Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.347
P-Index
This Author published in this journals
All Journal jurnal syntax admiration Journal of Social Science Delegasi Yure Humano
Appe Hutauruk
Universitas Mpu Tantular
Aerospace Engineering Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
The Dichotomy Between Legal Certainty and Overlapping Court Rulings Appe Hutauruk
Jurnal Syntax Admiration Vol. 4 No. 4 (2023): Jurnal Syntax Admiration
Publisher : Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jsa.v4i4.571

Abstract

Today there are indications of reduced public confidence in the formal law enforcement process through the trial process in the Court. Such conditions are generally due to the public considering the Court no longer a facility as the last bastion for justice seekers, but has a tendency as a means of accommodating the interests of certain parties, especially the interests of the ruler and groups of capital owners such as investors or developers called capitalists. This juridical – sociological phenomenon can be seen in the absence of legal certainty value in Court decisions and the number of Court decisions that are not uniform and even overlap so that they do not have executory value. The domino effect of such a reality, there is a tendency for the community to carry out a secondary coercion system in the form of law enforcement efforts outside the path of the system "formal official law – enforcement system", namely through vigilantism to resolve every legal dispute that occurs.
The Role of Government Politics and Law in Building Public Participation in Elections Appe Hutauruk
Journal of Social Science Vol. 4 No. 3 (2023): Journal of Social Science
Publisher : Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jss.v4i3.563

Abstract

The use of voting rights in a general election is the subjective right of citizens (people) who have qualified to vote, but from the aspect of the interests of the state and nation, it can be considered that the use of voting rights / voting rights of citizens in general elections, in essence is a form of responsibility to participate in the administration of government. However, at the current level of reality there is a tendency for people to experience "frustration" and "political lethargy" to exercise their sovereignty through the mechanism of elections. This fact is due to the fact that people feel that their aspirations cannot be accommodated after the general election and presidential election. In addition, there is the influence of pressure groups (especially groups that want the disintegration of the nation and the Unitary State of the Republic of Indonesia) so that people better abstain and become "white groups". Therefore, a directed and effective government legal policy is needed to increase legal awareness of citizens participating in exercising their active voting rights in general elections and presidential elections.
TUJUAN PEMBINAAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH REMAJA Di LAPAS KELAS I CIPINANG Ade Jostama; Stephanus Pelor; Appe Hutauruk
DELEGASI Vol 1 No 2 (2021): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut Penyalahgunaan narkotika oleh remaja merupakan masalah serius yang mengancam generasi muda di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Pusat pembinaan yang berperan penting dalam upaya rehabilitasi dan pencegahan penyalahgunaan narkotika adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Salah satu Lapas yang memiliki program pembinaan khusus untuk remaja penyalahguna narkotika adalah Lapas Kelas I Cipinang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tujuan pembinaan yang dilakukan di Lapas Kelas I Cipinang dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika oleh remaja. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi langsung, wawancara dengan petugas Lapas, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan pembinaan di Lapas Kelas I Cipinang meliputi tiga aspek utama, yaitu rehabilitasi, pendidikan, dan pencegahan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman tentang tujuan pembinaan yang dilakukan di Lapas Kelas I Cipinang dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika oleh remaja. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi bagi pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas program pembinaan di Lapas serta upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG PEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II JAKARTA Dwita Agustini; Amin Saleh; Appe Hutauruk
DELEGASI Vol 2 No 2 (2022): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Anak yang melakukan suatu tindakan pidana dan harus ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan mendapatkan pembinaan agar dapat kembali di dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan Undang-Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 bagi pembinaan anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta dan juga untuk mengetahui peran petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu pemeriksaan semua data terkait, hasil wawancara mendalam, reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran yang di lakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam memberikan pembinaan terhadap anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta, dalam menerapkan pembinaan telah dilaksanakan dengan cukup baik. Namun, terdapat faktor penghambat yaitu, rendahnya kepedulian masyarakta kepada masa depan anak, kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan, keterbatasan anggaran yang dimiliki Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta dan kurangnya petugas dengan keahlian khusus.
ANALISIS YURIDIS PENGHAPUSAN CATATAN BLOKIR ATAS SERTIPIKAT MELALUI PENETAPAN PENGADILAN” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 292/PDT.P/2020/PN.JKT.BRT) Hery Gunawan; Appe Hutauruk; Stepanus Pelor
DELEGASI Vol 3 No 2 (2023): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Kepastian Hukum serta Kepastian Hak dalam hal pemegang dan pemilik Sertipikat Hak Milik atas tanah sudah dijamin dimana dengan tegas mengamanatkan kepada pemerintah agar diseluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pendaftaran tanah, dengan tujuan untuk mencapai kepastian hukum, Adanya kepastian hukum atas hak-hak kepemilikan tanah yang ada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini yang dibuktikan dengan sertifikat atau akta tanah memiliki kepastian yang dilindungi oleh Undang-Undang dan Pemerintah sebagai pemegang amanat dari Undang-Undang itu sendiri. Penulis mengambil Analisis Putusan Pengadilan Nomor 292/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt, dimana Pemohon adalah pemilik sah tanah atas Sertipikat Hak Milik Nomor 259, Pemohon telah tinggal dan menetap di tanah tersebut selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun. Pada tahun 2008 Pemohon hendak menjual tanah tersebut, akan tetapi proses jual beli tersebut mengalami permasalahan dan hambatan yang diakibatkan Sertipikat atas nama Pemohon terdapat catatan blokir di Buku Tanah, catatan blokir tersebut seharusnya sudah hapus demi hukum / dengan sendirinya sebab blokir tersebut sudah lewat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran blokir yaitu tanggal 17 Mei 2001. Namun faktanya catatan blokir tersebut masih ada sampai tahun 2020 tanpa dasar yang jelas. Rumusan Masalah dalam penelitian ini Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemilik sertipikat hak yang tanahnya diblokir sepihak oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) berdasarkan Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 292/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt dan Apakah akibat hukum terhadap tanah yang di blokir oleh Badan Pertanahan Nasional menurut putusan Nomor 292/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt. Penelitian ini menggunakan deskripsi analisis dengan tipe pendekatan penelitian yuridis normative. Dengan Kesimpulan Sertipikat merupakan alat pembuktian yang kuat dan dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum di bidang pertanahan, dilandaskan dengan itikad baik dari pembeli yang dikuatkan dengan pendaftaran tanah yang yang dilakukan oleh Pembeli tersebut, Pemblokiran yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita, tidak hanya mengakibatkan kepastian hukum tidak terwujud, melainkan juga menimbulkan kerugian bagi pemilik sertipikat terblokir, baik kerugian materiil maupun idiil.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK YANG MENJALANI PROSES HUKUM DALAM LINGKUP PENGDILAN Daud Silaban; Stephanus Pelor; Appe Hutauruk
YURE HUMANO Vol 6 No 2 (2022): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Restorative Justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, dan memikirkan bagaimana akibatnya dimasa yang akan datang.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative.Metode penelitian Normative adalah pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan pustaka yang erat hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yang dapat dilakukan dengan pendekatan dari segi hukum melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Rumusan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana penerapan restorative justice terhadap anak yang menjalani proses hukum di Indonesia? (2)Apa yang menjadi kendala dalam menerapkan restorative justice sebagai alternatif dalam proses pelaksanaan peradilan bagi anak yang berkomplik dengan hukum?,dari penelitian skripsi ini penulis memperoleh kesimpulan bahwa Keadilan restoratif (restorative justice) sangat penting karena menghormati dan tidak melanggar hak anak yang berbenturan dengan hukum, Konsep Restorative Justice dalam sistim peradilan pidana anak sudah sesuai dengan perspektif Kemanfaatan hukum karena mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, dan memuat norma yang cukup jelas dari segi pemaknaanya.Penerapan restorative justice juga menjadi dilema kurangnya koordinasi antar lembaga,terbatasnya sarana serta prasarana dalam hal melakukan penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
PENDAFTARAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) SECARA ELEKTRONIK (HT-EL) DENGAN AGUNAN SERTIPIKAT TANAH Wahid Budi Pranoto; Suyud Margono; Appe Hutauruk
YURE HUMANO Vol 7 No 1 (2023): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak tanggungan elektronik merupakan inovasi dalam dunia hukum yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan mekanisme pemberian jaminan atas harta benda. Dalam konteks ini, harta benda yang diberikan sebagai jaminan tidak hanya berwujud fisik, tetapi juga dapat berbentuk digital atau elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan secara elektronik dengan jaminan sertipikat tanah dan untuk mengetahui efektifitas pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan secara elektronik dibandingkan dengan pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan secara Konvensional (non emektronik). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Hasil analisis menunjukkan bahwa hak tanggungan elektronik memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam sistem jaminan harta benda. Kelebihan utamanya meliputi kemampuan untuk mengamankan aset digital, pengurangan biaya administrasi, dan peningkatan transparansi. Namun, terdapat pula beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti perlindungan privasi, keamanan data, serta keabsahan dan enforceability hak tanggungan elektronik di mata hukum. Dalam implementasinya, aspek hukum, teknologi, dan keamanan data harus diintegrasikan dengan baik. Pengaturan hukum yang jelas dan konkrit diperlukan untuk mengatur hak tanggungan elektronik, termasuk pengakuan legalitasnya dan mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam era digital ini, kolaborasi antara lembaga hukum, teknologi, dan regulasi menjadi krusial guna memastikan bahwa hak tanggungan elektronik berjalan efektif dan dapat diandalkan dalam praktiknya.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA STUDI KASUS NO (PUTUSAN 662/Pid.Sus/2022/PN.Mdn) Naek Reynghat Sitorus; Stephanus Pelor; Appe Hutauruk
YURE HUMANO Vol 7 No 2 (2023): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penyusunan skripsi ini adalah Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mengetahui hakim menilai pembuktian jaksa penuntut umum dalam dakwaannya di persidangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku dalam putusan nomor: 662/Pid.Sus/2022/PN.Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian skripsi ini: Penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Saksi Korban dan menarik bantal dari kepala saksi dan melemparkan bantal ke kepala saksi sehingga kepala saksi terbentur dilantai, melakukan kekerasan terhadap saksi di bagian perut saksi dan badan bagian belakang dengan kuat sehingga terdapat bekas-bekas kuku terdakwa di perut saksi dan badan bagian belakang seterusnya terdakwa mencengkram kedua tangan saksi dan memiting kaki saksi sehingga saksi tidak dapat bergerak; Hakim menilai pembuktian jaksa penuntut umum dalam dakwaannya di persidangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku dalam putusan nomor: 662/Pid.Sus/2022/PN.Mdn. berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Pertama tersebut sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Co-Authors Ade Jostama Amin Saleh Daud Silaban Dwita Agustini Hery Gunawan Naek Reynghat Sitorus Stepanus Pelor Stephanus Pelor Suyud Margono Wahid Budi Pranoto