Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal UNES Journal of Swara Justisia Andalas International Journal of Socio-Humanities (AIJOSH)
Najmi Najmi
Department Of International Law, Faculty Of Law, Universitas Andalas
Religion Arts Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PRINSIP MOST-FAVOURED NATION DALAM PERDAGANGAN JASA MENUJU LIBERALISASI PERDAGANGAN Najmi Najmi; Magdariza Magdariza
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 4 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i4.302

Abstract

Perkembangan perdagangan jasa yang sangat cepat memerlukan suatu aturan yang dapat menjamin lancarnya pertumbuhan sektor jasa itu sendiri sehingga dapat berperan dalam menopang perekonomian. GATS adalah persetujuan dasar untuk masalah-masalah jasa yang bersifat multilateral yang berada dalam kerangka WTO. Persetujuan ini memuat dua hal pokok yaitu ketentuan tentang kerangka kerja dan komitmen liberalisasi atas sektor dan sub-sektor jasa yang ada dalam daftar skedul tiap anggota. Seperti halnya prinsip dasar GATT maka GATS juga mensyaratkan anggota untuk memberlakukan secara MFN (non diskriminasi) antara jasa produk dan penyedia jasa. Dalam hal ini, Most Favoured Nation (MFN) merupakan salah satu prinsip dasar GATS agar tidak membedakan perlakuan antara satu negara dengan negara lainnya. Penerapan prinsip MFN ini dalam bidang perdagangan jasa, disatu sisi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun disisi lainnya juga mendorong persaingan yang cukup tinggi antara negara-negara. Hal ini merupakan suatu tantangan yang cukup berat bagi negara-negara berkembang untuk bersaing dengan negara maju yang lebih siap untuk menghadapi kompetisi di bidang perdagangan jasa. Bagi Indonesia sendiri sebagai salah satu negara anggota WTO harus segera berbenah diri dan mempersiapkan ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya dalam rangka menghadapi liberalisasi dibidang perdagangan jasa. Ketentuan GATS yang juga berlaku bagi Indonesia telah memuat sektor-sektor jasa yang akan diliberalisasi diantaranya jasa perhubungan udara, jasa finansial, perpindahan manusia serta jasa telekomunikasi. Pada akhirnya, dengan telah diberikannya pengaturan perdagangan di sektor jasa melalui GATS dalam kerangka WTO hendaknya juga mendorong mewujudkan suatu perdagangan yang adil, transparan, saling menguntungkan dan memperkuat hubungan antara negara-negara.
ASPEK HUKUM TERHADAP PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA-SINGAPURA DALAM HUKUM INTERNASIONAL Magdariza Magdariza; Najmi Najmi; Zahara Zahara
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 4 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i4.301

Abstract

Perjanjian ekstradisi merupakan perjanjian internasional yang dilakukan antar negara dan isinya berkaitan dengan ekstradisi terhadap tersangka atau pelaku kejahatan termasuk kejahatan ekonomi. Sebagai perjanjian internasional maka perjanjian ekstradisi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sesuai dengan hukum internasional. Perjanjian ekstradisi pada umumnya dirafikasi oleh negara. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia-Singapura jika akhirnya dapat terwujud dan diratifikasi oleh negara maka mempunyai kekuatan hukum kuat dan mengikat di tinjau dari hukum internasional. Sehingga kedua negara harus menjalankan dan melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik. Indonesia-Singapura saat ini sedang melakukan perundingan lebih lanjut untuk membahas perjanjian ekstradisi dalam rangka penanggulangan kejahatan ekonomi. Selama ini tersangka atau pelaku kejahatan ekonomi di Indonesia banyak yang melarikan diri ke Singapura beserta dengan sejumlah uang dan modal yang besar. Sedangkan hukum Indonesia tidak dapat menjangkau ke wilayah Singapura. Jika perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura dapat terwujud maka membawa prospek besar diantaranya tersangka atau pelaku kejahatan ekonomi tersebut dapat dibawa kembali ke Indonesia untuk dijatuhi hukuman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, begitupun sebaliknya bagi Singapura.
The Development of Economic Right Principle Implementation of Trademark Right in The Covid-19 Pandemic Era Najmi; Delfiyanti
Andalas International Journal of Socio-Humanities Vol. 3 No. 1 (2021)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (913.206 KB) | DOI: 10.25077/aijosh.v3i1.17

Abstract

The pandemic of Covid-19 that struck since beginning of 2020 had an enormous impact to the whole states in the world including Indonesia. The pandemic was bring worst influences to the economic and trading. The deadly disease automatically was paralyze an economy and trading. It is caused by restriction of people to drive and influences the product movement. Temporarily, export-import activities delayed as restriction of transportation entry among the states. Finally, Indonesia forced close for in and out flight of territory. The situation influence to the implementation of Economic Right of trademark right attach to the import and export products in Indonesia. By the reasons, the study categorized by, first, the development of Economic Right principle implementation of trademark right in the pandemic era. Secondly, the challenge and effort an implementation of Economic Right principle of trademark right in trading at pandemic era. The study uses normative law method by literature study of related material and the data analysis uses qualitative. According of Act No. 20 of 2016, involves Trademarks and Geographical Indications, the trademark right is an exclusive one granted by the state to the owner for a registered brand for a certain period by using the mark or giving permission to other parties for it. However,it is difficult in current conditions to introduce a new trademark to society amid a weak economic situation so that most recognized trademark will be better able to survive amid the economic downturn in the covid-19 pandemic era. The situation result in violation of trademark ownership when a product is given a label from a previously brand so that a lawsuit can be filed. An interested party may file a lawsuit for the cancellation of a registered trademark and the cancellation submitted to the Commercial Court against the owner of the registered trademark.
Protection of Maritime Law on Fishery Zone at the Coast Border of West Sumatera Magdariza; Najmi
Andalas International Journal of Socio-Humanities Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/aijosh.v4i2.43

Abstract

In the few months there is a high intensity of illegal fishing at Indonesian waters. The most potential area located in the coast border of West Sumatera facing the high seas and Indian Ocean that have long been a target from abroad fishing boats. Geographically, there are three areas located in strategic west coast of Sumatera such as Padang City, South Coast District, and Mentawai District. By the situation of opened-coast territorial geography, it is susceptible for illegal fishing of tuna by the local or abroad ships. The observed problems in this research are finding causing factors of illegal fishing in west coast of Sumatera to protect the waters environment under the local wisdom, how to implement the countermeasures of illegal fishing in the west coast of Sumatera. Moreover, there is a special attempt to find out the system and proper policy to cope with the potential happening often of illegal fishing that threatens the waters protection in west coast of Sumatera. The dominant method used in research is qualitative approach by implement two legal studies such as socio legal and normative legal study used in research on doctrines or useful principles of law. Moreover, characteristically this research categorized as the analytical descriptive.
PENGUATAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Najmi Najmi; Zainul Daulay
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.369

Abstract

Terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) juga merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh Negara-negara anggota ASEAN dalam rangka menghadapi perekonomian global dan liberalisasi dalam perdagangan internasional. Selain itu, hal ini juga di dorong oleh semakin banyak organisasi atau blok-blok perekonomian regional yang terus terbentuk seiring dengan terjadinya perubahan ekonomi menuju pasar bebas dalam bentuk liberalisasi perdagangan. Dalam hal ini, regionalisasi ekonomi telah menjadi cara untuk meningkatkan daya saing internasional perusahaan-perusahaan dalam wilayah tersebut. Salah satu yang kemudian yang diatur dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN juga menyangkut hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual khususnya yang bersifat komunal diantaranya penggetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional dan lainnya merupakan aset bagi negara yang harus dilindungi. Walaupun pada tingkat internasional, WIPO belum berhasil menyepakati pengaturan perlindungan kekayaan intelektual komunal terkait Sumberdaya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, namun Masyarakat Ekonomi ASEAN telah menegaskan untuk melakukan penguatan perlindungannya pada pasar perdagangan regional dan internasional (foreign markets). Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk pertama, menganalisis kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN dalam perdagangan regional terkait Kekayaan Intelektual; dan kedua, untuk memetakan kebijakan nasional dalam penguatan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan komparatif.
Co-Authors Delfiyanti Delfiyanti Magdariza, Magdariza Zahara Zahara Zainul Daulay