Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sains Riset Jurnal Sosial Humaniora Sigli Jurnal Real Riset Al Ghafur : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Al Ghafur : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat
Al Muttaqien
Fakultas Hukum Universitas Jabal Ghafur, Aceh
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU DAN PEMILIHAN DENGAN ACARA CEPAT MELALUI PENDEKATAN LOCAL WISDOM DI ACEH M. Yusuf Al-Qardhawy; Al Muttaqien
Jurnal Real Riset Vol 4, No 2 (2022): Juni 2022
Publisher : Jurnal Real Riset

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan agar pemerintah pusat dengan sistem ketatanegaraan saat ini yang dijalankan oleh salah satu lembaga negara di Indonesia, yaitu Bawaslu tidak menafikan eksistensi keistimewaan dan kekhususan suatu wilayah dalam NKRI. Pengakuan Kekhususan dan Keistimewaan tersebut juga disebutkan secara tegas dalam UUD 1945 pada Pasal 18B ayat (1). Terdapat 5 (lima) provinsi di Indonesia yang memiliki otonomi khusus, salah satunya adalah Provinsi Aceh. Aceh dikenal sebagai wilayah yang memiliki banyak local wisdom, salah satu adalah peran ulama dalam masyarakat yang diakui secara yuridis. Ulama di Aceh memiliki kontribusi besar baik dalam proses awal islamisasi, era kerajaan (kesultanan), masa aneksasi Belanda, zaman Jepang, Revolusi fisik maupun pasca-kemerdekaan Indonesia. Kontribusi besar ulama Aceh tersebut menjadi Modal lahir dan tegaknya NKRI ini. Kontribusi para ulama ini diakui di dalam 2 (dua) regulasi yuridis di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan UU Nomor 11 Tahun 2006. Sebagai bagian dari NKRI, konsekuensinya adalah implementasinormahukum dan pemerintahan di Acehbersifat sentralistik kendati sebagiannya dapat dilaksanakan sendiri oleh Aceh secara desentralisasi. Salah satu praktek sistem ketatanegaraan Indonesia di Aceh adalah pelaksanaan pemilu dan pemilihan (pilkada) setiap 5 (lima) tahun sekali. Pada saat tahapan pemilu dan pemilihan berlangsung, sengketa antarpeserta dengan peserta lainnya rentan terjadi. Tidak semua anggota Bawaslu memiliki kemampuan (SDM) untuk menyelesaikan sengketa proses tersebut. Apabila ini terjadi dan situasi di lapangan sudah memanas, pelibatan ulama untuk menjadi mediator atau juru damai penyelesaian sengketa proses para pihak dengan acara cepat merupakan sebuah solusi tepat dan terbaik.Kata kunci: Pemilu, Pemilihan, Acara Cepat, Local Wisdom
IMPLIKASI PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPR/DPRD OLEH PARTAI POLITIK TERHADAP DEMOKRASI Al, Muttaqien
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 3, No 1 (2020): Juni 2020
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v3i1.231

Abstract

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum yang dipilih oleh rakyat dalam rangka pelaksanaan sistem domokrasi di indonesia, akan tetapi mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR/DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota memberikan kesempatan untuk menggugurkan Anggota DPR/DPRD yang telah terpilih. Tujuan penelitian untuk mengetahui, Implikasi Penggantian antar waktu Anggota DPR/DPRD oleh Partai Politik Terhadap Demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (Yuridis Normatif). Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan PAW Anggota DPR/DPRD oleh Partai Politik berimplikasi terhadap pelaksanaan Demokrasi. Adapun implikasi terhadap terhadap demokrasi adalah PAW terhadap anggota DPR/DPRD yang dilakukan oleh partai politik cendrung berlandaskan kepentingan partai politik bukan kepetingan rakyat sehingga dapat memperlemah sistem domokrasi di Indonesia dimana suara rakyat hasil pemilihan umum gugur karena Proses PAW Anggota DPR/DPRD yang dilakukan Partai Politik. Maka perlu penguatan mekanisme PAW agar hak politik rakyat tidak sia-sia.Kata Kunci : Penggantian antar waktu (PAW), Partai Politik dan Demokrasi
PENYULUHAN HUKUM POLA PENYELESAIAN SENGKETA ADAT ACEH DALAM PESPEKTIF QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008 DI GAMPONG MESJID DIJIEM KECAMATAN INDRAJAYA Al Muttaqien; Umar Mahdi; Suhaibah Suhaibah; Auzan Qasthary
Al Ghafur: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 2 (2022)
Publisher : Al Ghafur: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.495 KB)

Abstract

Penyuluhan Hukum Pola Penyelesaian Sengketa Secara Adat Aceh Dalam Pespektif Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 di Gampong Mesjid Dijiem Kec. Indrajaya merupakan kegiatan pengabdian masyarakat. Prodi Ilmu Hukum Universitas Jabal Gahfur, Tujuan kegiatan ini berkaitan dengan peran gampong dan mekanisme  serta kewenangan dalam penyelesaian sengketa adat istiadat dalam masyarakat gampong. Penyelesaian sengketa adat istiadat di gampong Mesjid Dijiem belum terlaksana secara efektif dimana sebagai besar sengketa atau perselisiahan di gampong masih dilaporkan ke polisi. Masih kuranganya pengetahuan aparatur gampong terkait mekanisme dan pola penyelesaian sengketa adat istiadat di gampong menjadi penyebab utama tidak berjalannya peleksanaan penyelesaian senketa adai istiadat di gampong. Pelaksanaan penyuluhan hukum dimulai dengan penyampaian materi terkait Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Hasil penyuluhan hukum di Gampong Mesjid dijiem Kecamatan Indrajaya memberikan pengetahuan bagi apartur gampong terkait terkait pola penyelesaian senketa adat aceh sehingga nantinya peran aparatur gampong dapat efektif dan berkomitmen dalam rangka penyelesaian berbagai sengketa atau perselisiahan adat istiadat dalam masayarakat gampong sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Aceh Nomor 9 Tahun 2008.
WATER POLLUTION CONTROL POLICY IN NEPAL AND INDONESIA Auzan Qasthary; Al Muttaqien
Jurnal Sains Riset Vol 12, No 3 (2022): November 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsr.v12i3.868

Abstract

Water is a fundamental aspect of Indonesia's natural resources that must be utilized to the greatest extent possible for the benefit of the people. This indicates that the use of water for various purposes and interests must be done with caution, with regard to the interests of present and future generations in mind. Most water sources in Nepal have become polluted due to fast population growth. Water quality problems caused by physical and chemical factors have a big effect on public health when the concentrations are high. In this study, normative legal research methods are used, where library materials are basic information that is delegated and additional information is available. The conclusion of this research is that Nepal's constitution is founded on and approved by law, and it governs political, economic, and social connections as well as other rights such as land ownership. Changes in political systems and power relations result in changes in laws, decision-making authorities, and institutions, which impact water rights interactions. As an archipelagic country with a sea that encompasses two-thirds of its national territory, the world's second longest coastline, and is also known as a maritime country, Indonesia bears a significant obligation to safeguard its seas from water pollution.Keyword: Water Pollution, Policy
PENYULUHAN HUKUM POLA PENYELESAIAN SENGKETA ADAT ACEH DALAM PESPEKTIF QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008 DI GAMPONG MESJID DIJIEM KECAMATAN INDRAJAYA Al Muttaqien; Umar Mahdi; Suhaibah Suhaibah; Auzan Qasthary
Al Ghafur : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.495 KB) | DOI: 10.47647/alghafur.v1i2.925

Abstract

Penyuluhan Hukum Pola Penyelesaian Sengketa Secara Adat Aceh Dalam Pespektif Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 di Gampong Mesjid Dijiem Kec. Indrajaya merupakan kegiatan pengabdian masyarakat. Prodi Ilmu Hukum Universitas Jabal Gahfur, Tujuan kegiatan ini berkaitan dengan peran gampong dan mekanisme  serta kewenangan dalam penyelesaian sengketa adat istiadat dalam masyarakat gampong. Penyelesaian sengketa adat istiadat di gampong Mesjid Dijiem belum terlaksana secara efektif dimana sebagai besar sengketa atau perselisiahan di gampong masih dilaporkan ke polisi. Masih kuranganya pengetahuan aparatur gampong terkait mekanisme dan pola penyelesaian sengketa adat istiadat di gampong menjadi penyebab utama tidak berjalannya peleksanaan penyelesaian senketa adai istiadat di gampong. Pelaksanaan penyuluhan hukum dimulai dengan penyampaian materi terkait Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Hasil penyuluhan hukum di Gampong Mesjid dijiem Kecamatan Indrajaya memberikan pengetahuan bagi apartur gampong terkait terkait pola penyelesaian senketa adat aceh sehingga nantinya peran aparatur gampong dapat efektif dan berkomitmen dalam rangka penyelesaian berbagai sengketa atau perselisiahan adat istiadat dalam masayarakat gampong sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Aceh Nomor 9 Tahun 2008.
Co-Authors Auzan Qasthary M. Yusuf Al-Qardhawy Suhaibah Suhaibah Umar Mahdi