Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SIGn Journal of Social Science PAMARENDA : Public Administration and Government Journal
Laode Asrun Asis
Universitas Sembilanbelas November Kolaka
Humanities Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implementasi Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015 Pasal 42 Tentang Pungutan Retribusi Pasar Desa di Desa Wonua Raya Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka Laode Asrun Asis; Yudi Agusman; Ary Septiawan
PAMARENDA : Public Administration and Government Journal Vol 1, No 2 (2021): Edisi November
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu O

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.959 KB) | DOI: 10.52423/pamarenda.v1i2.21779

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015 tentang pungutan Retribusi Pasar Desa di Desa Wonua Raya Kecamatan Toari Kkabupaten Kolaka. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian ini berjumlah 9 orang di tentukan dengan teknik purposive sampling. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan   data   sekunder   dengan   melakukan   pengumpulan   data   melalui dokumen-dokumen, buku literature pendukung serta penelitian terdahulu. Mengguunakan keabsahan data dan teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, standard dan sasaran pungutan retribusi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan yang ada. Kedua, pungutan retribusi pasar terkhusus pedagang ikan dilakukan oleh orang lain yang bukan pengurus pasar atau berdasarkan mandat. Ketiga,  Pengurus Pasar tidak mengikuti aturan yang telah dibuat akan tetapi melakukan pungutan berdasarkan perintah Pemerintahan sebelumnya dan pedagang pasar ikan mengeluh karena orang yang melakukan pungutan berbeda. Keempat, pembagian tugas yang tidak jelas sehingga menyebabkan adanya pihak lain yang melakukan pungutan Walaupun ada evaluasi akan tetapi masalah ini tetap berjalan tanpa solusi. Kelima, Pedagang Pasar ikan tidak nyaman dengan pungutan retribusi pasar yang cukup besar dan. Keenam, tempat yang disediakan pada pedagang ikan tidak cukup nyaman  karena  tidak  memiliki  atap  sehingga  sering  kepanasan  akibat  terik matahari dan terkena air hujan dan ada masyarakat yang melakukan pungutan tanpa SK atau berupa mandat yang terjadi sejak pemerintahan sebelumnya akan tetapi tidak ada solusi yang diberikan oleh Pemerintah Desa. Kata kunci : : Implementasi, Retribusi, Peraturan Desa.
Fungsi Pengawasan PT ASDP terhadap Penyedia Jasa Penyeberangan di Pelabuhan Kolaka Sudarmi Ningsih; Yudi Agusman; Laode Asrun Asis; Rahmat Hidayat; Abd. Kahar Muzakkir
SIGn Journal of Social Science Vol 3 No 1: Juni - November 2022
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjss.v3i1.321

Abstract

This research aims to analyze the supervisory function of PT ASDP regarding the services of ferry companies at Kolaka Port. This research uses an inductive qualitative analysis. Inductive analysis is an approach that begins with field facts, analyzes them based on relevant theories and arguments, and ultimately yields a conclusion. The results show the discrepancies between theoretical and practical aspects of PT ASDP supervision, particularly in direct versus indirect supervision within social and economic interactions on ships, notably concerning ongoing mat rental practices despite existing reprimands and routine inspections. Additionally, the lack of regulation for mat rental practices creates legal uncertainties and potential disturbances, suggesting a more comprehensive supervisory approach encompassing preventive, repressive, and internal and external elements to address these issues. The presence of mats in outdoor areas causes passenger discomfort, and interactions between the government and related parties in resolving these issues underscore the necessity for evaluating and refining existing supervision mechanisms. Therefore, it is recommended that PT ASDP enhances the effectiveness of both direct and indirect supervision of ferry services at Kolaka Port by integrating a more comprehensive supervisory approach, including preventive aspects to anticipate potential issues and repressive measures for violations. It necessitates reviewing and refining ship regulations to incorporate clear rules regarding mat rental practices and ensure strict supervision of these regulations' enforcement. Related government agencies are advised to collaborate closely with PT ASDP to develop effective policies and supervisory mechanisms and conduct public awareness campaigns to underscore the importance of regulatory compliance. NGOs could play a role in monitoring the implementation of supervision and providing constructive feedback for improvements. The community is also encouraged to monitor and report discrepancies to support collective efforts to enhance future ferry service quality.
Co-Authors Abd. Kahar Muzakkir Ary Septiawan Rahmat Hidayat Sudarmi Ningsih Yudi Agusman