Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG ATAU UANG KERTAS DI KELURAHAN LAI-LAI BESI KOPAN, KECAMATAN KOTA LAMA, KOTA KUPANG Wilibrodus Gara Sawo; Thelma S.M. Kadja; Darius A. Kian
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3 No. 6 (2023): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v3i06.609

Abstract

Pemalsuan uang banyak terjadi pada uang kertas dilakukan dengan berbagai cara. Kegiatan pemalsuan uang dinilai sangat merugikan terutama untuk kepentingan umum. Pelaku yang melakukan kegiatan pemalsuan uang dapat diberikan hukuman dan perbuatan tersebut masuk ke dalam tindak pidana. Studi ini bertujuan untuk mengetahui menyebabkan tindak pemalsuan mata uang atau uang kertas dan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pemalsuan mata uang atau uang kertas serta upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan mata uang atau uang kertas di Kelurahan Lai-lai Besi Kopan, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Penulis ingin mengkaji dan meneliti secara mendalam bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang atau uang kertas. Jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakkan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kasus. Informan dalam penelitian ini yakni penyidik dari Polsek Kelapa Lima. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Atau Uang Kertas Di Kelurahan Lai-Lai Besi Kopan, Kecamatan Kota Lama Kota Kupang yaitu : penegakan hukum tidak dilaksanakan sesuai dengan amanat perundang- undangan, bahwa perbuatan terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana pemalsuan uang atau residive, namun pada isi putusan akhir peerkara pada sidang Pengadilan Negeri Kupang tidak menjatuhkan hukuman yang memberatkan terdakwa sehingga perlu diperhatikan pula rumusan pasal 486 KUHP dan terdakwa melakukan dua tindak pidana yakni memalsukan mata uang atau uang kertas dan tindak mengedarkan serta membelanjakan uang palsu tersebut namun hanya dijatuhkan hukuman atas tindak pemalsuan mata uang atau uang kertas. Sehingga belum sesuai dengan Pasal 244 KUHP. Sehingga berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo (2000;175-183) tentang penegakkan hukum pada Pengadilan Negeri Kupang tidak melaksanakan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat dan tidak menjatuhkan hukuman yang dapat memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana
Perlindungan Hukum Jasa Kurir Jual Beli Online dalam Sistem Layanan Cash on Delivery Frengky Petra Beti; Jimmy Pello; Darius A. Kian
Hakim Vol 2 No 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v2i2.1815

Abstract

The issue of online shopping with the COD service is closely related to consumers' desire to avoid fraud in online transactions. Consequently, consumers always wish to inspect their ordered items before making payment, even though COD terms prohibit buyers from opening orders before payment. This situation leads to various problems, such as buyers making complaints to couriers using unlawful methods like threats, insults, extortion, and the like. These actions are directed towards couriers who are unaware of the regulations governing online shopping transactions between buyers and sellers. In some cases, social media reports often express these complaints by attacking couriers personally, ranging from insults to threats involving sharp weapons. This research aims to understand and analyze the criminal law regulations that provide legal protection for courier services. Additionally, it seeks to identify efforts that can be undertaken by service provider companies to protect couriers in online buying and selling. The research adopts a normative legal research method, which examines, maintains, and develops positive legal structures using legal logic. It will also refer to existing legal materials such as legal principles, legal doctrines, regulations, and legal literature, as well as legal theories. The study focuses on addressing normative gaps in regulations that govern the protection of couriers as employees in courier service companies. An employee is defined as anyone who works and receives wages or compensation in another form. In the agreement mutually accepted, the position of a courier is established as a partner of the courier service provider/expedition company. Conducting pre-delivery checks on the condition of goods helps reduce disputes related to damage or loss. Furthermore, it is crucial to understand and recognize the rights and obligations of couriers in the cooperation agreement, especially concerning COD payments, as it is a critical aspect. Legal protection for couriers needs to be considered and possibly codified to cover specific aspects that can provide security and assurance for their rights.
Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Kupang Dan Upaya Penanggulangganya Melani Netilita Ingutali; Rudepel Petrus Leo; Darius A. Kian
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 07 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i07.1051

Abstract

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif. Rumusan masalah pokok penelitian ini adalah (1) Apakah yang menjadi faktor penyebab kekerasan seksual terhadap Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kupang? (2) Bagaiamanakah upaya yang di lakukan oleh Kepolisian Resor Kupang dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap Penyandang Disabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dimana penelitian dilaksanakan di Kantor Kepolisian Resor Kupang, Rutan Kelas IIB Kupang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan/dokumen. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kupang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan (1) Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Kupang yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor hawa nafsu yang tidak terkontrol, faktor Keinginan, faktor dendam dan emosional,. Berikut faktor eksternal adalah faktor penyalahgunaan teknologi, faktor lingkungan dan faktor adanya kesempatan. (2) Upaya yang di lakukan oleh kepolisian Resor Kupang yaitu Upaya Preemtif, Preventif dan Represif.
Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebelum Dan Sesudah Dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Liontin Helson Samy Tobo; Thelma S.M Kadja; Darius A. Kian
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1070

Abstract

Penentuan perlindungan hukum terhadap kasus pencabulan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung merupakan salah satu kejahatan seksual yang mengancam masa depan anak menarik untuk dikaji lebih dalam. Bukan hanya dari segi perlindungan hukumnya saja namun juga mencari dampak psikologi yang dialami tersebut agar dapat diminta perlindungan hukumnya. Rumusan masalah pokok penelitian ini adalah: (1) Apakah Dampak Psikologi terhadap korban kasus pencabulan ayah kandung terhadap anaknya sendiri di Kabupaten Timor Tengah Selatan? (2) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan yang di lakukan oleh ayah kandungnya sendiri di Kabupaten Timor Tengah Selatan? Penelitian dengan metode analisis yuridus kualitatif sesuai dengan data yang diperoleh dengan tetap memperhatikan teori-teori yang di pakai, penelitian ini merupakan penelitian yang bersumber pada data primer, sekunder,tersier dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Bentuk kekerasan yang dialami oleh anak perempuan tersebut yaitu kekerasan fisik dan kekerasan seksual serta dengan adanya perlindungan hukum terhadap anak perempuan berupa pendampingan hukum,relokasi dan penegakan hukum, sebagai negara yang menjunjung tinggi Hak asasi manusia. Dampak Psikologi yang dirasakan oleh Korban yaitu Trauma yang berkepanjangan mengakibatkan korban takut melihat pelaku secara langsung, Depresi membuat suasana hati korban menurun dan kesehatan mental korban terganggu, merasa paling bersalah dan rasa malu yang besar terhadap lingkungan sekitar. Dari penelitian yang sudah dilakukan maka penulis memberi saran terkait masalah tersebut ialah dalam memberikan didikan yang baik kepada anak seharusnya orang tua selaku orang terdekat, harus menjadi orang terdekat yang baik untuk anak bukan merusak masa depan anak. Karena kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak kandungnya sendiri sangat berdampak negati bagi masa depan anak tersebut. Khususnya anak sebagai generasi penerus bangsa yang benar-benar dapat membangun negara ini.