Garuda - Garba Rujukan Digital

Evaluasi Strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Pilkada Tahun 2018 Ferdinand R.L. J Dalihade; Marlien T. Lapian; Johny P. Lengkong
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 di Kabupaten Siau Tagulandang dan Biaro (Sitaro) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dapat memenangkan calon yang diusungnya menjadi Bupati Sitaro untuk periode 2018-2023. Artikel ini akan mengevaluasi strategi yang dilakukan oleh PDIP dalam memenangkan kompetisi politik tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif, artikel ini akan mengidentifikasi apa saja strategi yang dimainkan oleh PDIP untuk memenangkan pertarungan tersebut serta mengevaluasinya. Hasil penelitian menggambarkan bahwa kemenangan pasangan Evangelian Sasingen-John Palandung (YES-JO) yang diusung oleh Partai PDI-P disebabkan oleh keunggulan Visi dan Misi yang ditawarkan pasangan ini kepada masyarakat, sekaligus cara menawarkannya yang dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan. Selain itu kemenangan diraih oleh pasangan ini juga disebabkan oleh ketepatan sasaran dalam mengimplementasikan strategi, disamping kerja keras dari tik sukses. Kata Kunci: Strategi : PDIP: Pemilihan Kepala Daerah ABSTRACT In the 2018 Regional Head Election (Pilkada) in Siau Tagulandang Regency and Biaro (Sitaro), the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) was able to win the candidate it promoted as Sitaro Regent for the 2018-2023 period. This article will evaluate the strategy adopted by PDIP in winning the political competition. By using a qualitative method, this article will identify the strategies used by PDIP to win the battle and evaluate them. The results of the study illustrate that the victory of the Evangelian Sasingen-John Palandung (YES-JO) pair promoted by the PDI-P Party is due to the superiority of the Vision and Mission offered by this pair to the community, as well as the way they offer it which is carried out with a family approach. In addition, the victory achieved by this pair was also due to the accuracy of the target in implementing the strategy, in addition to the hard work of successful ticks. Keywords: Strategy : PDIP: Regional Head Election

Implementasi Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Karlin Guntur Lumare; Michael Mamentu; Johny P. Lengkong
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Artikel ini akan mengkaji tentang bagaimana Desa Hilaitetor Kecamatan Wasile Utara Kabupaten Halmahera Timur dalam mengimplementasikan Peraturan Desa (Perdes), tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang tertuang dalam Perdes Nomor 01 Tahun 2021. Dengan menggunakan metode kualitatif kajian ini akan fokus pada bagaimana perdes tersebut di implementasikan serta berbagai permasalahan yang ada. Kajian akan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh George C. Edward III tentang beberapa faktor yang mempengaruhi suatu Implementasi kebijakan. Temuan penelitian menggambarkan bahwa implementasi Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Hilaitetor belum berjalan dengan baik dikarenakan komunikasi yang secara transisi tidak tersampaikan dengan baik antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa dengan masyarakat. Dalam hal Sumber Daya Pemerintah Desa Hilaitetor tidak memperhatikan perencanaan terhadap anggaran yang mau dipagukan sehingga dalam penerapan kebijakan Peraturan Desa Anggarannya mengalami deficit. Hal itu juga diperparah dengan sikap atau komitmen dari pelaksana kebijakan Peraturan Desa ternyata masih terlihat tidak konsisten. Sedangkan dari struktur birokrasi memang sudah cukup baik dilihat dari adanya struktur yang jelas terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing. Kata Kunci: Implementasi; Peraturan Desa; APBDes ABSTRACT This article will examine how Hilaitetor Village, North Wasile District, East Halmahera Regency implements Village Regulation (Perdes) Number 01 of 2021, concerning the Village Revenue and Expenditure Budget. Using a qualitative method, this study will focus on how the Perdes is implemented and the various problems that exist. The study will use the approach put forward by George C. Edward III regarding several factors that influence a policy implementation. The findings of the study illustrate that the implementation of Village Regulations concerning the Village Revenue and Expenditure Budget in Hilaitetor Village has not gone well due to the transitional lack of communication between the Village Head and Village Officials and the community. In terms of the Hilaitetor Village Government Resources, they do not pay attention to planning the budget that they want to make a ceiling so that in implementing the Village Regulation policy, the budget experiences a deficit. This is also exacerbated by the attitude or commitment of implementing the Village Regulation policy that still seems inconsistent. Meanwhile, the structure of the bureaucracy is indeed quite good, seen from the existence of a clear structure related to the duties and functions of each. Keywords: Implementation; Village Regulations; APBDes

Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pelintas Batas Ilegal Di Perbatasan Indonesia-Timor Leste Paulin J.C Tambunan; Michael Mamentu; Johny P. Lengkong
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pelintas batas ilegal (illegal crossing borders) di perbatasan wilayah Indonesia dengan Timor Leste hingga kini masih menjadi persoalan bagi kedua negara. Artikel ini mengkaji bagaimana upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi berbagai persoalan terkait dengan para pelintasi ilegal tersebut. Kajian dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai langkah atau upaya yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi persoalan tersebut. Dari hasil penelitian ditemukan terlalu luasnya wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste membuat pemerintah kewalahan dalam melakukan pengawasan di wilayah perbatasan kedua negara. Selain itu adanya hubungan kekerabatan yang cukup dekat antara warga negara Indonesia yang berada di Kabupaten Timor Tengah Utara dan warga negara Timor Leste membuat potensi pelanggaran pelintas batas ilegal dan penyeludupan barang akan terus terjadi. Apalagi jumlah layanan pos lintas batas jumlahnya masih terlalu minim dan warga Timor Leste masih mengganggap biaya untuk untuk membayar visa cukup mahal. Selain itu tidak tersedianya lagi pos lintas batas sementara menjadi pendorong terjadinya pelintas batas ilegal marak terjadi. Untuk itu pertemuan Joint Border Commitee antara kedua negara yang merupakan mekanisme bilateral untuk menyelesaikan permasalahan tentang perbatasan perlu dimaksimalkan. Disamping itu perlunya membangun lebih banyak pos lintas batas dengan fasilitas yang lengkap terutama di area yang dekat dengan perbatasan antara Indonesia-Timor Leste, serta membangun garis batas yang jelas agar berkurangnya jalan-jalan pintas yang menyebabkan terjadinya pelintas batas ilegal. Juga perlunya di buka kembali akses pass lintas batas kunjungan sementara bagi kedua negara, agar memudahkan warga melintas untuk mengunjungi saudara atau keluarga mengingat latar belakang Indonesia-Timor Leste dulunya adalah satu negara. Kata Kunci: Pelintas Batas Ilegal;Indonesia; Timor Leste ABSTRACT Illegal crossing borders on the border between Indonesia and Timor Leste is still a problem for both countries. This article examines how the efforts that have been made by the Indonesian government in overcoming various problems related to these illegal crossers. The study was conducted by identifying the various steps or efforts that have been and will be carried out by the Indonesian government to overcome these problems. From the results of the research it was found that the border area between Indonesia and Timor Leste was too wide which made it difficult for the government to carry out supervision in the border areas of the two countries. In addition, there is a fairly close kinship relationship between Indonesian citizens residing in North Central Timor District and East Timorese citizens, making the potential for illegal cross-border violations and goods smuggling to continue to occur. What's more, the number of cross-border postal services is still too minimal and East Timorese still consider the cost of paying for a visa quite expensive. In addition, the temporary unavailability of cross-border posts has become a driving force for illegal border crossers to occur. For this reason, the Joint Border Committee meeting between the two countries, which is a bilateral mechanism for resolving border issues, needs to be maximized. Besides that, it is necessary to build more border crossing posts with complete facilities, especially in areas close to the border between Indonesia and Timor Leste, as well as building clear boundaries so that there are fewer shortcuts that lead to illegal border crossers. There is also a need to reopen cross-border access passes for temporary visits for the two countries, to make it easier for residents to pass by to visit relatives or family, given the background that Indonesia and Timor Leste used to be one country. Keywords: Illegal Border Crossers; Indonesia; Timor Leste

Perbandingan Strategi Kampanye Partai PDI-P Dan Partai Golkar Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 Kevin Juan Sahati; Marlien T. Lapian; Johny P. Lengkong
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dalam sebuah kompetisi politik strategi kampanye sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari kontestan. Dalam kompetisi politik terkait Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) strategi kampanye dilakukan selain oleh calon yang bersangkutan, juga dilakukan oleh partai politik pengusung. Dengan menggunakan metode kualitatif, artikel ini akan membandingkan strategi partai politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Partai Politik Golongan Karya (Golkar) dalam memperjuangan calon-calon yang diusung mereka pada Pileg tahun 2019 di Kota Manado. Temuan penelitian menggambarkan dari strategi yang dilakukan kedua partai hampir dapat dikatakan hampir sama. Secara umum kedua partai masing-masing memaksimalkan peran struktur partai di tingkat daerah, menggunakan media sosial sebagai media kampanye, dan pemasangan baliho. Adapun perbedaan hanya terdapat pada isu yang diusung saat berkampanye. Untuk PDIP isu kampanye yang diusung yaitu dengan mengangkat 3 isu utama, yaitu isu infrastruktur seperti pembangunan jalan, drainase, juga air bersih. Untuk isu sosial PDIP mengangkat isu bantuan-bantuan sosial dari pemerintah, dan isu ekonomi dimana adanya penurunan harga pasar contohnya penurunan bahan pokok. Selain itu juga dikarenakan PDIP merupakan partai yang mempunyai calon dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, make mereka juga mengangkat isu-isu mengenai kader mereka yang menjadi calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan untuk partai Golkar mengangkat isu-isu berdasarkan isu masyarakat di setiap daerah pemilihan (Dapil), seperti Dapil Wenang-Wanea dengan mengangkat isu kemacetan. Dan dilihat dari keberhasilan strategi yang dilakukan oleh kedua partai, terbukti PDIP lebih unggul dalam mearih dukungan masyarakat Kota Manado. Kata Kunci: Strategi Kampanye ABSTRACT In a political competition, the campaign strategy is very influential on the success of the contestants. In the political competition related to the Legislative General Election (Pileg), the campaign strategy is carried out not only by the candidate concerned, but also by the supporting political party. Using a qualitative method, this article will compare the strategies of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) political party with the Golkar political party in fighting for the candidates they promoted in the 2019 Pilleg in Manado City. The research findings illustrate that the strategies carried out by the two parties are almost the same. In general, the two parties each maximized the role of the party structure at the regional level, using social media as a campaign medium, and installing billboards. The difference is only in the issues that are brought up during the campaign. For PDIP the campaign issues raised are by raising 3 main issues, namely infrastructure issues such as road construction, drainage, and clean water. For social issues, PDIP raised the issue of social assistance from the government, and economic issues where there was a decline in market prices, for example a decrease in basic commodities. In addition, because PDIP is a party that has candidates in the presidential and vice presidential elections, they also raise issues regarding their cadres who become presidential and vice presidential candidates. Meanwhile, the Golkar party raises issues based on community issues in each electoral district (Dapil), such as the Wenang-Wanea Dapil by raising the issue of congestion. And judging from the success of the strategies carried out by the two parties, it is proven that PDIP is superior in gaining the support of the people of Manado City. Keywords: Campaign Strategy

Strategi Partai Golkar Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Kota Manado Tahun 2020 Gherry R. I Hahamu; Johny P. Lengkong; Franky Rengkung
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sebagai salah satu partai besar yang ada di Kota Manado Partai Golkar sangat berambisi untuk dapat memenangkan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako) pada tahun 2020. Namun pada kenyataannya partai Golkar mengalami kekalahan. Artikel ini akan mengkaji strategi yang dimainkan oleh partai Golkar untuk memenangkan kompetisi Pilwako di Kota Manado. Dengan menggunakan metode kualitatif, artikel ini akan fokus melihat dan mendeskripsikan strategi partai Golkar dan kelemahan dari strategi tersebut sehingga menyebabkan kekalahan partai Golkar. Kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Nimmo (2011), tentang jenis strategi kampanye. Temuan penelitian menggambarkan beberapa strategi yang dilakukan oleh partai Golkar, diantaranya adalah Strategi komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan jaringan kekuasaan tingkat local. Selain itu, partai Golkar juga menghimpun kekuasaan mayoritas elite lokal di kota Manado untuk kemudian ‘mengikatnya’ baik secara sukarela ataupun melalui tekanan structural, dengan memanfaatkan pengaruh elite secara luas, baik di structural birokrasi, pengusaha maupun elite di lingkungan pendukung. Partai Golkar juga melakukan sosialisasi dengan melakukan pencitraan dan penguatan jati diri (karakter partai) kepada masyarakat serta menyampaikan visi dan misi serta program partai Golkar. Selain itu partai Golkar juga sering menghadiri atau mengadakan event di lingkungan masyarakat dengan menyampaikan program, kampanye atau sosialisasi ke masyarakat. Kata Kunci: Strategi; Partai Golkar: Pilwako ABSTRACT As one of the major parties in Manado City, the Golkar Party is very ambitious to win the Mayor and Deputy Mayor Election (Pilwako) in 2020. But in reality the Golkar party has lost. This article will examine the strategy played by the Golkar party to win the Wako election competition in Manado City. By using a qualitative method, this article will focus on looking at and describing the strategy of the Golkar party and the weaknesses of that strategy that led to the defeat of the Golkar party. The study was conducted using the approach proposed by Nimmo (2011), regarding the types of campaign strategies. The research findings describe several strategies carried out by the Golkar party, including the communication strategy carried out using a local level power network. In addition, the Golkar party also collects the power of the majority of local elites in the city of Manado to then 'bind' it either voluntarily or through structural pressure, by utilizing the influence of the elite widely, both in the structural bureaucracy, businessmen and elites in the supporting environment. The Golkar Party also conducts socialization by conducting imagery and strengthening of identity (party character) to the public as well as conveying the vision and mission and programs of the Golkar party. In addition, the Golkar party also often attends or holds events in the community by conveying programs, campaigns or outreach to the public. Keywords: Strategy; Golkar Party: Pilwako

Peran Media Sosial dalam Partisipasi Politik Kaum Milenial : Studi Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 di Kecamatan, Langowan Selatan livia Polandos; Burhan Niode; Johny P. Lengkong
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i2.47191

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran media sosial dalam partisipasi politik kaum milenial di Kecamatan Langowan Selatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (pilgub) Sulawesi Utara Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah melalui teknik wawancara dengan informan, observasi ke lokasi lapangan dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa media sosial sangat berpengaruh dalam partisipasi politik kaum milenial di kecamatan Langowan Selatan Adapun peran dari media sosial adalah sebagai media kampanye atau strategi yang digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan (calon, tim sukses, maupun penyelenggara) yang terlibat pada pilkada tahun 2020. Media sosial juga menjadi sarana pembelajaran dan pengembangan atau sarana meningkatkan pemahaman tentang politik bagi kaum milenial. Selain itu media sosial khususnya facebook dapat memotivasi partisipasi politik kaum milenial pada pilkada tahun 2020 di Sulawesi Utara yang terbukti dari hasil penelitian dimana tingkat persentase partisipasi kaum milenial pada pilkada tahun 2020 di kecamatan Langowan Selatan mencapai 70% . Namun terdapat beberapa dampak buruk dari peran media yaitu informasi yang di dapatkan terkadang kurang relevan dan tidak dapat dipastikan kebenarannya. Kata Kunci: Peran; Media Sosial; Kaum Milenial; Partisipasi Politik ABSTRACTThis study aims to find out the role of social media in the political participation of millennials in Langowan Selatan District in the 2020 North Sulawesi Governor and Deputy Governor (pilgub) election. This research uses a qualitative method with a descriptive qualitative approach. The data collection technique used in this study was through interviews with informants, field observations and documentation. Based on the results of the research, it shows that social media is very influential in the political participation of millennials in the Langowan Selatan sub-district. 2020. Social media is also a means of learning and development or a means of increasing understanding of politics for millennials. In addition, social media, especially Facebook, can motivate millennial political participation in the 2020 local elections in North Sulawesi, which is evident from the results of research where the participation rate of millennials in the 2020 regional elections in Langowan Selatan district reached 70%. However, there are some negative impacts from the role of the media, namely the information obtained is sometimes less relevant and the truth cannot be ascertained. Keywords: Role; Social media; Millennials; Political Participation

Upaya Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Program Desa Wisata: (Studi Di Desa Tumaluntung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara) Patrick Joyhard Sigarlaki; Agustinus B. Pati; Johny P. Lengkong
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i2.47336

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Tumaluntung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara dalam mendukung program pemerintah yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pariswisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor:KM/107/KD.03/2021, tentang panduan pengembangan Desa Kreatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Pendekatan kualitatif deskriptif, yang akan fokus mengidentifikasi berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tumaluntung dalam pengembangan Desa Wisata. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Desa Tumaluntung, yang salah satunya adalah dengan melakukan penyusunan peraturan desa (Perdes) tentang desa wisata. Rencana penyusunan perdes telah masuk dalam agenda yang akan dibahas di musyawarah desa di tahun 2023. Penyusunan perdes dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang terkait seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Masyarakat, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), serta Lembaga Adat. Selain itu pemerintah Desa Tumaluntung juga secara masif terus mensosialisasikan program Desa Wisata kepada masyarakat. Kata Kunci: Upaya; Desa Wisata; Pemerintah Desa; Peraturan Desa ABSTRACT This study aims to find out how the efforts made by the village government of Tumaluntung, Kauditan District, North Minahasa Regency in supporting government programs contained in the Decree of the Minister of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia Number: KM/107/KD.03/2021, concerning guidelines for the development of Creative Villages . This study uses a qualitative method with a descriptive qualitative approach, which will focus on identifying the various efforts made by the Tumaluntung Village government in developing a Tourism Village. Based on the results of the study it was found that various efforts had been made by the Tumaluntung Village government, one of which was to draft village regulations (Perdes) regarding tourism villages. Plans for drafting village regulations have been included on the agenda to be discussed at village meetings in 2023. The preparation of village regulations is carried out by involving all relevant parties such as the Village Consultative Body (BPD), the Community, Tourism Awareness Groups (Pokdarwis), and Customary Institutions. In addition, the Tumaluntung Village government also continues to socialize the Tourism Village program massively to the community. Keywords: Effort; Tourism Village; Village government; Village Regulations

Efektififitas Strategi Imagologi Politik Kepala Daerah Dalam Memaksimalkan Kepemimpinannya: (Analisis Strategi Imagologi Politik Walikota Manado Andrei Angouw Melalui Media Sosial Dalam Mensosialisasikan Kepemimpinannya) Efraim Luisfigo Sondakh Kaparang; Johny P. Lengkong; Franky Rengkung
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Artikel ini merupakan hasil kajian tentang efektifitas strategi yang dilakukan oleh Walikota Kota Manado Andrei Angow melalui media sosial dalam mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kepemimpinannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang akan fokus melihat strategi imagologi yang dilakukan Andrei Angow dalam upaya memaksimalkan kepemimpinannya. Temuan penelitian menggambarkan strategi imagology politik yang muncul dari unggahan konten media social Andrei Angouw merupakan bagian dari upaya mengembangkan citra politik dirinya sebagai seorang pejabat public melalui cara-cara antara lain: membangun citra melalui perannya sebagai seorang pejabat public yang menjalankan fungsi pemerintahan, membangun citra diri dengan menjalankan fungsi sebagai seorang kader partai, membangun citra diri dengan pendekatan etnisitas. Pada pelaksanaanya ditemui hambatan-hambatan yang berdampak buruk terhadap citra walikota Manado, seperti penyebaran hoaks dan mis-informasi yang diunggah melalui media social dan terlanjur menyebar ke khalayak umum. Strategi-strategi tersebut utamanya dilakukan oleh Andrei Angouw dinilai sebagai strategi untuk meningkatkan elektabilitas politiknya melalui membangun citra positif dalam Masyarakat untuk mempertahankan bahkan mengembangkan karir politik yang ada. Kata Kunci: Strategi; Imagologi; Media Sosial ABSTRACT This article is the result of a study on the effectiveness of the strategy carried out by the Mayor of Manado City, Andrei Angow, through social media in influencing public perceptions of his leadership. This research uses qualitative methods which will focus on looking at the imagological strategies used by Andrei Angow in an effort to maximize his leadership. The research findings illustrate that the political imagology strategy that emerged from Andrei Angouw's social media content uploads is part of an effort to develop his political image as a public official through methods including: building an image through his role as a public official carrying out government functions, building his self-image by carrying out functions as a party cadre, building a self-image with an ethnic approach. In its implementation, obstacles were encountered that had a negative impact on the image of the mayor of Manado, such as the spread of hoaxes and misinformation that were uploaded via social media and had already spread to the general public. These strategies were mainly carried out by Andrei Angouw as a strategy to increase his political electability by building a positive image in society to maintain and even develop his existing political career. Keywords: Strategy; Imagology; Social media

Implementasi Fungsi Rekrutmen Calon Legislatif Partai Nasional Demokrat Kota Manado Pada Pemilu Tahun 2024 Ahmad Taufik Salim; Johny P. Lengkong; Franky Rengkung
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian bertujuan untuk mengkaji pola rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) terhadap para calon anggota legislatif (Caleg) yang akan di usung partai Nasdem pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus penelitian pada pola rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Nasdem Kota Manado. Temuan penelitian menggambarkan bahwa dalam melaksanakan rekrutmen calon anggota legislatif untuk duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado periode 2024-2029 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Nasdem melakukan metode antara lain mengoptimalkan peran organisasi sayap partai dan membangun relasi sosial melalui pelayanan public. Dalam upaya melakukan penjaringan demi mendapatkan kursi di DPRD Kota Manado, DPD Partai Nasdem juga melakukan beberapa strategi antara lain melakukan penjaringan dengan berdasarkan kemampuan kognitif, melakukan penjaringan berdasarkan proses kaderisasi, melakukan penjaringan berdasarkan ikatan primordial dan melakukan penjaringan berdasarkan wilayah administrative. Diakui setiap strategi yang dijalankan pasti memiliki kelemahannya masing-masing. Sebagai contoh dimana pada penjaringan lewat pertimbangan wilayah administrative bisa saja menutup kesempatan calon lain yang unggul secara kognitif, ataupun yang lahir dari proses politik bahkan yang memiliki ikatan primordial. Kata Kunci: Implementasi; Fungsi Rekrutmen; Caleg; Partai Nasdem ABSTRACT The research aims to examine the recruitment patterns carried out by the National Democratic Party (Nasdem) for legislative member candidates (Caleg) who will be promoted by the Nasdem party in the 2024 General Election (Pemilu). This research uses qualitative methods with a research focus on recruitment patterns. carried out by the Manado City Nasdem Party. The research findings illustrate that in carrying out the recruitment of prospective legislative members to sit in seats in the Regional People's Representative Council (DPRD) of Manado City for the 2024-2029 period, the Nasdem Party's Regional Representative Council (DPD) used methods including optimizing the role of party wing organizations and building social relations through service. public. In an effort to carry out a selection process to get a seat in the Manado City DPRD, the Nasdem Party DPD also carried out several strategies, including conducting a selection based on cognitive abilities, conducting a selection based on the cadre formation process, conducting a selection based on primordial ties and conducting a selection based on administrative areas. It is acknowledged that every strategy implemented must have its own weaknesses. For example, when selecting candidates based on administrative area considerations, it could close the opportunity for other candidates who are cognitively superior, or who were born from the political process, even those who have primordial ties. Keywords: Implementation; Recruitment Function; Legislative Candidates; Nasdem Party

Title

Found 9 Documents
Search
Journal : Politico: Jurnal Ilmu Politik

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search Journal : Politico: Jurnal Ilmu Politik

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search
Journal : Politico: Jurnal Ilmu Politik