Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE) Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat Batara Wisnu : Indonesian Journal of Community Services JIMAKUKERTA DAWUH Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)
Elfahmi Lubis
1Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUS MENGAJAR ANGKATAN 5 DAN DAMPAKNYA TERHADAP BUDAYA LITERASI SISWA SDN 58 KOTA BENGKULU Anjela Ramadani; Elfahmi Lubis; Amnah Qurniati; Riko Adriadi
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i2.15902

Abstract

Kampus Mengajar merupakan salah satu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang bertujuan untuk membantu meningkatkan literasi,numerasi,adaptasi teknologi dann administrsi sekolah.Hadirnya program kampus mengajar ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kemampuan soft skill dan hard skill nya.Tujuan penelitian iinii untuk mengetahui implemetasi program kampus mengajar ,hambatn yang dihadapi serta dampak dari program kampus mengajar terhadap budaya literasi siswa di SDN 58 Kota Bengkulu.Penelitian ini meggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi,wawancara dan dokumentasi.Berdasarkan dari data yang telah diambil menunjukan bahwa bentuk implementasi program kampus mengajar angkatan 5 di SDN 58 Kota Bengkulu berupa pembuatan program Gerakan Literasi Sekolah (GLS),pembuatan media pojok baca,mengaktifkan kembali perpustakaan dan mading sekolah, serta mengadakan les bahasa inggris.Hambatan yang dihadapi dalam pengimplementasian kampus mengajar yakni kurangnya dukungan dari pihak sekolah serta sarana dan prasarana yang tidak memadai.Adapun dampak dari implementasi program kamus mengajar angkan 5 terhadap budaya literasi siswa dapat dilihat dari hasil tes kemampuan literasi siswa dengan menggunakan portal MBKM ayang menunjukan bahwa adanya perubahan sebesar 23,42% dari rentan 0-100%.Jadi program-program yang telah di implementasikan oleh mahasiswa kampus mengajar telah memberikan dampa terhadap budaya literasi siswa,meskipun sedikit jika diukur dari rentang yang ditentukan.
Sosialisasi Dampak Negatif Pernikahan Usia Dini Di SMP Negeri 20 Rejang Lebong Alga Oktario; Elfahmi Lubis; Wellyana Wellyana
DAWUH : Islamic Communication Journal Vol. 2 No. 3 (2021): November
Publisher : Yayasan Darussalam Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Secara umum, pernikahan dini yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Remaja itu sendiri adalah anak yang ada pada masa peralihan antara masa anak-anak ke dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat disegala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk badan. sikap.dan cara berfikir serta bertindak.namun bukan pula orang dewasa yang telah matang.Pernikahan dibawah umur yang belum memenuhi batas usia pernikahan, pada hakikatnya di sebut masih berusia muda atau anak anak yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan pernikahan tegas dikatakan adalah pernikahan dibawah umur. Sedangkan pernikahan dini menurut BKKBN adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Pernikahan di usia dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas, melahirkan bayi prematur dan berat bayi lahir rendah serta mudah mengalami stress.
PEMETAAN POLA PENYEBARAN FAHAM RADIKALISME DI KALANGAN PELAJAR KOTA BENGKULU (SEBUAH ANALISIS TEORITIS) Elfahmi Lubis
Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK) Vol. 1 No. 1 (2021): JUPANK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemetaan pola penyebaran faham radikalisme di kalangan pelajar Kota Bengkulu (sebuah analisis teoritis). Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik dan instrumen pengumpulan data dalam penelitian atau kajian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian atau kajian ini sendiri adalah dengan menggunakan teknik analisis data induktif, yang merupakan sebuah penarikan kesimpulan dari fakta nyata di lapangan sesuai dengan data sekunder yang diperoleh. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan reduksi data, model data, serta penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa radikalisme merupakan suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjebolan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akarnya. Dalam konteks gerakan Islam “radikal”, ideologi penyatuan dunia Islam dalam naungan Khilafah Islamiyah, sesungguhnya juga muncul sebagai respons terhadap ideologi-ideologi modern yang tidak mampu  menyelesaikan permasalahan hidup manusia. Aksi-aksi kelompok radikal masih terus berlangsung beserta propagandanya. Penyebaran ideologi radikal yang semakin rawan terhadap siswa SMP dan SMA dengan memberikan indikasi tentang aksi-aksi radikal yang mereka dukung dan berani lakukan sebagai bagian dari jihad. Upaya dalam mengantisipasi masuknya radikalisme dalam pendidikan, Kementrian Pendidikan Nasional menekankan kurikulum yang berbentuk nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan pada peserta didik. Kata Kunci: Radikalisme, Pelajar
OMNIBUS LAW SEBAGAI PEMBAHARUAN SISTEM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA Elfahmi Lubis; Romadhona Kusuma Yudha
Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK) Vol. 1 No. 2 (2021): JUPANK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak                        Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Konsep Omnibus Law Sebagai Pembaharuan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kepustakaan (library research) yaitu mengumpulkan data serta informasi dengan menggunakan berbagai macam bantuan material yang terdapat di perpustakaan seperti hasil karya tulis berupa buku, jurnal, ensiklopedia, dokumen serta majalah. Teknik dan instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen serta cenderung menjadi sebuah data yang bersifat sekunder. Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data induktif, yang merupakan sebuah penarikan kesimpulan dari fakta nyata di lapangan sesuai dengan data sekunder yang diperoleh, kemudian dapat ditarik kesimpulan generalisasi. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan reduksi data, model data, serta penarikan kesimpulan.                        Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penerapan Omnibus Law di Indonesia didasari oleh keadaan Indonesia yang mengalami hiperregulasi dan konflik norma antara peraturan perundang-undangan satu dengan yang lain, hal itu berdampak pada ketidakpastian hukum dan berujung pada terhambatnya investasi yang masuk di Indonesia. Permasalahan harmonisasi pada pembentukan Undang-Undang, PP dan Perpres terjadi karena tahapan ini lebih melihat pada keterkaitan satu peraturan atau rancangan peraturan dengan peraturan perundang-undangan lain tanpa melihat pada kesesuaian substansi dengan materi muatan jenis peraturan perundang-undangan tersebut. Dampaknya, lahir berbagai peraturan yang substansinya bukan merupakan materi muatan dari jenis peraturan perundang-undangan tertentu. Sedangkan pada tahap evaluasi, undang-undang yang akan direvisi dan/atau dicabut melalui omnibus law perlu dikaji betul. Dalam hal ini, yang perlu dipahami bahwa tidak ada undang-undang yang sempurna. Namun, dalam hal memperbaiki ketidaksempurnaan tersebut juga harus memperhatikan aspek lain. Bila undang-undang disempurnakan disatu sektor, maka sektor yang lain jangan diabaikan atau dikorbankan.Kata Kunci: Omnibus Law, Undang-Undang, Sistem Pembaharuan
Reformulasi GBHN dalam Wacana Amandemen UUD 1945 Rudi Hartono; Elfahmi Lubis
Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK) Vol. 1 No. 2 (2021): JUPANK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Reformulasi GBHN dalam Wacana Amandemen UUD 1945. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder.Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian atau kajian ini sendiri adalah dengan menggunakan teknik analisis data induktif, yang merupakan sebuah penarikan kesimpulan dari fakta nyata di lapangan sesuai dengan data sekunder yang diperoleh. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan reduksi data, model data, serta penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa GBHN merupakan pedoman untuk Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Jika Presiden tidak mengikuti atau melanggar GBHN, maka MPR dapat memberhentikan Presiden. Akan tetapi sejak era reformasi, eksistensi GBHN sudah tidak ada lagi sebagai konsekuensi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).Dengan tidak adanya GBHN, kelemahan terletak pada munculnya inkonsistensi dan diskontinyuitas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) maupun menengah. Jika GBHN ingin dihidupkan kembali maka perlu dibuat Dewan Rancang GBHN. Karena, sebelum melangkah lebih jauh, maka wacana menghidupkan lagi GBHN harus dikunyah secara mendalam. Kata Kunci: GBHN, UUD 1945
VARIAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA DALAM KERANGKA REGULATIF Elfahmi Lubis; Nediyanto Ramadhan
Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK) Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Implementasi kedaulatan rakyat dalam bingkai negara demokrasi adalah terselenggaranya pemilihan umum (Pemilu) secara reguler dalam siklus lima tahunan yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu merupakan mandat konstitusi yang wajib dilaksanakan, untuk memastikan dan melindungi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menyalurkan hak-hak politiknya. Kewenangan lain yang dimiliki Bawaslu adalah menyelesaikan sengketa administrasi pemilihan yang berkaitan dengan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif (TSM). Sengketa TSM diselesaikan secara adjudikasi oleh bawaslu, selanjutnya jika para pihak keberatan dengan putusan adjudikasi, maka dapat di challenge dengana mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung. Tulisan ini diharapkan mampu menyajikan berbagai alternatif model lembaga penyelesaian sengketa, sehingga dapat dijadikan bahan masukan bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan format ideal lembaga penyelesaian sengketa pilkada. Adapun materi atau bahan yang dapat dijadikan obyek studi ada tiga golongan, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa terdapat beberapa varian model penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah, yaitu : 1) pembentukan peradilan khusus pilkada dibawah lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), 2) peradilan khusus pilkada mandiri, 3) menjadikan Bawaslu lembaga quasi judicial penyelesaian sengketa persilihan hasil pemilihan, dan 4) pembentukan badan arbitrase penyelesaian sengketa pilkada. Kata kunci: Model Penyelesaian Sengketa, Pilkada
MAKNA TRADISI SUROAN DALAM MELESTARIKAN NILAI KEARIFAN LOKAL PADA MASYARAKAT SUKU JAWA DI DESA TRIKOYO KECAMATAN TUGUMULYO KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN Dalas yulian; Elfahmi Lubis
Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK) Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jupank.v2i2.3681

Abstract

Abstrak Indonesia memiliki riwayat yang sangat panjang dalam penyebaran kebudayaan yang berkembang di masyarakat. Kehidupan masyarakat yang terdiri dari bebagai suku, ras, dan budaya. Keberagaman kebudayaan dalam setiap masyarakat melahirkan suatu identitas yang menyimpan nilai-nilai.Tradisi suroan merupakan pusat dari sistem keagamaan dan kepercayaan, yang diyakini oleh masyarakat. Banyak sekali yang diwariskan oleh leluhur masyarakat suku Jawa untuk dipersembahkan kepada yang luhur secara turun temurun,dalam rangka menjaga tradisi, di sisi lain dari banyak nya ritual atau upacara adat dalam tradisi suku Jawa adanya tradisi suroan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan makna tradisi suroan  dalam melestarikan Nilai Kearifan Lokal Pada Masyarakat Suku Jawa di Desa Trikoyo.  Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif karna permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini mengenai, bagaimana prosesi tradisi suroan,adakah nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam tradisi suroan, bagaimana upaya  pelestarian tradisi suroan. Proses pelaksanaannya dilakukan dengan wawancara observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Suku jawa di desa Trikoyo berdoa bersama untuk mendapatkan berkah dan tolak bala .selain itu sepanjang bulan Suro masyarakat meyakini untuk terus “Eling Lan waspodo”  eling memiliki arti  manusia harus tetap ingat siapa dirinya dan dimana kedudukannya sebagai ciptaan Tuhan sedangkan waspodo berarti manusia harus terjaga dan waspada dari godaan yang menyesatkan.Upaya melestarikan tradisi Suroan di Desa Trikoyo adalah melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan memberikan penjelasan atas makna tradisi suroan, tidak mengubah tata cara pelaksanaan, dan melakukan setiap tahun. Kata Kunci: Makna tradisi Suroan dalam melestarikan nilai kearifan local
PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL TERHADAP PEMAHAMAN PEMBELAJARAN PKn SISWA KELAS X SMKN 1 BENGKULU SELATAN rio nardo; Elfahmi Lubis
Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK) Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jupank.v3i1.3700

Abstract

Pendekatakan kontekstual merupakan pendekatakan yang dikembangkan dengan tujuan agar proses pembelajaran berjalan aktif, produktif dan memilki makna dalam kehidupan siswa. Tidak hanya menekankan pada pengetahuan kognitif saja tetapi juga pada afektif dan psikomotorik. Namun masih terdapat beberapa siswa yang sulit memahami dan menerapkan materi yang disampaikan, karena siswa tidak terbiasa mengikuti proses pembelajaran yang menerapkan pendekatan kontekstual menyebabkan rendahnya partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran Pkn. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan metode pembelajaran kontekstual pada mata pelajaran PKn, faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan metode pembelajaran kontektual pada mata pelajaran PKn. Faktor pendukung adalah kurikulum yang cukup baik karena pembelajaran K13 benar-benar telah di jalankan sehingga lambat laut siswa dapat mengerti tentang hakikat dan pentingnya pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dan sarana atau fasilitas yang cukiup memadai, Faktor penghambat adalah minat belajar siswa agar siswa memiliki perkembangan prilaku yang baik, maka perlu adanya minat yang besar dalam diri siswa untuk memahami materi yang di sampaikan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data berasal dari wawancara dan teknik penjamin keabsahan data menggunakan triangulasi. Subjek berasal dari guru mata pelajaran PKn dan Kepala Sekolah. Dari hasil analisis data pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan metode pembelajaran kontekstual pada mata pelajaran PKn sudah berjalan dan dengan baik namun belum sepenuhnya maksimal. Hal tersebut karena adanya penghambat dari diri siswa terseut yaitu masih terdapat siswa yang bergantung kepada guru dan belum terbiasa mengikuti proses pembelajaran yang menerapkan pendekatan kontekstual.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU OLEH SENTRA GAKKUMDU Elfahmi Lubis; Mona Agustina Nedy
Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK) Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jupank.v2i2.4789

Abstract

Abstrak Pemilu menjadi parameter dalam mengukur demokratis tidaknya suatu negara, demokrasi sendiri sencara sederhana adalah suatu sistem politik dimana para pembuat keputusan kolektif tertinggi didalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala. Dalam upaya penegakan hukum pidana Pemilu, maka dibentuklah suatu sistem hukum yang bernama Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau disingkat Gakkumdu. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat 38 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018, bahwa Sentra Gakkumdu adalah pusat aktuvitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kota/Kabupaten, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri Penegakan hukum pidana pemilu melibatkan selain dari Badan Pengawas Pemilihan Umum namun juga ada unsur dari kepolisian dan kejaksaan dimana nantinya dalam memproses tindak pidana pemilu ini akan di lakukan beberapa kali pembahasan yang terdiri dari 3 (tiga) unsur tersebut untuk memutuskan bahwa laporan atau temuan yang muncul selama proses tahapan pemilihan umum ini termasuk tindak pidana atau tidak. Setidaknya ada beberapa persoalan yang menyebabkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) mengalami kesulitan dalam proses penegakan hukum pidana Pemilu, khusus di Provinsi Bengkulu. Diantaranya, perbedaan persepsi dan pemahaman antar penegak hukum yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), mulai dari unsur kepolisian, kejaksaan, dan bawaslu dalam proses penanganan perkara pidana pemilu, baik perkara berasal dari hasil temuan di lapangan maupun laporan masyarakat maupun peserta pemilihan. Persoalan lain adalah kelemahan dari sistem regulasi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pemilu, dimana jangka waktu yang diberikan kepada Sentra Gakkumdu untuk menyelesaikan perkara pidana pemilu yang sangat singkat. Tidak seperti proses penanganan perkara pidana umumnya, yang memberikan jangka waktu yang cukup bagi proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Kata Kunci: pemilu, penegakan hukum pidana pemilu, Gakkumdu.
Implementasi Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila Pada Siswa Kelas VIII Di SMP Negeri 4 Rejang Lebong Bella Nandita; Elfahmi Lubis
Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK) Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jupank.v4i1.5045

Abstract

Abstrak Berdasarkan permendikbudristek Nomor : 56 Tahun 2022, Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) merupakan kergiatan kurikuler berbasis project yang dirancang untuk memperkuat upaya pencapaian Profil Pelajar Pancasila yang mengacu pada Standar Kompetensi Kelulusan. Rumusan masalahnya adalah 1). Bagaimana bentuk implementasi Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila Pada Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 4 Rejang Lebong ? 2). Apa saja yag menjadi faktor pendukun dan fator penghamba dari Implementasi Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 4 Rejang Lebong ? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (natural setting), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi dengan mengguakan teknik analisis data : Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Implementasi program project penguatan profil pelajar pancasila ditingkat SMP Negeri 4 Rejang Lebong sudah terlaksana dengan baik menggunakan fasilitas pendukung berupa SDM (Sumber Daya Manusia) dan sarana prasarana sekolah yang cukup memadai. Sedangkan faktor penghambat dalam implementasi project penguatan profil pelajar pancasila yaitu kurangnya pemahaman guru tentang project penguatan profil pelajar pancasila. Karena pemahamann dari guru yang merupaka pendidik sangatlah penting untuk menyampaikan suatu materi atau bahan ajar yang akan diberikan atau diajarkan kepada siswa. Kata Kunci: Profil, pelajar, pancasila
Co-Authors Alga Oktario Ameliani Rahma Sartika Amnah Qurniati Andrean Renaldy Anisahtul Hasanah Anjela Ramadani Annisa Nurhayati Annisa Nurhayati Bella Nandita Bintari Prasetiyasmara Dalas yulian Desy Eka Citra Dewi Desy Eka Citra Dewi Helina Yulita Sari Helina Luthfiana Intan Wahyu Ningrum Mita Puspita Mona Agustina Nedy Nediyanto Ramadhan Nur Halizah Rahmadhona Kusuma Yudha Redo Julianto Riko Adriadi rio nardo Romadhona Kusuma Yudha Romadhona Kusuma Yudha Rudi Hartono Rusnita Hainun Septiara Septiara Septina Lisdayanti Septina Lisdayanti Surya Ade Saputera Syarkati Syarkati Wellyana Wellyana