Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Upaya Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Tahap Penuntutan Fuad Nur
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 5: April 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v2i5.1533

Abstract

This study aims to analyze in depth the implementation of the role of public prosecutors in efforts to fulfill restitution rights for victims of trafficking crimes and inhibiting factors in efforts to fulfill the rights of reconstitution for trafficking victims at the prosecution stage. The type of research is normative and juridical, accompanied by interview data. The approaches used are the statutory approach and the case approach. This study specifically analyzed data from the Makassar State Prosecutor’s Office, the Maros State Prosecutor’s Office, and the Makassar District Court. The data analysis technique used is qualitative through reasoning and legal argumentation. In conclusion, the public prosecutor has so far not exercised its role optimally in fulfilling the right to restitution for trafficking victims. As can be seen, there are no trafficking defendants prosecuted for restitution in South Sulawesi, so victims' rights to compensation in the form of restitution tend to be ignored. The obstacle to fulfilling the right to reconstitution is that the public prosecutor still uses the Criminal Procedure Code as a whole and is not responsive to other regulations that guarantee the right to restitution for victims. The public prosecutor is only limited to solving criminal cases by finding the material truth of the criminal acts committed by the accused without considering the losses suffered by the victim. Requests for restitution that must go through the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) can make it difficult for public prosecutors to coordinate.
Upaya Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Tahap Penuntutan Fuad Nur
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 5: April 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v2i5.1533

Abstract

This study aims to analyze in depth the implementation of the role of public prosecutors in efforts to fulfill restitution rights for victims of trafficking crimes and inhibiting factors in efforts to fulfill the rights of reconstitution for trafficking victims at the prosecution stage. The type of research is normative and juridical, accompanied by interview data. The approaches used are the statutory approach and the case approach. This study specifically analyzed data from the Makassar State Prosecutor’s Office, the Maros State Prosecutor’s Office, and the Makassar District Court. The data analysis technique used is qualitative through reasoning and legal argumentation. In conclusion, the public prosecutor has so far not exercised its role optimally in fulfilling the right to restitution for trafficking victims. As can be seen, there are no trafficking defendants prosecuted for restitution in South Sulawesi, so victims' rights to compensation in the form of restitution tend to be ignored. The obstacle to fulfilling the right to reconstitution is that the public prosecutor still uses the Criminal Procedure Code as a whole and is not responsive to other regulations that guarantee the right to restitution for victims. The public prosecutor is only limited to solving criminal cases by finding the material truth of the criminal acts committed by the accused without considering the losses suffered by the victim. Requests for restitution that must go through the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) can make it difficult for public prosecutors to coordinate.
Sosialisasi KUHP Guna Mereduksi Kontroversi dan Mencerahkan Pemahaman Masyarakat di Desa Rapambinopaka Kabupaten Konawe Fuad Nur; La Ode Muhamad Taufiq Afoeli; Herman Herman; Lade Sirjon; La ode Muhamad Sulihin
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2: Mei 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v2i2.1722

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bermaksud untuk menjawab keresahan masyarakat perihal kesimpangsiuran informasi perihal substansi pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui rangkaian penjelasan yang bersifat klarifikatif. Kegiatan ini pula menyasar konstruksi pemahaman masyarakat terhadap dimensi pengaturan sekaligus mengumpulkan persepsi serta melakukan pengayaan terhadap pendapat publik yang mengitari keberadaan ketentuan tersebut. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan yang meliputi identifikasi permasalahan serta melakukan penyuluhan hukum. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk dialog interaktif atau tanya jawab. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman hukum masyarakat terhadap pasal-pasal yang dianggap kontroversi terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA MATI OLEH KEJAKSAAN TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA Fuad Nur; Lade Sirjon
Phinisi Integration Review Volume 6 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/pir.v6i2.47450

Abstract

This study aims to find out the role of the prosecutor's office in the application of the death penalty to narcotics crimes and whether there is a problem in the implementation of executions of drug convicts. The type of research used is normative-juridical research accompanied by interview data. The approaches used are the statutory approach and the case approach. Data collection techniques with literature studies accompanied by empirical data in the form of interviews with sources.The technique of data analysis is qualitative through reasoning and legal argumentation. As for the results of the research, the prosecutor's office plays an important role in the application of the death penalty in Indonesia, especially in the case of narcotics crimes. This role is clearly seen when the prosecutor, as the public prosecutor, is able to prove his indictment and charge the defendant with the death penalty, as in the case of Amiruddin or Amir Aco. Based on the indictment and the facts of the trial, the judge also handed down the death penalty, and the verdict has permanent legal force. However, the problem of the execution by the prosecutor's office against the convicted person still exists. The problems are caused by the absence of a decade or time limit for detention for death row inmates, the absence of a period of request for review, the filing of clemency by death row inmates, and the passage of the new Criminal Code, which makes the death penalty an alternatively threatened punishment.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kejaksaan dalam penerapan pidana mati pada tindak pidana narkotika dan yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan eksekusi mati terhadap terpidana narkotika. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif disertai data wawancara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan disertai data empiris berupa wawancara. Teknik analisis data adalah kualitatif melalui penalaran dan argumentasi hukum. Adapun hasil penelitian, Kejaksaan berperan penting dalam penerapan pidana mati di Indonesia khususnya pada perkara tindak pidana narkotika. Peran tersebut terlihat jelas ketika Jaksa sebagai Penuntut Umum mampu membuktikan surat dakwaannya dan menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana mati sebagaimana perkara Amiruddin alias Amir Aco. Berdasarkan surat dakwaan dan fakta persidangan hakim pun menjatuhkan putusan pidana mati dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Namun, problematika pelaksanaan eksekusi mati oleh Kejaksaan terhadap terpidana masih saja ada. Permasalahan tersebut disebabkan karena tidak adanya masa daluwarsa atau batas waktu penahanan bagi terpidana mati, tidak adanya jangka waktu permintaan peninjauan kembali, adanya pengajuan grasi dari terpidana mati dan dengan disahkannya KUHP baru menjadikan pidana mati diancamkan secara alternatif.
Bersama Membangun Desa Melalui Kuliah Kerja Nyata di Desa Watiginanda Kabupaten Buton Selatan Fuad Nur; Safril Sofwan Sanib; Wahyu Muhammad Syata; Ahmad Alfian; Chelsea A. Matatula; Fandra Hidin
Ininnawa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2023): Volume 01 Nomor 02 (Oktober 2023)
Publisher : Program Studi Manajemen FEB UNM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/ininnawa.v1i2.532

Abstract

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Membangun Desa-Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Universitas Halu Oleo dirancang sebagai kegiatan pengintegrasian pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan KKN Membangun Desa-MBKM ini diawali dengan persiapan dan perencanaan, pelaksanaan kegiatan di lokasi KKN di Desa Watiginanda Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan, dan dilanjutkan dengan pembuatan laporan KKN. Seluruh kegiatan KKN Membangun Desa telah dilaksanakan berdasarkan perencanaan sebelumnya. Adapun kegiatan yang terlaksana, yaitu seminar awal KKN, senam sehat rutin, peningkatan kesadaran kolektif masyarakat terhadap fungsi lingkungan, pembuatan dan pemasangan papan nama dusun, penguatan literasi Al-Qur’an, perayaan Nuzulul Qur’an dan lomba keagamaan, pentas seni dan olah raga, pendampingan UMKM, promosi wisata kolam air tawar, kegiatan kampus mengajar, konsultasi publik, dan penyuluhan hukum. Semua kegiatan tersebut telah terlaksana tanpa ada kendala yang berarti. Hal ini dapat menjawab dan sekaligus menjadi solusi dari permasalahan yang ada di desa sehingga dapat menjadikan Desa Watiginanda menuju desa yang lebih sejahtera.
Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Fuad Nur; Lade Sirjon; La Ode Muhamad Sulihin
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i5.5818

Abstract

Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi pada pemahaman tentang betapa pentingnya akses keadilan bagi korban tindak pidana sebagai bagian dari HAM. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif dengan cara mengolah data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian, dengan berbagai instrumen hukum yang mengatur akses keadilan baik secara nasional maupun internasional menunjukkan betapa pentingnya akses keadilan bagi korban tindak pidana sebagai bagian dari HAM. Konsepsi HAM seputar akses keadilan berangkat dari pemikiran bahwa hak ini melekat kepada korban bukan karena pemberian suatu negara melainkan karena keberadaannya sebagai manusia sehingga hak tersebut bersifat tetap atau tidak dapat dicabut. Responsivitas berbagai pihak menjamin akses keadilan bagi korban tindak pidana yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan menjadi tolok ukur bagi kemajuan dan kualitas perlindungan HAM dalam suatu negara khususnya di Indonesia.
Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Digital Perbankan Fuad Nur
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6617

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dapat ditempuh berkaitan dengan penegakan hukum kejahatan digital perbankan dan tantangan yang dihadapinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum kejahatan digital perbankan dapat ditempuh melalui mekanisme peradilan pidana yang mengedepankan penegakan hukum yang berkeadilan dengan tidak sekadar menjatuhkan pidana kepada pelaku tanpa mempertimbangkan kerugian yang dialami korban. Selain itu, dapat juga menempuh upaya non penal sebagai langkah preventif penanggulangan kejahatan. Adapun tantangan penegakan hukum di tengah kompleksitas permasalahan kejahatan digital perbankan adalah substansi hukum yang belum optimal memberikan perlindungan kepada nasabah, keterbatasan sumber daya penegak hukum baik secara kuantitas maupun kualitas, serta perlunya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai bagian dari budaya hukum. Sinergitas kelembagaan antara lembaga penegak hukum, lembaga perbankan dan lembaga lainnya dapat menjadikan upaya penegakan hukum kejahatan digital perbankan menjadi lebih efektif.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Penanganan Perkara Anak Fuad Nur
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.7752

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam berjalannya proses penanganan perkara anak serta tantangan yang dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi kepustakaan disertai wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui penalaran dan argumentasi hukum yang komprehensif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penanganan perkara anak adalah adanya kewajiban pelaksanaan diversi pada setiap tingkat pemeriksaan yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dengan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Namun, dalam hal diversi gagal dan dilakukan penahanan maka harus memperhatikan segala kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak. Adapun tantangan dalam penanganan perkara Anak adalah adanya kesenjangan pemahaman hukum oleh anak, identitas anak yang dengan mudah tersebar di media, stigma buruk dari masyarakat yang berdampak pada reintegrasi sosial anak, dan adanya aparat penegak hukum yang belum berperspektif kepentingan terbaik bagi anak. Peradilan pidana anak dapat menjadi sarana penting dalam menciptakan sistem yang adil dan pembinaan masa depan yang lebih baik bagi anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum, karena anak adalah aset masa depan dan generasi penerus bangsa.
Sosialisasi KUHP Guna Mereduksi Kontroversi dan Mencerahkan Pemahaman Masyarakat di Desa Rapambinopaka Kabupaten Konawe Fuad Nur; La Ode Muhamad Taufiq Afoeli; Herman Herman; Lade Sirjon; La ode Muhamad Sulihin
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2: Mei 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v2i2.1722

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bermaksud untuk menjawab keresahan masyarakat perihal kesimpangsiuran informasi perihal substansi pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui rangkaian penjelasan yang bersifat klarifikatif. Kegiatan ini pula menyasar konstruksi pemahaman masyarakat terhadap dimensi pengaturan sekaligus mengumpulkan persepsi serta melakukan pengayaan terhadap pendapat publik yang mengitari keberadaan ketentuan tersebut. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan yang meliputi identifikasi permasalahan serta melakukan penyuluhan hukum. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk dialog interaktif atau tanya jawab. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman hukum masyarakat terhadap pasal-pasal yang dianggap kontroversi terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.