Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pengabdian Kampus: Jurnal Informasi Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat Palangka Law Review
Louise Theresia
Universitas Palangka Raya
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENDAMPINGAN PEMBUATAN LABEL DAN KEMASAN PADA UMKM NASI OYEK SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN NILAI JUAL Louise Theresia; Sal Sabillah; Nawang Wulan; Nazmah; Reyas Rakhasiwi; Rizza Jazilatul Ainiyah; Putri Elicabeth Manalu; Elda Neah Triwahyuni; Aal Haent; Jan Stepanus; Muhammad Sazali
Jurnal Pengabdian Kampus Vol 10 No 1 (2023): Jurnal Pengabdian Kampus
Publisher : LPPM Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/jpmupr.v10i1.5551

Abstract

Salah satu kegiatan mahasiswa adalah KKN Kebangsaan, yang mana termasuk kegiatan pengabdian masyarakat. Dalam tulisan ini diangkat topik UMKM Nasi Oyek yang merupakan olahan makanan dari singkong dan merupakan makanan tradisional yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Desa Purwodadi, Kecamatan Maliku, Kabupaten PulangPisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil kegiatan berupa saran penggunaan kemasan terbaru yang lebih aman, higienis, dan modern. Hal ini dilakukan sebagai salah satu strategi pemasaran guna menarik perhatian pembeli yang memberikan dampak peningkatan penjualan. Kegiatan tersebut dilakukan denganpembuatan desain kemasan, serta pendaftaran UMKM sebagai identitas usaha.
Penyelidikan Kejahatan Kemanusiaan: Kajian Yuridis Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kadoni Siringoringo; Louise Theresia
Palangka Law Review VOLUME 1 ISSUE 2, SEPTEMBER 2021
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v1i2.4049

Abstract

Penyelesaian kasus kejahatan kemanusiaan menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, bahwa Komisi Nasional HAM selaku lembaga khusus yang mandiri dan independen hanya berwewenang melakukan penyelidikan. Sedangkan tahap penyidikan dan penuntutan menjadi kewenangan Kejaksaan Agung. Sehingga penyelesaian kasus kejahatan terhadap kemanusiaan tidak lagi secara independen, karena kewenangan penyidikan dan penuntutan berada pada kewenangan Kejaksaan Agung yang merupakan cabang kekuasaan pemerintah. Maka Komnas HAM sebagai lembaga khusus yang bertujuan dalam meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM tidak lagi benar-benar lembaga independen, hal ini dikarenakan hasil penyelidikannya ditindaklanjuti oleh lembaga lain dibawah cabang kekuasaan pemerintah sebagai pemegang kekusaan eksekutif
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH TERHADAP WAJIB PAJAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ainul putra; louise theresia
Palangka Law Review Vol. 2 No. 1 (2022): VOLUME 2 ISSUE 1 MARCH 2022
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v2i1.4394

Abstract

Pajak daerah kabupaten/kota sebagai kewenangan kabupaten/kota untuk ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dalam memaksimalkan sumber-sumber dari pajak daerah tersebut terkhususnya pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan hal yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam tahun pajak. Namun, dalam realitasnya jumlah wajib pajak yang melaksanakan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kotawaringin Timur masih tergolong rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai Sanksi administratif yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah terhadap Wajib Pajak Bumi dan Banguna Pedesaan dan Perkotaan. Jenis penelitian ialah yuridis empiris dengan instrument pengumpulan data ialah wawancara, observasi dan tinjauan Pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa data yang diperoleh selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2018, 2019, dan 2020 adanya kesenjangan data realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 43.823 lembar, namun yang dilunasi wajib pajak adalah 17.830 lembar dan jumlah yang menunggak adalah 25.993 lembar yang menyebabkan terhambatnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah terkhususnya dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Berdasarkan pada Peraturan Kabupaten Kotawaringin Timur diatur mengenai sanksi terhadap wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya atau telambat dalam membayar pajaknya yaitu adanya sanksi administratif.
Pendaftaran Tanah Sporadik dalam Mewujudkan Good Governance nana silpia; Louise Theresia
Palangka Law Review Vol. 3 No. 1 (2023): VOLUME 3, ISSUE 1, MARET 2023
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v3i1.10495

Abstract

Realita pelaksanaan pendaftaran tanah sporadik dalam mewujudkan Good Governance masih belum Optimal dilaksanakan, hal ini dikarenakan proses pendaftaran tanah melebihi dari aturan yang ditetapkan, serta masih sering terjadi konflik kepemilikan tanah antara subjek hukum pemilik tanah yang dikarenakan tidak optimal fungsi kerjasama dan koordinasi baik antar pihak terkait yang diberikan kewenangan secara atribusi dan delegasi oleh ketentuan perundang-undangan, terhadap objek tanah yang dimohon oleh Si pemohon untuk didaftarkan tanahnya agar memiliki legalitas yaitu Sertifikat, sehingga mengakibatkan data kepengurusan Sertifikat Sporadik tidak sinkron. Sedangkan faktor-faktor penghambat pelaksanaan pendaftaran tanah Sporadik dalam mewujudkan Good Governance yaitu sumber daya manusia yang masih tidak maksimal, kurangnya penyuluhan, sosislisasi dan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah, masih banyak tumpang tindih  alas hak atas tanah sebelumnya yang dimiliki pemilik tanah, masih adanya ”Oknum” Mafia tanah, masih adanya tanah yang ditelantarkan oleh pemilik tanah, kesadaran kukum masyarakat masih kurang terhadap legalitas kepemlilikan tanah, sehingga hanya mengandalkan surat kepemilikan tanah yang hanya dikeluarkan oleh pihak kelurahan, dan skema atau alur penetapan hak atas tanah yang kurang optimal
Co-Authors Aal Haent ainul putra Elda Neah Triwahyuni Jan Stepanus Kadoni Siringoringo Muhammad Sazali nana silpia Nawang Wulan Nazmah Putri Elicabeth Manalu Reyas Rakhasiwi Rizza Jazilatul Ainiyah Sal Sabillah