Articles
<![CDATA[STRATEGI PELAKSANAAN ANGGARAN NEGARA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN PEMERINTAH ]]>
<![CDATA[Fransin Kontu]]>
<![CDATA[ SOCIETAS Vol 5 No 1 (2016): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v5i01.550
<![CDATA[Penyerapan anggaran belanja pemerintah memiliki peranan penting dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pemerintah. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat penyerapan anggaran, seperti: lemahnya perencanaan anggaran atau daya serap rendah yang mencerminkan perencanaan program yang tidak matang, sehingga sering dilakukan revisiyang dapat memperlambat pelaksanaan anggaran karena dianggap tidak valid dan akuntabel. Faktor penghambat lain yaitu proses pembahasan anggaran yang terlalu lama sehingga memperlambat proses eksekusi dilapangan. Lambatnya proses tender juga harus diperbaiki dan disosialisasikan lebih luas agar pejabat pembuat komitmen dan kuasa pengguna anggaran lebih memahami ketentuan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan anggaran.Untuk mengurangi tingkat keterlambatan penyerapan anggaran, diperlukan beberapa strategi baik dari pihak satuan kerja terkait maupun Bendahara Umum Negara (KPPN), seperti : perencanaan anggaran yang baik, pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien, pencapaian kinerja yang optimal, monitoring dan evaluasi, penerapan SOP yang baru, peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana, dan sosialiasi serta bimbingan teknis terkait anggaran kepada satuan kerja. Strategi ini dilakukan guna pembangunan pemerintah yang optimal, efisien dan efektif.]]>
<![CDATA[REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM POLITIK LOKAL DI ERA OTONOMI DAERAH ]]>
<![CDATA[Fransin Kontu]]>
<![CDATA[ SOCIETAS Vol 6 No 1 (2017): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v6i01.602
<![CDATA[Kesenjangan gender di kehidupan publik dan politik merupakan tantangan global yang dihadapi masyarakat di era demokrasi dimana demokrasi yang bermakna adalah demokrasi yang memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan mayoritas penduduk Indonesia yang terdiri dari kaum perempuan. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada penggalan pasal 28D ayat 1 berbunyi “setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum. Lebih lanjut dalam ayat 3 yang berbunyi “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Artinya, laki-laki maupun perempuan pada dasarnya sama dihadapan hukum, berperan dalam dunia politik, pendidikan, kesehatan dan dalam bentuk apapun demi kemajuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keterlibatan perempuan dalam politik dapat dilihat dari dua indikator. Pertama, keterlibatan dalam lembaga legislatif. Kedua, keterlibatan perempuan sebagai pengambil keputusan baik dalam lembaga eksekutif maupun dalam struktur pemerintahan. Dengan adanya keterlibatan kaum perempuan dalam politik dan dengan adanya pemahaman yang cukup mengenai perbedaan kebutuhan perempuan dan laki-laki akan memengaruhi proses pengambilan keputusan yang akan membawa dampak signifikan untuk kaum perempuan.]]>
<![CDATA[PRIMORDIALISME DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Kajian Terhadap Sentimen Kesukuan Dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015) ]]>
<![CDATA[Fransin Kontu]]>
<![CDATA[ SOCIETAS Vol 6 No 2 (2017): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v6i2.663
<![CDATA[Primordialisme merupakan suatu keadaan dimana masyarakat masih memegang teguh prinsip atau hal-hal yang dibawa sejak kecil maupun tradisi, ada istiadat, kepercayaan dan segala sesautu yang ada dilingkungan pertamanya. Ikatan seseorang pada kelompok pertamanya dengan segala nilai yang diperolehnya melalui sosialisasi akan membentuk sikap primordial.Pilkada di Minahasa Selatan tahun 2015 menjadi ruang “political race” yang terbuka bagi masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan. Di era demokratisasi sekarang ini, isu primordialisme masih merupakan salah satu aspek yang memengaruhi masyarakat dalam bertindak atau mengambil keputusan, contohnya dalam pemilihan umum kepala daerah. Isu primordial masih merupakan salah satu bagian dari identitas suatu daerah yang seringkali dimanfaatkan oleh elit-elit politik untuk mendapatkan suara pada pilkada dimana apabila bakal calon bukan putra daerah sangat sulit untuk mendapat dukungan partai atau memperoleh suara dan dukungan masyarakat. Pada Pilkada Minahasa Selatan tahun 2015, sentimen primordial sengaja dimunculkan untuk mendapatkan dukungan. Hal ini terlihat dari jargon “pilihlah putra daerah!” yang juga merupakan bentuk komunikasi politik.Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman baik bagi bakal calon maupun kepada masyarakat luas untuk melihat apakah primordialisme ini dapat memberikan kontribusi yang nyata baik dalam pembangunan maupun dalam pencapaian kesejahteraan rakyat atau sebaliknya hanya akan menimbulkan kesenjangan sosial ditengah masyarakat, bahkan lebih buruk lagi dapat menimbulkan pengempokan-pengelompokan dalam kehidupan bermasyaraka]]>
<![CDATA[Sosialisasi dan Pelatihan Peningkatan Partisipasi Politik dan Kebijakan Publik ]]>
<![CDATA[Aenal Fuad Adam]]>;
<![CDATA[Syahrabudin Husein Enala]]>;
<![CDATA[Fransin Kontu]]>;
<![CDATA[Muhammad Novan Prasetya]]>
<![CDATA[ ABDIMASKU : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 6, No 1 (2023): Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33633/ja.v6i1.1017
<![CDATA[Permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah (1) Kurangnya pengetahuan tentang pentingnya politik kewarganegaraan bagi generasi milenial kota Merauke, (2) Generasi Milenial belum seutuhnya memahami pentingnya partisipasi politik yang berdampak pada kemajuan system politik dan demokrasi di tingkat lokal (3) Generasi milenial belum memahami secara kompeherensif pentingnya pengetahuan, sikap, norma, nilai dan perilaku partisipasi dalam kehidupan politik (4) Generasi Milenial belum efektif dalam memahami pentingnya partisipasi dan kesadaran politik demi kemajuan kehidupan politik. Dari hasil penelusuran melalui observasi dan proses diskusi dengan mitra pada akhirnya melahirkan sebuah solusi yang akan ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra yaitu melalui sosialisasi, penyuluhan, dan transmisi pengetahuan politik dalam peningkatan partisipasi dan kesadaran politik bagi generasi milenial. Target yang akan dicapai setelah program PKM adalah (1) Peningkatan pengetahuan generasi milenial dalam peningkatan partisipasi dan kesadaran politik (2) Peningkatnya kesadaran dan pengetahuan politik generasi milenial (3) Munculnya sikap, nilai, norma dan perilaku generasi milenial yang sadar akan kehidupan politik. Pelaksanaan program PKM diaplikasikan dengan kegiatan non fisik meliputi sosialisasi sebagai media transfer informasi pengetahuan dan teknologi sehingga terjadi peningkatan kualitas dan efektifitas dalam peningkatan politik kewarganegaraan dalam peningkatan partisipasi dan kesadaran politik generasi milenial.]]>
<![CDATA[Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa ]]>
<![CDATA[Syahruddin Syahruddin]]>;
<![CDATA[Fransin Kontu]]>;
<![CDATA[Hesty Tambajong]]>;
<![CDATA[Aenal Fuad Adam]]>
<![CDATA[ Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial Vol 12 No 1 (2023): Societas: Jurnal Ilmu Administarsi dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v12i1.5145
<![CDATA[Realizing people's welfare is one of the goals of national development. The Birth Law of the Republic of Indonesia No. 6 of 2014 concerning Villages provides new opportunities for village communities to develop their capacities and abilities as subjects of development, and one of the elements that helps improve the standard of living of village communities is the provision of village funds. The purpose of this study is to describe community empowerment in managing village funds and to analyze the factors that influence village fund management on the level of community empowerment in Erambu Village, Sota District. Purposive sampling was used to identify informants in this study, which used a qualitative descriptive methodology. The results of the study show that community empowerment in managing village funds in Erambu Village has been going well. In the planning stage, the community has participated in conveying programs, activities, and development needs that will become development priorities in village-level musrenbang activities. Furthermore, in the implementation stage, the village community also played a role; although there were still frequent miscommunications with village officials, this did not become a serious obstacle that hindered the implementation of activities. In the supervision stage, the community has also been involved, although it has not been maximized due to educational factors and public awareness of supervision over the management of village funds, which is still low. The factors that influence community empowerment in managing village funds in Erambu Village are leadership, communication, and community education.]]>
<![CDATA[PENDAMPINGAN KESADARAN BERBANGSA DAN BERNEGARA DALAM MENINGKATKAN JIWA NASIONALISME MASYARAKAT KAMPUNG YANGGANDUR ]]>
<![CDATA[Hesty Tambajong]]>;
<![CDATA[Jeni Paresa]]>;
<![CDATA[Fransin Kontu]]>;
<![CDATA[Rachmat Agung Puank Parukka]]>;
<![CDATA[Hubertus Oja]]>
<![CDATA[ Musamus Devotion Journal Vol 5 No 1 (2023): Musamus Devotion Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/mdj.v5i1.5151
<![CDATA[Yanggandur Village is a village directly adjacent to the country of Papua New Guinea, where most of the Kanum people in the village practice mixed marriages with the Kanum people who are in the country of Papua New Guinea. Judging from the culture and perspective of society which is still very limited, one step taken by the government is to strengthen education and understanding in shaping the community to become Indonesian citizens who have a national outlook and have a spirit of nationalism and love for Indonesia's homeland so that it is not easily infiltrated by other views. which can break the defense of the unity and integrity of the Indonesian state. This study aims to find out strategies about understanding the life of a good nation and state. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the assistance for understanding the life of the nation and state in Yanggandur Village has not run optimally. In understanding the change in mindset, society is still conservative and very passive with the situations that occur in the surrounding environment. Then fostering the spirit of nationalism, coaching needs to be improved in a sustainable manner in order to increase the spirit of nationalism, so as to form the mindset of the Indonesian people who have the spirit of Pancasila]]>
<![CDATA[Implementation of The Disaster Management Policy in The Sigi District (Study on Regional Disaster Management in The Sigi Regency) ]]>
<![CDATA[Syahruddin Syahruddin]]>;
<![CDATA[Rachmat Agung]]>;
<![CDATA[Aenal Fuad Adam]]>;
<![CDATA[Andri Irawan]]>;
<![CDATA[Fransin Kontu]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24036/jmiap.v5i2.614
<![CDATA[The objective of this research is to find out the implementation of disaster management policies in Sigi Regency which are focused on the rehabilitation and reconstruction phase of the earthquake and liquefaction post-disaster in Sigi Regency, namely the program of providing assistance to repair houses and permanent housing development assistance which is indeed the responsibility of the Regional Disaster Management Agency of Sigi Regency. It was a qualitative research method. Data were collected through observation, interview, and documentation. Researcher conducted interviews to 10 (ten) informants consisted of elements of program implementers and program recipients with questions related to 4 (four) aspects of the model of policy implementation from Thomas B. Smith. The results of the research show that the ideal policy aspect are implemented well while the aspect of Target Group, Implementing Organizations and Environmental Factors are not implemented well. Therefore, it can be concluded that the implementation of the disaster management policy of the rehabilitation and reconstruction phase of the program of providing assistance to repair houses for the community has not been implemented well.]]>
<![CDATA[STRATEGI PELAKSANAAN ANGGARAN NEGARA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN PEMERINTAH ]]>
<![CDATA[Fransin Kontu]]>
<![CDATA[ Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial Vol 5 No 1 (2016): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v5i01.550
<![CDATA[Penyerapan anggaran belanja pemerintah memiliki peranan penting dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pemerintah. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat penyerapan anggaran, seperti: lemahnya perencanaan anggaran atau daya serap rendah yang mencerminkan perencanaan program yang tidak matang, sehingga sering dilakukan revisiyang dapat memperlambat pelaksanaan anggaran karena dianggap tidak valid dan akuntabel. Faktor penghambat lain yaitu proses pembahasan anggaran yang terlalu lama sehingga memperlambat proses eksekusi dilapangan. Lambatnya proses tender juga harus diperbaiki dan disosialisasikan lebih luas agar pejabat pembuat komitmen dan kuasa pengguna anggaran lebih memahami ketentuan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan anggaran.Untuk mengurangi tingkat keterlambatan penyerapan anggaran, diperlukan beberapa strategi baik dari pihak satuan kerja terkait maupun Bendahara Umum Negara (KPPN), seperti : perencanaan anggaran yang baik, pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien, pencapaian kinerja yang optimal, monitoring dan evaluasi, penerapan SOP yang baru, peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana, dan sosialiasi serta bimbingan teknis terkait anggaran kepada satuan kerja. Strategi ini dilakukan guna pembangunan pemerintah yang optimal, efisien dan efektif.]]>
<![CDATA[REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM POLITIK LOKAL DI ERA OTONOMI DAERAH ]]>
<![CDATA[Fransin Kontu]]>
<![CDATA[ Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial Vol 6 No 1 (2017): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v6i01.602
<![CDATA[Kesenjangan gender di kehidupan publik dan politik merupakan tantangan global yang dihadapi masyarakat di era demokrasi dimana demokrasi yang bermakna adalah demokrasi yang memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan mayoritas penduduk Indonesia yang terdiri dari kaum perempuan. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada penggalan pasal 28D ayat 1 berbunyi “setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum. Lebih lanjut dalam ayat 3 yang berbunyi “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Artinya, laki-laki maupun perempuan pada dasarnya sama dihadapan hukum, berperan dalam dunia politik, pendidikan, kesehatan dan dalam bentuk apapun demi kemajuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keterlibatan perempuan dalam politik dapat dilihat dari dua indikator. Pertama, keterlibatan dalam lembaga legislatif. Kedua, keterlibatan perempuan sebagai pengambil keputusan baik dalam lembaga eksekutif maupun dalam struktur pemerintahan. Dengan adanya keterlibatan kaum perempuan dalam politik dan dengan adanya pemahaman yang cukup mengenai perbedaan kebutuhan perempuan dan laki-laki akan memengaruhi proses pengambilan keputusan yang akan membawa dampak signifikan untuk kaum perempuan.]]>
<![CDATA[PRIMORDIALISME DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Kajian Terhadap Sentimen Kesukuan Dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015) ]]>
<![CDATA[Fransin Kontu]]>
<![CDATA[ Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial Vol 6 No 2 (2017): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v6i2.663
<![CDATA[Primordialisme merupakan suatu keadaan dimana masyarakat masih memegang teguh prinsip atau hal-hal yang dibawa sejak kecil maupun tradisi, ada istiadat, kepercayaan dan segala sesautu yang ada dilingkungan pertamanya. Ikatan seseorang pada kelompok pertamanya dengan segala nilai yang diperolehnya melalui sosialisasi akan membentuk sikap primordial.Pilkada di Minahasa Selatan tahun 2015 menjadi ruang “political race†yang terbuka bagi masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan. Di era demokratisasi sekarang ini, isu primordialisme masih merupakan salah satu aspek yang memengaruhi masyarakat dalam bertindak atau mengambil keputusan, contohnya dalam pemilihan umum kepala daerah. Isu primordial masih merupakan salah satu bagian dari identitas suatu daerah yang seringkali dimanfaatkan oleh elit-elit politik untuk mendapatkan suara pada pilkada dimana apabila bakal calon bukan putra daerah sangat sulit untuk mendapat dukungan partai atau memperoleh suara dan dukungan masyarakat. Pada Pilkada Minahasa Selatan tahun 2015, sentimen primordial sengaja dimunculkan untuk mendapatkan dukungan. Hal ini terlihat dari jargon “pilihlah putra daerah!†yang juga merupakan bentuk komunikasi politik.Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman baik bagi bakal calon maupun kepada masyarakat luas untuk melihat apakah primordialisme ini dapat memberikan kontribusi yang nyata baik dalam pembangunan maupun dalam pencapaian kesejahteraan rakyat atau sebaliknya hanya akan menimbulkan kesenjangan sosial ditengah masyarakat, bahkan lebih buruk lagi dapat menimbulkan pengempokan-pengelompokan dalam kehidupan bermasyaraka]]>
