Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review
Efrida Ratnawati Gultom
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
AKIBAT HUKUM PENGEMBALIAN UANG PANJAR DALAM PEMBATALAN SEPIHAK PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL-BELI TANAH Yoga Raypangestu; Efrida Ratnawati Gultom
UNES Law Review Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.330

Abstract

Tujuan Penelitian ini membahas akibat pembatalan perjanjian kontrak jual beli tanah secara sepihak yaitu mengembalikan uang panjar. Panjar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sejumlah uang yang dibayarkan lebih dulu sebagai tanda jadi pembelian, panjar, persekot. Melakukan penelitian mengenai akibat hukum apabila uang panjar yang telah dibayarkan sebagai tanda jadi untuk membeli objek tanah lalu dibatalkan secara sepihak oleh pihak pembeli dimana pihak penjual kerap dimintai sejumlah uang panjar tersebut untuk dikembalikan. Penulis menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah pendekatan yuridis normatif dimana penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. Proses jual-beli tanah umumnya menggunakan sistem kredit dengan berdasarkan pada sebuah perjanjian pengikatan Jual-beli tanah yang dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta tanah. Wanprestasi adalah suatu Tindakan yang melawan hukum dimana seseorang yang melakukan perjanjian tidak melaksanakan sama sekali;melaksanakan namun tidak tepat waktu; melaksanankan hanya Sebagian dari prestasi yang diperjanjikannya. Hasil penelitian ini digunakan sebagai sarana edukasi,informasi dan rujukan sebagai bahan pembelajaran yang menyangkut dengan uang panjar dalam perjanjian pengikatan akta jual-beli tanah.
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PERS TERHADAP JURNALISNYA ATAS KEBEBASAN PERS DI INDONESIA Ni Putu Ega Maha Wiryanthi; Efrida Ratnawati Gultom
UNES Law Review Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.331

Abstract

Tujuan penelitian ini yakni guna mengkaji terkait Tanggung Jawab Perusahaan Pers Terhadap Jurnalisnya Atas Kebebasan Pers di Indonesia. Metode penelitian yang dipakai yakni metode penelitian normatif. Hasil penelitian menampilkan bahwa perusahaan pers memberi kesejahteraan pada Jurnalis dan karyawan pers berbentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut kemudian kebebasan pers yang profesional bisa dicapai dengan perwujudan standar yang jadi pedoman perusahaan pers, yang memungkinkan mereka memenuhi perannya sebagai institusi ekonomi, media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Atas dasar pedoman tersebut, bentuk dari tanggung jawab keperdataan dalam hal terlaksananya pemberitaan yakni dengan lewat hak jawab, hak koreksi guna menyunting kebenaran dari berita yang di muat.
PEMBAHARUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI ERA DIGITAL Dewi Wijayanti; Efrida Ratnawati Gultom
UNES Law Review Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.334

Abstract

The purpose of this study is to examine the roIe of BPSK in the DigitaI Era in protecting consumer rights and updating consumption protection reguIations in the digitaI era, reIated to BPSK as a consumer dispute resoIution institution. The research method used is the normative juridicaI research method. The resuIts of this study show that consumer dispute resoIution in the digitaI era is stiII based on previous reguIations. However, the existence of ODR as a dispute resoIution mechanism is an innovation that can make it easier for consumers to protect their rights, considering that ODR has a fairIy simpIe process, cheap, and fast and unobstructed space compared to BPSK.
INVESTASI BODONG BERKEDOK ROBOT TRADING DENGAN SKEMA PONZI Rizki Wijaya Kusuma; Efrida Ratnawati Gultom
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.473

Abstract

Businesses in Indonesia are currently experiencing rapid development following the digital era, namely by utilizing technology to facilitate the transaction process. The Indonesian financial services industry has taken advantage of a facility called fintech. Companies and individuals also feel the convenience of their business because it is assisted by fintech technology. However, in practice there are still many companies that use technology for illegal business, especially in the field of fraudulent investment with various schemes, one of which is a ponzi scheme. The research method used is normative legal research method, namely providing legal arguments in accordance with primary data and secondary data. The purpose of this study is to analyze the legal consequences for ponzi scheme actors and legal protection for ponzi scheme victims. The results of the study found that while there are no specific regulations governing ponzi schemes, the law used is Article 378 of the Criminal Code concerning Fraud Article 105 and or Article 106 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade and or Article 4 and or Article 19 Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection Article 3 and/or Article 4 and/or Article 5 and/or Article 6 in conjunction with Article 10 of the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes and preventive measures that can be taken is to periodically provide insights regarding investment to the public.
Co-Authors DEWI WIJAYANTI Ni Putu Ega Maha Wiryanthi Rizki Wijaya Kusuma Yoga Raypangestu