Garuda - Garba Rujukan Digital

Local Government Strategy in Managing Objects Marine Tourism in Banggai Laut District Sigittriadi; Burhan Niode; Johny P. Lengkong
Journal of Public Administration and Government Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22487/jpag.v4i2.468

Marine tourism is one of the tourist attractions of Banggai Laut Regency. Marine tourism is a major industry in Banggai Laut Regency, but it is less popular and attracts fewer visitors than other tourist destinations. If you want to draw public interest, there has to be a local government strategy in place to manage maritime tourism. Of course, the tourist business is strongly dependent on public trust. The federal and local governments should strive more to reestablish the tourism business during the pandemic. The goal of this research was to identify and investigate the local government's plan for managing maritime tourist items in Banggai Laut Regency. This study employs a descriptive method with a qualitative approach. According to the conclusions of this study, the Banggai Laut Regency's local administration has not yet optimized its plan for managing maritime tourist items. This is due to the local government's present concentration on other beaches that have been under control for a long time, as well as the importance of pandemic prevention from all angles, including the tourism business. construct amenities and infrastructure, and ensure tourist safety.

Peran Media Sosial dalam Partisipasi Politik Kaum Milenial : Studi Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 di Kecamatan, Langowan Selatan livia Polandos; Burhan Niode; Johny P. Lengkong
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i2.47191

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran media sosial dalam partisipasi politik kaum milenial di Kecamatan Langowan Selatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (pilgub) Sulawesi Utara Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah melalui teknik wawancara dengan informan, observasi ke lokasi lapangan dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa media sosial sangat berpengaruh dalam partisipasi politik kaum milenial di kecamatan Langowan Selatan Adapun peran dari media sosial adalah sebagai media kampanye atau strategi yang digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan (calon, tim sukses, maupun penyelenggara) yang terlibat pada pilkada tahun 2020. Media sosial juga menjadi sarana pembelajaran dan pengembangan atau sarana meningkatkan pemahaman tentang politik bagi kaum milenial. Selain itu media sosial khususnya facebook dapat memotivasi partisipasi politik kaum milenial pada pilkada tahun 2020 di Sulawesi Utara yang terbukti dari hasil penelitian dimana tingkat persentase partisipasi kaum milenial pada pilkada tahun 2020 di kecamatan Langowan Selatan mencapai 70% . Namun terdapat beberapa dampak buruk dari peran media yaitu informasi yang di dapatkan terkadang kurang relevan dan tidak dapat dipastikan kebenarannya. Kata Kunci: Peran; Media Sosial; Kaum Milenial; Partisipasi Politik ABSTRACTThis study aims to find out the role of social media in the political participation of millennials in Langowan Selatan District in the 2020 North Sulawesi Governor and Deputy Governor (pilgub) election. This research uses a qualitative method with a descriptive qualitative approach. The data collection technique used in this study was through interviews with informants, field observations and documentation. Based on the results of the research, it shows that social media is very influential in the political participation of millennials in the Langowan Selatan sub-district. 2020. Social media is also a means of learning and development or a means of increasing understanding of politics for millennials. In addition, social media, especially Facebook, can motivate millennial political participation in the 2020 local elections in North Sulawesi, which is evident from the results of research where the participation rate of millennials in the 2020 regional elections in Langowan Selatan district reached 70%. However, there are some negative impacts from the role of the media, namely the information obtained is sometimes less relevant and the truth cannot be ascertained. Keywords: Role; Social media; Millennials; Political Participation

Peran Diplomasi Anime Dalam Menyebarkan Budaya Jepang Di Indonesia Apriliany P. Patioran; Burhan Niode; Franky R. D. Rengkung
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i2.47664

Penyebaran budaya Jepang di Indonesia yang kian hari makin meluas merupakan salah satu dampak dari anime Jepang yang masuk ke Indonesia membawa nilai-nilai budaya yang dianut Jepang. Penyebaran budaya Jepang tersebut dapat dilihat dari maraknya event, festival maupun komunitas-komunitas Jejepangan di Indonesia. Hal itu tidak terlepas dari peran pemerintah Jepang sendiri yang sangat mendukung produksi dan peningkatan anime. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari diplomasi yang dijalankan pemerintah dalam menyebarkan budaya Jepang melalui anime khususnya di Indonesia. Penelitian ini menggukanan jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan menggunakan data pustaka berbasis dokumen dan internet yang kemudian ditelaah dan ditarik kesimpulan. Analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa anime menjadi salah satu soft power Jepang yang disalurkan melalui diplomasi kebudayaan yang dilakukan di Indonesia, anime yang diproduksi tidak hanya diperuntukkan kepada kalangan anak-anak tetapi juga dikalangan orang dewasa, pemerintah Jepang menggunakan anime sebagai alat untuk melakukan diplomasi dengan memanfaatkan kepopuleran anime menjadi duta pariwisata. Kata Kunci: Anime; Diplomasi; Budaya; Jepang; Indonesia. ABSTRACT The spread of Japanese culture in Indonesia, which is increasingly widespread, is one of the impacts of Japanese anime entering Indonesia bringing the cultural values adopted by Japan. The spread of Japanese culture can be seen from the rampant events, festivals and the Japan communities in Indonesia. This is inseparable from the role of the Japanese government itself which strongly supports the production and improvement of anime. Based on this, this study aims to determine the role of government-run diplomacy in spreading Japanese culture through anime, especially in Indonesia. This research uses a descriptive type of research. The data used uses document-based and internet-based library data which is then reviewed and conclusions drawn. Data analysis uses qualitative data analysis techniques. The results of the study show that anime is one of Japan's soft powers channeled through cultural diplomacy carried out in Indonesia, anime produced are not only intended for children but also among adults, the Japanese government uses anime as a tool to conduct diplomacy by utilizing the popularity of anime to become tourism ambassadors. Keywords: Anime; Culture; Diplomacy; Indonesian; Japanese

Peran Elit Lokal Dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Desa: Studi Kasus: Pemilihan Kepala Desa Eris Tahun 2022 Semuel Junior Mongie; Burhan Niode; Franky Rengkung
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini mengkaji peran dari elit lokal dalam pemenangan salah satu calon Hukum Tua di Desa Eris Kecamatan Tondano kabupaten Minahasa pada pemilihan Hukum Tua tahun 2022. Elit lokal yang dimaksud adalah governing elite yaitu elit yang memiliki kekuasaan politik yang berpengaruh dan mampu mempengaruhi pilihan masyarakat sebagai pemilih. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian tergambar bahwa peran dari elit lokal tersebut dalam mempengaruhi pemilih memang sangat kuat. Elit lokal tersebut bertindak sebagai pelaku pengarah opini, dan memiliki peran untuk mengendalikan dan mempengaruhi masyarakat. Elit lokal menggunakan modal sosial dan kekuasaan yang dimilikinya untuk mendukung dan memenangkan salah satu calon. Kepemilikan modal social ternyata dapat membangun kepercayaan dari masyarakat sehingga setiap tindakan yang dia ambil menjadi panutan bagi masyarakat. Selanjutnya elit lokal memanfaatkan jabatan dan kedudukannya di dalam pemerintahan, sehingga dengan kapasitas kekuasaan yang besar tersebut dia dapat mengendalikan masyarakat tertentu. Dalam halnya pada Pilkades Desa Eris terbukti bahwa dia mampu mempengaruhi dan mengendalikan masyarakat tertentu dalam menentukan pilihan pada Pilkades. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa elit lokal berperan penting dalam Pilkades di Desa Eris tahun 2022. Kata Kunci: Elit Lokal, Hukum Tua, Pilkades ABSTRACT This research examines the role of the local elite in winning one of the Old Law candidates in Eris Village, Tondano District, Minahasa Regency in the 2022 Old Law election. The local elite in question is the governing elite, namely elites who have influential political power and are able to influence people's choices as voters. . This study uses a qualitative method. From the research results it is illustrated that the role of the local elite in influencing voters is indeed very strong. These local elites act as opinion actors, and have a role to control and influence the community. Local elites use their social capital and power to support and win over one of the candidates. Ownership of social capital turns out to be able to build trust from the community so that every action he takes becomes a role model for the community. Furthermore, local elites take advantage of their positions and positions in government, so that with this large capacity of power they can control certain communities. In the case of the Pilkades in Eris Village, it was proven that he was able to influence and control certain people in making choices in the Pilkades. With this, it can be concluded that local elites play an important role in the Pilkades in Eris Village in 2022. Keywords: Local Elite, Old Law, Pilkades

UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI ILEGAL FISHING DI PERBATASAN INDONESIA DAN FILIPINA Mohamad Pano; Burhan Niode; Franky R. D. Rengkung
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2023): Juli: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Illegal fishing still occurs in Indonesian waters, although various efforts have been made to deal with it. This illegal activity is not only a problem for Indonesia, but also a cross-country problem because the actors and activities are cross-country, and because of that, the handling of this problem must be carried out cross-country, especially through bilateral cooperation. This study aims to determine the Indonesian Government's Efforts to Handle Illegal Fishing on the Border of Indonesia and the Philippines. The lack of a defense and security system in Indonesian waters has led to the emergence of threats such as illegal exploitation and exploration of fishery products that are not reported and are not in accordance with predetermined rules carried out by foreign parties. This act of fishing activity is commonly referred to as Illegal. This research uses a descriptive-analytic research method.With data collection techniques through interviews, observation and documentation. The results of the research show that cooperation between Indonesia and the Philippines can run well if the Philippines itself is quick in responding to ideas and agreements that have been mutually agreed upon, the slow response from the Philippines itself makes the second agreement slow to process, therefore the strategy that can be carried out by Indonesia in encouraging a quick response from the Philippines itself is by discussing every collaboration that is ongoing or has expired intensively and continuously. Bilateral talks can accelerate cooperation between the two countries in a better and more advanced direction.

Pengaruh Faktor Eksternal Pada Pemilihan Kepala Desa: (Suatu Studi Pemenangan Calon Hukum Tua Pada Pemilihan Hukum Tua Tahun 2022 Di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara) Brenda Caroline Mokoagouw; Burhan Niode; Franky Rengkung
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Artikel ini mengkaji proses demokrasi di desa terkait dengan pemilihan Hukum Tua di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus penelitian pada bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemilihan Hukum Tua di Desa Maumbi khususnya terkait dengan keberadaan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pemenangan dari salah seorang calon hukum tua yang berkompetisi. Temuan penelitian menggambarkan bahwa dibalik keberhasilan calon Hukum Tua yang akhirnya terpilih adalah selain adanya modalitas sosial politik yang terdiri dari modal politik, modal sosial maupun modal ekonomi yang dimiliki, juga dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal yang turut mempengaruhi kemenangan yang diperoleh. Faktor eksternal dimaksud diantaranya adalah adanya dukungan dari partai politik tertentu yang dalam hal ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Selain itu adanya dukungan dari salah seorang elit partai ini yang kebetulan mempunyai pengaruh di tengah masyarakat Desa Maumbi karena merupakan salah seorang pejabat di Kabupaten Minahasa Utara. Memang dukungkan dimaksud tidak diberikan secara formal namun terlihat jelas bagi masyarakat bentuk dukungan yang diberikan. Kata Kunci: Pengaruh; Faktor Ekternal; Pemilihan Kepala Desa ABSTRACT This article examines the democratic process in the village related to the election of the Old Law in Maumbi Village, Kalawat District, North Minahasa Regency. This study used a qualitative method with a research focus on how the factors influencing the process of selecting an old law in Maumbi Village were particularly related to the existence of external factors that influenced the winning of one of the competing old law candidates. The research findings illustrate that behind the success of the Old Law candidates who were finally elected, apart from the existence of socio-political modalities consisting of political capital, social capital and economic capital owned, it was also influenced by several external factors which also influenced the victory obtained. The external factors referred to include the existence of support from certain political parties, in this case the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP). In addition, there is support from one of the party's elite who happens to have influence among the people of Maumbi Village because he is an official in North Minahasa Regency. Indeed, the intended support is not given formally, but it is clear to the community the form of support provided. Keywords: Influence; External Factors; Village Head Election

Perilaku Politik Pemuda Pada Pemilihan Kepala Daerah: (Analisis Perilaku Pemuda Di Kelurahan Kolongan Akembawi, Kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020) Novelar Grendy Abram; Burhan Niode; Franky Rengkung
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji tentang perilaku politik pemuda pada pemilihan kepala daerah. Pemuda dalam penelitian ini di fokuskan pada para pemuda yang ada di kelurahan Kolongan Akembawi, kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk melihat bagaimana bentuk dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemuda pada pemilihan kepala daerah di Sulawesi Utara tahun 2020 tersebut. Temuan penelitian mengambarkan terdapat beberapa bentuk perilaku para pemuda yang ada di kelurahan Kolongan Akembawi, kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe, diantaranya adalah ada yang berperilaku idealis yaitu mereka yang dalam menentukan pilihannya kepada kandidat dengan melihat visi dan misi yang disampaikan. Selain itu ada juga yang berperilaku kritis, yaitu mereka yang tidak langsung percaya dengan visi dan misi yang disampaikan dan cenderung memperhatikan rekam jejak dari kandidat. Selain kedua bentuk perilaku tersebut ada juga para pemuda yang berperilaku sebagai seorang yang memiliki kesadaran politik yang tinggi,. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemuda disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yakni disebabkan karena kepemilikan pengetahuan yang mendorong kesadaran politik mereka menjadi tinggi, sedangkan faktor eksternal lebih banyak disebabkan oleh pengaruh visi misi yang disampaikan oleh para kandidat serta rekam jejak para kandidat. Kata Kunci : Perilaku politik ; Pemuda; Pemilihan Kepala Daerah ABSTRACT his study examines the political behavior of youth in regional head elections. The youth in this study focused on youth in the Kolongan Akembawi sub-district, Tahuna Barat sub-district, Sangihe Islands Regency in the 2020 election of the Governor and Deputy Governor of North Sulawesi. This study used qualitative methods to see how forms and factors influence behavior youth in the 2020 regional head election in North Sulawesi. The research findings illustrate that there are several forms of youth behavior in the Kolongan Akembawi sub-district, Tahuna Barat sub-district, Sangihe Islands Regency, including some who behave idealistically, namely those who determine their choice of candidates by looking at the vision and mission conveyed. In addition, there are also those who behave critically, namely those who do not immediately believe in the vision and mission presented and tend to pay attention to the candidate's track record. In addition to these two forms of behavior, there are also young people who behave as someone who has high political awareness. While the factors that influence youth behavior are caused by two factors, namely internal factors and external factors. Internal factors are caused by the ownership of knowledge that drives their political awareness to be high, while external factors are more due to the influence of the vision and mission conveyed by the candidates and the track records of the candidates. Keywords: Political behavior; Youth; Regional Head Election

Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas Pada Pilkada Tahun 2020 Di Kota Manado Joy Aprinanda Kolondam; Burhan Niode; Maxi M. Egeten
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Keberadaan kaum disabilitas pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di Kota Manado cukup besar yakni tercatat 951 jiwa, dan yang menggunakan hak pilihnya tercatat 694 jiwa. (Journal KPU.go.id, Komisi Pemilihan Umum Kota Manado) hal ini tentunya memerlukan perhatian khusus dari penyelenggara yang dalam hal ini adalah merupakan tugas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado. Artikel ini mengkaji bagaimana upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Manado dalam upaya meningkatkan partisipasi mereka dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui bagaimana peran sekaligus akan mendeskripsikan berbagai upaya yang dilakukan KPU Kota Manado dalam meningkatkan partisipasi para kaum disabilitas yang ada di Kota Manado. Temuan penelitian menggambarkan bahwa apa yang dilakukan oleh KPU Kota Manado sudah baik dan selalu mengacu pada amanat undang-undang sesuai dengan tahapan pemilu yaitu: (1) Mendata dan memastikan penyandang disabilitas yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih; (2) Memberikan sosialisasi dan pendidikan politik bagi kelompok penyandang disabilitas; dan (3) Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyandang disabilitas guna memberikan hak pilihnya. Namun berbagai upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Manado masih menghadapi kendala dari sisi pendanaan. Kata Kunci: Peran; Komisi Pemilihan Umum; Disabilitas ABSTRACT The presence of people with disabilities in the 2020 Regional Head Elections (Pilkada) in Manado City is quite large, with 951 people recorded, and 694 people exercising their right to vote. (Journal KPU.go.id, Manado City General Election Commission) this certainly requires special attention from the organizers which in this case is the task of the Manado City General Elections Commission (KPU). This article examines the efforts made by the Manado City KPU in an effort to increase their participation in organizing the 2020 Pilkada. Manado City. The research findings illustrate that what the Manado City KPU has done is good and always refers to the mandate of the law in accordance with the election stages, namely: (1) To collect data and ensure that persons with disabilities who meet the requirements are registered as voters; (2) Providing socialization and political education for groups of persons with disabilities; and (3) Ensure the availability of supporting facilities and infrastructure for persons with disabilities in order to give their right to vote. However, the various efforts made by the Manado City KPU are still facing obstacles in terms of funding. Keywords: Role; General Election Commissions; Disabilities

Sikap Politik Indonesia Terhadap Sengketa Laut China Selatan Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo 2014-2019 Octavian Alfrits Manyanua; Burhan Niode; Trilke Tulung
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Artikel ini mengkaji bagaimana sikap Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo dalam rangka menyelesaikan konflik sengketa klaim di Laut Cina Selatan. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana sikap pemerintah Indonesia dimasa Pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode 2014-2019 dalam upaya menyelesaikan konflik yang terjadi di Laut China Selatan. Dari hasil penelitian tergambar bahwa sikap Indonesia dalam menangani konflik wilayah perairan Natuna dengan China adalah dengan melakukan litigasi yaitu menggunakan pengadilan internasional dalam permasalahan ini. hal itu dilakukan karena kedua negara bisa mengajukan gugatan dan bantahannya masing-masing. Indonesia juga menggunakan cara komunikasi internasional agar bisa dibicarakan dengan baik, harmonis, dan damai. Terakhir Indonesia juga menggunakan pendekatan geopolitik, pendekatan pertahanan, pendekatan keamanan, pendeketan hukum dan diplomasi serta pendekatan kerjasama ekonomi. Dampak konflik klaim China di laut Natuna Utara terhadap hubungan diplomatic Indonesia dengan China tidak terlalu signifikan, buktinya pada era Jokowi Indonesia beberapa kali mengunjungi Tiongkok untuk membahas kerjasama dalam bidang ekonomi, pembangunan, maritim, pajak, antariksa, BUMN & BankChina dan industry & Infrastruktur. Sepertinya Indonesia berfokus pada kerjasama dengan Tiongkok tanpa memperdulikan masalah batas wilayah Natuna Utara dan Laut China Selatan. Kata Kunci: Sikap Politik; Indonesia; Laut China Selatan ABSTRACT This article examines how Indonesia's attitude during the Joko Widodo administration in order to resolve conflict over claims in the South China Sea. By using a qualitative descriptive method, this research will describe the attitude of the Indonesian government during President Joko Widodo's administration in the 2014-2019 period in efforts to resolve the conflict that occurred in the South China Sea. From the research results, it is clear that Indonesia's attitude in handling the conflict over the Natuna waters with China is by conducting litigation, namely using international courts in this matter. This was done because both countries could submit their own complaints and objections. Indonesia also uses international communication methods so that it can be discussed well, harmoniously and peacefully. Lastly, Indonesia also uses a geopolitical approach, a defense approach, a security approach, a legal and diplomatic approach and an economic cooperation approach. The impact of the conflict over China's claims in the North Natuna Sea on Indonesia's diplomatic relations with China is not very significant, the proof is that during the Jokowi era, Indonesia visited China several times to discuss cooperation in the fields of economics, development, maritime, tax, space, BUMN & Bank China and industry & infrastructure. It seems that Indonesia is focused on cooperation with China without paying attention to the border issues of North Natuna and the South China Sea. Keywords: Political Attitudes; Indonesia; South China Sea

Social Welfare in the Sustainable Development of the Bitung Special Economic Zone in Bitung City of North Sulawesi Province Runtukahu Joi Meinhart Moningka; Burhan Niode; Welly Waworundeng
Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Vol 7 No 2 (2023): Santhet : Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora
Publisher : Proram studi pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/santhet.v7i2.3206

This research aims to analyze the social welfare of the community in the sustainable development of the Bitung Special Economic Zone in Bitung City, North Sulawesi Province. The research employs a qualitative descriptive method based on social welfare indicators according to the Republic of Indonesia Law Number 11 of 2009, Article 6, regarding social welfare, which stipulates that achieving social welfare involves several indicators, including social security, social empowerment, and social protection. The research informants were obtained using purposive sampling techniques, totaling 16 informants. Data analysis comprised stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research findings indicate that in terms of social security, the government ensures access to health needs, encompassing clean water, adequate housing, and environmental sanitation, as well as educational needs. The government provides educational infrastructure for the residents in the Bitung Special Economic Zone, including the Program Indonesia Pintar (PIP) and Kartu Indonesia Pintar (KIP). Regarding social empowerment, the government assists the community through Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), supported by the Cooperative and MSME Office of Bitung City. Furthermore, the government provides social protection, including contributions for national health insurance (JKN) and the Prosperous Family Rice Program (Rastra). The conclusion of this research is that social welfare for the community in the sustainable development of the Bitung Special Economic Zone in Bitung City is carried out in accordance with the applicable laws and regulations.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search