Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2018 - 2023
3.208
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum JURNAL FIAT JUSTISIA ECSOFiM (Economic and Social of Fisheries and Marine Journal) Veritas et Justitia Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC UIR LAW REVIEW Jurnal Selat Jurnal Bina Praja Kemudi Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Journal of Leadership in Organization Corruptio Golden Ratio of Marketing and Applied Psychology of Business Pancasila and Law Review Jurnal Ilmu Hukum Journal Research of Social Science, Economics, and Management Social Issues Quarterly
Oksep Adhayanto, Oksep
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
ANALISIS PENGISIAN UNSUR KETERWAKILAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Oksep Adhayanto; Irman Irman; Nurhasanah Nurhasanah
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.749 KB) | DOI: 10.14710/mmh.48.3.2019.233-240

Abstract

Sebagai konstituen, rakyat tidak menginginkan anggota DPD yang terpilih bertindak dalam hubungan wakil sebagai partisan akan tetapi rakyat sangat mengharapkan anggota DPD yang terpilih dapat bertindak dalam hubungan wakil sebagai utusan daerah. Terkait dengan unsur keterwakilan daerah dalam pengisian keanggotaan DPD menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta implikasi dari unsur keterwakilan daerah yang diisi oleh keterwakilan politik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini bahwa dalam pemilihan calon anggota DPD guna mewujudkan persaingan yang sehat antar calon perlu persyaratan pembatasan keterlibatan calon yang berasal dari partai politik. Calon anggota DPD yang berasal dari partai politik akan menghadapi conflict of interest dalam menjalankan tugas dan fungsinya disatu sisi terkait kepentingan daerah dan disisi lain terdapat kepentingan politik.
KAJIAN STRATEGIS PEMEKARAN KECAMATAN DI DAERAH PERBATASAN (Studi Pemekaran Kecamatan Selat Gelam Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau) Adhayanto, Oksep; Handrisal, Handrisal; Irman, Irman
Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC Politik
Publisher : Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (653.829 KB)

Abstract

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemda, menyebutkan bahwa Daerah (Kabupaten/Kota) dapat membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa /kelurahan. Kabupaten Karimun merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara Singapura. Letak geografis Kabupaten Karimun terdiri dari beberapa pulau-pulau besar maupun kecil menyebabkan terhambatnya akses pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemekaran kecamatan yang ada saat ini merupakan salah satu alternatif solusi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah melakukan kajian analisis terhadap pemekaran calon Kecamatan Selat Gelam dari Kecamatan Induk Karimun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. Disain kajian yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dimana data yang berupa kenyataan empiris dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan dan mempertimbangkan ketentuan normatif, teoritis atau pandangan judgement para ahli dan key informan yang  berhubungan dengan upaya pemekaran kecamatan. Hasil dari kajian ini adalah calon Kecamatan Selat Gelam hanya memenuhi 1 dari 3 persyaratan pembentukan kecamatan, yaitu persyaratan persyaratan teknis. Sementara untuk persyaratan administratif dan fisik kewilayahan tidak terpenuhi. Untuk persyaratan teknis Calon Kecamatan Selat Gelam Memperoleh Skor 340 yang berada pada kategori Mampu dan Direkomendasikan untuk dibentuk menjadi kecamatan baru. Sedangkan Kecamatan Induk Karimun setelah dimekarkan (dibentuk Kecamatan Selat Gelam) masih memenuhi 1 dari 3 syarat pembentukan kecamatan seperti yang diatur di dalam PP No 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, yaitu persyaratan persyaratan teknis, sedangkan untuk persyaratan administratif dan fisik kewilayah tidak terpenuhi. Untuk persyaratan teknis, Kecamatan Induk Karimun memperoleh skor yang berada pada kategori Mampu dan Direkomendasikan. Kesimpulan dari kajian ini adalah walaupun hanya memenuhi 1 dari 3 persyaratan pembentukan kecamatan, Pemerintah Kabupaten Karimun tetap dapat untuk melakukan pembentukan Calon Kecamatan Selat Gelam. Hal ini dimungkinkan secara aturan, bahwa pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk kecamatan  diwilayah yang mencakup satu atau lebih pulau, yang persyaratannya dikecualikan dari persyaratan administrasi, syarat fisik kewilayahan, dan syarat teknis sebagaimana yang telah disebutkan dengan pertimbangan untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan serta pemberdayaan masyarakat desa di pulau-pulau terpencil dan/atau terluar. Kata Kunci : Pemekaran, Pemekaran Kecamatan, Daerah Perbatasan, Selat Gelam
Kajian Strategis Pemekaran Kecamatan di Daerah Perbatasan (Studi Pemekaran Kecamatan Sugie Besar Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau) Adhayanto, Oksep; Handrisal, Handrisal; Irman, Irman
Jurnal Selat Vol 3 No 2 (2016): "Kemaritiman & Perbatasan"
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (143.504 KB)

Abstract

Law Number 23 Year 2014 About the local government, said that the Regional (district / city) can form the districts in order to improve the coordination of governance, public services, and the empowerment of village communities / villages. Karimun Regency is one of regencies in Riau Islands Province, which borders directly with Singapore. The geographical position of Karimun regency consists of several islands large and small impede access to public services. Therefore, expansion of the existing sub-district is one alternative solution in order to improve the welfare of society. The purpose of this research is to study the prospective analysis of the division of the sub-district of the District Parent Sugie Moro based on Government Regulation No. 19 Year 2008 on the District. The design study is descriptive analysis with qualitative and quantitative approach, where data in the form of empirical reality analyzed qualitatively by describing and considering the provisions of the normative, theoretical judgment or views of experts and key informants related to expansion efforts districts. The results of this study are candidates for the District Sugie Besar only meet one of three requirements formation of districts, namely the requirements of the technical requirements. As for the physical requirements of the administrative and territorial unfulfilled. Candidates for the technical requirements of the District of Sugie Besar Acquire Score 368 which is in the category and Recommended Able to be formed into new districts. While the District Parent Moro after bloomed (formed District of Sugie Besar) they meet one of three requirements of establishing districts as set out in Regulation No. 19 Year 2008 on the District, namely the requirement of technical requirements, while for the administrative and physical cantonal requirements are not met. For the technical requirements, the District Parent Moro obtain a score of 391 in the category Ability and Recommended. The conclusion from this study is that although only meet one of three requirements formation of districts, the Government of Karimun Regency will still be able to carry out the formation of the District Candidate Sugie Besar. It is possible as a rule, that the district / city government can be formed districts in the region that includes one or more islands, which requirements are exempt from the administrative requirements, terms of physical territoriality, and technical requirements as those mentioned with consideration to the effectiveness and efficiency of service delivery and community empowerment village on the remote islands and / or outer. Keywords : Expansion , Expansion Districts, Border Region , the Sugie Besar
Dampak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Bintan Tahun 2015 (Studi Peralihan Kewenangan Dibidang Kelautan dan Pertambangan) Adhayanto, Oksep; Adiputra, Yudhanto Satyagraha
Jurnal Selat Vol 2 No 2 (2015): "Kemaritiman & Perbatasan"
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (777.087 KB)

Abstract

The complex policy on authority management between central and local government has appeared to be hot issue from each periods of the constitution implementation on the local governance. With the enactment of the newly issued Local Governance Law Number 23 Year 2014, has indirectly influenced legal products on which previously effective whether to district or head district law. Problem of this research is how authority management between central, provincial and district/municipal government is answered based on the Law Number 23 Year 2014 and the impacts on authority transformation in terms of ocean and mining affair. Basically, this research theoritically attempts to apply several approaches by integrating between more macro and micro systemic study, although not entirely practised. Law Number 23 Year 2014 implies a more de-constructing rather than reconstructing relationship between central and local government, by reducing authority of head district/city mayor in the development. Decentralization intrument has turned resources management of which previously held on the hand of district/city authority presently taken over by the provincial level of government, for instance : mining license shift for class C mined products and the sea territorial limit. Thus, the 2014 Local Governance Law makes necessary to cause juridical adjustment for the local legal products mainly related to certain authorities which are transferred from the provincial to district or regency level. Keywords: District Regulation, Bintan Goverment, Authority
Dinamika Pemekaran Daerah Di Kepulauan (Studi Penataan Pemekaran Daerah di Kabupaten Lingga Tahun 2015-2025) Arianto, Bismar; Suradji, Suradji; Adhayanto, Oksep; Prastya, Imam Yudhi
Jurnal Selat Vol 3 No 1 (2015): "Kemaritiman & Perbatasan"
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (44.965 KB)

Abstract

Since 1999 until 2015, Riau Archipelago Province was a regency. Riau Archipelago had passed development process for six times. In 1999, Karimun Regency, Natuna Regency and Batam City were formed. In 2001, the administrative city of Tanjung Pinang was formed. In 2003, Lingga Regency was formed, and In 2008 Anambas Archipelago Regency was legalized. Until this time, the dynamic of development in Riau Archipelago Province is still powerful. The fact there are five of seven Regencies / cities are in effort to be developed. This dynamic of development also happened in Lingga Regency, eventhought with the smallest Regional Fund Budget in Riau Archipelago Province. the purpose of this study is to explain the efficient estimation and time for new autonomy region increament in Lingga Regency. The parameter of region systemation which is used in this study is based on outonomy region systemation in big design of region systemation in indonesia of 2010-2025 which considered the geography dimension, demography dimension and system dimension. this study concludes based on the dimension of geography, economy, financial system, public administration system, and regional government management system, Natuna Regency is able for one new autonomy region increment. however, based on dimension of demography, security and defence system, and politic and culture social system, Lingga Regency is not recommended for new autonomy Region increment. totally, maximum amount estimation of new autonomy region increment in Lingga until 2025 is only one new autonomy region. The efficient schedule for its development process is in 2019-2021. Key words : Region Development, Territory Systemation and New Autonomy Region
Maritime Constitution Adhayanto, Oksep
Jurnal Selat Vol 2 No 1 (2014): "Kemaritiman & Perbatasan"
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.551 KB)

Abstract

State of Indonesia is a country of Islands (Archipelago State), which consists of small islands as well as large and sea area larger than the land area. Geographical conditions is certainly going to require various forms of policies and legislation that have maritime pattern. Experience State of Indonesia ± 69 years gives a description of that in terms of public policy and legislation are born tend to be oriented on the mainland (continental oriented) from the ocean (archipelago oriented). Maritime should be viewed as an object that contains covers many areas of life in which between one and interrelated with other fields. In the "maritime" there are many areas that can be developed such as the legal, cultural, social, engineering and marine fisheries and of course itself. Already after the 1945 amendment ought be the starting point in the unification of maritime perception saw it as having the benefit of the various aspects. Support the legislation in drafting the legal framework of maritime Indonesias development should be one of the priorities in the development of law in Indonesia is better. Change of paradigm and mindset of the management of the State of aspects of the legislation that is based on a maritime course must be started from a higher rule, the Constitution or the Constitution of Republic of Indonesia in 1945. Keywords : Maritime, Constitution, Maritime Constitution
Kinerja Anggota Komisi Ii Bidang Perekonomian Dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau Ar, Azwan; Adhayanto, Oksep
Jurnal Selat Vol 1 No 1 (2013): "Kemaritiman & Perbatasan"
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (77.774 KB)

Abstract

For the implementation of the duties and functions of the Regional Representatives Council (DPRD) Riau Archipelago Province efficiently and effectively, to be supported by the availability of fittings Council, one of which is the formation of working committees. Concerns regarding the performance of Commission II Economic Affairs and Finance House of Representatives (DPRD) Riau Islands province, such as the ability to understand the material substance of legislation drawn up based on the analysis aspect of philosophical, juridical and sociological, and skill knowledge in the field of legal-drafting, the mastery of the basic principles accounting, performance budgeting, budget preparation techniques and benefits. Formulation of the problem addressed in this research that the performance of members of the Commission II How the economy and financial Sector Legislative Council (DPRD) Riau Archipelago Province. As well as what factors are inhibiting performance improvement II Committee member for Economic Affairs and Finance Islands Provincial Parliament. The research method used is descriptive qualitative research, which is the process of organizing and sorting data into patterns and categories as well as the basic outline of the unit, so it can be stated theme as suggested by the data. The results were quite good performance of members of the Commission II of the economy and financial Regional Representatives Council (DPRD) Riau Archipelago Province. The results, the researchers concluded that the performance of the members of the Commission II of the economy and financial Regional Representatives Council (DPRD) Riau Archipelago Province in the execution of their duties, both in the legislative function, budget and oversight functions showed fairly good condition. Factors inhibiting performance of members of the Board of Commission II, such as the quality of human resources member of the Commission II for economy and finance DPRD Riau Archipelago Province less, disciplinary board members are still low, the lack of implementation of punishmant to members of the Board who are not performing their duties and the number of members of the Commission II are not comparable in their respective sectors.                                          Key Word : performance, of the Commission II and DPRD.
Membangun Sistem Politik Yang Tidak Rentan Korupsi (Perspektif Perubahan Budaya Versus Perubahan Sistem) Adhayanto, Oksep; Sucipta, Pery Rehendra; Irman, Irman
Jurnal Selat Vol 5 No 1 (2017): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (86.088 KB)

Abstract

The change of system in this Republic is not necessarily followed by cultural change (behavioral culture) of society and apparatus. The conception of the state of welfare state law can not be felt maximally by the society, given the amount of state money lost due to acts of corruption committed by a handful of people. Law enforcement efforts against corruption must go hand in hand with efforts to change the behavior patterns of people who are happy to commit acts of corruption. The research problem is how to build a political system that is not vulnerable to corruption (Perspective of Cultural Change (Culture) Versus System Change (Structural)). The research methodology used is normative legal research (Doctrinal Reseach). The conclusions obtained include: apart from strengthening the system in the form of institutional strengthening and legislation, strengthening the efforts of preventing corruption through the improvement of anti-corruption community behavior must go hand in hand. Efforts to eradicate corruption from the aspect of behavior change is not an easy thing, but it takes a long time since the changed is the behavior of the society that has been entrenched. The approach to behavioral change in society of corruption perceptions should be changed by building a new perception that corruption is an act that can be very harmful to the state and society. Keywords: Corruption, System, Culture   Perubahan sistem di Republik ini tidak serta merta diikuti dengan perubahan kultural (budaya perilaku) masyarakat dan aparat. Konsepsi negara hukum welfare state belum dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat, mengingat banyaknya uang negara yang hilang akibat tindakan korupsi yang dilakukan oleh segelintir orang. Upaya penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus berjalan beriringan dengan upaya merubah pola perilaku masyarakat yang senang dalam melakukan tindakan korupsi. Permasalahan penelitian adalah bagaimana Membangun Sistem Politik yang Tidak Rentan Korupsi (Perspektif Perubahan Budaya  (Kultural) Versus Perubahan Sistem (Struktural)). Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (Doctrinal Reseach). Kesimpulan yang diperoleh antara lain; selain dari penguatan sistem berupa penguatan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan, penguatan terhadap upaya pencegahan korupsi melalui pembenahan perilaku masyarakat yang anti korupsi harus berjalan beriringan. Upaya memberantas korupsi dari aspek perubahan perilaku masyarakat bukanlah suatu hal yang mudah, akan tetapi membutuhkan waktu yang lama mengingat yang dirubah adalah perilaku masyarakat yang sudah membudaya. Pendekatan perubahan perilaku masyarakat akan persepsi korupsi semestinya dirubah dengan membangun persepsi baru bahwa korupsi adalah perbuatan yang sangat dapat merugikan negara dan masyarakat. Kata kunci: Korupsi, Sistem, Budaya
Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Kemaritiman (Studi Pada Kabupaten Kepulauan Anambas) Arfandi, Arfandi; Adhayanto, Oksep
Kemudi Vol 1 No 2 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (587.942 KB)

Abstract

Sebagai Negara, Indonesia terdiri atas daerah-daerah maritim yang salah satunya Kepulauan Anambas. Sebagai daerah maritim Anambas memiliki limpahan sumber daya alam pariwisata berbasis kemaritiman dengan di dukung letak strategis yang berada pada jalur pengembangan New Regional Cruise Corridors dari Singapura-Manila-Hongkong. Kondisi georgafis dengan dukungan letak yang strategis menempatkan peran pariwisata sebagai lokomotif pembangunan ekonomi daerah Kepulauan Anambas. Pariwisata sebagai industri multi sektoral melibatkan banyak unsur dan aspek di dalam pengembangannya, sehingga dengan demikian di dalam pengembangannya sangat dibutuhkan sebuah kebijakan sebab kebijakan merupakan dasar pijakan di dalam proses pengembangan pariwisata itu sendiri. Kebijakan pengembangan pariwisata berbasis kemaritiman di lihat dari proses implementasi kebijakan Rencana Strategis Pariwisata. Proses implementasi di ukur melalui variabel yang di kemukakan oleh Van Mater dan Van Horn. Variabel-variabel di dalam proses implementasi yang belum saling mendukung serta tidak jelasnya standar dan sasaran dari kebijakan itu sendiri mengakibatkan kurang tersedianya atau terciptanya prasarana kepariwisataan sehingga mengahambat tumbuh kembangnya industri kepariwisataan maritim di Kepulauan Anambas. Harapan kedepannya Pemerintah Kepulauan Anambas lebih sensitif dalam melihat peluang dari sumber daya alam laut sektor pariwisata yang lebih berpotensi di dalam pembangunan perekonomian dan pembangunan ekonomi masyarakat daerah. Berbagai hal tersebut akan terwujud melalui kebijakan-kebijakan yang lebih berfokuskepada penembangan pariwisata berbasis kemaritiman.
Partisipasi Politik Perempuan Dalam Menyukseskan Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kelurahan Sungai Lekop Kabupaten Bintan safitri, rani; adhayanto, oksep
Kemudi Vol 2 No 1 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (822.391 KB)

Abstract

Partisipasi diartikan sebagai mengambil peranan dalam dunia politik (Efriza, 2012). Partisipasi perempuan dalam dunia politik masih rendah, hal ini dikarenakan oleh beberapa hal diantaranya adalah budaya patriarki dan jargon politik yang tidak memihak pada perempuan. Pemilu merupakan kesempatan bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam dunia politik. Hal ini juga berlaku bagi kaum perempuan yang tidak hanya bisa berpartisipasi sebagai pemilih, tapi juga dalam bentuk lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi politik perempuan dalam menyukseskan pemilu legislatif tahun 2014. Kelurahan Sungai Lekop adalah lokasi yang dipilih dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap informan, observasi, dan studi pustaka terhadap data primer maupun sekunder. Dari hasil penelitian diketahui bahwa bentuk-bentuk partisipasi politik perempuan dalam menyukseskan pemilu legislatif tahun 2014 di Kelurahan Sungai Lekop adalah sebagai pemilih, tim sukses, saksi, mengikuti kegiatan sosialisasi caleg dan PPS, menjadi anggota PPDP dan anggota KPPS. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan adalah kesadaran akan hak dan kewajiban dalam pemilu, manfaat adanya pemilu, kepercayaan terhadap sistem pemilu, kepercayaan terhadap caleg, tingkat pendidikan, tingkat pekerjaan, pengaruh keluarga dan lingkungan dan pengalaman berorganisasi.
Co-Authors Aida Audina Amru Reza Arfandi Arfandi, Arfandi Ayu Efritadewi Azwan Ar Azwan Ar, Azwan Benny Asrianto Bismar Arianto Bismar Arianto Bismar Arianto Bismar Arianto, Bismar Dewi Haryanti Dewi Haryanti Dwi Vita Lestari Soehardi Elwi Danil Endri Endri F. Fatahurazak Fihtriatus Shalihah Fithriatus Shalihah Fitri Kurnianingsih Handrisal Handrisal Handrisal Handrisal Handrisal Handrisal, Handrisal Handrisal, Handrisal Hariyanto Hariyanto Imam Yudhi Prastya Imam Yudhi Prastya, Imam Yudhi Irman Irman Irman Irman Irman Irman Irman Irman Irman Irman Irman Irman, Irman Irman, Irman Irwandi Syahputra Lamidi Lamidi Mahadiansar Mahadiansar Nanik Rahmawati Nazaki Nazaki Nurhasanah Nurhasanah Nurhasanah Nurhasanah Pery Rehendra Sucipta Ramadhani Setiawan Rilo Pambudi Rilo Pambudi. S Rio Yusri Maulana Rudi Subiyakto S. Suryadi safitri, rani Sukiman Sukiman Suradji Suradji Suradji Suradji, Suradji Suryadi Suryadi Waode Nurmulyani Fitri Yudhanto Satyagraha Adiputra Yudhanto Satyagraha Adiputra, Yudhanto Satyagraha