Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PERSPEKTIF UU PKDRT DAN UU PERLINDUNGAN ANAK) Ahmad Yunus
Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 4 (2021): Desember : Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Amik Veteran Porwokerto

Every child has human rights, like the rights of adults, not many parties are involved in thinking and willing to take concrete steps to protect children's rights. Children are immature individuals, both physically and mentally, let alone socially. So that when compared to adults, it is clear that children will be more at risk of violence and neglect. Children can become victims of violence anytime and anywhere, including within their own families or in other words, children become victims of domestic violence. Whereas the family should be the safest and most comfortable place for children, comfortable and safe in terms of physical and psychological. In this case the state must really be present and provide protection for children, where children are the next generation of the Nation and State of Indonesia. If the safety and comfort of every Indonesian child is guaranteed, then this nation will have a good and superior generation so that it can make Indonesia a better country as a whole.

Formulasi Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ahmad Yunus; Moh. Ali Hofi
HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2021): HUKMY : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Fiat justitia ruat caelum, artinya hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh. Kalimat ini diucapkan oleh pemangku kekuasaan Romawi, Lucius Calpurnius Piso Caesoninus (43 SM). Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk mampu memberantas tindak pidana korupsi yang akibatnya sangat merugikan negara khususnya keuangan negara. Dalam Undang-undang KPK (Pasal 12 (1) huruf a), lembaga ini diberi kewenangan melakukan penyadapan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Dengan diberikannya wewenang penyadapan kepada KPK oleh undang-undang maka memudahkan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi, hal ini terbukti dengan banyaknya kasus korupsi dinegeri ini yang dituntaskan oleh KPK. Namun akhir-akhir ini kewenangan penyadapan tersebut dibatasi oleh Undang-undang KPK yang baru, yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana lembaga KPK dalam melakukan penyadapan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari dewan pengawas yang dibentuk oleh DPR dan Presiden. Hal ini memicu beberapa hal yang menyebabkan proses penyadapan menjadi terhambat atau bahkan tidak bisa dilakukan secara leluasa oleh KPK.

KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA) Ahmad Yunus; Fathorrahman Fathorrahman
HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): HUKMY : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Masa kanak-kanak adalah salah satu masa emas yang dialami oleh manusia. Dimana pada masa anak-anak ini jiwanya masih sangat bersih dan diharapkan jiwa yang bersih tersebut bisa diisi dengan hal-hal baik, pelajaran baik, pengalaman baik dan lain sebagainya yang sifatnya positif, dengan harapan manusia atau seseorang tersebut ketika sudah beranjak dewasa dia akan menjadi orang yang baik dan menebar kebaikan untuk lingkungannya. Karena pentingnya masa anak-anak, maka kita semua harus memberikan perhatian atau penjagaan ekstra terhadap anak-anak yang ada disekitar kita, terlebih jika anak tersebut adalah anak kita. Di era yang penuh kemajuan dan kebebasan saat ini, salah satu bahaya besar yang menjadi ancaman bagi anak adalah bahaya akan kejahatan seksual terhadap anak. Kejahatan seksual berdampak negatif terhadap anak, baik itu secara fisik maupun psikis, terlebih lagi kejahatan ini akan sangat mengganggu masa depan anak. Hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai manusia sempurna, terlebih lagi pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam melakukan perlindungan terhadap anak melalui aturan-aturan yang memberikan perhatian khusus terhadap anak. Dalam hal ini penulis akan membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak sebgai korban kejahatan seksual dan bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku kejahatn seksual terhadap anak.

UPAYA INOVASI POLRI DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS POLRES SITUBONDO) Samsul Arif; Syarifuddin Syarifuddin; Ahmad Yunus
HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 (2022): HUKMY : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor bagaimana peran inovasi Polres Situbondo dalam melakukan kegiatanya dalam meminimalisir tindak pidana pencurian. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif (field research) dengan pendekatan yuridis empiris dimana mengacu kepada undang-undang yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Lokasi penelitian ini dilakukan di Polres Situbondo. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat berasal dari faktor intern dan faktor ekstern. Upaya penanggulangan terahadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dilakukan dengan penerapan manajerial dalam kegiatan penyidikan yang dilaksanakan kepolisian, penerapan upaya preventif dan represif sebagaimana upaya represif diatur dalam pasal 362 KUHP. Dengan mengacu kepada angka kejahatan dari tahun 2019-2022 mencapai 61 kasus, maka perlu untuk melakukan penceggahan dengan upaya inovasi konsep dalam bidang pelayanan, menjaga keamanan, keyamanan dan ketentraman, beberapa penyebab terjadi pelaku melakukan tindak pidana kejahatan yaitu didorong oleh beberapa faktor, ekonomi, budaya dan sosial yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menekan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Polres Situbondo.

KONSEP PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA: THE CONCEPT OF PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES IN THE VILLAGE Fathorrahman Fathorrahman; Dairani Dairani; Ahmad Yunus
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2022): Juli : Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Pengadaan barang dan jasa di pemerintahan desa menjadi kegiatan yang rutin dalam setiap tahun anggaran. Kegitan rutinan yang diselenggrakan untuk segala kegiata pemerintahan di pemerintahan desa menjadi sangat urgen karena berbagai faktor. Salah satunya karena pagu anggaran dari APBN 2022 sangatlah besar. Pagu anggaran tersebut sebesar enam puluh delapan triluin (Rp 68 triliun). Dari pagu tersebut, terdapat porsi besar untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan desa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini hendak mengkaji bagaimana konsep atau aspek hukum pengadaan barang dan jasa di pemerintahan desa. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Dari penelitian ini, dapat diperoleh kesimpulan bahwa pengadaan barang dan jasa di pemerintahan desa berbeda dengan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan seca umum. Dikecualikannnya pengadaan tersebut tentu meiliki implikasi hukum yang berbeda pula sehingga perlu dilakukan penelitian yang mendalam supaya para pemangku kebijakan di tingkat pemerintahan desa, tidak terjebak pada kasus-kasus hukum di kemudian hari.

ANALISIS SANKSI PIDANA BAGI PENGGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN: ANALYSIS OF CRIMINAL SANCTIONS FOR NARCOTICS USERS IN JUSTICE PERSPECTIVE AND CRIMINAL OBJECTIVES Ahmad Yunus; Fathorrahman Fathorrahman; Dairani Dairani; Mohammad Ali Hofi
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2022): Januari: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Banyaknya orang yang terlibat dalam kasus narkoba dan terus meningkatnya kejahatan tersebut memerlukan perhatian yang serius dan komitmen bersama untuk mencegah dan menghapusnya. Salah satu upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika, antara lain dilakukan dengan menggunakan sanksi pidana berupa pidana penjara. Pada kenyataannya, sanksi pidana penjara bagi pengguna narkotika tidak cukup efektif, terbukti jumlah pengguna narkotika semakin meningkat. Menurut Suriadi Gunawan, peraturan perundangan yang mengkriminalisasi pecandu narkotika perlu ditinjau kembali karena tidak realistis, contohnya, dengan mengkriminalisasikan pecandu terbukti tidak menurunkan kasus narkotika. Di Indonesia saat ini ada sekitar 1,5 juta pengguna narkotika, yang jika diproses hukum, penjara akan penuh, padahal jumlah kasus tidak menurun.

ANALISA HUKUM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA POLRI Ahmad Yunus; Moh. Jeweherul Kalamiah
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): Juni : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v1i2.578

The circulation of narcotics and illegal drugs in Indonesia has disturbed the majority of the public, and almost every day the media shows arrests of illicit traffic of narcotics and other criminal acts. In carrying out their duties as law enforcers the police are guided by the code of ethics as a guideline for daily implementation. Regulations related to the police code of ethics can be seen from Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, Regulations of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 8 of 2006 and Number 7 of 2006 Each of them is binding on the implementation of the police's daily duties. This study analyzes law enforcement by the police in Narcotics Crimes committed by members of the National Police and criminal sanctions against members of the National Police who commit Narcotics Crimes. This study uses a normative juridical type, namely by carrying out legal research by looking at the laws and regulations related to Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. After the research material is obtained and collected, the material is then processed and analyzed with legal arguments based on deductive-inductive (general-specific) legal logic. The author can conclude that cases of narcotics settlement carried out by the police are the same as that of the community in general, namely through general courts.

ANALISA HUKUM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA POLRI Ahmad Yunus; Moh. Jeweherul Kalamiah
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): Juni : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v1i2.578

The circulation of narcotics and illegal drugs in Indonesia has disturbed the majority of the public, and almost every day the media shows arrests of illicit traffic of narcotics and other criminal acts. In carrying out their duties as law enforcers the police are guided by the code of ethics as a guideline for daily implementation. Regulations related to the police code of ethics can be seen from Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, Regulations of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 8 of 2006 and Number 7 of 2006 Each of them is binding on the implementation of the police's daily duties. This study analyzes law enforcement by the police in Narcotics Crimes committed by members of the National Police and criminal sanctions against members of the National Police who commit Narcotics Crimes. This study uses a normative juridical type, namely by carrying out legal research by looking at the laws and regulations related to Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. After the research material is obtained and collected, the material is then processed and analyzed with legal arguments based on deductive-inductive (general-specific) legal logic. The author can conclude that cases of narcotics settlement carried out by the police are the same as that of the community in general, namely through general courts.

Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Hakim Ahmad Yunus; Moh. Jeweherul Kalamiah
Hakim Vol 1 No 4 (2023): November : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v1i4.1711

Judges are often referred to as God's representatives in the world, this is because of the extraordinary role of judges in overseeing the law and upholding justice, including in eradicating criminal acts of corruption. As time goes by, the disease of corruption has not only infected ordinary officials, but even officials tasked with law enforcement, in this case judges, have also been caught in cases of criminal acts of corruption. Of course, this is not a trivial problem, where a judge who is supposed to uphold legal norms in order to achieve justice and peace in society, instead commits a criminal act of corruption. The criminal act of corruption is a criminal act that falls into the category of extra ordinary crime, this is because the impact of this criminal act of corruption is very large and systematic. Therefore, the state, in this case represented by the government, must make special breakthroughs in responding to judges who commit criminal acts of corruption, of course one of which is by using criminal law instruments which contain penalties. The punishment of criminals whose status is an ordinary person should not be equated with those whose status is a state official, in this case a judge. In this legal matter, the state must really show its teeth to prove to the public that law enforcement in Indonesia is not only sharp downwards but also sharp upwards. In this research the author will discuss criminal responsibility in criminal acts of corruption committed by judges.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search