Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.873
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cahaya Keadilan Jurnal Teknik Informatika UNIKA Santo Thomas Jurnal Hukum Samudra Keadilan Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Puan Indonesia Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari (JPMB) Innovative: Journal Of Social Science Research
Lenny Husna
Universitas Putera Batam
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
TANGGUNG JAWAB PIDANA SOPIR ANGKUTAN UMUM TERHADAP KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN Lim Hu Pratama Situmeang; Lenny Husna
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.759 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i4.2043-2051

Abstract

Tranportasi Umum merupakan sarana yang digunakan oleh banyak orang untuk mendukung aktivitas sehari-hari.Pada saat ini jumlah kendaraan semakin meningkat dikarenakan banyaknya pertumbuhan penduduk.Dengan meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk,peningkatnya jumlah kendaraan juga terjadi mulai dari angkutan pribadi dan angkutan umum.Dengan meningkatnya jumlah kendaraan pada saat ini,meningkat juga angka kecelakaan yang di sebabkan oleh angkutan umum yang disebabkan oleh kelalaian sopir angkutan umum.Kecelakaan lalu lintas merupakan sebuah peristiwa yang terjadi karena kelalaian dari pelaku.Menimbulkan kerugian materi yang tidak sedikit dan dapat menimbulkan korban luka maupun korban jiwa.Kecelakaan yang terjadi pada lalu lintas disebabkan oleh 4 (empat) faktor,yaitu faktor manusia,faktor kendaraan,faktor jalan dan faktor lingkungan/cuaca.Penelitian ini dilakukan di Polresta Barelang dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk dan upaya dalam pertanggung jawaban sopir angkutan umum terhadap kelalaian yang menyebabkan kecelakaan.Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 192 ayat (1) menjelaskan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang yang meninggal atau cedera akibat implementasi transportasi, kecuali disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak dapat dicegah atau dihindari karena kedaluwarsa.Dilihat dari bagian perlindungan hukum terhadap konsumen jasa angkutan,keadaan pada situasi demikian sangat tidak ideal dan dalam praktek merugikan bagi konsumen,karena pada tiap kecelakaan alat angkutan darat tidak penah terdengar dipermasalahkannya tanggung jawab sopir kendaraan angkutan umum.
ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN ANAK TERLANTAR USIA SEKOLAH (Studi Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Batam) Lenny Husna; Dedi Epriadi
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.356 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v7i4.865-870

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34, anak terlantar diasuh oleh negara. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dalam perjalanannya mengalami perubahan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa konsekuensinya adalah pemerintah wajib melakukan segala upaya untuk memenuhi hak-hak anak Indonesia. Penelitian ini dilakukan karena jumlah anak terlantar semakin meningkat di Kota Batam, perkembangan anak terlantar semakin meningkat, terutama anak terlantar pada usia sekolah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif. Populasi penelitian adalah Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Batam beserta tokoh masyarakat, anak terlantar dan masyarakat di Kota Batam. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan tujuan tertentu. Hasil penelitian tentang analisis kinerja pemerintah daerah dalam penanganan anak usia sekolah terlantar di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Batam telah menjalankan kinerjanya dengan melakukan pendataan anak terlantar, memberikan pelayanan sosial bagi anak terlantar dan menitipkan anak terlantar. anak ke LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak), dan memberikan bantuan sosial anak terlantar.
PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DARI PERDAGANGAN VALUTA ASING SECARA ONLINE YANG MENGGUNAKAN BROKER LUAR NEGERI Zuhdi Arman; Lenny Husna
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v15i2.2553

Abstract

Foreign exchange trading is one of the most popular businesses in the world, including the Indonesian people. The income generated from an Indonesian trader will certainly raise an aspect of Income Tax that must be fulfilled. This study aims to analyze the application of personal income tax and to determine the form of tax avoidance that can occur in relation to online foreign exchange trading using foreign brokers. The method used in this research is descriptive qualitative, data collection is done by means of in-depth interviews, observation and documentation, informant selection techniques with purposive sampling, data analysis techniques performed by data reduction, data presentation and drawing conclusions. The result of this research is the application of personal income tax on personal traders (taxpayers) which is carried out by means of a self-assessment system with the expectation of voluntary compliance in which the taxpayer must self-report the tax owed at the end of the year. Due to the lack of supervision over the implementation of the self assessment system, and online forex trading transactions are carried out fully online, taxpayers have a very big opportunity to do tax evasion. In the application of individual PPh, there are also several obstacles that occur both from the side of the taxpayer itself and from the side of the government.
KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN TANAH OLEH PT PERTAMINA (PERSERO) (ANALISIS PUTUSAN PN NO 21/PDT.G/2011/PN.AB) lenny husna
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 1 (2016): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berangkat dari konsep dasar hak menguasai tanah oleh negara yang di pergunakan sebesar-besarnyauntuk kemakmuran rakyat yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yangkemudian di tuangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), maka atas tanah negara dapat dilakukan permohonan hak atastanah baik oleh personal maupun kolektif dan badan-badan hukum, yang dilakukan berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Hukum Milik Negara (BUMN)termasuk salah satu subjek hukum yang dapat mengajukan perolehan hak atas tanah, pelaksanaanperalihan hak atas tanah tersebut tentu dilakukan melalui prosedur, syarat dan ketentuan yang berlakudan atas perolehan hak tersebut wajib dilakukan pendaftaran tanah agar memiliki kekuatan hukumsecara autentik, pada Pasal 19 dinyatakan bahwa untuk menciptakan kepastian hukum Pertanahan,Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah. Atas tanah yang telah didaftarkan selanjutnyadiberikan tanda bukti hak atas tanah, yang merupakan alat bukti yang kuat mengenai kepemilikan tanahapabila timbul sengketa dikemudian hari. Seperti halnya dalam penelitian penulis dengan judulKepastian Hukum Kepemilikan Tanah Oleh PT Pertamina (Persero) (Analisis Putusan PN No.21/Pdt.G/2011/PN.AB. Metode yang digunakan adalah Penelitian yuridis normatif adalah penelitianyang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusankeputusanpengadilan serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Hasil penelitian dapatdiketahui bahwa: 1) Putusan Hakim pada sengketa kepemilikan atas tanah dalam PerkaraNo.21/PDT.G/2011/PN.AB, apabila ditinjau dari aspek Hukum Tanah Nasional telah sesuai UU PokokAgraria, tanah sengketa tidak lagi berstatus hak milik adat, tapi sudah dikonversi menjadi tanah negara,dan PT.Pertamina (Persero), telah melakukan permohonan perolehan hak atas tanah tersebut sertapendaftaran tanah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga diperoleh sertipikat Hak GunaBangunan (HGB) sebagai tanda bukti hak atas tanah, 2) Kekuatan pembuktian melalui bukti hak atastanah berupa sertipikat, merupakan salah satu alat bukti sah secara hukum 3) Berlakunya Pasal 32 PPNo 24 Tahun 1997 sebagai kepastian hukum kepemilikan atas tanah, Ketentuan ini bertujuan, pada satupihak untuk tetap berpegang pada sistem publikasi negatif dan pada lain pihak untuk secara seimbangmemberikan kepastian hukum kepada pihak yang dengan itikat baik menguasai sebidang tanah dandidaftarkan sebagai pemegang hak dalam buku tanah, dengan sertifikat sebagai tanda buktinya, yangmenurut UUPA berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarikkesimpulan bahwa sertipikat adalah sebagai alat bukti yang kuat dan sah, untuk itu terhadap tanah yangdimiliki hendaknya dilakukan pendaftaran tanah memberikan kepastian hukum dan perlindunganhukum kepada pemegang hak atas tanah agar memudahkan pembuktian dirinya sebagai pemegang hakyang bersangkutan.
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DALAM PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA USAHA lenny Husna; Yusli Yenni
Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal Vol 3, No 1 (2020): Januari 2020
Publisher : STMIK Royal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (156.016 KB) | DOI: 10.33330/jurdimas.v3i1.390

Abstract

Nowadays almost all aspects of life use technology. Progress in technology will also be accompanied by developments in information and communication technology. The development of technology and communication using internet media that is widely used today is social media. Some people use social media for means of social integration, communication and publicizing activities, but in its development social media can also be used for business activities in terms of promotion and marketing. The use of social media for business activities has a very positive impact on improving the welfare of the community economically. To achieve these objectives, training and coaching to the public regarding the use of social media are held. The training was carried out at the Pesona Rhabayu Housing Community of Patam Lestari Village, Sekupang District, Batam. The training was conducted by monitoring and tutorials on how to use social media properly, including information dissemination on the Information and Electronic Transaction Law (UU ITE) so that the community has a legal basis for using social media. The first result of this dedication is that people's understanding of the ITE Law can be seen from discussions and questions and answers, secondly, people's ability to access and utilize social media for business facilities by forming a social media group as a forum for the community to promote their efforts.Keywords: Law, social media and ITE
JCK UNFAIR TRADE PRACTICES DAN ANTI-DUMPING CODE ukas - -; Lenny Husna
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 10 No. 2 Oktober 2022
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v10i2.6462

Abstract

Untuk mengatasi praktik anti-dumping atau irasionalitas penerapan Pasal VI GATT. GATT telah membentuk Anti-Dumping Code yaitu suatu Code yang diarahkan kepada pengusaha untuk membatasi kemungkinan penyimpangan penerapan Pasal VI GATT. Masyarakat bisnis perlu mengetahui ketetuan serta mekanisme penerapan ketentuan tersebut agar menghindarkan diri dari praktik bisnis curang, serta dapat menggunakan ketentuan Pasal tersebut di atas sebagai perisai untuk melindungi kepentingan bisnisnya, suatu proses pemeriksaan tuduhan saja, sudah cukup untuk mengacaukan prediksi bisnis suatu perusahaan, karena sering memakan rentang waktu yang sulit ditentukan sehingga berpengaruh terhadap biaya pemasaran dan rentang peluang pasar
PEMBINAAN HUKUM DAN ETIKA DALAM BERKOMUNIKASI PADA REMAJA DI PERUMAHAN BUKIT PERMATA KECAMATAN SAGULUNG KOTA BATAM Ukas Ukas; Lenny Husna; Kundori Kundori
PUAN INDONESIA Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Puan Indonesia Vol 4 No 2 Januari 2023
Publisher : ASOSIASI IDEBAHASA KEPRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37296/jpi.v4i2.118

Abstract

Communication is a process of conveying messages from a communicator to a communicant. Communication has elements including communicators, news, media, communicants, and feedback. All of these elements will be interrelated with one another. The rules in the communication process can also be referred to as law and ethics in communication. Sometimes we are a part of the elements of communications that do not understand the law and ethics in communications.  The study of law and ethics in communication is not only related to mass media, such as social media, etc. But in communicating directly there are also laws and ethics in communications. In several cases related to laws and ethics in communication, in these cases affecting mothers and teenagers, due to a lack of understanding and knowledge in communication ethics, sometimes they are trapped in the realm of law which will ensnare them in dealing with applicable laws and regulations. Therefore, guidance related to law and ethics in communicating, both direct and through the media, is significant and must always be carried out. So that a sense of comfort and peace is created and no one is harmed in the communication process. This legal and communication ethics coaching will be doing for five times, as stated in the schedule. Training is carried out simultaneously by the coaching team and members. Method of implementation this community service activity was held three times in meetings involving all youth members and oldsters of the Dianul Jannah mosque at RT 04 RW 17 Perumahan Bukit Permata, Tembesi Village, Sagulung District, Batam City: The Service Team give acknowledgment and direct practice, The Service Team ensured that all members of the mosque understand the material presented also given the time to discuss to be able to understand and apply law and ethics in communicating either directly or through the media.
JCK ASPEK HUKUM JOINT VENTURE PENANAMAN MODAL ASING DALAM BIDANG USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DI INDONESIA Muhammad Angga Fathurrahman; Lenny Husna
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 11 No 01 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 01 April 2023
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan iklim investasi suatu negara ditentukan dengan aspek penanaman modal baik nasional maupun asing. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang pemenuhan penanaman modal asing sangat diperlukan dalam mewujudkan pembangunan nasional. Melalui Perpres No. 49 Tahun 2021 mengatur bidang – bidang mana saja yang dalam dimasukkan aspek penanaman modal asing beserta kepemilikan saham asing minimal. Bidang usaha maskapai penerbangan berupa angkutan udara niaga berjadwal menjadi komoditi panas investasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana prosedur pembuatan joint venture dalam bidang usaha niaga berjadwal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian joint venture harus dilakukan oleh badan usaha serta berkoordinasi dengan pihak penanaman modal baik dalam maupun luar negeri. Maka Joint Venture menjadi opsi bagi pemilik modal asing masuk ke pasar Indonesia dengan memperhatikan risk management dan regulasi yang ada terkait bidang usaha yang terbuka seperti angkutan udara niaga berjadwal yang diatur dalam Perpres No. 49 Tahun 2021 menjadi salah satu bidang usaha dengan prospek dan masa depan menjanjikan bagi investor
JCK HUKUM DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF TEORI ukas - -; Daria; Lenny Husna
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 11 No 01 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 01 April 2023
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, perhatian dunia usaha terhadap kegiatan bisnis internasional juga semakin meningkat, hal ini terlihat dari sistem berkembangan arus peredaran barang, jasa, modal, dan investasi lainnya, antarnegara.Untuk meningkatkan kegiatan perdagangan internsional, pemerintah pusat (raja) mempunyai kekuasaan yang bersifat absolut yang menghendaki agar negara kebangsaan atau nasional state menjadi kuat, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun militer.Dengan semakin kuatnya upaya pembebasan dari kaedah hukum feodal yang dianut di Eropa, maka dengan sendirinya akan menentang segala campur tangan pemerintah yang terlalu kuat di bidang ekonomi. Timbulnya kebebasan dalam melaksanakan perdagangan antarnegara, atau disebut dengan perdagangan internasioal termotivasi oleh paham atau teori yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya “The Wealth of Nations” yang menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat suatu negara justeru akan semakain miningkat, jika perdagangan internasional dilakukan dalam pasar bebas dan atau pasar globalisasi (internensional).
Digital Literacy on Information and Electronic Transactions in the Student Paradigm of SMAN 2 Koto Pariaman Ukas; Syuryani; Padrisan Jamba; Sari; Lenny Husna; Raju Moh Hazmi; Ragil Surya Prakasa; Zuhdi Arman
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari Vol. 2 No. 5 (2023): May, 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jpmb.v2i5.4234

Abstract

Digital literacy is widespread and often addresses key issues. To educate students on digital literacy, it is necessary to develop reading skills, read the content carefully, and then use digital literacy to understand the content. This activity aims to improve the digital literacy skills of teenagers, especially at SMAN 2 Koto Pariaman. The formulation of activity forms, activity stages, and evaluation are the three stages that become the method of implementing PKM activities. The assessment results show that the level of understanding of members about continuing education is very high, and they have awareness about the risks involved in the web and virtual entertainment, as shown by the consequences of the poll of 83.3% related to negative substances on the Web. However, the evaluation results showed that the majority of participants only used the internet to communicate, play games, and use social media, so they did not understand digital literacy regarding the use of the internet for science.
Co-Authors Areani Hardianti Banurea Daria Dedi Epriadi Indra Saputra Samosir Kundori Kundori Lim Hu Pratama Situmeang Muhammad Angga Fathurrahman Padrisan Jamba Ragil Surya Prakasa Raju Moh Hazmi Sari Sestri Novia Rizki Syuryani Ukas ukas - - Ukas Ukas Yusli Yenni Zuhdi Arman Zuhdi Arman