Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Edukasi Kepemimpinan dan Gaya Komunikasi Efektif terhadap Siswa SMA Ananda Kota Batam Zuhdi Arman; Riko Riyanda; Raju Moh Hazmi
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari Vol. 1 No. 7 (2022): October 2022
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jpmb.v1i7.1501

Abstract

OSIS dibentuk berdasarkan surat keputusan kepala sekolah dimana memiliki badan kepengurusan. Siswa-siswa yang terlibat dalam badan kepengurusan OSIS haruslah lulus dari beberapa kriteria dan persyaratan, diantaranya memiliki keterampilan komunikasi dan memiliki jiwa kepimpinan. Komunikasi memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk sikap dan gaya kepemimpinan seseorang dalam suatu organisasi. Siswa harus diberikan pembekalan tentang sikap dan gaya kepemimpinan agar bisa mengarahkan, mengontrol para anggotanya dan bertanggungjawab supaya semua bagian pekerjaan dikoordinasi demi mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Ada beberapa konflik yang timbul seperti adanya misunderstanding antar anggota, faktor struktur tugas maupun struktur organisasi contohnya ketidaksamaan keinginan antara bendahara dan ketua, faktor yang bersifat personal yaitu individu harus membuat keputusan yang menyangkut dirinya dan organisasi, faktor lingkungan seperti tidak adanya dukungan dari lingkungan atau pihak-pihak tertentu, perbedaan pendapat, kumpul tidak lengkap, banyak pengurus yang keluar, terjadi kesenggangan antar anggota, manajemen waktu yang kurang baik dan prestasi menurun.
Eksistensi Lembaga Mahkamah Agung Sebagai Pelaksana Peradilan Yang Independen Dalam Rekrutmen Hakim Zuhdi Arman; Raju Moh Hazmi; Yon Efri; Sari
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v11i2.89

Abstract

The main issue discussed in this study is the extent to which the Supreme Court's power is autonomous in recruiting judges with the status of public officials for judicial organizations under its jurisdiction. Since legislation is the main source of information, this study takes a normative legal approach. The results of the study indicate that the current legal framework is not yet fully capable of regulating, implementing and ensuring the judicial system accurately, as well as the nature and status of judges as public officials. The current system and structure of the recruitment of judges continues to show a lack of transparency and uncertainty regarding the legal rules governing the recruitment of judges with the status of public officials. Existing norms maintain weak legitimacy, as they are not regulated by the Constitution, which establishes an independent judiciary responsible for upholding law and justice. Therefore, in the future it is necessary to adopt new rules and regulations governing the system and procedure for recruiting judges in accordance with the specificity of the position of judges as public officials to ensure the performance and accountability of judicial duties.
Paradoks Kewenangan dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perusahaan Asuransi Raju Moh Hazmi; Zuhdi Arman; Ahmad Arif Zulfikar; Ragil Surya Perkasa
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v5i1.2486

Abstract

Regulasi membatasi hanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berwenang untuk mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi. Namun, Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020 (PKPU 389) justru mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh nasabah pemegang polis. Dengan menggunakan metode normatif terhadap data sekunder, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) justifikasi kewenangan atribusi mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi hanya diletakan kepada OJK serta (2) untuk menemukan alasan majelis hakim mengonstruksikan kreditur berwenang untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahan asuransi di dalam PKPU 389. Riset ini menemukan PKPU 389 kontradiktif dengan UU Nomor 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU Nomor 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU Nomor 40/2014 tentang Perasuransian. Tafsir original intens meletakan kewenangan ini hanya kepada OJK sebagai entitas tunggal untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi. Implikasi diferensiasi fungsional melalui model unified supervisory, penerapan paradigma national economic walfare state, dan kebutuhan lembaga penyeimbang untuk melindungi disparitas kepentingan adalah causa prima diletakannya monopoli kewenangan pengajuan PKPU terhadap perusahaaan asuransi kepada OJK. Kewenangan ini merupakan atribusi yang diberikan oleh original legislator hanya kepada OJK, sehingga tidak ada subjek yang dapat mengajukan PKPU diluar OJK.
Digital Literacy on Information and Electronic Transactions in the Student Paradigm of SMAN 2 Koto Pariaman Ukas; Syuryani; Padrisan Jamba; Sari; Lenny Husna; Raju Moh Hazmi; Ragil Surya Prakasa; Zuhdi Arman
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari Vol. 2 No. 5 (2023): May, 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jpmb.v2i5.4234

Abstract

Digital literacy is widespread and often addresses key issues. To educate students on digital literacy, it is necessary to develop reading skills, read the content carefully, and then use digital literacy to understand the content. This activity aims to improve the digital literacy skills of teenagers, especially at SMAN 2 Koto Pariaman. The formulation of activity forms, activity stages, and evaluation are the three stages that become the method of implementing PKM activities. The assessment results show that the level of understanding of members about continuing education is very high, and they have awareness about the risks involved in the web and virtual entertainment, as shown by the consequences of the poll of 83.3% related to negative substances on the Web. However, the evaluation results showed that the majority of participants only used the internet to communicate, play games, and use social media, so they did not understand digital literacy regarding the use of the internet for science.