'an and As-Sunnah and use the discretion of the judge through the ratio decided. Second, that the positive legal concept in early marriage has been regulated in Law No. 1 of 1974 which has been changed to Law No. 16 of 2019 concerning Marriage, article 7 paragraph (1) and in the KHI article 16 paragraph (1). Third, that the law is a tool for social engineering and as a tool to regulate human beings which is included in the Law concerning the age limit for marriage as a form of legal engineering to regulate early marriage. So with the law regarding the age of marriage, it is expected to reduce and provide education to the public about the impact and prohibition of early marriage. So that it will create certainty, benefit and legal justice]]>
