Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Sistem Pemeringkatan Daerah (Kelurahan) Dalam Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Alexander J.P. Sibarani; Fajar Wahyudi
Komputika : Jurnal Sistem Komputer Vol 11 No 2 (2022): Komputika: Jurnal Sistem Komputer
Publisher : Computer Engineering Departement, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/komputika.v11i2.5248

Abstract

Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan salah satu peraturan yang dibuat oleh kementerian kesehatan (kemenkes) dalam rangka percepatan penanganan dan pengendalian virus covid-19. Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu kota yang terkena dampak penyebaran virus covid-19 dan perlu untuk menerapkan mekanisme pembatasan sosial terhadap warganya. Penelitian ini memanfaatkan nilai jumlah orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), Positif Covid-19, jumlah pasien yang dinyatakan sembuh dari Covid-19, dan jumlah kematian untuk menghasilkan nilai pada sebuah kelurahan. Kemudian nilai dari seluruh kelurahan dihasilkan dan diperbandingkan untuk mengetahui kelurahan mana yang berada pada posisi tertinggi yang harus melakukan pembatasan sosial pada warganya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Analytical Hierarchy Process (AHP) yang mampu memberi bobot kepentingan pada tiap kriteria untuk menghasilkan pemeringkatan. Hasil akhirnya adalah sebuah aplikasi yang mampu memberikan peringkat seluruh kelurahan pada satu kota untuk dapat membantu mengambil keputusan dalam menentukan kelurahan apa yang harus melakukan pembatan sosial.
Penguatan Kedudukan Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu melalui Fungsi Pelayanan Tahanan Riki Afrizal; Iwan Kurniawan; Fajar Wahyudi
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 17, No 1 (2023): March Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2023.V17.1-12

Abstract

Changes in the correctional facility system were marked by the passage of Law Number 22 of 2022 Concerning Correctional Institutions. One of the things that are regulated is regarding detainee services as the correctional function. This arrangement is of course interesting to analyze because so far correctional facilities have only been synonymous with fostering convicts, which is the final stage in the criminal justice system. Services for detainees at the detention center are related to the ongoing criminal justice process because legally the responsibility for detention is still on the law enforcement agencies that carry out the detention. This paper aims to analyze the relationship between the regulation of detainee services in the Correctional Law and the integrated criminal justice system in Indonesia. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach, especially regarding the correctional system and integrated criminal justice system. The results of the discussion and analysis show that there are strict and clear arrangements regarding the administration of detainee services as a function of a correctional facility. This is a form of legal certainty and at the same time affirms the existence of correctional facilities as an integrated criminal justice subsystem. As part of the criminal justice system, correctional facilities do not only work at the end of a series of criminal justice processes through the function of fostering convicts and criminal children but also when the criminal justice process is in operation or progress.