<![CDATA[AbstrakSebagai pilar utama reformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, LPSEmerupakan sebuah platform elektronik yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dantransparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Pada dasarnya, kehadiran LPSE mampu membawa manfaat bagi para penggunanya karena prosespengadaan telah terstandardisasi, namun yang terjadi justru muncul permasalahan terkaitefektifitas dan efisiensi penggunaan e-procurement. Pemanfaatan e- procurement olehmasyarakat dirasa belum memaksimal karena ada “kecanggungan” ketika masyarakatberhadapan dengan mekanisme baru yang sarat teknologi. Disamping itu, implementasi e- procurement memerlukan biaya yang cukup besar, diantaranya biaya pengembangan sistem, biaya pelatihan pengguna, dan biaya pemeliharaan sistem, kemudian kurangnya kapasitasSDM yang memahami prosedur pengadaan secara elektronik. Hal ini kemudian akanberimbas dalam proses pengadaan yang menuntut ketepatan waktu selama prosespengadaan agar optimal dan dapat dimanfaatkan secara baik. Berdasarkan isu dan pengalaman di atas, maka tujuan penelitian ini untukmerekomendasikan kebijakan optimalisasi pelayanan LPSE Kota Pariaman. Untuk menjawabtujuan tersebut digunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian jenis penelitian digunakanpenelitian studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, data primer yangdidapatkan dari hasil wawancara mendalam dengan informan. Sedangkan data sekunderdidapatkan dengan teknik dokumentasi. Informan penelitian didapatkan denganmenggunakan teknik purposive. Fokus data penelitian ini yaitu; memberikan rekomendasikebijakan terkait pengoptimalan pelayanan LPSE di Kota Pariaman. Teknik analisa dalampenelitian ini adalah analisa data kualitatif yang disajikan dengan Teknik deskriptif analitik. Bentuk rekomendasi kebijakan yang akan diberikan berupa; 1) pengoptimalan melaluiSumber Daya Manusia (SDM), 2) Proses Pengadaan, dan 3) Sistem Informasi. Kata Kunci: E-procurement; e-government; percepatan. ]]>
