Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Second Account Instagram sebagai Ruang Ekspresi Generasi Milenial Grace Heidy Jane Amanda Wattimena; Yessy Dwi Ramadhani; Marsetio Marsetio
Jurnal Pewarta Indonesia Vol 4, No 2 (2022): Jurnal Pewarta Indonesia
Publisher : Persatuan Wartawan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25008/jpi.v4i2.119

Abstract

Kehadiran media sosial bagi generasi milenial dapat menjadi sebuah ruang pengungkapkan diri (self-disclosure). Bahkan, kemudahan membuat multiple account dapat memberikan alternatif-alternatif ruang pengungkapkan diri. Mengamati fenomena tersebut, studi ini ingin memahami serta menganalisis penggunaan second account pada media sosial Instagram sebagai ruang bagi pengungkapan diri (self-disclosure). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data primer penelitian bersumber dari observasi dan wawancara mendalam dengan lima narasumber, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan dengan studi ini. Data penelitian selanjutnya dianalisis dengan menggunakan model interaktif Miles Huberman dan triangulasi sumber data untuk menjamin teknik keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan second account Instagram didasari oleh keinginan untuk bisa mengungkapkan diri (berekspresi) dengan lebih leluasa dan nyaman, di mana berbagai hal yang tidak bisa ditampilkan pada first account dapat ditampilkan pada second account. Penggunaan second account juga bertujuan untuk menghindari tanggapan negatif dari pengguna lain. Dalam hal ini, pengelolaan kesan dilakukan pada first account yang menjadi wilayah panggung depan, sementara pada second account yang menjadi panggung belakang, pengelolaan kesan tidaklah dibutuhkan. Dengan demikian, pengguna merasa dapat menjadi dirinya sendiri melalui second account.
Regulasi Unduhan Konten Ilegal Nonkomersil di Indonesia Melalui Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Rizha Putra Kusuma; Marsetio Marsetio
PARAHITA : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 3, No 2 (2022): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Indonesian Scientific Journal (Jurnal Ilmiah Indonesia)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25008/parahita.v3i2.94

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Indonesia melalui Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melihat fenomena unduhan konten ilegal yang merugikan pemilik hak cipta. Dalam penjelasannya, penelitian ini juga diperlihatkan regulasi dari negara Jepang dan Singapura terkait unduhan konten ilegal yang kemudian diatur di dalam undang undang hak cipta di masing-masing negara. Jepang salah satu sebagai negara dengan perkembangan teknologi tinggi di Asia mengatur regulasi dengan lebih siap. Kesiapan ini ditunjukkan dengan komprehensifnya substansi yang diatur dalam undang–undang dan adanya aturan terkait unduhan konten ilegal komersil dan nonkomersil. Tidak kalah dengan Jepang, Singapura sebagai negara tetangga Indonesia juga mampu meregulasi terkait Hak Cipta dengan aturan yang lebih lengkap terkait unduhan konten ilegal. Indonesia melalui Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 melihat pelanggaran Hak Cipta hanya berfokus pada pembajakan yang bersifat komersil dan kurang meregulasi unduhan pribadi atau nonkomersil
Kontribusi Indonesia Dalam Isu Kawasan Indo-Pasifik Melalui Kebijakan Global Maritime Fulcrum Bagus Wahyu Hutomo; Marsetio; Rudiyanto; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4712

Abstract

Abstrak Indonesia memiliki posisi strategis sebagai negara kepulauan yang terletak di wilayah Indo-Pasifik. Untuk memanfaatkan potensi strategisnya, Indonesia mengeluarkan kebijakan Global Maritime Fulcrum yang bertujuan untuk memperkuat sektor maritim sebagai kunci penggerak ekonomi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi Indonesia dalam menghadapi ancaman di kawasan Asia-Pasifik. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Dalam konteks kawasan Indo-Pasifik, kebijakan Global Maritime Fulcrum memberikan kontribusi signifikan bagi stabilitas dan keamanan kawasan terutama dalam menjalankan kerjasama regional. Indonesia sebagai pemilik sebagian besar jalur pelayaran internasional di kawasan tersebut, berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban laut serta menjamin kelancaran perdagangan internasional. Kebijakan Global Maritime Fulcrum juga berdampak pada pengembangan sektor ekonomi dan industri maritim Indonesia. Melalui kebijakan ini, Indonesia berusaha memanfaatkan sumber daya laut yang melimpah di wilayahnya untuk membangun sektor industri maritim yang kuat dan berkelanjutan. Indonesia juga berupaya untuk meningkatkan daya saing produk-produk maritimnya di pasar global. Kontribusi Indonesia melalui kebijakan Global Maritime Fulcrum sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan Indo-Pasifik serta memperkuat sektor ekonomi dan industri maritim Indonesia. Kata Kunci: Kontribusi, Asia-Pasifik, Global Maritime Fulcrum. Abstract Indonesia has a strategic position as an archipelagic country located in the Indo-Pacific region. To take advantage of its strategic potential, Indonesia issued a Global Maritime Fulcrum Policy, which aims to strengthen the maritime sector as a key driver of the Indonesian economy. This study aims to determine Indonesia's contribution to facing threats in the Asia-Pacific region using the qualitative method of descriptive analysis. In the context of the Indo-Pacific region, the GMF Policy makes a significant contribution to regional stability and security, especially in carrying out regional cooperation. Indonesia, as the owner of most of the international shipping lanes in the region, plays an important role in maintaining maritime security and order and ensuring the smooth running of international trade. GMF policy also has an impact on the development of Indonesia's maritime economic sector and industry. Indonesia seeks to utilize the abundant marine resources in its territory to build a strong and sustainable maritime industrial sector. Indonesia is also trying to increase the competitiveness of its maritime products on the global market. Indonesia's contribution through the GMF Policy is very important in maintaining the stability and security of the Indo-Pacific region and strengthening Indonesia's maritime economic and industrial sectors. Keywords: Contribution, Asia-Pacific, Global Maritime Fulcrum.
Analysis of Determination of Sea Toll Routes in Eastern Indonesia (KTI) Using Dynamic Programming Regita Ernawati; Surachman Surjaatmadja; Pujo Widodo; Herlina Jr. Saragih; Panji Suwarno; Marsetio Marsetio; Surya Wiranto
Dinamika Bahari Vol 4 No 1 (2023): May 2023 Edition
Publisher : Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46484/db.v4i1.364

Abstract

The sea highway program is part of the fourth pillar, namely the pillars of the maritime economy, infrastructure and increasing welfare, one of the seven pillars of Indonesia's Maritime Policy (KKI). The aim of the Sea Highway Program is to grow the maritime economy by turning the sea into a production and marketi ng center between the Indonesian territory and the islands and surrounding areas. This study aims to analyze the decision of maritime highway routes in Eastern Indonesia Region (KTI) in order to provide the best route with a minimum distance. Four shipping highway routes from Surabaya to Eastern Indonesia Region, namely route T-13 (Tanjung Perak-Rote (Ndao)-Sabu (Biu)-Tanjung Perak), T-14 (Tanjung Perak-Lembata (Lewoleba)-Tabilota/Larantuka- Tanjung Perak), T-15 (Cape Perak-Makassar (Soekarno Hatta)-Jailolo-Morotai (Daruba)-Tanjung Perak), and T-18 (Tanjung Perak-Badas-Bima-Merauke (Kelapa Lima)-Tanjung Perak) combined into 1 (one) route from Tanjung Perak to Merauke, resulting in 1 (one) optimal route with the minimum distance obtained from the smallest value at each stage . This study uses quantitative methods and Multistage Graph problem-solving techniques with Dynamic Programming backward or bottom-up methods, and primary data collection through interviews and secondary data such as: documents/journals/books. The selected optimal route is (Tanjung Perak-Makassar-Tabilota/Larantuka-Sabu (Biu)-Merauke (Kelapa Lima)) with a distance from Tanjung Perak to Makassar is 437 Nm. Makassar to Tabilota/Larantuka is 340 Nm. Tabilota/Larantuka to Sabu (Biu) is 163.8 Nm. Sabu (Biu) to Merauke (Kelapa Lima) is 1261.24 Nm. So that the total shipping distance from Tanjung Perak to Merauke is 2202.04 Nm.
Management of national security in analysis and threat assessment of Indonesian sovereignty Novky Asmoro; Marsetio Marsetio; Susanto Zuhdi; Resmanto Widodo Putro; Rizki Putri
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 8, No 4 (2022): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020221705

Abstract

This study aims to determine the management of national security in the threat of Indonesian sovereignty. Analysis with qualitative methods is presented in the research process through several data collection methods, including in-depth interviews, literature study, observation, and focus group discussions and continued with data triangulation. Threat analysis and threat assessment approaches are carried out by applying them to several case studies both at the country level and regional security stability. There are two structural efforts that need to be made in calculating national security management, namely Threat Assessment which considers the spectrum that has a high threat risk such as natural disasters, crime, terrorists and accidents, and shifts in Threat Perception such as changes in type. from military threats to non-military threats.