Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.126
P-Index
This Author published in this journals
All Journal COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Journal of Digital Law and Policy Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Informatika (MANEKIN) Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Artemis Law Journal
Heryanto Amalo
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NUSA CENDANA
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Criminal Liability Of Disseminator’s Pornographic Content On Social Media Helmalia Verena Putri Kanci; Rudepel Petrus Leo; Heryanto Amalo
Journal of Digital Law and Policy Vol. 2 No. 3 (2023): Journal of Digital Law and Policy - May 2023
Publisher : Catuspata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58982/jdlp.v2i3.384

Abstract

Social media platforms have facilitated unprecedented access to and dissemination of various content, including material that violates societal norms, such as cyberporn, which falls under the realm of cybercrime. The objective of this research is two-fold: (1) to analyze the role of criminal law in addressing cases involving the distribution of pornographic content in terms of both substance and procedure and (2) to determine whether the individuals responsible for spreading such content can be held accountable for their actions. The author employs a normative legal research methodology, primarily relying on library research to explore relevant data, literature, and legal provisions pertaining to the raised legal issues. The results of this study indicate that criminal law plays a crucial role in assessing the dissemination of pornographic content as an offense, aligning with the provisions outlined in Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. Additionally, the act of distributing pornographic content via platforms like WhatsApp and Line is deemed a violation of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, which entails corresponding legal sanctions. Formally, this entails an expansion in the scope and types of admissible evidence beyond what is stipulated in Article 184 of the Code of Criminal Procedure, as well as modifications in the examination process. Regarding the perpetrator involved in the case of JA, who spread pornographic content on social media, they can indeed be held accountable. The perpetrator exhibited an intent to seek revenge against the victim through the dissemination of the pornographic video, thereby meeting the necessary criteria for legal responsibility.
Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembuangan Limbah Bengkel Motor Tidak Pada Tempatnya Di Bengkel Maranu Kota Kupang Veronic Angelina Lado; Rudepel Petrus Leo; Heryanto Amalo
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 6 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i6.636

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tindak pidana pembuangan limbah bengkel motor tidak pada tempat seharusnya di Bengkel Maranu Kota Kupang dan upaya upaya penanggulangan mengatasi pembuangan limbah bengkel motor tidak pada tempat seharusnya di Bengkel Maranu Kota Kupang. Metode pendekatan ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan Faktor Penyebab Pembuangan Limbah Motor Tidak Pada Tempatnya ada dua yaitu: faktor internal dan faktor external. 1) Faktor Internal yang mempengruhi terjadinya pembuangan limbah bengkel motor tidak pada tempatnya: a). Ketersediaan kapasitas bak sampah umum yang kecil, b).Penumpukan sampah di setiap bak sampah umum, c).Meningkatnya sampah/limbah dalam waktu yang singkat, d). Ketersediaan tempat penampungan sampah yang relatif sempit/kecil, e). Luas ruangan/lahan relatif sempit/kecil, f). Minimnya ide untuk mendaur ulang sampah/limbah menjadi lebih berguna atau bernilai ekonomis. 2) Faktor External yang mempengaruhi terjadinya pembuangan limbah bengkel motor tidak pada tempatnya: a). Menurunnya kesadaran masyarakat akan hukum, b). Masyarakat tidak mendapatkan arahan atau penyuluhan secara berkala dari Badan Lingkungan Hidup Kota Kupang, c). Pemerintah tidak tegas dalam menuntut penegakan hukum, d). Kurangnya kinerja truk pengangkut sampah sehingga sampah terus-menerus menumpuk, e). Kesadaran hukum pelaku pembuangan limbah bengkel motor tidak pada tempat seharusnya.
Analisis Kriminologis Pemerkosaan Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Tunawicara di Desa Warupele I, Kabupaten Ngada Virginia Reynalda Ria; Heryanto Amalo; Nikolas Manu
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 02 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i02.783

Abstract

Pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan /pelaku melakukan pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas di Desa Warupele 1 Kabupaten Ngada dan upaya untuk yang dilakukan untuk menangani pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil studi lapangan dengan wawancara Penyidik Kepolisian di Polres Ngada. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan cara memeriksa dan mengoreksi data. Setelah data diolah kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa: Faktor penyebab terjadinya kasus pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas tunawicara di Kabupaten Ngada terdiri dari: Faktor internal dan faktor eksternal. (1) Faktor internal meliputi:(a) ketidakmampuan pelaku dalam mengendalikan hasrat seksualnya dan (b) faktor rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku (c) faktor tingkat pendidikan. (2) Faktor eksternal meliputi: (a) faktor kesempatan, (b) faktor keluarga dan lingkungan pergaulan (c) faktor minuman keras. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Ngada dan pihak-pihak terkait di antaranya (1) Upaya pre-emtif yaitu mengadakan kegiatan positif bagi remaja yang bersifat produktif dan kreatif. (2) Upaya preventif dengan melakukan patroli dan penyuluhan hukum. (3) Upaya represif dengan memproses atau menindaklanjuti tindak pidana perkosaan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Implementasi Wewenang Intelejen Kejaksaan dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Timor Tengah Utara Seferinus Anmuni; Simplexius Asa; Heryanto Amalo
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 02 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i02.786

Abstract

Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara merupakan salah satu unit kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Timor Tengah Utara yang melalui seksi Intelejennya secara nyata telah melakukan usaha pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah hukumnya. Meskipun demikian dalam pelaksanaannya tidak mudah bagi Intelejen Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara untuk mendapatkan temuan-temuan tindak pidana korupsi dan masih terdapat dugaan-dugaan tindak pidana korupsi yang belum tuntas diselesaikan. Penelitian ini merupakan yuridis empiris yakni penelitian yang mengacu pada efektifitas hukum. Jenis dan sumber data yang diperoleh adalah melalui wawancara sebagai data primer dan didukung dengan data sekunder yang berasal dari buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain. Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara dekskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Kejaksaan merupakan satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan, tidak ada lembaga lain yang berhak melakukan penuntutan kecuali yang berada di bawah kendali Jaksa Agung sehingga dimanapun jaksa berada baik jaksa yang dikaryakan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) maupun jaksa yang ditugaskan di daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lembaga kejaksaan. (2) Melakukan kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum dan memberikan dukungan intelejen kejaksaan bagi keberhasilan tugas dan kewenangan kejaksaan, melakukan koordinasi serta pemantapan kesadaran hukum masyarakat. (3) Melakukan kegiatan penyelidikan sejak dikeluarkan surat perintah dimulainya penyelidikan kemudian hasil temuan dari penyelidikan diolah dan dianalisis kemudian diberikan kepada pimpinan untuk dipelajari.
Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Serta Kendala Yang Dihadapi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota Avrid Grandy Billy Tanggu Rame; Rudepel Petrus Leo; Heryanto Amalo
Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Informatika Vol 2 No 1 : September (2023): Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidika
Publisher : Shofanah Media Berkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Human interaction in social interactions in society has given rise to various legal violations in the form of crimes and violence, including the increasing prevalence of criminal acts of sexual violence. Sexual violence is any activity consisting of sexual activity carried out forcibly by an adult on a child or by a child on another child. sexual relations, child involvement in audio-visual media and child prostitution. It is important to know that children as a trust from Almighty God need to be looked after, protected and maintained in physical and mental safety. The problem formulation is (1) What are the legal protection efforts for child victims of sexual violence in the jurisdiction of the Kupang City Police Department? (2) What are the obstacles faced by law enforcement officers in providing legal protection to child victims of sexual violence in the jurisdiction of the Kupang City Police Department? This research aims to determine legal protection efforts for child victims of sexual violence and the obstacles faced in providing legal protection for child victims of sexual violence in the jurisdiction of the Kupang City Police Department. This research uses empirical juridical research methods. The methods used in collecting data are interviews and studies. The document is then analyzed and then presented and explained in a qualitative descriptive manner. The results of this research show: (1) In an effort to provide legal protection for children as victims of criminal acts of sexual violence provided by the Kupang City Resort Police, namely (a) The identity of the child is kept secret (b) During the examination process, the victim's child was visited directly at his home (c) Medical assistance, in this case the police accompany the post mortem et repertum (d) The child victim receives all forms of protection according to his needs (e) The child victim is accompanied by a child psychologist when providing information. If the child is seriously traumatized, the police will provide a psychiatrist (f) The child will be given legal assistance in the form of advocacy during the trial (g) The police will direct the parents of the victim's children to take better care of their children and monitor their children's mental development. (2) There are several obstacles faced in implementing legal protection for child victims of sexual violence, the Kupang City Police, including: (a) If the perpetrator knows that he has been reported to the police, the perpetrator will run away. to a distant place (b) Investigators have limited time in processing files from the crime which means the case can be resolved within a fairly long period of time (c) The police have difficulty getting information from child victims who are seriously traumatized (d) Most of the child victims come from poor families, this makes it difficult for the victim's family to pay the relatively high post-mortem fees. From this research, there are conclusions and suggestions, namely, legal protection for children as victims of criminal acts of sexual violence should be carried out more optimally and the police are expected to be able to minimize the obstacles that occur in providing this legal protection.
Implementasi Peran Kepolisian Resor Kupang Kota Dan Faktor-Faktor Penghambat Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Bola Guling Dalam Masa Kabung Kematian Di Masyarakat Kota Kupang Yohanes Justhen Raynaldo; Rudepel Petrus Leo; Heryanto Amalo
Hakim Vol 1 No 4 (2023): November : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v1i4.1453

Abstract

The purpose of this research is to analyze the implementation of the role of the Kupang City Resort Police and the inhibiting factors against overcoming the criminal act of rolling ball gambling in the period of death in the Kupang City community. This research is a type of empirical legal research where the data is obtained directly from the research location. This research uses interview guidelines for 6 narrators. The data was analyzed descriptively. This research was conducted with the method used in collecting data, namely interviews and documentation studies. The data collected was then analyzed and then presented or presented descriptively qualitative. The results showed that: (1) The police policy in eradicating Bola Guling gambling at the Kupang City Police Station using the gambling countermeasure programme is still running independently without centralized coordination between the police and other government agencies. In addition, it is carried out by the Kupang City Resort Police through two efforts, namely preventive and repressive approaches (2) The inhibiting factors in overcoming the crime of Bola Guling gambling in the period of Kabung residents at Kupang City Police can be seen in terms of laws, law enforcement officials, and legal culture.
Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Serta Dasar Pertimbngan Hakim Terhadap Putusan Bebas Pada Perkara Korupsi Dalam Surat Putusan No. 40/Pid/Sus-TPK/2020/PN-KPG Lukas Stefanus Nani Raga; Rudepel Petrus Leo; Heryanto Amalo
Artemis Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Vol.1 No.2, Mei 2024
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i2.13743

Abstract

The Defendant in the Corruption Case on Land belonging to the Kupang City Government, Thomas More, committed a criminal act of corruption with witness Jonas Salean in accordance with the contents of the Kupang Class IA District Court decision in 2020 and in this case the Defendant and the Witness in question issued the land title certificate and signed the assets. belongs to the State in order to enrich oneself, so that in the District Court decision letter Number: 40/Pid/Sus-TPK/2020/PN-KPG. The defendant Thomas More was sentenced to a criminal sentence while the witness Jonas Salean was given an acquittal. The main problems in this research are: (1) What are the factors that cause the occurrence of criminal acts of corruption? (2) What is the basis for the judge's consideration in handing down an acquittal decision in this case? This research is empirical legal research, namely reviewing and analyzing data obtained from the research location. The results of this research show that (1) the factors causing corruption in land belonging to the Kupang City Government are (a) Internal Factors, namely the feeling of wanting to enrich oneself. (b) External Factors, namely the existence of opportunities/opportunities which are seen from the position of the defendant at the time of committing the crime corruption and also the closeness of the defendant to witnesses who participated in committing criminal acts of corruption. (2) The basis of consideration used by the judge in handing down an acquittal decision is seen from: (a) the elements of the primary indictment article and (b) the elements of subsidiary coercion.
Co-Authors Avrid Grandy Billy Tanggu Rame Helmalia Verena Putri Kanci Lukas Stefanus Nani Raga Nikolas Manu Rudepel Petrus Leo Seferinus Anmuni Simplexius Asa Veronic Angelina Lado Virginia Reynalda Ria Yohanes Justhen Raynaldo