Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa FKIP Prodi Bahasa Inggris JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah
Leni Indrayani, Leni
English Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, University of Pasir Pangaraian
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
AN ANALYSIS OF STUDENTS’ SKILL IN WRITING DESCRIPTIVE PARAGRAPH AT GRADE X OF MA AL FATA PASIR AGUNG BANGUN PURBA Indrayani, Leni; Sukma, Dian; Rahayu, Pipit
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FKIP Prodi Bahasa Inggris Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa FKIP Prodi Bahasa Inggris

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (620.322 KB)

Abstract

The purpose of this research to describe the students’ skill in writing descriptive paragraph. This research wasdescriptive qualitative and used written test as instrument for collect the data. The result of this research inindicator content, students got scores with average 51,33% on fair. In indicator of organization, students gotscores with avarage 43,33% on fair. In indicator of vocabulary, students got scores with avarage 56,67% onfair and indicator grammar,students got scores with avarage 51,67% on fair. The result of all indicator was50,75% on the fair category. The conclusion of this research was on the fair category.
Proses Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Bangun Sari Baru, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang) Indrayani, Leni; Lubis*, Junaidi; Maria, Juliya
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 9, No 1 (2024): Februari, Educational Studies, History of Education and Social Science
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v9i1.29538

Abstract

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam pembuatan peraturan Desa harus melalui proses dan tahapan sebagaimna menurut peraturan perundang-undangna yang berlaku. Oleh karena itu penulisan ini mengkaji mengenai keberadaan peraturan desa dalam sistem peraturan perundang-undangan, proses penyususan peraturan desa di Desa Bangun serta faktor hambatan dalam penyusunan peraturan Desa. Hasil penelitian diketahui proses pembutan peraturan desa dalam sistem perundang-undangan. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam sistem perundang-undangan berkedudukan sebagai peraturan perundang-undangan selain dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa bukan berkedudukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, melainkan berkedudukan sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui. 1)Proses penyusunan peraturan Desa Bangun Sari Baru sesuai dengan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. 2)Hambatan dalam penyusunan peraturan desa adalah sumber daya manusia kurangnya partisipasi masyarak dalam membangun desa dan perarnan pemerintah desa tidak terbina dengan baik.
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penyedia Jasa Pembangunan Yang Melakukan Korupsi di Kabupaten Aceh Tamiang Maria*, Juliya; Indrayani, Leni; Lubis, Junaidi; Hayyumi, Rizka
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 9, No 1 (2024): Februari, Educational Studies, History of Education and Social Science
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v9i1.29553

Abstract

Tindak pidana korupsi sudah menjalar ke perusahan-perusahaan penyedia jasa pemerintahan. Tindak pidana tersebut dapat berjalan dengan lancar dengan jalan mempunyai relasi orang pemerintahan atau sering disebut orang dalam. Tindak pidana korupsi yang terjadi di Aceh Tamiang merupakan korupsi terhadap pembangunan pasar tradisional dan sarana pendukung lainnya. Dimana akibat korupsi tersebut mengakibatkan kerugian atas keuangan Negara serta masyarakat sekitar pembangunan. Berdasarkan Hasil Penelitian faktor penyebab terjadinya korupsi adalah karena adanya kekuasaan yang diberikan oleh Direktur PT. Loeh Perkasa kepada terdakwa selaku Kuasa Direktur yang mempunyai kewenangan dalam mengerjakan pembanguan di Kabupaten Aceh Tamiang. Pertimbangan terhadap hukuman bagi terdakwa adalah Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dimana terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
Upaya Penanggulangan Judi Toto Gelap dan Kim di Desa Kampung Solok Barus Tapanuli Tengah Menurut Kriminologi Lubis*, Junaidi; Indrayani, Leni; Maria, Juliya
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.26489

Abstract

Judi merupakan salah satu penyakit masyarakat yang terus ada sampai hari ini yang sangat sulit untuk ditanggulangi. Dalam kaca mata hukum judi merupakan salah satu perbuatan tindak pidana (delict) yang meresahkan dalam masyarakat. Pola judi mendorong orang untuk selalu terbuai dengan kemenangan sehingga menyebabkan orang malas untuk bekerja dan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mengenai judi merupakan tingkah laku manusia yang harus terus ditanggulangi, karena menimbulkan dampak yang tidak baik bagi masyarakat. Penegakan hukum dalam menanggulangi judi yaitu penanggulangan judi secara preventif artinya penanggulangan yang dilakukan dengan cara mencegah terjadinya judi itu sendiri. Pada hakekatnya judi merupakan perbuatan yang jelas bertentangan dengan norma agama, moral, susila, dan hukum, serta dapat membahayakan kelangsungan hidup masyarakat, Bangsa dan Negara.
The Urgency of Campaign Fund Transparency for Better Elections Marpaung*, Linda Wahyu; Indrayani, Leni
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 9, No 2 (2024): Mei, History Learning Media and Social Problems
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v9i2.30549

Abstract

General Elections are a mechanism that allows the people to exercise their sovereignty directly, open to all, free from interference, carried out secretly, honestly and fairly within the Unitary State of the Republic of Indonesia, on the basis of Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945. Campaign finance reporting is an important aspect in maintaining integrity and fairness in the general election process, especially in the election of President and Vice President . Law no. 7 of 2017 concerning General Elections regulates in detail the obligation to report campaign funds. However, there are still various challenges faced in implementing this law. This research is a normative study  namely an approach that refers to analysis based on established principles, norms, or rules. This research is descriptive in nature, where the aim is to provide a complete picture of the state of elections that are democratic as well as honest and fair. Campaign finance reporting has variations in campaign finance reporting practices indicating that not all candidate pairs and their supporting political parties consistently comply with reporting obligations in accordance with applicable law. Financial reports are submitted, but the use of campaign funds is often not transparent. This results in uncertainty in how campaign funds are used and whether their use is in accordance with the provisions of Law no. 7 of 2017 concerning General Elections .
Co-Authors Dian Sukma, Dian Hayyumi, Rizka Lubis*, Junaidi Lubis, Junaidi Maria*, Juliya Maria, Juliya Marpaung*, Linda Wahyu Pipit Rahayu