Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUMAHA YUSTHIMA
Ida Bagus Gede Subawa
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. POS INDONESIA CABANG BALI TERHADAP BARANG KONSUMEN YANG TIDAK SAMPAI PADA TUJUAN Dika Arya Dwipangga; Ida Bagus Gede Subawa
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.625 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tanggung jawab PT. Pos Indonesia dan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan antara PT. Pos Indonesia Cabang Bali dengan konsumen ketika barang tidak sampai pada tujuan. Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Tanggung jawab hukum PT. Pos Indonesia Cabang Bali adalah dengan cara ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakannya serta menilai pasaran terhadap barang yang rusak tersebut sebelum mengganti. (2) Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan antara PT. Pos Indonesia Cabang Bali dengan konsumen adalah dengan caragugatan ganti rugi (gugatan perdata) namun terlebih dahulu memberikan somasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penyelesaian hukum antara PT. Pos Indonesia dengan konsumen sejauh ini belum ada kasus yang diselesaikan sampai tingkat pengadilan (gugatan).
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU DAN KORBAN SEKSTORSI KEGIATAN VIDEO CALL SEX (VCS) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA Ida Bagus Gede Subawa; Ni Putu Sekarwangi Saraswati; A.A. KT Sudiana; Dewa Gede Edi Praditha
Jurnal Yusthima Vol. 1 No. 01 (2021): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (518.202 KB) | DOI: 10.36733/yusthima.v1i01.2980

Abstract

The issue of sex cannot be separated from human life, now days in the era of globalization, sex is not only fulfilling the needs of the desire to make out between individuals intimately or sex parties that are carried out directly. The existence of an online network that could connects a long distances allows for online sexual behavior (VCS) which performing sex scenes with tools or other part of the body by showing intimate parts of the body in front of the camera with an agreement in both way. It is not uncommon for one party to record the activity and use it as material to blackmail the other party by distributing or even selling the screen recording to online sites. This study aims to analyze the Criminal Liability perpetrators and victims considering that sex video calls were made based on an agreement in terms of Indonesian positive law, using the normative juridical method. Persoalan seks tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia, di Era Globalisasi seperti sekarang ini seks bukan hanya pemenuhan kebutuhan hasrat bercumbu yang dilakukan secara langsung baik individu antar individu secara intim ataupun pesta seks yang dilakukan secara berkelompok. Adanya jaringan online yang menghubungkan bahkan jarak yang sangat jauh memungkinkan terjadinya perilaku seksual secara online (VCS) yaitu kegiatan telanjang ataupun melakukan adegan seks dengan alat bantu atau organ luar tubuh lainya dengan menunjukan bagian-bagian intim tubuh di hapadapan kamera dengan kesepakatan satu sama lain. Tidak jarang perilaku usil salah satu pihak merekam kegiatan tersebut dan menjadikanya bahan untuk memeras pihak lainya dengan mengancam menyebarkan atau bahkan menjual rekaman layar tersebut kepada situs online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggung jawaban pidana pelaku dan korban sekstorsi mengingat video call sex dilakukan atas kesepakatan ditinjau dari hukum positif indonesia, dengan menggunakan metode yuridis normative.
Pengaturan Malpraktek Medik Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KHUP 2019) Ida Bagus Pidada Sasmarajaya; Ida Bagus Gede Subawa
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu hak yang paling asasi dari setiap manusia yaitu hak untuk hidup. Hak hidup bukanlah semata-mata hak untuk bernafas saja, akan tetapi lebih dari itu berupa hak untuk hidup dengan kualitas kesehatan yang memadai. Kesalahan menjalankan dan melaksanakan profesi kedokteran merupakan masalah yang sangat penting dan menarik untuk dibicarakan serta dialami oleh masyarakat. Malpraktek disini timbul apabila dapat dibuktikan dengan adanya kesalahan professional yang terjadi tidak saja oleh kesalahan dalam diagnose atau kesalahan dalam menjalankan profesinya, akan tetapi juga meliputi kesalahan dalam cara-cara pengobatan atau cara perawatan pasien. Dalam KUHP mengatur secara khusus ketentuan mengenai malpraktek, meskipun secara eskplisit rumusan malpraktek tidak dimuat dalam perundang-undangan begitu pula dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, namun berdasarkan unsur kelalaian maka dapat dikenakan pasal 359, 360, 361 KUHP. Dalam hukum pidana pasal-pasal yang relevan sehubung an dengan adanya malpraktek kedokteran antara lain pasal 359, 360, 361 KUHP.
PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN SATWA LANGKA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Ni Kadek Shintia Meiga Viani; Ida Bagus Gede Subawa
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia is an archipelagic country which is famous for its diversity of endangered species protected by the government and is also a habitat for endemic animals which means that it has its own characteristics in each area and cannot be found in other areas. The legal arrangement for the crime of smuggling of endangered species based on positive law in Indonesia is the protection provided in legislation, which aims to prevent extinction and threats to the development of endangered species, their existence begins to be threatened as a result of conflict and poaching. This research is a normative research that examines laws and regulations in order to find out how the legal arrangements for the criminal act of smuggling endangered species are based on Indonesian positive law along with its legal sanctions. Based on the results of the research, criminal sanctions for the crime of smuggling endangered species based on positive law in Indonesia are contained in Article 40 paragraph (2) and paragraph (4) of the KSDA Law, in the form of imprisonment and fines, imprisonment and fines, plus the confiscation of all items obtained and all tools or objects used to commit criminal acts, with a statement that they are confiscated for the state.
IMPLEMENTASI ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA BANGLI I Wayan Gde Wiryawan; Ida Bagus Gede Subawa; I Dewa Ayu Nyoman Utari Sastrani
Jurnal Yusthima Vol. 3 No. 1 (2023): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Munculnya Corona Virus Disease 2019 membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan social distancing maupun physical distancing di tengah-tengah masyarakat termasuk di dalam Lapas maupun di dalam Rutan yang ada di seluruh Indonesia. Dikarenakan keadaan rutan maupun lapas kita yang over kapasitas tentunya tidak bisa menerapkan social distancing maupun physical distancing maka muncullah Kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 10 tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui proses asimilasi dan integrasi dalam menanggulangi pandemic Covid-19. Ternyata kebijakan ini menuai beberapa kontroversi, dari meningkatnya jumlah kriminalitas dan terjadinya residivis. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, dengan jenis pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan fakta, pendekatan sosiologis hukum, dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif lalu penyajian data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif. Hasil penelitian tentang Implementasi Asimilasi Terhadap Narapidana Untuk Pencegahan Dan Penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli Kebijakan ini secara cepat telah berhasil mengeluarkan 142 orang dari Lapas Narkotika Bangli, sehingga sedikit memberikan kontribusi untuk melonggarkan tingkat overcrowded meskipun masih jauh saat ini masih terjadi overcrowded, dari 1.200 napi sebelum kebijakan diterapkan menjadi 1.068 Napi setelah kebijakan di implementasikan.
Co-Authors A.A. KT Sudiana Dewa Gede Edi Praditha Dika Arya Dwipangga I Dewa Ayu Nyoman Utari Sastrani I Wayan Gde Wiryawan Ida Bagus Pidada Sasmarajaya Ni Kadek Shintia Meiga Viani PUTU SEKARWANGI SARASWATI