Sunardi Purwanda
Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial Dan Bisnis Andi Sapada.

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

The Effects of Monism and Pluralism on Legal Development of a Nation Sunardi Purwanda; Mira Nila Kusuma Dewi
Amsir Law Journal Vol 2 No 1 (2020): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36746/alj.v2i1.30

Abstract

This study demonstrates the impacts of monism and pluralism on the legal development of a nation. First of all, this study discusses how isms or sects or ideologies begin, related to supernatural thoughts by humans. Subsequently, these thoughts develop into a concept that nature is the center of this universe. Nature sign is not due to supernatural power or in other words rain falls not because the Rainy Goddess is crying but nature itself moves its power. Nature supreme grows well in human knowledge, through natural studies, which is called naturalism. Naturalism continuously forms materialism, something that presents/exists, and then it is what is called the truth. Next, these thoughts develop to mechanistic and vitality thoughts. These give impacts to culture, social even legal system in a nation.
Formal Procedure Versus Victim's Interest: Antinomy of Handling Sexual Violence Cases In East Luwu Sunardi Purwanda; Handar Subhandi Bakhtiar; Nurul Miqat; Rafika Nur; Manga Patila
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 6 No 2 (2022): JUNE
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v6i2.2041

Abstract

Complexity and challenges in uncovering crimes by the police have brought the law enforcement process to purely formal matters. Since the Indonesian police agency separated from the armed forces, their formal and professional attitude has faced many realities on the ground: choosing formal precedence (legal procedures) and ignoring the interests of victims. Legal procedures are more focused on formal justice in accordance with existing, written rules of the game and cannot provide freedom of action. The police are only the spokesperson for written laws and regulations. The idea of ​​being part of people's lives is collided with formal procedures. This condition requires the police to ignore substantial justice, whose importance is more important than mere procedural matters. Law enforcement that is only based on procedures without being balanced with efforts to achieve the goals of law enforcement actually has the potential to damage the order of human rights values. The type of research used is normative legal research using a legal approach, a historical approach, and a philosophical approach. Law enforcement by the police which tends to discriminate against the rights of victims has an impact on the low level of public trust in the police institution which ultimately makes many victims reluctant to report to the police.
HILANGNYA HAK EKSKLUSIF TANAMAN REMPAH ASLI INDONESIA Sunardi Purwanda
Pangadereng : Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 8, No 1 (2022)
Publisher : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36869/pjhpish.v8i1.235

Abstract

Akibat praktik monopoli dagang oleh VOC di masa lalu, terjadilah tindakan penyelundupan tanaman rempah asli Indonesia. Tanaman rempah selundupan berhasil dikembangbiakkan dan membuat komoditas rempah bukan lagi menjadi barang yang mewah. Rempah semakin dekat dengan konsumen rempah dunia Eropa. Artikel ini menggambarkan tentang kebijakan monopoli dagang VOC di masa lampau yang membuat rempah-rempah asli Indonesia keluar dari lingkungan alamnya dan berdampak pada Indonesia secara materiel dan imateriel. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah, selain menggunakan pendekatan socio-legal. Hapusnya hak ekslusivitas terhadap tanaman rempah asli Indonesia telah membawa kerugian secara ekonomi bagi Pemerintah Indonesia. Tidak adanya perlindungan hukum terhadap tanaman rempah asli Indonesia pada masa penguasaan VOC di Nusantara ternyata berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap Pemerintah Indonesia dan masyarakat Kepulauan Maluku pada saat ini. Bentuk kerugian imateriel juga telah “mencabut” ingatan kolektif atas kekayaan rempah di Kepulauan Maluku, selain terhapusnya ingatan “pengetahuan tradisional” akibat proteksi tanaman rempah oleh Belanda di masa lalu.
Bentuk Tanggung Jawab Negara Melalui Pemerataan Buku Bacaan Ke Pulau-Pulau Kecil Terluar Sunardi Purwanda; Muh. Akbar Fhad Syahril
JUSTISI Vol. 7 No. 2 (2021): Juli 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v7i2.1405

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk tanggung jawab negara melalui pemerataan buku bacaan ke pulau-pulau kecil terluar. Dalam hal mentaktisi luasnya wilayah Indonesia hingga ke daerah pulau-pulau kecil terluar, yang berjauhan dengan wilayah pusat atau pemerintah pusat, maka negara mesti mengambil kebijakan pembangunan yang memprioritaskan daerah-daerah yang masuk dalam kategori kurang berkembang dan berada jauh dari pusat pemerintahan yang dalam hal ini adalah daerah pulau-pulau kecil terluar. Hal ini semata-mata untuk menciptakan kesetaraan dan memupus kesenjangan pengetahuan yang semuanya bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Refund of State Financial Losses in Realizing the Welfare State of Law Mustawa Mustawa; Abd. Haris Hamid; Sunardi Purwanda
Amsir Law Journal Vol 4 No 1 (2022): October
Publisher : Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36746/alj.v4i1.125

Abstract

The concept of punishment is not only emphasized to the subject of the perpetrator, but also the consequences that can be caused need to be accounted. What is the ideal form of punishment for perpetrators of corruption. Does it really need extraordinary efforts to deal with this crime? This article was a type of normative research. The approach used in normative research was the statutory approach, which is an approach taken by examining all laws and regulations related to the legal issues being handled. Refund of state financial losses, especially corruption in Indonesia, is not easy and can be done. The perpetrators of corruption have very strong access to a wide network of power that is difficult for law enforcement to reach. This article describes the regulation of the return of state financial losses due to criminal acts that can be carried out through two legal instruments, namely criminal law instruments and civil law instruments.
MODEL PENANGGULANGAN KONFLIK DALAM PERSPEKTIF SOCIO-LEGAL(STUDI KASUS TAWURAN MAHASISWA DIKOTA MAKASSAR) CONFLICT MANAGEMENT MODEL IN SOCIO-LEGAL PERSPECTIVE (STUDY CASE OF STUDENT BRAWL IN MAKASSAR) Sunardi Purwanda
LAW REFORM Vol 10, No 1 (2014)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (70.305 KB) | DOI: 10.14710/lr.v10i1.12462

Abstract

Selama manusia hadir dalam sebuah tatanan peradaban, selama itu pula konflikakan membayanginya. Konflik bukanlah sesuatu hal yang baru, karena ia lahirseiring hadirnya manusia di bumi. Sejarah telah membuktikan bahwa manusiatidak akan pernah lepas dari konflik. Bagaimanapun juga manusia tidak akanpernah mampu untuk menghindari suatu konflik, karena perwujudan dari suatukonflik melekat erat dalam budaya kehidupan masyarakat. Di Indonesia sendiri,konflik juga hadir dalam tatanan budaya masyarakatnya. Disintegrasi konflik yangmuncul diantaranya terjadi di Aceh, Papua, Maluku, Timor Leste, Poso, Sampithingga konflik sosial berupa tindakan tawuran mahasiswa yang terjadi di dalamlingkungan kampus, dan terparah berada di wilayah Kota Makassar. Tawurantersebut bukan hanya menelan korban jiwa dari pihak mahasiswa yang bertikai,tapi juga sudah merusak fasilitas kampus, kendaraan pribadi maupun umum.Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan beberapa permasalahan:Mengapa ecenderungan mahasiswa di Kota Makassar lebih memilih tawurandalam menyelesaikan konflik?; Mengapa selama ini model penanggulangankonflik tawuran mahasiswa di Kota Makassar belum berjalan efektif?; Bagaimanamodel penanggulangan konflik yang efektif dalam perspektif sociolegal?Penelitian ini menggabungkan dua bentuk penelitian, yakni penelitian hukumnormatif atau doktrinal dan kajian sosial atau non-doktrinal.Mengkaji/menganalisis data primer yang dihasilkan dari penelitian lapangan, didapatkan dengan cara observasi, wawancara, inventarisasi dokumen-dokumenyang seluruhnya berhubungan dengan perilaku tawuran mahasiswa yang ada dikampus. Sedangkan data sekunder meliputi data penelitian kepustakaan. Datayang dimaksud adalah segala sumber peraturan perundangundangan,kebijakan-kebijakan lembaga atau institusi, buku-buku bacaan, hasil penelitianterdahulu, karya ilmiah yang ter-publish dan semua yang berhubungan denganpermasalahan-permasalahan yang diangkat. Metode penelitian didasarkan ataspendekatan normatif maupun empiris. Metode pendekatan demikian, nantinyamenggabungkan sisi hukum dan sosial atau socio-legal yang bertujuanmemperoleh temuan akurat bahwa budaya masyarakat terutama dalam lingkupkampus merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari suatu tatanan sistemhukum.Pola aksi dan gerakan mahasiswa sebelum dan setelah reformasi menjadikankonflik bergradasi ke dalam wilayah kampus, konflik tersebut berupa tindakantawuran mahasiswa. Tawuran terparah berada di Makassar, di mana dalam satudekade terakhir, telah teridentifikasi sebanyak 54 kasus tawuran mahasiswa.1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIPPenyebab masalahnya beragam , mulai dari faktor: lama yang telah lamamengakar; adanya egosentrisme fakultas; lahirnya bentuk stereotipikal etniskedaerahan; terjadinya eskalasi konflik dari personal ke kelompok; adanyatekanan psikolog is; dan politisasi konflik dalam kelompok mahasiswa.Penanganan konflik tawuran mahasiswa di lima kampus yang ada di KotaMakassar utuh dan cenderung diskriminatif, maka dari itu dibutuhkanpenanggulangan konflik dalam perspektif socio-legal, yang memandang perlunyaupaya penang gulangan seperti: Model Penanganan Sosial dan ModelPenyelesaian Hukum.Kata Kunci: Model Penaggulangan, KonflikTawuran Mahasiswa, Perspekti.
KLASIFIKASI PENETAPAN DAERAH TERDEPAN, TERLUAR DAN TERTINGGAL (DAERAH 3T) DALAM REGULASI INDONESIA Sunardi Purwanda; Restu Monika Nia Betaubun; Rudini Hasyim Rado
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 9 No 1 (2023): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v9i1.58955

Abstract

Management of state boundaries is very necessary and important to provide legal certainty regarding the scope of a country's territory, authority to manage state territory, and sovereign rights. However, it is necessary to observe whether the management of state boundaries so far has provided legal certainty, especially regarding the scope of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Considering that so far the management of the country's territorial boundaries has not been maximized which has made two Indonesian islands separated from the territory of the Republic of Indonesia. This article aims to find out how capable a regulation is of providing standard meaning regarding the management of state boundaries, especially regarding what is meant by "frontier", "outermost", and "underdeveloped" areas, and how this regulation is able to classify border areas which in practice termed frontier, outermost and lagging regions. The research method used in this study is a normative approach supported by various library materials, such as reading literature in the form of books, journals, articles in online media, and papers which are then analyzed qualitatively. Basically there are areas that have different characteristics but are placed in the same classification, and there are also areas that have the same characteristics but are placed in different classifications. The Frontier and Outermost Regions have the same position on the state border, while the difference lies in their social conditions. Leading and Disadvantaged Regions have in common the same social conditions, while the difference lies in their position. Between the Outermost and Disadvantaged Regions do not have anything in common.
Perkawinan di Desa Kabalutan Kabupaten Tojo Una-Una Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia Nurul Miqat; Manga Patila; Bustamin Daeng Kunu; Nurhayati Mardin; Sunardi Purwanda
Media Iuris Vol. 6 No. 2 (2023): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v6i2.39884

Abstract

AbstractMarriage is an inner and outer bond between a man and a woman who becomes husband and wife with the aim of eternal marriage, obtaining happiness and having children. So that the goal of eternal marriage can be realized, then the provisions stipulated in the Marriage Law No. 1 of 1974 must be obeyed, one of which is marriage without coercion and the age limit for marriage, Kabalutan Village with local wisdom which has a tradition, if a man and a woman are found together after 12 o’clock at night, then by community leaders the couple is immediately married, an immature marriage causes easy divorce. Divorce that occurs due to couples who are not physically and mentally ready, so that the divorce rate in Kabalutan Village increases, triggers Kabalutan Village to be known as Kampung Janda. However, in recent years, based on the results of deliberations between community leaders and traditional leaders, the sanctions were later changed to sanctions for lifting stones (baka batu) of at least 2 cubic meters. These sanctions make people afraid of violating them and these sanctions are very effective in reducing the number of widows, especially widows at a young age. This paper uses a juridical-empirical research method, the conclusion of this paper is that the nickname of the widow’s village in Kablutan Village, Central Sulawesi is the impact of a living and developing tradition, namely by sanctioning direct marriage of male and female couples who are found alone at 12 o’clock at night.Keywords: Widow Village; Marriage Law; Divorce. AbstrakPerkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki laki dan perempuan menjadi suami isteri dengan tujuan perkawinan yang kekal, mendapatkan kebahagiaan dan mempunyai keturunan. Nagar tujuan perkawinan kekal dapat terwujud, maka ketentuan yang diatur dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 harus ditaati, salah satunya yakni perkawinan tanpa paksaan dan batas usia kawin, Desa Kabalutan dengan kearifan lokal memiliki tradisi, jika seorang laki laki dan seorang perempuan kedapatan berduaan diatas jam 12 malam, maka oleh tokoh masyarakat pasangan tersebut langsung diberikan sanksi yakni dikawinkan, perkawinan yang tidak matang menyebabkan mudahnya perceraian. perceraian yang terjadi akibat pasangan yang tidak siap jiwa raga, sehingga angka perceraian di Desa Kabalutan meningkat, dan menjadi pemicu Desa Kabalutan dikenal dengan julukan Kampung Janda. Akan tetapi beberapa tahun belakangan, berdasarkan hasil musyawarah tokoh masyarakat dan tokoh adat, sanksi kemudian diganti menjadi sanksi mengangkat batu (baka batu) minimal 2 kubik. sanksi tersebut membuat masyarakat takut melanggarnya dan Sanksi tersebut sangat efektif mengurangi angka janda, terutama janda diusia muda. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris, kesimpulan dari tulisan ini , bahwa julukan kampung janda di Desa Kablutan Sulawesi Tengah adalah dampak dari tradisi yang hidup dan berkembang yakni dengan sanksi mengawinkan langsung pasangan laki-laki dan perempuan yang kedapatan berduaan diatas jam 12 malam.Kata Kunci: Kampung Janda; Hukum Perkawinan; Perceraian.
Socio-Legal Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia Purwanda, Sunardi; Rezky Wulandari, Andi Sri
Al-'Adl Vol 16, No 2 (2023): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v16i2.6129

Abstract

The purpose of the study is to analyze the position of socio-legal studies in legal studies, to analyze their intersection with similar studies, and to analyze their methodical implications for the development of law in Indonesia. By merging doctrinal legal approaches and empirical legal approaches, socio-legal studies appear to offer a large field for legal scholars using a variety of methods. In the study of legal phenomena that are not isolated by social, political, economic, or cultural circumstances, socio-legal studies place concepts and theories based on an interdisciplinary approach that combines disciplines. The sociology of law, which primarily draws its intellectual inspiration from mainstream sociology and views law as a vehicle for social governance, a profession, and a discipline, is distinct from socio-legal studies. Legal discourse, which is a common occurrence in everyday life, is a major subject of legal sociology. Additionally, Socio-Legal Studies differ from Sociological Jurisprudence, which emphasizes realism viewpoints in the field of law.
PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM DALAM KUHP LAMA DAN BARU BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN ORANG Anugra Soraya; Sunardi Purwanda; Muhammad Taufik
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 24 No 2 (2023): Edisi Oktober 2023
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v24i2.9551

Abstract

The crime of trafficking in persons (TPPO) is an extraordinary crime that must be eradicated together. Anyone can become a victim, be it men, women, even children. This study aims to find out the form of legal arrangements for children who are victims of the crime of trafficking in persons in the old Criminal Code (KUHP) and the new Criminal Code in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The type of research used in this research is normative legal research. The approach used in this paper is the statutory approach and the comparative approach. The results of the study show that in the latest Criminal Code there is a detailed explanation regarding the crime of trafficking in persons, which regulates corporations, regarding the act of recruiting, transporting, harboring, sending, transferring or receiving a person, through threats of violence, use of force, kidnapping, confinement , forgery, fraud, abuse of power or position of vulnerability, debt bondage, or giving payments or benefits, as well as the minimum and maximum penalties that have been categorized in Law Number 1 of 2023.