Garuda - Garba Rujukan Digital

PELAKSANAAN PENERBITAN GARANSI BANK OLEH PT. BANK ACEH SYARIAH UNTUK MENJAMIN PIHAK PENGGUNA JASA KONSTRUKSI (Suatu Penelitian Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sigli) Auzan Qasthary; Khairani Khairani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (370.018 KB)

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan bank garansi dalam pelaksanaan proyek jasa konstruksi, tanggung jawab PT. Bank Aceh Syariah sebagai penjamin apabila terjadi wanprestasi dalam pekerjaan pembangunan konstruksi dan klaim garansi bank bila terjadi wanprestasi dalam pekerjaan pembangunan konstruksi. Hasil penelitian menunjukkan, kedudukan garansi bank dalam kontrak kerja kontruksi adalah untuk menjamin pihak pengguna jasa konstruksi saat terjadi wanprestasi. Pihak PT. Bank Aceh Syariah bertanggung jawab sebagai penjamin yang mengharuskan pihak tersebut untuk mencairkan garansi bank pada saat klaim yang dilakukan oleh pihak pengguna jasa konstruksi karena pihak terjamin wanprestasi. Proses Klaim yang dilakukan oleh pihak bank tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kepada disarankan melakukan pemeriksaan jaminan kontra garansi secara menyeluruh untuk pemenuhan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi. Melaksanakan tanggung jawabnya terhadap klaim yang dilakukan oleh pihak pengguna jasa konstruksi. Pihak Bank Aceh harus lebih aktif dalam hal menilai kontra garansi untuk terhindar dari permasalahan klaim garansi bank.

ANALISA ATAS PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2634 K/PID. SUS. LH/2016 Auzan Qasthary
Jurnal Real Riset Vol 4, No 2 (2022): Juni 2022
Publisher : Jurnal Real Riset

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pembakaran lahan sering kali terjadi diakibatkan oleh perluasan lahan perkebunan skala besar karena dalam prakteknya yang tidak memakan banyak biaya. Namun hal ini menyebabkan masalah apabila lahan terbakar lebih luas menjangkau kawasan hutan yang menyebabkan kerusakan dan kerugian bagi negara. Penerapan pertanggungjawaban terjadi apabila perbuatan yang dilarang dicoba dalam rangka penerapan tugas korporasi ataupun agar menggapai tujuan korporasi. Permasalahan yang menjerat PT. SPS bermula dikala terbentuknya kejadian kebakaran lahan yang terjalin di Provinsi Aceh akibat dari landclearing lahan yang mengakibatkan kebakaran yang luas.Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Kerusakan Lingkungan, Putusan Mahkamah Agung

PENYULUHAN HUKUM POLA PENYELESAIAN SENGKETA ADAT ACEH DALAM PESPEKTIF QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008 DI GAMPONG MESJID DIJIEM KECAMATAN INDRAJAYA Al Muttaqien; Umar Mahdi; Suhaibah Suhaibah; Auzan Qasthary
Al Ghafur: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 2 (2022)
Publisher : Al Ghafur: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.495 KB)

Penyuluhan Hukum Pola Penyelesaian Sengketa Secara Adat Aceh Dalam Pespektif Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 di Gampong Mesjid Dijiem Kec. Indrajaya merupakan kegiatan pengabdian masyarakat. Prodi Ilmu Hukum Universitas Jabal Gahfur, Tujuan kegiatan ini berkaitan dengan peran gampong dan mekanisme serta kewenangan dalam penyelesaian sengketa adat istiadat dalam masyarakat gampong. Penyelesaian sengketa adat istiadat di gampong Mesjid Dijiem belum terlaksana secara efektif dimana sebagai besar sengketa atau perselisiahan di gampong masih dilaporkan ke polisi. Masih kuranganya pengetahuan aparatur gampong terkait mekanisme dan pola penyelesaian sengketa adat istiadat di gampong menjadi penyebab utama tidak berjalannya peleksanaan penyelesaian senketa adai istiadat di gampong. Pelaksanaan penyuluhan hukum dimulai dengan penyampaian materi terkait Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Hasil penyuluhan hukum di Gampong Mesjid dijiem Kecamatan Indrajaya memberikan pengetahuan bagi apartur gampong terkait terkait pola penyelesaian senketa adat aceh sehingga nantinya peran aparatur gampong dapat efektif dan berkomitmen dalam rangka penyelesaian berbagai sengketa atau perselisiahan adat istiadat dalam masayarakat gampong sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Aceh Nomor 9 Tahun 2008.

WATER POLLUTION CONTROL POLICY IN NEPAL AND INDONESIA Auzan Qasthary; Al Muttaqien
Jurnal Sains Riset Vol 12, No 3 (2022): November 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsr.v12i3.868

Water is a fundamental aspect of Indonesia's natural resources that must be utilized to the greatest extent possible for the benefit of the people. This indicates that the use of water for various purposes and interests must be done with caution, with regard to the interests of present and future generations in mind. Most water sources in Nepal have become polluted due to fast population growth. Water quality problems caused by physical and chemical factors have a big effect on public health when the concentrations are high. In this study, normative legal research methods are used, where library materials are basic information that is delegated and additional information is available. The conclusion of this research is that Nepal's constitution is founded on and approved by law, and it governs political, economic, and social connections as well as other rights such as land ownership. Changes in political systems and power relations result in changes in laws, decision-making authorities, and institutions, which impact water rights interactions. As an archipelagic country with a sea that encompasses two-thirds of its national territory, the world's second longest coastline, and is also known as a maritime country, Indonesia bears a significant obligation to safeguard its seas from water pollution.Keyword: Water Pollution, Policy

LEGALITAS PENGGUNAAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA PERDATA Auzan Qasthary; Al Muttaqien; T. Yasman Saputra
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 6, No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v6i1.1613

ABSTRACTIn the increasingly advanced digital era, the development of information technology has changed various aspects of life, including the legal system. The use of electronic evidence in legal proceedings has become commonplace, especially in the context of civil procedural law. Electronic evidence such as electronic documents, e-mails, text messages, audio recordings, and video recordings has become an integral part of many legal cases. This study aims to examine the legality of using electronic evidence in civil procedural law. In today's digital era, the use of electronic technology in legal proceedings has become a common phenomenon. However, there is still debate about the legality and strength of electronic evidence in the context of civil procedural law. This study uses a normative legal research method by examining laws and regulations related to the use of electronic evidence in civil procedural law. The results of this study indicate that, although there are challenges to the use of electronic evidence, its legality has been recognized and regulated in laws and regulations. Thus, the use of electronic evidence can be an efficient and effective alternative to meeting the evidentiary needs in civil procedural law.Keywords : Legality, Electronic Evidence, Civil Procedure Code ABSTRAKDalam era digital yang semakin maju, perkembangan teknologi informasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum. Penggunaan bukti elektronik dalam proses hukum telah menjadi hal yang umum, terutama dalam konteks hukum acara perdata. Bukti elektronik seperti dokumen elektronik, email, pesan teks, rekaman suara, dan rekaman video telah menjadi bagian integral dari banyak kasus hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas penggunaan bukti elektronik dalam hukum acara perdata. Dalam era digital saat ini, penggunaan teknologi elektronik dalam proses hukum telah menjadi fenomena yang umum. Akan tetapi, masih terdapat perdebatan mengenai legalitas dan kekuatan bukti elektronik dalam konteks hukum acara perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penggunaan bukti elektronik dalam hukum acara perdata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam penggunaan bukti elektronik, legalitasnya telah diakui dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga, penggunaan bukti elektronik dapat menjadi alternatif yang efisien dan efektif dalam memenuhi kebutuhan pembuktian dalam hukum acara perdata.Kata kunci: Legalitas, Bukti Elektronik, Hukum Acara Perdata

PENYULUHAN HUKUM POLA PENYELESAIAN SENGKETA ADAT ACEH DALAM PESPEKTIF QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008 DI GAMPONG MESJID DIJIEM KECAMATAN INDRAJAYA Al Muttaqien; Umar Mahdi; Suhaibah Suhaibah; Auzan Qasthary
Al Ghafur : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Penyuluhan Hukum Pola Penyelesaian Sengketa Secara Adat Aceh Dalam Pespektif Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 di Gampong Mesjid Dijiem Kec. Indrajaya merupakan kegiatan pengabdian masyarakat. Prodi Ilmu Hukum Universitas Jabal Gahfur, Tujuan kegiatan ini berkaitan dengan peran gampong dan mekanisme serta kewenangan dalam penyelesaian sengketa adat istiadat dalam masyarakat gampong. Penyelesaian sengketa adat istiadat di gampong Mesjid Dijiem belum terlaksana secara efektif dimana sebagai besar sengketa atau perselisiahan di gampong masih dilaporkan ke polisi. Masih kuranganya pengetahuan aparatur gampong terkait mekanisme dan pola penyelesaian sengketa adat istiadat di gampong menjadi penyebab utama tidak berjalannya peleksanaan penyelesaian senketa adai istiadat di gampong. Pelaksanaan penyuluhan hukum dimulai dengan penyampaian materi terkait Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Hasil penyuluhan hukum di Gampong Mesjid dijiem Kecamatan Indrajaya memberikan pengetahuan bagi apartur gampong terkait terkait pola penyelesaian senketa adat aceh sehingga nantinya peran aparatur gampong dapat efektif dan berkomitmen dalam rangka penyelesaian berbagai sengketa atau perselisiahan adat istiadat dalam masayarakat gampong sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Aceh Nomor 9 Tahun 2008.

ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI HUKUM DALAM PENGELOLAAN SAMPAH (LIMBAH) B3 DI KABUPATEN PIDIE Auzan Qasthary; Suhaibah Suhaibah; Al Muttaqien Al Muttaqien
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 6, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v6i2.1858

Pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3) merupakan isu penting dalam upaya pelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum dalam pengelolaan sampah B3 di Kabupaten Pidie. Kabupaten Pidie, sebagai salah satu daerah di Indonesia, menghadapi tantangan serius dalam mengelola sampah B3. Implementasi hukum yang efektif adalah kunci untuk mengurangi dampak negatif limbah B3 terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Artikel ini akan mengulas peraturan dan praktik pengelolaan sampah B3, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya, dan mengevaluasi dampak dari kebijakan yang telah ada.. Kata kunci: Implentasi Hukum; Pengelolaan; Sampah B3; Pidie

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search