Garuda - Garba Rujukan Digital

Upaya Pemerintah Sulawesi Utara Dalam Meningkatkan Ekspor Di Masa Pandemi Covid 19 Tasya Abigail Brigitta Manus; Agustinus B. Pati; Franky Rengkung
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Artikel ini mengkaji upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Sulawesi Utara (Sulut) khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut dalam meningkatkan ekspor dimasa pandemi Covid 19. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif kajian akan mengidentifikasi berbagai upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut serta berbagai hambatan yang ditemui. Hasil penelitian menggambarkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut dalam meningkatkan ekspor, melakukan beberapa upaya diantaranya menjalin hubungan yang baik dengan instansi-instansi vertical maupun horizontal, dan kepada para calon eksportir pemerintah memberikan pelatihan dan mengedukasi mengenai kondisi perdagangan internasional saat ini. Selain itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan menerapkan sistem online sehingga pengurusan administrasi dan sertifikat lebih efisien, serta ikut membantu dan memfasilitasi teknis industri pengolahan maupun pendistribusian melalui subsidi pemerintah. Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang diterapkan terbukti nilai eskpor Sulawesi Utara selama masa pandemi terus meningkat walaupun dalam praktiknya tak luput dari kendala-kendala yang ada, seperti diberlakukannya lockdown dan persediaan konteiner yang terbatas. Kata Kunci: Upaya Pemerintah; Ekspor; Pandemi Covid 19 ABSTRACT This article examines the efforts made by the local government of North Sulawesi (North Sulawesi), especially the North Sulawesi Industry and Trade Service in increasing exports during the Covid 19 pandemic. Using qualitative methods and a descriptive approach the study will identify various efforts made by the North Sulawesi Industry and Trade Service and various obstacles found. The results of the study illustrate that the North Sulawesi Industry and Trade Service in increasing exports, has made several efforts including establishing good relations with vertical and horizontal agencies, and to prospective exporters the government provides training and educates about the current conditions of international trade. In addition, the Department of Industry and Trade implements an online system so that administrative and certificate arrangements are more efficient, as well as assisting and facilitating technical processing and distribution industries through government subsidies. With the policies implemented, it is evident that the value of North Sulawesi's exports during the pandemic has continued to increase, even though in practice it has not been spared from existing constraints, such as the imposition of a lockdown and limited container supplies. Keywords: Government Efforts; Export; Covid 19 pandemic

Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Alfredo Markus Rompas; Agustinus B. Pati; Daisy Posumah
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini mengkaji tentang partisipasi masyarakat Desa Malola Kecamatan Kemelembuai Kabupaten Minahasa Selatan dalam proses perencanaan pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode kualitiatif dengan fokus penelitian pada hal-hal yang berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik dalam perencanaan pembangunan di Desa Malola Kecamatan Kumelembuai. Temuan penelitian menggambarkan partisipasi politik masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa Malola terbukti masih sangat kurang yang di sebabkan oleh beberapa hal di antaranya kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya ikut terlibat dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang bersikap apatis atau tidak peduli sehingga sulit meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan karena waktu mereka digunakan untuk menafkahi keluarga. Penyebab lain adalah faktor ekonomi masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik. Perencanaan dari atas kebawah (top down planning) masih mendominasi perencanaan pembangunan di tingkat paling bawah atau tingkat desa, sehingga menyebabkan timbul rasa kejenuhan dari masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan desa. Selain itu apirasi dari masyarakat desa hanya sedikit yang terakomodir dan sedikit pula yang terealisasi. Kata Kunci: Partisipasi; Perencanaan; Pembangunan ABSTRACT This study examines the participation of the people of Malola Village, Kemelembuai District, South Minahasa Regency in the development planning process. This study uses a qualitative method with a research focus on matters related to people's political participation and the factors that influence political participation in development planning in Malola Village, Kumelembaai District. The research findings illustrate that community political participation in development planning in Malola village is evidently still lacking which is caused by several things including the lack of outreach from the village government to provide an understanding to the community that it is important to be involved in making development planning decisions. In addition, there are still people who are apathetic or indifferent, making it difficult for them to take the time to participate in decision-making because their time is used to provide for their family. Another cause is the economic factors of society which also greatly influence the level of political participation. Planning from the top down (top down planning) still dominates development planning at the lowest level or the village level, causing a feeling of boredom from the community to participate in village development planning. In addition, only a few aspirations from the village community were accommodated and few were realized. Keywords: Participation; Planning; Development

Kendala Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Lesnusa Kapita; Agustinus B. Pati; Wiesje Wilar
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan serta menguji berbagai kendala partisipasi politik yang dihadapi oleh kaum perempuan di dapil Kao-Malifut kabupaten Halmahera Utara pada pemilihan legislatif tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan fokus penelitian pada kendala partisipasi politik perempuan khususnya dalam aspek kultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan dalam perhelatan pesta demokrasi baik pemilihan kepala daerah (Pilkada) maupun di lembaga legislatif (Pileg) masih menjadi diskursus yang tak berujung. Dikarenakan, kehadiran perempuan dalam pentas politik tidak sama dengan partisipasi politik kaum laki-laki. Padahal, peran perempuan dalam urusan politik sangatlah dibutuhkan guna mengejawantahkan pikiran-pikiran yang berbaur dengan kepentingan kaum perempuan yang sering terabaikan di ruang lembaga legislatif. Peraturan KPU No 7 Tahun 2013 tentang pencalonan anggota legislatif, Pasal 11 menyatakan, dalam mengajukan daftar bakal calon partai politik wajib menyertakan perempuan sekurang-kurangnya 30% dari setiap daerah pemilihan. Negara telah membuka ruang kepada perempuan untuk ikut andil dalam memformulasikan kebijakan publik. Namun demikian, kuota perempuan di lembaga legislatif pada semua tingkatan: pusat dan daerah, kuota perempuan yang paling sedikit. Untuk Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari 25 anggota DPRD yang menjadi representasi masyarakat di tiga Dapil. Kata Kunci : Partisipasi Politik; Perempuan; Pemilihan Anggota Legislatif ABSTRACT This study aims to identify and describe and examine the various obstacles to political participation faced by women in the Kao-Malifu electoral district of North Halmahera district in the 2019 legislative elections. This research uses qualitative research methods, with a research focus on constraints to women's political participation, especially in cultural. The results of the study show that women's political participation in democratic party events, both regional head elections (Pilkada) and in legislative institutions (Pileg) is still an endless discourse. This is because the presence of women in the political arena is not the same as the political participation of men. In fact, the role of women in political affairs is urgently needed in order to embody thoughts that mingle with the interests of women which are often neglected in the legislative body. KPU Regulation No. 7 of 2013 concerning the nomination of legislative members, Article 11 states, in submitting a list of nominees for candidates for political parties it is obligatory to include women at least 30% from each electoral district. The state has opened space for women to take part in formulating public policies. However, the women's quota in the legislature at all levels: central and regional, the women's quota is the least. For North Halmahera Regency, it consists of 25 DPRD members who represent the community in three electoral districts. Keywords: Political Participation; Woman; Election of Legislative Members

Upaya Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Program Desa Wisata: (Studi Di Desa Tumaluntung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara) Patrick Joyhard Sigarlaki; Agustinus B. Pati; Johny P. Lengkong
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i2.47336

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Tumaluntung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara dalam mendukung program pemerintah yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pariswisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor:KM/107/KD.03/2021, tentang panduan pengembangan Desa Kreatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Pendekatan kualitatif deskriptif, yang akan fokus mengidentifikasi berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tumaluntung dalam pengembangan Desa Wisata. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Desa Tumaluntung, yang salah satunya adalah dengan melakukan penyusunan peraturan desa (Perdes) tentang desa wisata. Rencana penyusunan perdes telah masuk dalam agenda yang akan dibahas di musyawarah desa di tahun 2023. Penyusunan perdes dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang terkait seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Masyarakat, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), serta Lembaga Adat. Selain itu pemerintah Desa Tumaluntung juga secara masif terus mensosialisasikan program Desa Wisata kepada masyarakat. Kata Kunci: Upaya; Desa Wisata; Pemerintah Desa; Peraturan Desa ABSTRACT This study aims to find out how the efforts made by the village government of Tumaluntung, Kauditan District, North Minahasa Regency in supporting government programs contained in the Decree of the Minister of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia Number: KM/107/KD.03/2021, concerning guidelines for the development of Creative Villages . This study uses a qualitative method with a descriptive qualitative approach, which will focus on identifying the various efforts made by the Tumaluntung Village government in developing a Tourism Village. Based on the results of the study it was found that various efforts had been made by the Tumaluntung Village government, one of which was to draft village regulations (Perdes) regarding tourism villages. Plans for drafting village regulations have been included on the agenda to be discussed at village meetings in 2023. The preparation of village regulations is carried out by involving all relevant parties such as the Village Consultative Body (BPD), the Community, Tourism Awareness Groups (Pokdarwis), and Customary Institutions. In addition, the Tumaluntung Village government also continues to socialize the Tourism Village program massively to the community. Keywords: Effort; Tourism Village; Village government; Village Regulations

Pendidikan Politik Generasi Milenial Melalui Organisasi Sayap Partai: Studi Kasus Liga Mahasiswa Nasdem Sulut Jandry Yosua Jouke Ering; Agustinus B. Pati; Franky Rengkung
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi implementasi pendidikan politik yang dilakukan oleh Liga Mahasiswa Nasdem Sulawesi Utara dalam upaya meningkatkan pemahaman politik generasi milenial di Sulawesi Utara. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, obersvasi, wawancara kepada informan dan melakukan focus group discussion. Penelitian ini menunjukan bahwa dalam melaksanakan konsep pendidikan politik yang ada, Liga Mahasiswa Nasdem Sulut melakukan beberapa strategi antara lain; penguatan peran tokoh politik, penguatan kelembahaan melalui pengembangan SDM, efesiensi ruang penidikan politik dan optimalisasi peran mahasiswa sebagai kaum intelektual. Pada penerapan strategi-strategi tersebut ditemui kendala antara lain kondisi geografis yang kurang memungkinkan untuk mengumpulkan seluruh anggota dalam satu kegiatan. Kemudian kurangnya penjabatan kegiatan di tingkat kabupaten/kota menyebabkan target penerapan konsep pendidikan politik yang ada kurang optimal. Kata kunci: Pendidikan Politik; Milenial; Organisasi Sayap Partai ABSRTACT This study aims to determine the implementation strategy of political education carried out by the Liga Mahasiswa Nasdem Sulut in an effort to increase political understanding of the millennial generation in North Sulawesi. This research was conducted using qualitative methods with a descriptive approach. Data collection is carried out through documentation studies, observations, interviews with informants and conducting focus group discussions. This research shows that in implementing the existing political education concept, the Liga Mahasiswa Nasdem Sulut carried out several strategies, including; strengthening the role of political figures, strengthening valleys through human resource development, efficiency of political education space and optimizing the role of students as intellectuals. In the implementation of these strategies, obstacles were encountered, including geographical conditions that were less likely to gather all members in one activity. Then the lack of activity positioning at the district / city level causes the target of implementing the existing political education concept to be less than optimal. Key words: Political Education; Milennial; Wings Party Organization

Peran Indonesia Dalam Menangani Konflik Etnis Rohingya Di Myanmar Keisya Nikita Dengah; Agustinus B. Pati; Franky R. D Rengkung
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Artikel ini mengkaji tentang bagaimana peran Indonesia dalam menangani konflik etnis yang terjadi di Myanmar. Dengan menggunakan metode kualitatif penelitian ini akan melihat apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya membantu penyelesaian konflik yang terjadi di Myanmar antara etnis Rohingya yang adalah etnis minoritas yang ada di Mayanmar dengan etnis Rakhine yang adalah etnis mayoritas. Dari hasil penelitian tergambar bahwa pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan banyak hal dalam membantu penyelesaian konflik yang terjadi di Myanmar khususnya terkait dengan kasus yang di alami oleh Etnis Rohingya. Adapun cara yang dilakukan diantaranya adalah dengan cara musyawarah atau memanfaatkan jalur hubungan diplomatik dengan pemerintah Myanmar, untuk meminta kepada pemerintah Myanmar agar permasalahan ini segera dihentikan. Selain itu, dalam membantu para pengungsi yang berada di Indonesia, Pemerintah Indonesia telah menampung dan memenuhi kebutuhan dasar pengungsi dengan cukup baik walaupun pemerintah Indonesia tidak dapat memberikan status pengungsian karena Indonesia bukan negara yang meratifikasi Konvensi 1951. Memang upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia belum sepenuhnya dapat memenuhi hak-hak dari para pengungsi etnis Rohingya, dan menyelesaikan konflik yang terjadi di Myanmar secara komprehensif. Kata Kunci: Peran; Indonesia; Etnis Rohingya ABSTRACT This article examines the role of Indonesia in dealing with ethnic conflicts that occurred in Myanmar. By using a qualitative research method, this research will look at what the Indonesian government is doing in an effort to help resolve the conflict that occurred in Myanmar between the Rohingya ethnicity who is an ethnic minority in Mayanmar and the ethnic Rakhine who is the majority ethnicity. From the results of the research, it is illustrated that the Indonesian government has tried to do many things to help resolve the conflicts that occurred in Myanmar, especially in relation to the cases experienced by the Rohingya ethnic group. The methods used include deliberations or utilizing diplomatic relations with the Myanmar government, to ask the Myanmar government to stop this problem immediately. In addition, in helping refugees who are in Indonesia, the Government of Indonesia has accommodated and fulfilled the basic needs of refugees quite well even though the Indonesian government cannot grant refugee status because Indonesia is not a country that ratified the 1951 Convention. Indeed, the efforts made by the Indonesian government have not been fully can fulfill the rights of Rohingya ethnic refugees, and comprehensively resolve the conflict that occurred in Myanmar. Keywords: Role; Indonesia; Rohingya ethnicity

Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik : (Studi di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Manado) Paul Rudolf Sangkop; Agustinus B. Pati; Maxi M. Egeten
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Artikel ini mengkaji bagaimana implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif, kajian ini akan memfokuskan pada apa saja yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Infoprmatika Kota Manado dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Manado. Kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Edwards George (2003), tentang Implementasi Kebijakan Publik. Menurut Edward III, syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, ada empat variabel yang harus diperhatikan: Komunikasi (communications), Sumber Daya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureucratic structure). Ke empat faktor tersebut harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Temuan penelitian menggambarkan bahwa dari variabel informasi, implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado dapat dikatakan belum memadai, variabel sumber daya yang masih kurang, demikian juga jika dilihat dari variabel disposisi yang belum memadai. Sedangkan dari variabel struktur birokrasi sudah dapat dikatakan sudah cukup baik. Dan untuk saran perbaikan memang masih banyak yang perlu diperbaiki maupun ditingkatkan diantaranya bagaimana meningkatkan kualitas petugas, maupun keterbukaan yang dilakukan oleh dinas sendiri. Kata Kunci : Implementasi; Kebijakan; Keterbukaan Informasi Publik; Kota Manado ABSTRACT This article examines how the implementation of the Public Information Disclosure policy was carried out by the Manado City Communication and Information Service to improve the quality of service to the public. By using qualitative methods, this study will focus on what the Office of Communication and Information Technology of Manado City does in implementing public information disclosure policies in Manado City. The study was conducted using the approach put forward by Edwards George (2003), regarding the Implementation of Public Policy. According to Edward III, the conditions for successful policy implementation are four variables that must be considered: communications, resources, attitudes and bureaucratic structures. These four factors must be implemented simultaneously because they have a close relationship with each other. The research findings illustrate that from the information variable, the implementation of the public information disclosure policy carried out by the Office of Communication and Informatics of the City of Manado can be said to be inadequate, the resource variable is still lacking, as well as when viewed from the disposition variable which is inadequate. Meanwhile, from the bureaucratic structure variable, it can be said that it is quite good. And as for suggestions for improvement, there is still much that needs to be improved or improved, including how to improve the quality of officers, as well as the transparency that is carried out by the agency itself. Keywords: Implementation; Policy; Public Information Disclosure; Manado City

Tata Kelola Pemilihan Umum Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Intan R.T Rondonuwu; Agustinus B. Pati; Franky R.D. Rengkung
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Sesuai data yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Tomohon pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 terdapat sebanyak 680 penyandang disabilitas yang memiliki hak pilih. Namun, sebagian diantaranya tidak ikut memilih dengan berbagai macam alasan. Problematika tata kelola pemilu, tidak hanya persoalan administrasi semata akan tatapi mencakup 3 (tiga) aspek yang sangat menentukan yaitu peraturan, pengaplikasian aturan, dan penyelesaian permasalahan yang terjadi pada pemilihan. Artikel ini mengkaji bagaimana tata kelola pemilihan umum yang dilakukan oleh KPUD Kota Tomohon pada Pilkada tahun 2020 terkait dengan penjaminan hak bagi para penyandang disabilitas di Kota Tomohon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Temuan penelitian menggambarkan berbagai strategi yang telah dilakukan oleh KPUD Kota Tomohon yang diawali dari proses pendataan, sosialisasi hingga pada pelaksanaan pencoblosan, telah berjalan baik, dan sudah sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur. Memang diakui masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian diantaranya misalnya bagi penyadang disabilitas tuna netra, dimana belum tersedianya kertas suara yang bertulisan huruf braile, selain masih terdapat beberapa lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang belum ramah bagi para penyandang disabilitas yang disebabkan dari ketersediaan personil dan dana yang terbatas. Kata Kunci: Tata Kelola; Disabilitas; Komisi Pemilihan Umum ABSTRACT According to data held by the Tomohon City Regional General Election Commission (KPUD), during the 2020 Regional Head Elections (Pilkada) there were 680 persons with disabilities who had the right to vote. However, some of them did not vote for various reasons. Election governance problems, not only administrative matters, but also include 3 (three) very decisive aspects, namely regulations, application of rules, and resolution of problems that occur in elections. This article examines how the governance of the general election conducted by the KPUD of Tomohon City in the 2020 Pilkada is related to guaranteeing the rights of persons with disabilities in Tomohon City. This study uses a qualitative method. The research findings illustrate the various strategies that have been carried out by the KPUD of Tomohon City, starting from the data collection process, socialization to the implementation of the voting, which have gone well, and are in accordance with the governing legislation. It is acknowledged that there are still a number of things that need attention, including for example for persons with visual impairments, where ballot papers written in Braille are not yet available, besides that there are still several polling stations (TPS) that are not yet friendly for persons with disabilities due to the availability limited personnel and funds. Keywords: Governance; Disability; General Election Commissions

NETRALITAS MEDIA MASSA BERBASIS ONLINE PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MANADO TAHUN 2020 Claudia Rahim; Burhan Niode; Agustinus B. Pati; Daud M. Liando; Michael Mamentu
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Vol. 7 No. 1 (2024): Volume 7 No 1 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i1.24692

Media massa memiliki peran penting dalam pesta demokrasi di Indonesia. Melalui informasi yang disebarluaskan, media massa bisa memengaruhi masyarakat untuk pro aktif dalam mendukung terciptanya sistem demokrasi melalui pemilihan umum yang sesuai dengan amanat undang-undang yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kehadiran media massa berbasis online memudahkan masyarakat mengakses informasi. Apalagi, pada gelaran pemilihan wali kota dan wakil wali kota Manado Tahun 2020 dilakukan pada kondisi bencana nonalam Covid-19. Sehingga, penyelenggara pemilu membatasi kampanye tatap muka dan memberi kesempatan pada setiap pasangan calon untuk melakukan kampanye dengan mamanfaatkan media online maupun media sosial. Di tengah era yang menuntut informasi serba cepat, media online lokal di Kota Manado pun memanfaatkan momen ini untuk gencar mempublikasikan gelaran pesta demokrasi. Namun, meski dituntut harus cepat menyajikan informasi, media massa wajib mengedepankan profesionalisme dengan bersikap netral penyajian berita yakni memenuhi unsur keberimbangan, ketidakberpihakan, keadilan atau kejujuran, dan objektivitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah media online lokal yakni Sulut Online dan Berita Manado menjaga netralitas pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Manado Tahun 2020. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian analisis isi untuk mengetahui apakah dua media online tersebut bersikap netral pada selang waktu Oktober hingga November 2020, dimana pada bulan tersebut merupakan masa kampanye yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan umum. Dari hasil yang didapati peneliti, ditemukan bahwa kedua media tersebut tidak bersikap netral pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Manado Tahun 2020. Hal itu ditunjukkan melalui porsi berita yang diberikan hingga judul dan isi berita dimuat oleh kedua media tersebut. Peneliti juga menemukan adanya dua faktor yang memengaruhi ketidaknetralan media, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal yakni pengaruh kekuasaan dari pemilik hingga pemenuhan kebutuhan operasional perusahaan. Sementara faktor eksternal yakni tekanan dan intimidasi pengiklan atau klien bisnis media tersebut. Melihat fakta ini, diharapkan ada langkah kebijakan dari Dewan Pers, eksekutif dan legislatif untuk mengatur kembali tata kelola media massa di Indonesia agar demokrasi bisa berjalan sesuai aturan yang berlaku dan diakui dunia internasional.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search