p-Index From 2019 - 2024
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUMAHA YUSTHIMA
Ida Bagus Gede Subawa
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : JUMAHA

TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. POS INDONESIA CABANG BALI TERHADAP BARANG KONSUMEN YANG TIDAK SAMPAI PADA TUJUAN Dika Arya Dwipangga; Ida Bagus Gede Subawa
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.625 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tanggung jawab PT. Pos Indonesia dan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan antara PT. Pos Indonesia Cabang Bali dengan konsumen ketika barang tidak sampai pada tujuan. Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Tanggung jawab hukum PT. Pos Indonesia Cabang Bali adalah dengan cara ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakannya serta menilai pasaran terhadap barang yang rusak tersebut sebelum mengganti. (2) Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan antara PT. Pos Indonesia Cabang Bali dengan konsumen adalah dengan caragugatan ganti rugi (gugatan perdata) namun terlebih dahulu memberikan somasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penyelesaian hukum antara PT. Pos Indonesia dengan konsumen sejauh ini belum ada kasus yang diselesaikan sampai tingkat pengadilan (gugatan).
Pengaturan Malpraktek Medik Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KHUP 2019) Ida Bagus Pidada Sasmarajaya; Ida Bagus Gede Subawa
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu hak yang paling asasi dari setiap manusia yaitu hak untuk hidup. Hak hidup bukanlah semata-mata hak untuk bernafas saja, akan tetapi lebih dari itu berupa hak untuk hidup dengan kualitas kesehatan yang memadai. Kesalahan menjalankan dan melaksanakan profesi kedokteran merupakan masalah yang sangat penting dan menarik untuk dibicarakan serta dialami oleh masyarakat. Malpraktek disini timbul apabila dapat dibuktikan dengan adanya kesalahan professional yang terjadi tidak saja oleh kesalahan dalam diagnose atau kesalahan dalam menjalankan profesinya, akan tetapi juga meliputi kesalahan dalam cara-cara pengobatan atau cara perawatan pasien. Dalam KUHP mengatur secara khusus ketentuan mengenai malpraktek, meskipun secara eskplisit rumusan malpraktek tidak dimuat dalam perundang-undangan begitu pula dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, namun berdasarkan unsur kelalaian maka dapat dikenakan pasal 359, 360, 361 KUHP. Dalam hukum pidana pasal-pasal yang relevan sehubung an dengan adanya malpraktek kedokteran antara lain pasal 359, 360, 361 KUHP.
PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN SATWA LANGKA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Ni Kadek Shintia Meiga Viani; Ida Bagus Gede Subawa
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia is an archipelagic country which is famous for its diversity of endangered species protected by the government and is also a habitat for endemic animals which means that it has its own characteristics in each area and cannot be found in other areas. The legal arrangement for the crime of smuggling of endangered species based on positive law in Indonesia is the protection provided in legislation, which aims to prevent extinction and threats to the development of endangered species, their existence begins to be threatened as a result of conflict and poaching. This research is a normative research that examines laws and regulations in order to find out how the legal arrangements for the criminal act of smuggling endangered species are based on Indonesian positive law along with its legal sanctions. Based on the results of the research, criminal sanctions for the crime of smuggling endangered species based on positive law in Indonesia are contained in Article 40 paragraph (2) and paragraph (4) of the KSDA Law, in the form of imprisonment and fines, imprisonment and fines, plus the confiscation of all items obtained and all tools or objects used to commit criminal acts, with a statement that they are confiscated for the state.