Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan

Kerjasama Publik Dan Swasta Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Makassar Rukmana, Novayanti Sopia; Susanti, Gita
JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik Volume 1 Number 2, Desember 2015
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kerjasama Pemerintah-Swasta (Public Private Partnership) dipandang penting untuk memenuhi ketersediaan sarana prasarana dan peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat termasuk dalam pengelolaan parkir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penentuan kontrak dalam kemitraan pengelolaan parkir dan pelaksanaan kemitraan pengelolaan parkir antara RSUP dR Wahidin Sudirohusodo dengan PT ISS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data ditempuh melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Penentuan kontrak dalam kemitraan pengelolaan parkir antara RSUP DR Wahidin Sudirohusodo dengan PT ISS membawa dampak baik dan saling menguntungkan. (2) Pelaksanaan kemitraan dalam pengelolaan parkir antara RSUP dR Wahidin Sudirohusodo dengan PT ISS belum sepenuhnya berjalan secara maksimal.
Model Jaringan Kebijakan Publik (Perumusan Kebijakan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Di Kabupaten Bulukumba) Hidayat, Andi Rahmat; Alwi, Alwi; Susanti, Gita
JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik Volume 1 Number 2, Desember 2015
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perumusan kebijakan dengan pendekatan jaringan penting dalam menyelesaikan problem sosial yang bersifat kompleks dan merancang kebijakan berbasis pemberdayaan sehingga melalui tim perumus kebijakan masyarakat adat ammatoa kajang sebagai wadah jaringan, pihak yang berkepentingan dapat mengakses proses perumusan kebijakan tersebut untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis proses jaringan perumusan kebijakan masyarakat adat ammatoa kajang di Kabupaten Bulukumba. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data ditempuh melalui  pengamatan, wawancara dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) aktor pada tim perumus kebijakan terutama pemerintah daerah dan LSM memiliki posisi yang seimbang. (2) fungsi jaringan kebijakan belum berjalan dengan semestinya. (3) struktur jaringan bersifat konsultatif, namun overlapping membership tidak membawa dampak positif pada efektifitas jaringan. (4) pelembagaan pada jaringan kebijakan berjalan dengan baik. (5) pola interaksi atau kebiasaan yang mengatur pertukaran sumber daya bersifat konsultatif. (6) distribusi kekuasaan terjadi cukup signifikan ditandai adanya kegiatan riset partisipatif yang dilakukan oleh LSM. (7) strategi riset menjadi kunci LSM mampu merubah perspektif pemerintah daerah dalam menetapkan luas wilayah dan hutan adat. Terdapat kelemahan  pada jaringan perumusan kebijakan masyarakat adat ammatoa kajang dimana pemerintah daerah mendominasi jumlah aktor pada tim perumus. Meskipun demikian, LSM nampak berhasil menjembatani kepentingan masyarakat adat namun penempatan Labbiriyah (Camat Kajang) sebagai satu-satunya pemangku adat pada tim perumus kurang tepat karena Labbiriyah cenderung merepresentasikan kepentingan pemerintah daerah dari pada kepentingan masyarakat adat pada proses perumusan kebijakan